gacor indo 113Jutaan kata 858636Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara dapat uang 100 ribu dalam sehari》
Krisis Minyak Goreng di Negeri Kaya Sawit******
Berawal pada Agustus 2021 hingga akhir tahun tersebut, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan lonjakan hargadan kelangkaan pasokan minyak goreng.
Kala itu, rata-rata harga minyak goreng melonjak ke level Rp20 ribuan per liter, bahkan bisa lebih tinggi di beberapa wilayah Indonesia.
Pada November 2021, Kementerian Perdagangan menyatakan kenaikan harga minyak goreng dipicu meroketnya harga Crude Palm Oil(CPO) akibat gangguan pasokan untuk bahan baku. Namun, Kemendag tak mengintervensi kenaikan harga dengan alasan stok dalam negeri masih 638 ribu ton dan cukup untuk kebutuhan 1,5 bulan.
Sayangnya, gara-gara kebijakan tersebut, pasokan minyak goreng justru semakin langka dan membuat warga antre hingga 10 kilometer di beberapa wilayah RI.
Pemerintah kemudian mencabut aturan itu dan melepas harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, HET minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter menjadi Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg.
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan Rp7,6 triliun untuk subsidi 250 juta liter migor kemasan per bulan, atau setara Rp1,5 miliar liter dalam enam bulan.
Lihat Juga :Harga Emas Antam Anjlok ke Rp1,004 Juta per Gram Imbas Penguatan Dolar |
Nahas, kebijakan ini malah gagal total. Faktanya minyak goreng masih tetap langka baik di pasar ritel maupun tradisional.
Sebagai upaya untuk menyelamatkan pasokan, Jokowi lantas mengambil langkah ekstrem dengan melarang ekspor CPO dan turunannya pada 28 April 2022.
Namun, aturan itu hanya berlaku kurang dari sebulan. Jokowi kembali membuka keran ekspor CPO dan turunannya mulai 22 Mei 2022 lalu.
M Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan menduga masalah minyak goreng disebabkan oleh penimbunan dan penyelundupan.
Lihat Juga :Aturan Jokowi: Fasilitas Golf-Pacuan Kuda Bos Kantor Bakal Kena Pajak |
Usut punya usut, salah satu biang kerok masalah minyak goreng langka dan mahal adalah ulah mafia.
Kejaksaan Agung kemudian menetapkan lima tersangka dalam kasus skandal pemberian ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada April 2022.
Salah satu tersangka justru pejabat Kementerian Perdagangan yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.
Selain Wisnu, tersangka lainnya adalah tiga bos perusahaan sawit yaitu; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang.
Lihat Juga :Profil Transnusa, Maskapai RI Pemborong 30 Pesawat Made in China |
Terakhir, nama pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisory Indonesia Lin Che Wei juga ikut terseret dalam kasus tersebut.
Kejagung menduga Wisnu bermufakat jahat dengan pihak swasta untuk melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor.
Kasus ini berkaitan dengan penerbitan persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya tidak mendapat izin karena tidak memenuhi syarat Domestic Market Obligation(DMO) dan Domestic Price Obligation(DPO).
Aturan soal DMO dan DPO tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129/2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) dan harga penjualan di dalam negeri (DPO).
Mengutip aturan tersebut, jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri minimal 20 persen untuk CPO, bleached and deodorized palm olein dari total volume ekspor.
Kemudian, harga penjualan dalam negeri untuk CPO sebesar Rp9.300 per kg termasuk PPN. Untuk refined, bleached, dan deodorized palm olein sebesar Rp10.300 per kg termasuk PPN.
Jumlah kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan dalam negeri dalam aturan itu harus dipenuhi oleh pengusaha jika ingin melakukan ekspor CPO dan produk turunannya.
Harga Emas 2022: Berkilau di Awal, Perlahan Meredup******
Tahun 2022 menjadi momentum berkilaunya harga emas. Sepanjang tahun ini, trenperdagangan emas dibuka optimis tetapi menunjukkan tren pelemahan.
Pada pembukaan tahun, harga emas mulai pulih ke angka US.828,5 per troy ons pada perdagangan global.
Harga emas terus merangkak naik. Puncaknya terjadi pada Maret. Harga emas per 8 Maret tembus US.052,6 per troy ons. Lonjakan harga ini didorong sentimen geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina.
Takhta emas di pucuk harga akhirnya turun bertahap ditekan penguatan nilai dolar Amerika Serikat (AS) dan agresifnya bank sentral mereka, Federal Reserve (The Fed), dalam menaikkan suku bunga acuan.
Dua bulan berselang, harga emas sempat turun ke US.811,8 per troy ons, dan terus melorot ke angka US.629,1 per troy ons pada 27 September silam.
Emas mulai bersinar lagi pada November. Di awal bulan, harganya merangkak ke US.781,1 per troy ons dan bergerak fluktuatif di kisaran harga US.760 hingga US14,9 per troy ons selama November hingga awal Desember.
Lihat Juga :![]() |
Pada 21 Desember lalu, emas dipatok US.814,9 per troy ons. Per hari ini (28/12) harganya bertengger di angka US.811,7 per troy ons, turun tipis 0,04 dari perdagangan kemarin.
Di Indonesia, harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,014 juta per gram pada Rabu (28/12).
Harga emas tercatat naik Rp6.000 dari Rp1,008 juta per gram pada perdagangan sebelumnya. Harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp6.000 dari Rp908 ribu menjadi Rp914 ribu per gram.
Analis Sinarmas Futures Ariston Tjendra memproyeksi harga emas akan bertahan di atas Rp1 juta per gram pada akhir tahun. Ini dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan harga emas internasional juga bertahan naik.
Menurutnya, kondisi perekonomian global juga turut mempengaruhi kenaikan harga emas.
"Kekhawatiran pasar terhadap peluang pelambatan ekonomi atau resesi global, mendorong pasar masuk aset aman seperti emas," katanya kepada CNNIndonesia, Rabu (28/12).
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)Label:buku mimpi 3d memancing、aplikasi belanja cicilan、voucher telkomsel 5gb
Terkait:dunia gacor88、pinjol ktp saja、cara mendapatkan uang dalam seminggu、primebet88、situs maxwin terpercaya、cara pasang togel hongkongkong、istanacasino、bocoran slot gacor jarwo、cara main fafafa biar menang、via4d
bab terbaru:sg slot(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.
Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.
"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).
Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.
Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.
"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.
Lihat Juga :Harga Emas Menguat ke Rp1,014 Juta per Gram Pagi Ini |
Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.
Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.
Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk memerintahkan pemerintah daerah (pemda) mensubsidi penerbangan domestik.
Langkah ini disebut Budi sebagai kunci dari arahan Presiden Jokowi untuk memulihkan industri penerbangan domestik Indonesia pascapandemi covid-19.
"Ada satu key dari Bapak Presiden dan memang itu sudah mulai kami lakukan bahwa penerbangan ke seluruh Indonesia, bahkan ke kota-kota atau kabupaten yang membutuhkan penerbangan, kiranya para pemda harus ikut mensubsidi," jelas Budi di Kantor Presiden, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Ia mengatakan langkah subsidi tersebut sudah dilakukan oleh beberapa pemda, seperti Pemda Toraja, Lubuklinggau, hingga Banjarnegara.
Menurutnya, subsidi bersama membuat maskapai penerbangan bersedia terbang ke daerah-daerah tersebut dengan biaya ekonomis. Budi mengatakan langkah tersebut bisa dilakukan setidaknya untuk 3 sampai 4 bulan pertama.
Lihat Juga :Jokowi Beri Restu, Erick Thohir Bakal Bubarkan BUMN PT PANN |
"Oleh karenanya kepada bandara-bandara atau pemda, kami ditugaskan bersama Mendagri akan kami kumpulkan, dalam kesempatan ini kami juga mengimbau kepada pemda apabila ingin diterbangi oleh pesawat-pesawat dari penerbangan nasional harus meningkatkan atau melakukan subsidi bagi kegiatan-kegiatan itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Budi menyampaikan bahwa Kemenhub telah memberikan sejumlah stimulus, seperti biaya kalibrasi penerbangan untuk keperluan kalibrasi peralatan navigasi penerbangan dan peralatan bandar udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada 2020, dan penerapan tarif PNBP sebesar nol rupiah terhadap jasa pendaratan.
Kemudian, ada juga stimulus penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) di bandara yang dikelola Kemenhub dengan biaya lebih rendah.
[Gambas:Video CNN]
Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.
Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.
Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.
Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.
"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.
Lihat Juga :Pengamat Soal Tarif KRL Orang Kaya: Kebijakan Mundur Bisa Bikin Macet |
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.
Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.
"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).
Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.
Lihat Juga :Dirjen KA Kemenhub Blak-blakan soal Tarif KRL 'Orang Kaya' |
Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).
"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.
Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.
Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.
Lihat Juga :Anker Protes Tarif KRL Si Kaya Bakal Naik: Mending Saya Ngisi Bensin |
Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.
"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.
Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.
Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.
"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengusulkan pembatasan ritel onlinedalam revisi peraturan menteri perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Menurutnya, kemudahan ritel onlinedalam mengirimkan barang tidak diikuti dengan aturan atau terpenuhinya standar nasional Indonesia (SNI). Beberapa barang impor bahkan tidak memiliki izin edar BPOM.
"Ritel onlineitu kan bisa langsung menjual produk dari luar negeri, sehingga masuk ke sini banyak produknya tidak memenuhi SNI atau BPOM," ujar Teten di Jakarta, Senin (26/12).
"Kami bukan mau melarang mereka berjualan di sini, tapi kami ingin ada level of playing fieldyang sama. Sehingga kami minta ritel onlineditutup, kalau mau jual ya buka dulu perusahaannya di Indonesia, baru jual online," katanya.
Selain itu, ia meminta agar permendag ini mengatur batasan harga terhadap produk yang diimpor. Meskipun saat ini batasan harga itu masih dalam diskusi.
"Kita bukan mau melarang mereka berjualan di sini tapi kita ingin ada playing fieldyang sama," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Pedagang jas hujan memanen keuntungan beberapa bulan terakhir. Selama musim penghujan, para pedagangini bisa meraup untung ratusan ribu dalam sehari.
Juan (32) salah seorang pedagang jas hujan sekaligus tukang parkir minimarket di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kecipratan cuan dari hujan. Ia mengaku bisa mendapat keuntungan hingga Rp200 ribu hingga Rp300 ribu sehari.
"(Jas hujan) tudung kan Rp15 ribu, kalau plastik langsunganRp10 ribu, Saya ambil modalnya kadang goceng (Rp5.000), kadang Rp8.000. Keuntungannya Rp300 ribu ada lah, kan hujan nggak tiap hari juga," kata Juan saat ditemuiCNNIndonesia.com, Rabu (28/12).
Dalam cuaca seperti belakangan ini, ia bisa menjual dari 15 hingga 30 jas hujan, tergantung waktu hujan berlangsung. Pembeli paling banyak saat hujan turun di jam pulang kantor. Tak hanya pengendara sepeda motor, namun penumpang ojek onlinejuga kerap membeli jas jualannya.
"Tergantung jamnya, kalau siang itu orang kebanyakan mau neduh, tapi kalau jam pulang kerja orang kan ingin cepat sampai rumah," ujar Juan.
Lihat Juga :Pengamat Soal Tarif KRL Orang Kaya: Kebijakan Mundur Bisa Bikin Macet |
Selain Juan, pemilik warung kelontong di Depok, Jawa Barat, Eko juga merasakan keuntungan pada musim hujan. Setidaknya, ada 5-10 pembeli jas hujan datang ke warungnya.
"Musim hujan ini ada (peningkatan) sih, terutama di awal-awal musim hujan. Sebulan-dua bulan lalu itu lumayan naiknya. Lebih dari 50 persen bahkan," kata Eko.
Menurutnya, kebanyakan pembeli jas hujan adalah orang-orang yang berteduh di warung. Tipe jas hujan yang dibeli kebanyakan yang sekali pakai, sebagian kecil lainnya memilih jas hujan yang lebih awet dan tahan lama.
"Yang sekali pakai ada, yang bisa berkali-kali juga ada semua. Kebanyakan tapi beli yang plastik sih, karena orang belinya kalau mendadak gitu pas neduh di de[an warung," ucapnya.
Ia mengaku keuntungannya berkisar di Rp150 ribu-Rp200 ribu per hari. Keuntungannya meningkat drastis dibandingkan dengan sebelum musim hujan.
"Mungkin kalau sekarang bisa sampai Rp200 ribuan buat keuntungannya. Kalau dulu satu ajayang beli sudah untung. Ini hampir 100 persen bisa lebih peningkatannya," ungkap Eko.
[Gambas:Video CNN]
(cfd/pta)Dewi Kam dinobatkan sebagai wanita terkaya di Indonesia oleh Forbes, dan menjadi pendatang baru dalam daftar konglomerat Indonesia.
Mengutip Forbes, Rabu (28/12), Dewi Kam menduduki urutan ke-21 dalam daftar 50 konglomerat Indonesia pada 2022 ini. Hartanya mencapai US miliar atau setara Rp31,54 triliun (asumsi kurs Rp15.774 per dolar AS).
Sama seperti Low Tuck Kwong, wanita 72 tahun itu mendapatkan sebagian besar pundi-pundi uang dari saham di perusahaan tambang batu bara PT Bayan Resources Tbk. Ia tercatat memiliki saham minoritas sebesar 10 persen di emiten berkode BYAN itu.
Mengutip RTI, saham BYAN dalam setahun terakhir meroket hingga 731,11 persen secarayear on year(yoy). Harga saham BYAN masih Rp2.580 pada 28 Desember 2021 sebelum melonjak ke Rp24.800 per Rabu (28/12).
Selain Bayan, Dewi Kam juga eksis di sektor pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.
Lihat Juga :Kemenperin soal Wacana Larangan Jual Rokok Batang: Harus Hati-hati |
Ia adalah pemilik PT Sumbergas Sakti Prima (SSP) yang bermitra dengan PT Bosowa Energi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020, Dewi Kam juga terlibat dalam PLTU Cilacap di Desa Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah.
Selain itu, Dewi Kam terdaftar sebagai pemegang saham Birken Universal Corporation Virgin Islands Inggris.
[Gambas:Video CNN]
《cara dapat uang 100 ribu dalam sehari》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,iasia88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara dapat uang 100 ribu dalam sehari》bab terbaru。