situs gacor maxwin hari ini

Dewa Perang bertanda Naga

Zulhas Akui Sempat Tolak Impor Gegara Data Beras Suplus******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan sempat menolak impor beras karena data beras suplus hingga 7 juta ton, sebagaimana yang diungkap oleh Kementerian Pertanian (Kementan) berdasarkan data BPS. Ia bahkan mengaku telah dua kali menolak rencana impor dalam dua rapat terbatas (ratas) kabinet.

Namun di sisi lain, Perum Bulog menyatakan bahwa stok cadangan beras mereka hanya tersisa 500 ribu ton, dari stok ideal 1,2 juta ton. Di saat yang bersamaan, harga beras di pasaran juga terus meningkat, bahkan peningkatannya mencapai hampir Rp1.000 per kg.

"Beras itu naik Rp100 perak saja pengaruhnya inflasi tinggi sekali. Apalagi naik Rp1.000. Bahkan dari Rp1.000 itu Pak Harto jatuh. Jadi kalau beras itu menyangkut hajat hidup orang banyak, sangat strategis," kata Zulhas dalam webinar Polemik Impor Beras di Akhir Tahun yang digelar ICMI, dikutip dari Antara, Selasa (27/12).

"Kita carilah beras, beli Rp10 ribu/kg, tidak ada juga. Itu sudah minggu kedua. Mau beli gabah Rp6 ribu/kg juga tidak ada karena belum panen, mana ada gabah. (Harga) beras masih naik terus karena orang tahu stok Bulog sedikit, confidence(kepercayaan) pasar terganggu," kata Zulhas.

Di tengah kondisi harga beras semakin tinggi dan pasokan yang tidak kunjung ada itulah akhirnya Presiden Jokowi memutuskan impor beras.

"Akhirnya satu bulan mencari beras tidak ada, Bulog harus operasi pasar, tinggal 300 ribu stoknya. Akhirnya diputuskanlah kepada mendag, impor 200 ribu ton dan 300 ribu ton beras sampai Januari 2023," imbuhnya.

Zulhas menuturkan telah meminta Bulog untuk menghabiskan pasokan mereka untuk operasi pasar guna menekan kenaikan harga beras yang hingga saat ini masih cenderung naik. Permintaan itu disampaikan lantaran pasokan beras impor akan segera datang.

"Kita minta Bulog agar berasnya dihabiskan saja untuk operasi pasar agar bisa menekan harga yang sekarang terus masih naik. Masih cenderung naik nih, belum turun-turun harga beras. Saya minta dihabiskan. Toh nanti Februari kan beli. Bulog masih takut-takut karena nggak ada pengalaman kayak kita kan. Kalau kita kan sudah biasa pertarungan lapangan, jadi biasa," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Zulhas menegaskan impor beras yang dilakukan pemerintah hanya berlangsung hingga panen raya pada Februari sampai Maret 2023.

Zulhas mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton akan tiba maksimal Januari 2023.

"Impor 200 ribu ton dan 300 ribu ton itu sampai Januari (2023). Impor 200 ribu ton Desember (2022) tapi baru masuk 70 ribu ton. Akan masuk lagi Januari (2023). Saya bilang sampai Januari. Februari, Maret jangan impor lagi karena mau panen," kata Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Erha mengembara di dunia lain

BreadTalk Ganti Nama Jadi MAKO******

Gerai roti BreadTalk berganti nama menjadiMAKO. Pergantian nama dilakukan secara bertahap.

Beberapa gerai BreadTalk yang hilang dan berganti menjadi MAKO ada di Mal PLaza Blok M, Mal The Park Sawangan Depok, dan di Mal Gandaria City. Semua gerai MAKO yang mengisi tempat BreadTalk juga memiliki konsep dan produk hampir sama persis.

Salah satu pegawai MAKO yang ada di Mal Gandaria City yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan memang benar terjadi perubahan nama tersebut per 23 Desember 2022 di gerainya. Namun, ia mengaku produk yang disajikan MAKO lebih beragam.

Menurutnya, untuk pegawai MAKO pun masih banyak yang berasal dari BreadTalk sebelumnya. Perekrutan baru pun hanya beberapa saja, seperti dirinya, misalnya.

"Kalau saya baru dari MAKO, tapi ada juga yang dari BreadTalk," jelasnya.

Kendati demikian, masih ada beberapa gerai BreadTalk yang belum berganti menjadi MAKO, misalnya di Mal Bintaro Jaya XChange. Pegawai BreadTalk bernama Lisa yang ada di sana pun mengaku sudah mendengar isu pergantian nama brand itu, namun ia tidak tahu detail kapan akan direalisasikan.

"Iya katanya mau diganti, tapi saya belum tahu kapan. Tunggu arahan manajemen," kata Lisa.

Begitu pun di pusat perbelanjaan Lotte Mart Bintaro, BreadTalk masih beroperasi seperti biasa. Hanya saja memang produk yang dijual sangat terbatas dan banyak rak dibiarkan kosong.

Sampai saat ini, PT Talkindo Selaksa Anugrah selaku pengelola BreadTalk Indonesia belum juga memberikan tanggapan terkait dengan pergantian nama tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Jokowi Beri Restu, Erick Thohir Bakal Bubarkan BUMN PT PANN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) yang sudah direncanakan Menteri BUMN Erick Thohirpada 2020 lalu.

Restu pembubaran itu tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional.

Pada 2020 lalu, Erick Thohir memang gencar menyatukan hingga membubarkan BUMN yang serupa dan bermasalah atau rugi. Salah satunya yang direncanakan dan masuk dalam daftar pembubaran ataupun merger adalah PT PANN.

Apalagi, PANN disebut sebagai perusahaan rugi dan dengan jumlah karyawan hanya tujuh orang termasuk direksi dan komisaris. Karenanya, pada saat itu Erick berencana menyatukan perusahaan tersebut dengan holding perhotelan.

"Disebutkan Komisi VI, PANN pegawainya 7 orang dan punya dua bisnis hotel. Jadi, bisnis hotel itu bagi hasil dengan mitra menjadi uang, kemudian digunakan buat kegiatan," kata dia.

Perluasan yang dimaksud adalah fungsi dari Kementerian BUMN untuk melikuidasi dan merger perusahaan yang masuk dalam kategori dead weightalias sekarat.

Selain merger PANN, Erick juga membeberkan dua perusahaan BUMN yang akan ditutup alias likuidasi. Keduanya berstatus sekarat.

"Jadi kalau memang tidak ada pilihan, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kalau harus dilikuidasi ya memang harus dilikuidasi. Kalau tidak, akan menjadi beban berkelanjutan yang akhirnya tidak ada jalan keluar," kata Erick pada 21 Februari 2020 lalu.

Namun, upaya merger tersebut terhambat karena masih menunggu persetujuan perluasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN.

[Gambas:Video CNN]

Gelombang naga di zaman makmur

Pemerintah Resmi Hentikan BLT UMKM Tahun Depan******

Pemerintah akan menghentikan bantuan tunai langsung (BLT) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per 2023.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan kondisi UMKM saat ini sudah pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Sehingga, menurutnya, UMKM tidak lagi membutuhkan hibah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Meski demikian, ia mengaku akan melihat perkembangan kondisi ekonomi ke depan, terlebih jika hal tersebut berpengaruh pada UMKM.

Ia pun membuka peluang jika kondisi perekonomian Indonesia tak bagus, BLT UMKM itu pun masih mungkin untuk kembali digalakkan.

"Nanti kita coba evaluasi kalau perkembangannya tidak terlalu bagus, ya seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bisa melakukan adjustment program BPUM," ungkapnya.

Sebelumnya, Kemenkop UKM telah menyalurkan BPUM kepada 12,8 juta pelaku UMKM dengan nilai bantuan sebesar Rp15,26 triliun pada 2021.

Menurut Teten, BPUM sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.

Dana BPUM dialokasikan untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku sebanyak 88,5 persen, alat produksi 23,4 persen, dan membayar gaji pegawai 2,1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Zulhas Akui Sempat Tolak Impor Gegara Data Beras Suplus******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan sempat menolak impor beras karena data beras suplus hingga 7 juta ton, sebagaimana yang diungkap oleh Kementerian Pertanian (Kementan) berdasarkan data BPS. Ia bahkan mengaku telah dua kali menolak rencana impor dalam dua rapat terbatas (ratas) kabinet.

Namun di sisi lain, Perum Bulog menyatakan bahwa stok cadangan beras mereka hanya tersisa 500 ribu ton, dari stok ideal 1,2 juta ton. Di saat yang bersamaan, harga beras di pasaran juga terus meningkat, bahkan peningkatannya mencapai hampir Rp1.000 per kg.

"Beras itu naik Rp100 perak saja pengaruhnya inflasi tinggi sekali. Apalagi naik Rp1.000. Bahkan dari Rp1.000 itu Pak Harto jatuh. Jadi kalau beras itu menyangkut hajat hidup orang banyak, sangat strategis," kata Zulhas dalam webinar Polemik Impor Beras di Akhir Tahun yang digelar ICMI, dikutip dari Antara, Selasa (27/12).

"Kita carilah beras, beli Rp10 ribu/kg, tidak ada juga. Itu sudah minggu kedua. Mau beli gabah Rp6 ribu/kg juga tidak ada karena belum panen, mana ada gabah. (Harga) beras masih naik terus karena orang tahu stok Bulog sedikit, confidence(kepercayaan) pasar terganggu," kata Zulhas.

Di tengah kondisi harga beras semakin tinggi dan pasokan yang tidak kunjung ada itulah akhirnya Presiden Jokowi memutuskan impor beras.

"Akhirnya satu bulan mencari beras tidak ada, Bulog harus operasi pasar, tinggal 300 ribu stoknya. Akhirnya diputuskanlah kepada mendag, impor 200 ribu ton dan 300 ribu ton beras sampai Januari 2023," imbuhnya.

Zulhas menuturkan telah meminta Bulog untuk menghabiskan pasokan mereka untuk operasi pasar guna menekan kenaikan harga beras yang hingga saat ini masih cenderung naik. Permintaan itu disampaikan lantaran pasokan beras impor akan segera datang.

"Kita minta Bulog agar berasnya dihabiskan saja untuk operasi pasar agar bisa menekan harga yang sekarang terus masih naik. Masih cenderung naik nih, belum turun-turun harga beras. Saya minta dihabiskan. Toh nanti Februari kan beli. Bulog masih takut-takut karena nggak ada pengalaman kayak kita kan. Kalau kita kan sudah biasa pertarungan lapangan, jadi biasa," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Zulhas menegaskan impor beras yang dilakukan pemerintah hanya berlangsung hingga panen raya pada Februari sampai Maret 2023.

Zulhas mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton akan tiba maksimal Januari 2023.

"Impor 200 ribu ton dan 300 ribu ton itu sampai Januari (2023). Impor 200 ribu ton Desember (2022) tapi baru masuk 70 ribu ton. Akan masuk lagi Januari (2023). Saya bilang sampai Januari. Februari, Maret jangan impor lagi karena mau panen," kata Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan