pinjaman online yang masuk bi checking

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

Sengkarut Polemik Pangan, Masalah Klasik Minim Solusi******

Penjual olahan kedelai kini hanya menjual tempesejak Senin (5/12) dengan harga yang meroket nyaris 100 persen. Pasalnya, sejak hari itu, tahu'menghilang' dari pasar Jakarta maupun Depok.

Ipang selaku penjual tahu dan tempe di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengaku sudah tidak menjual tahu sejak awal pekan ini. Ia mengatakan hal ini dikarenakan produsen tahu tengah mogok produksi.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Selain langkanya tahu, masalah lain di sektor pangan adalah cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan pun terancam kritis.

Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan kritis. Setidaknya ada 10 bahan pangan yang pasokannya kritis, mulai dari beras, kedelai, hingga telur ayam.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Menanggapi kondisi itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan cadangan pangan pemerintah (CPP) secara riil hanya beras. Menurutnya, cadangan lain, seperti daging kerbau hingga gula bukan milik pemerintah dan hanya berupa penugasan kepada Bulog.

Khudori menegaskan sampai saat ini sebetulnya pemerintah belum menetapkan secara riil cadangan beras pemerintah itu jumlahnya berapa, bagaimana penetapannya, berapa lama harus disimpan, lalu bagaimana ketika beras yang disimpan itu rusak atau turun mutu. Ia juga mempertanyakan bagaimana penyaluran beras tersebut, penetapan harga, hingga rafaksi kualitasnya.

Menurutnya, pemerintah tak punya instrumen untuk melakukan intervensi pasar. Ia bahkan menegaskan pemerintah tidak punya cadangan stok bahan pangan untuk melakukan intervensi harga di pasar yang sekarang berimbas pada beras dan kedelai di mana harganya terus meroket.

"Untuk kedelai, memang akar masalahnya kan enggak berubah sebetulnya. Kita itu sampai hari ini, mungkin 90 persen tergantung kepada impor. Kalau harga kedelai di pasar dunia itu sedang naik dan pada saat yang sama rupiah kita juga terpuruk, harga kedelai akan sangat-sangat mahal. Itulah yang terjadi hari ini dan itu kejadian yang selalu berulang karena ketergantungan kita yang sangat besar itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Ia menegaskan pemerintah tidak pernah mengatur soal pasokan pangan secara rinci. Padahal, pemerintah mendapatkan mandat untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan jika merujuk UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Barulah setelah muncul Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Indonesia mencoba membenahi satu per satu kebobrokan tersebut.

Khudori mengatakan beberapa instrumen yang harus disiapkan pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan adalah stok, kesediaan cadangan, dan pengaturan harga. Ia lantas menyoroti Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang baru terbentuk pada tahun lalu melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021.

"Setelah 10 tahun menunggu amanat UU itu (Bapanas) baru terbentuk tahun lalu, tapi riil ketuanya ditunjuk itu Februari lalu, jadi belum ada setahun juga. Strukturnya terbentuk kira-kira Juni atau Juli, baru setelah itu mereka bekerja. Jadi memang sangat-sangat terlambat, hari-hari ini kalau pemerintah tidak punya instrumen untuk melakukan intervensi, ya begitulah keadaannya. Karena memang sampai hari ini pemerintah belum pernah mengaturnya, sebelum Perpres 125/2022 itu keluar," tegasnya.

Selama ini Khudori menilai pemerintah tidak pernah melakukan penugasan kepada BUMN pangan untuk menyerap hasil panen petani, kecuali beras. Menurutnya, ketika pemerintah sudah mulai menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP), maka harus segera ditentukan harga pembelian pemerintah (HPP) agar petani tetap untung dan diberlakukan harga penjualan di tingkat konsumen.

Untuk bisa mengatur dan memastikan itu, Khudori mengatakan pemerintah harus punya instrumen stok cadangan yang setiap saat bisa digunakan untuk stabilisasi dan intervensi ketika terjadi kegagalan pasar. Jika harga di pasar tinggi, stok tersebut bisa diguyur ke pasar supaya harga mencapai level seperti yang ditetapkan dalam harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

"Dengan cara seperti itu tercapailah tujuan stabilisasi pasokan dan harga, walaupun komoditas itu kita impor. Tinggal mengatur saja kan bagaimana impor itu harus dipastikan supaya stok di sini aman setiap saat," ujar Khudori.

Poin-poin penting yang disorot Khudori untuk menuntaskan masalah sengkarut stok dan harga bahan pangan, antara lain kebijakan yang jelas mengenai harga CPP di Perpres Nomor 125 Tahun 2022, jumlah cadangan pangan, rafaksi harga terkait kualitas, waktu penyimpanan, hingga outlet penyaluran yang pasti. Ia menegaskan harus ada integrasi kebijakan di hulu, di tengah berupa pengelolaan dan pendistribusian ke seluruh wilayah, dan penyaluran di hilir.

Pemerintah Gagal Lindungi Produksi Beras Hingga Risiko Stunting

Gelombang naga di zaman makmur

Erick Sebut BUMN Raih 78 Kerja Sama Selama Rangkaian Forum G20******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengungkapkan BUMN telah meneken 78 kerja sama dengan perusahaan pelat merah manca negara selama rangkaian forum G20 pada November lalu.

Ia menyebut kerja sama itu terdiri dari 26 partnership agreementdi Forum SoE International Conference dan 52 partnership agreementdi Forum B20.

"Yang namanya MoU ada 26 di SoE International Conference di B20 ada 52 dan ini sendiri tidak hanya kerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing. Tetapi juga ada dari private sectoratau UMKM yang ada di Indonesia," ujar Erick dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/12).

Erick mengaku salah satu yang menjadi perhatian dalam SoE International Conference adalah Indonesia Water Fund (IWF). Program ini untuk mempercepat akses layanan air bersih bagi masyarakat.

Dalam kesempatan lain, Erick mengatakan program IWF tidak akan menggunakan APBN sepeser pun. Anggaran untuk program ini akan didapatkan melalui skema kerja sama BUMN dan investor swasta baik dari dalam maupun luar negeri.

"Ke depannya, kami akan terus melakukan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia," kata dia.

Saat acara peluncuran, Erick pun mengajak seluruh partisipan yang hadir dan berasal dari berbagai negara, salah satunya adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan penyediaan air bersih di dalam negeri.

"Melalui acara ini kami membuka akses seluas-luasnya untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah, swasta dan mitra strategis global untuk berpartisipasi bersama dalam membangun ekosistem di Indonesia," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Aliansi mitos saya

Pemprov DKI Hadirkan Fitur untuk UMKM Jakarta Jakpreneur di JAKI******

Merespons antusiasme warga Jakarta atas kehadiran Jakpreneur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan akses yang mempermudah informasi terkait Jakpreneur di aplikasi JAKI.

Sebagai perwujudan program yang mewadahi jiwa kreatif dan inovasi dalam memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Jakpreneur memiliki enam fitur di JAKI. Fitur tersebut mencakup pelatihan, pendampingan pemasaran, permodalan, perizinan, serta produk.

Pemprov DKI dalam rilisnya menyatakan bahwa keenam fitur di atas merupakan fitur pintasan yang langsung terhubung dengan website Jakpreneur, sehingga informasi yang didapatkan akurat.

Tampilan antar muka Jakpreneur dalam aplikasi JAKI. (Foto: Arsip JSC)

Fitur Jakpreneur sendiri hadir di menu Usaha bareng Jakpreneur, yang bisa ditemukan di bagian bawah laman utama JAKI. Pada kiri atas menu Usaha bareng Jakpreneur, terdapat fitur Pelatihan yang memungkinkan pengguna melihat daftar pelatihan guna meningkatkan keahlian teknis produksi dan pengembangan usaha, serta mengecek masing-masing jadwal.

Fitur kedua, yakni Pendampingan yang menampilkan beragam jenis pendampingan bagi anggota JakPreneur, misalnya pembuatan katalog produk, izin usaha, pemasaran produk, akses permodalan, pembuatan laporan keuangan, bantuan ide kreatif, dan bantuan penyelesaian permasalahan usaha.

Fitur ketiga adalah Pemasaran, yang menyediakan jadwal dan informasi lengkap dari seluruh kegiatan Jakpreneur pada bulan serta tahun pilihan pengguna. Fitur keempat adalah Permodalan, yang memuat informasi pemodal dengan bunga ringan yang sudah tergabung dengan Jakpreneur, seperti Bank DKI, KoinWorks, dan Pegadaian.

Di fitur yang sama, pengguna bisa melihat persyaratan serta skema kredit dari masing-masing pemodal, dan langsung mengajukan pembiayaan.

Fitur berikutnya adalah Perizinan, di mana tercantum ragam jenis usaha yang bisa mendapatkan izin usaha. Jenis usaha itu adalah Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Makanan Dalam (MD), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kemenkumham.

Terakhir, adalah fitur Produk yang ditujukan untuk pengguna yang ingin membeli produk dari UMKM yang tergabung dalam Jakpreneur. Melalui fitur Produk, pengguna dapat langsung melihat produk UMKM yang dikelompokkan berdasar kategori produk, harga produk, hingga mendapatkan informasi kontak dari wirausahawan.

Selir Chunqiu

Erick Thohir soal Utang Garuda: Turun Signifikan 50 Persen******

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut utangPT Garuda Indonesia(Persero) susut hingga hampir 50 persen setelah upaya restrukturisasi berjalan.

"Garuda, utang menurun signifikan, hampir 50 persen. Kita lihat secara equitypun tadinya minus 53 (persen) sekarang minus 1,5 (persen). Jadi, sudah menurun jauh dari cengkeraman utang," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (5/12).

Erick juga menuturkan maskapai pelat merah itu pada Juni 2022 berhasil mencetak laba bersih sebesar US,8 juta atau setara Rp58 miliar (kurs Rp15.300 per dolar AS).

"Saya rasa akses transportasi kita yang negara kepulauan memang membutuhkan jumlah pesawat yang cukup," jelasnya.

Erick mengungkapkan jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang juga negara kepulauan, Indonesia masih sangat membutuhkan banyak armada udara.

Nah, jika AS memiliki total sekitar 7.500 unit pesawat dengan kondisi ekonomi yang mereka, maka idealnya jumlah total pesawat yang beroperasi di Indonesia, yaitu sekitar 750 unit.

"Hari ini kurang lebih masih 550 unit. Artinya, ada potensi yang memang bagaimana domestik ini harus diprioritaskan," jelasnya.

Erick berharap PMN akan turut mendorong penambahan armada pesawat Garuda, sehingga bisa mendukung layanan transportasi yang semakin meningkat.

"PMN kami lakukan sehingga di tahun depan kita harapkan jumlah pesawatnya terus meningkat, bisa menyeimbangi untuk melayani transportasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh," kata Erick.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan meski Peraturan Pemerintah (PP) soal PMN telah rampung, namun dana PMN diperkirakan cair di minggu ketiga Desember 2022.

"Kemarin kita memang mendanai perbaikan pesawat dengan PPA (PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero)) dan per bulan ini 80 pesawat sudah beroperasi, Garuda plus Citilink, akhir tahun 100 (armada)," imbuh dia.

"Terlambat sedikit, 120 unit nanti beroperasi di kuartal I 2023. Full capacity120 unit. Sehingga nanti diharapkan pada kuartal I nanti benar-benar seluruh armada bisa beroperasi penuh setelah cairnya PMN di Desember," lanjutnya.

Tiko mengungkapkan kemungkinan 2024 nanti baru akan ada penambahan armada Citilink untuk menjangkau wilayah yang lebih terpencil dan sulit. Ia menyebut Garuda akan diposisikan sebagai maskapai super premium.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Beku

RUU Perkoperasian, Pinjol 'Ngaku' Koperasi Akan Dipidana 3 Tahun******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan pelaku praktik koperasiyang menyimpang bakal terancam sanksi pidana hingga 3 tahun. Hal itu akan diatur dalam UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan regulasi yang ada saat ini hanya memberi wewenang pihaknya untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran dan pencabutan izin, yang tidak menimbulkan efek jera.

"Terkait dengan praktik-praktik koperasi yang menyimpang, pihak-pihak yang 'memakai' koperasi sebagai jubah bisnis padahal praktiknya rentenir, pinjol ilegal, dan sebagainya, bisa terjadi karena di dalam regulasi tidak ada sanksi pidana," ujar Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Aturan serupa juga sudah diterapkan pada sektor lain seperti perbankan dan asuransi

"Kami tentu tidak ingin mengedepankan sanksi pidana sebagai isu utama, tidak. Tapi, isu utamanya adalah jangan sampai orang yang tidak bertanggung jawab hanya menggunakan koperasi sebagai jubah padahal praktiknya bertentangan dengan prinsip koperasi," terangnya.

Dalam RUU perkoperasian, jelas Zabadi, sanksi denda bagi pelaku praktik koperasi menyimpang diusulkan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dan sanksi pidana berkisar 1 tahun hingga 3 tahun. Adapun hukuman terberat akan dijatuhkan pada pelaku yang menyalahgunakan nama koperasi.

Bentuk LPS Koperasi

Pada kesempatan yang sama, Zabadi juga mengungkap usul pembentukan lembaga penjaminan simpanan (LPS) bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam RUU Perkoperasian.

Menurut Zabadi, keberadaan LPS koperasi akan mencerminkan komitmen esensial dari negara untuk melindungi simpanan anggota koperasi dan menempatkan KSP setara dengan lembaga keuangan lain.

Tahun ini saja, sambung Zabadi, sudah terungkap delapan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang menimbulkan kerugian masyarakat karena gagal bayar hingga Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Dengan memiliki lembaga penjaminan, simpanan anggota bisa terlindungi. Adapun mekanisme penjaminannya saat ini masih digodok.

"Kami masih akan mematangkan kembali terkait LPS ini," ujarnya.

RUU perkoperasian sendiri merupakan kelanjutan dari putusan MK yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Menurut Zabadi, ruu ini bersifat mendesak dan dibutuhkan untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah out of datedlantaran sudah berusia 30 tahun.

Ia menargetkan pembahasannya dengan DPR bisa dilakukan awal tahun depan. Pasalnya, meski tidak masuk Prolegnas 2023, ruu ini bersifat kumulatif terbuka alias dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.

"Kami harapkan di awal 2023 kami sudah bisa masuk (pembahasan dengan DPR)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

memaksa langit

ILO Akui Perlindungan Pekerja Digital Lemah******

Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Gilbert F Houngbo mengatakan pekerja digitalsangat lemah karena mereka rentan kehilangan pekerjaan, jam kerja tidak menentu, penghasilan yang tidak terprediksi, kesenjangan upah berbasis gender, dan tidak memiliki asuransi kesehatan serta perlindungan hukum.

Pihaknya karena itu mendorong negara-negara anggota untuk memastikan perlindungan sosial bagi pekerja platform digital (platform workers).

"Kita tahu bahwa pekerja platform tidak memiliki perlindungan, karena kurangnya hubungan kerja, jadi ada masalah serius di mana posisi ILO adalah untuk mengadvokasi pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha untuk duduk bersama dan membahas isu ini," kata Gilbert dalam konferensi pers menjelang Pertemuan Regional ILO Asia Pasifik di Singapura, dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

"Itulah sebabnya saya selalu berbicara tentang perlindungan sosial universal yang kami anjurkan agar setiap negara bisa menawarkan kepada warganya dalam jumlah paket sosial minimum, yang menurut saya harus mencakup asuransi pengangguran, dan juga mendefinisikan ulang hubungan kerja, khususnya untuk ekonomi berbasis platform," tutur Gilbert.

Lebih lanjut, dia menjelaskan tumbuhnya platform digital dinilai sangat menarik dan merupakan bagian dari arah ekonomi baru yang semakin didorong oleh sektor jasa dan teknologi.

"Dan kita perlu mendorong bahwa itu memberikan fleksibilitas kepada pekerja dan bahkan mungkin keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Ada banyak hal positif dari platform digital dan berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi," tutur Gilbert.

Di Indonesia, kontribusi ekonomi digital diproyeksikan bisa tumbuh hingga 18 persen pada 2030, dibandingkan 4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2020.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia lebih unggul dalam hal pertumbuhan ekonomi digitalnya. Hal itu terlihat data Kementerian Perdagangan di mana pada 2020 ketika nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US miliar atau sekitar Rp685,4 triliun.

Sedangkan Malaysia hanya US,4 miliar, Filipina US,5 miliar, Singapura US miliar, dan Vietnam US miliar.

Namun, baru-baru ini sektor digital yang dianggap sangat potensial bagi Indonesia, juga tidak luput dari dampak berkepanjangan pandemi covid-19.

Hal ini terlihat dari beberapa platform digital seperti GoTo dan Ruangguru melakukan PHK massal terhadap ribuan pekerjanya sebagai upaya menutup kerugian di tengah memburuknya situasi pasar global.

[Gambas:Video CNN]