qqemas

Penyihir Ekstradimensi

Erick Thohir Laporkan Dapen BUMN Bermasalah ke Kejagung Akhir Bulan******

Menteri BUMN Erick Thohir akan melaporkan dana pensiun(dapen) BUMNyang bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada akhir Juli 2023. Saat ini, ia sedang menunggu data dari Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko.

"Dapen sama ya, sesuai dengan rencana yang kita akan laporkan ke kejaksaan di akhir bulan untuk dana pensiun. Pak Jaksa Agung, saya sudah laporkan, Pak Jampidsus sudah mengontak, tapi tunggu data-datanya dari Pak Tiko," kata Erick di Kementerian BUMN, dikutip dari detik.com, Senin (17/7).

Dengan langkah tersebut, Erick berharap dapen BUMN bisa bersih dan punya standar yang sama, seperti yang telah dilakukan pada Jiwasraya dan Asabri.

"Bukan semuanya korupsi, ada juga yang salah tapi bukan korupsi. Mungkin dari satu, sebagian kecil, ada yang korupsi, di situ kita akan dorong, kalau memang korupsi," katanya.

Tahun lalu, Erick mengungkap dugaan korupsi dana pensiun BUMN. Ia menyebut salah satu modus korupsi yang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah adalah sengaja menghilangkan aset.

Hal ini disampaikan Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN di acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem', yang digelar awan tahun lalu.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujarnya.

Erick menyebutkan dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua diantaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacy ini," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Airlangga Ungkap Nasib 58 Proyek Jokowi yang Tak Kelar di 2024******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut 58 proyek strategis nasional(PSN)Jokowiyang belum rampung di 2024 nasibnya akan bergantung pada pembiayaan.

Airlangga mengatakan status PSN selalu dievaluasi setiap 6 bulan. Dengan begitu, dirinya kudu membahas beberapa proyek dengan pejabat daerah dan stakeholder terkait mengenai proyek yang sekiranya tidak akan rampung di 2024.

"Proyek yang dilanjutkan tahun depan itu yangfinancial closing-nya sudah ada dan tidak menggantungkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kriteria tersebut proyek-proyek itu berlanjut," katanya di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/7).

Airlangga menjelaskan Tol Getaci juga masuk dalam pembahasan bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hari ini di kantornya. Ia mengatakan koordinasi juga dilakukan dengan beberapa pihak terkait, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Dari segi perencanaan tentu sudah ada, tapi dari anggaran masuk di anggaran 2025 nanti. Oleh karena itu, anggaran 2025 kan dibahasnya di 2024. Jadi kita sesuaikan dengan siklus yang ada," tutupnya.

Sementara itu, Ganjar menegaskan pertemuan hari ini dengan Airlangga terlebih karena masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah akan selesai pada 5 September 2023 mendatang. Ganjar ingin memastikan pekerjaan rumah (PR) yang dimilikinya bisa terselesaikan.

[Gambas:Video CNN]

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Intip Aturan Jokowi Wajibkan Eksportir Parkir Dolar di RI 1 Agustus******

PresidenJoko Widodo resmi mewajibkan para eksportir untuk menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan Tanah Air sebesar 30 persen selama tiga bulan. Mulai berlaku pada 1 Agustus 2023.

Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.  DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.

Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan,"mengutip Pasal 16 ayat (2).

Kembali ke masa kecil

IHSG Layu ke 6.867 Hari Ini******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.867 pada Senin (17/7) sore. Indeks saham melemah 2,42 poin atau 0,04 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,46 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,11 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 281 saham menguat, 258 saham terkoreksi, dan 202 saham lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 0,09 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,28 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan melemah 0,35 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak berada di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,25 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,18 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,79 persen.

Senada dengan Eropa, bursa Amerika kompak memerah. Indeks S&P 500 melemah 0,10 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,41 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,18 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

Shoppertainment Summit 2023, Cara TikTok Gabungkan Konten dan Commerce******

TikTok, sebagai destinasi terdepan untuk video mobileberdurasi singkat, mengadakan acara Shoppertainment Summit 2023. Acara tersebut bertujuan untuk membahas potensi shoppertainmentdi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Head of Global Business Solutions - Asia-Pacific, Middle East, Africa & Central Asia, TikTok, Shant Oknayan, menyampaikan, shoppertainmentmengacu pada titik temu konten dan belanja, di mana konten yang menghibur digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian konsumen.

Pada acara ini, dia mengungkapkan bahwa shoppertainment masih berada pada tahap awal pengembangannya, namun sudah ada beberapa brandyang sukses memanfaatkannya.

Dalam whitepaper berjudul 'When entertainment meets effectiveness: A guide to maximising impact' dari WARC dan TikTok yang baru-baru ini diluncurkan, Chief Product and Solutions Officer Publicis Groupe, Sapna Nemani, mengatakan bahwa kebiasaan belanja berevolusi denganshoppertainment.

"Konsep ini berada di garda depan terkait cara orang menemukan brand, dan juga membelinya. Tidak adafunnelyang lebih riil dari ini," ujarnya.

TikTok pun berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan semua mitra dan branduntuk membantu mereka memanfaatkan potensi shoppertainment. Shant menyatakan harapannya agar pertemuan ini dapat menginspirasi para peserta dengan cerita sukses yang telah ada dan pengalaman yang mereka dapatkan.

Menurutnya, pentingnya peran Indonesia dalam pengembangan shoppertainment juga menjadi sorotan dalam pertemuan ini. Indonesia memiliki basis pengguna yang kuat dengan 125 juta pengguna, dan menjadi negara tujuan pertama saat meluncurkan TikTok Shop.

Per akhir 2022, sudah ada 2 juta penjual skala kecil yang masuk ke TikTok Shop. Kecenderungan belanja pengguna TikTok di Indonesia pun lebih besar, dengan 8 dari 10 pengguna¹TikTok berbelanja di TikTok Shop selama musim belanja tahun lalu.

Shant juga menyebutkan bahwa 70 persen pengguna TikTok di Indonesia²ingin belanja di platform ini karena pengalamannya yang seamless, dari konten hingga pembelian.

Tidak mengherankan jika Indonesia menjadi salah satu pasar di mana shoppertainmenttumbuh paling cepat di Asia Pasifik, dan diprediksi akan naik hingga 62,7 persen untuk mencapai penjualan online senilai US pada 2025 nanti.

Acara ini juga menghadirkan beberapa contoh sukses brandUMKM dalam memanfaatkan shoppertainmentdi TikTok, seperti Jiniso, Grosir Klamby, dan Legacy Fashionista. Mereka membuktikan bahwa dengan membangun konten yang menghibur dan relevan dengan konten, mereka berhasil meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis mereka.

"TikTok ingin membantu brandmemahami pergeseran perilaku konsumen saat ini dan membantu mereka membangun bisnis yang sesuai dengan tren tersebut. Kami percaya bahwa shoppertainmentadalah masa depan perdagangan, dan kami ingin menjadi bagian dari pertumbuhan bisnis brand di platform kami," tambah Shant.

Masa Depan Shoppertainment

Dalam acara tersebut, TikTok juga menjawab tantangan yang dihadapi oleh bisnis, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. TikTok berkomitmen untuk memberikan hasil yang nyata bagi brandyang menggunakan platformnya.

TikTok memiliki sejumlah studi kasus yang menunjukkan bahwa penggunaan platformnya dapat memberikan dampak bisnis yang signifikan. Suatu riset telah menyatakan bahwa TikTok dapat meningkatkan pendapatan secara bertahap dan memperkuat pengenalan brand.

Menurut studi Future of Commerce 2022 oleh TikTok dan Boston Consulting Group, 81 persen pengguna TikTok di Asia Pasifik mengatakan bahwa konten video memengaruhi pembelian mereka baru-baru ini.

Di samping itu, TikTok berusaha membuat kreativitas menjadi lebih mudah bagi brand, termasuk dengan fitur seperti Creative Centre, Script Generator, dan Creative Assistant.

Shant juga membahas bagaimana TikTok membagikan kerangka kerja yang dikenal sebagai 3R Framework(Recut, Remix, and Reimagine), di mana bisa membantu brandmemulai perjalanan kreativitas di TikTok dengan memanfaatkan aset yang sudah ada dan mengoptimalkan konten sesuai dengan format TikTok.

Selain itu, dia juga menyoroti peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan platform TikTok Shop. Menurutnya, UMKM adalah tulang punggung ekonomi.

Maka dari itu, TikTok berkomitmen untuk memberikan dukungan dan peluang kepada UMKM untuk sukses dalam ekonomi digital. Hal ini dilakukan dengan meluncurkan program-program pendidikan dan program pemberdayaan UMKM, termasuk memberikan pelatihan, kredit iklan, dan bantuan keuangan.

Tidak hanya itu, TikTok juga menjalin kemitraan dengan Asean Foundation untuk mendukung generasi muda dalam memulai bisnis dan mengejar passionmereka. Dengan melibatkan UMKM dan generasi muda, TikTok berharap dapat menciptakan perubahan positif dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

"TikTok percaya bahwa masa depan perdagangan adalah di mana konten dan komersial bertemu, dan melalui upaya seperti The TikTok Shoppertainment Summit 2023, mereka berharap dapat menginspirasi bisnis-bisnis di Indonesia dan di seluruh dunia untuk mengadopsi konsep ini," pungkas Shant.

-------------------------------------------------------------------

¹Sumber: TikTok commissioned study on consumer's behaviour during Mega Sales conducted by Toluna among n=824 TikTok users and non-users in ID, 2023

² Sumber: TikTok commissioned study on consumer's behaviour during Mega Sales conducted by Toluna among n=824 TikTok users and non-users in ID, 2023