rtp menara368

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

AP I Siapkan 34 Parkir Jet Pribadi Sambut Tamu VVIP Kaesang******

PT Angkasa Pura (Persero) I atau AP Iselaku pengelola Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, menyiapkan 34 parkir private jet (jet pribadi) untuk menyambut para tamu VVIP pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono akhir pekan ini.

"Fasilitas yang sudah disiapkan untuk parkir pesawat, kita sudah mendesain kapasitas di bandara (Adi Soemarmo) Solo ini sekitar 34 pesawat jenis PJ atau private," terang General Manager PT AP I Bandara Adi Soemarmo Yani Ajat Hermawan seperti dikutip dari detik.com, Jumat (9/12).

Hingga kemarin, Kamis (8/12), sudah masuk 30 jet pribadi yang mendaftar untuk 11 Desember 2022 atau hari tasyakuran pernikahan Kaesang dan Erina. Namun, belum diketahui siapa saja mereka karena yang terdaftar baru nomor pesawatnya.

Ia mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data yang sudah masuk di AirNav. Sementara, melihat dari jadwalnya tidak ada yang menginap. Pesawat hanya beberapa jam parkir lalu kembali terbang.

"Misalnya ini landing (mendarat) jam 09.00, kembali 10.30 (WIB), jadi tidak bermalam," imbuhnya.

Apron parkir di Bandara Adi Soemarmo pun diperkirakan mencukupi untuk private jet ini. Jika nantinya kurang, maka akan disiapkan di bandara Semarang dan Jogja.

Lebih lanjut, terkait banyaknya tamu VVIP yang akan menghadiri tasyakuran putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Yani mengatakan keamanan di bandara pun ditingkatkan.

Adapun pengamanan dilakukan dengan kolaborasi TNI AU, Polda Jawa Tengah, dan Polres Boyolali.

Meski begitu, ia menegaskan kedatangan para tamu VVIP itu tidak akan mengganggu penerbangan reguler.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Daftar Upah di Jateng, Banjarnegara Terendah Cuma Rp1,95 Juta******

Gubernur Jawa TengahGanjar Pranowo resmi menetapkan UpahMinimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 di daerahnya. Rata-rata kenaikan upah sekitar 6,4 persen pada tahun depan.

Dengan begitu, maka setiap perusahaan di masing-masing pemerintah daerah (pemda) dilarang memberikan upah di bawah yang ditetapkan pemerintah.

"Kenaikan tertinggi ada di Kota Semarang, yakni sebesar 7,9 persen," kata Ganjar melalui akun instagram resminya yang dikutip pada Kamis (8/12).

Berikut daftar UMP di Jawa Tengah:

1. Kabupaten Cilacap Rp2.383.090,46
2. Kabupaten Banyumas Rp2.118.123,64
3. Kabupaten Purbalingga Rp2.130.980,94
4. Kabupaten Banjarnegara Rp1.958.169,69
5. Kabupaten Kebumen Rp2.035.890,04
6. Kabupaten Purworejo Rp2.043.902,33
7. Kabupaten Wonosobo Rp2.076.208,98
8. Kabupaten Magelang Rp2.236.776,91
9. Kabupaten Boyolali Rp2.155.712,29
10. Kabupaten Klaten Rp2.152.322,94
11. Kabupaten Sukoharjo Rp2.138.247,70
12. Kabupaten wonogiri Rp1.968.448,32
13. Kabupaten Karanganyar Rp2.207.443,64
14. Kabupaten Sragen Rp1.969.569,00
15. Kabupaten Grobogan Rp2.029.569,04
16. Kabupaten Blora Rp2.040.080,17
17. Kabupaten Rembang Rp2.015.927,08
18. Kabupaten Pati Rp2.107.697,11
19. Kabupaten Kudus Rp2.439.813,98
20. Kabupaten Jepara Rp2.272.626,63
21. Kabupaten Demak Rp2.680.421,39
22. Kabupaten Semarang Rp2.480.988,00
23. Kabupaten Temanggung Rp2.027.569,32
24. Kabupaten Kendal Rp2.508.299,90
25. Kabupaten Batang Rp2.282 025 72
26. Kabupaten Pekalongan Rp2.247.345,90
27. Kabupaten Pemalang Rp2.081.783,00
28. Kabupaten Tegal Rp2.106.237,58
29. Kabupaten Brebes Rp2.018.836,92
30. Kota Magelang Rp2.066.006,64
31. Kota Surakarta Rp2.174.169,00
32. Kota Salatiga Rp2.284.179,97
33. Kota Semarang Rp3.060.348,78
34. Kota Pekalongan Rp2.305.822,66
35. Kota Tegal Rp2.145.012,11.

[Gambas:Video CNN]

Dewa laki-laki yang galak tidak memahami cinta

Pengusaha Hotel Bali Khawatir Larangan Zina di UU KUHP******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno segera mengklarifikasi penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan.

Ia mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada kunjungan wisatawan di Bali jika tidak segera disosialisasikan atau diklarifikasi. Menurutnya, pasal tersebut rentan terjadi multitafsir bagi para turis.

"Iya kalau misalnya dibiarkan (jadi) bola liar seperti ini, akan berdampak," kata dia saat dihubungi, Kamis (8/12).

"Sampai saat ini kunjungan masih bagus tapi berikutnya secara fisiologi akan berdampak. Maka itu perlu secepatnya ada official statement dari pemerintah. Khususnya kita mengharapkan Menteri Pariwisata mengklarifikasi ini, sehingga tidak bias," imbuhnya.

Ia mengatakan sesungguhnya KUHP sudah ada dari dulu soal pasal perizinahan dan sekarang dipertegas dengan disahkannya. Namun, yang berhak melaporkan kalau ada perzinahan adalah suami atau istri kalau memang sudah menikah tapi kalau belum menikah adalah si orang tuanya.

Ia juga menyatakan, bahwa pihak hotel di Bali juga tidak akan pernah menanyakan kepada wisatawan asing apakah dia sudah menikah ketika mereka mau sewa kamar atau menanyakan surat nikah.

"Jadi tidak ada hubungannya dengan wisatawan dari manapun dia datang ke Bali. Silahkan enjoy dan holiday dan pihak hotel kami sendiri tidak akan pernah (menanyakan) are you married atau dia sewa satu kamar atau disuruh menunjukkan surat, tidak ada itu, jadi biasa-biasa saja," ujarnya.

Ia juga kembali meminta agar pemerintah mensosialisasikan soal KUHP tersebut secara baik dan benar dan pada fungsinya.

"Inikan baru disahkan dan akan (diterapkan) tiga tahun. Dan sekarang sudah ribut kita, apa hubungannya. Untuk isu KUHP tentu pemerintah harus mengadakan press conference official statement,bahwa KUHP tidak perlu dikhawatirkan dan kemudian industri pun harus membackup situasi dan kondisi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku alamat Wanjie

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

Pengamat Imbau GoTo Tunggu Ekonomi Pulih Sebelum Masuk Indeks Global******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berencana untuk masuk ke Indeks Global pada 2023. Namun, rencana GoTo dianggap gegabah mengingat ancaman resesi global masih menghantui dunia.

Analis Pasar Modal Oktavianus Audi mengatakan sebaiknya GoTo menunggu kondisi ekonomi kembali pulih sebelum masuk ke Indeks Global. Ia memahami rencana GoTo yang ingin menjaring investor dalam skala luas saat melakukan dual listing dalam prospektus pada saat Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurutnya, rencana tersebut adalah peluang yang baik untuk perusahaan berbasis digital itu. Hanya saja, waktu pelaksanaan yang ditargetkan pada 2023 diprediksi bakal menghadapi kondisi sulit.

Ia menambahkan kondisi laporan keuangan GoTo diperkirakan masih belum membaik sampai dengan akhir 2022, terlihat dari cash flow operating yang masih cenderung negatif.

Senada, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mengatakan jangan terlalu serius menanggapi rencana GoTo untuk masuk ke indeks global karena investor pun bakal berpikir dua kali melihat pergerakan harga saham GoTo yang masih menurun.

"Namun, jika memang ada peluang untuk masuk ke indeks global, maka akan terlihat setidaknya ada aksi beli besar yang mengurangi offer tebal pada GoTo. Di situ baru kita bisa melihat adanya respon pasar dan bisa dijadikan sebagai momentum untuk rebound pada saham GoTo," jelasnya.

Tak jauh beda, Senior Investment Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta melihat kondisi pasar global masih menghadapi peluang resesi yang cukup dalam. Jadi, GoTo harus melihat kondisi pasar dunia ke depan jika ingin merambah indeks global.

Investor akan mengamati bagaimana kebijakan strategis GoTo untuk menciptakan stabilitas dari sisi kinerja bottom line. Menurut Nafan, selama ini kinerja bottom line GoTo masih perlu ditingkatkan untuk membuktikan bahwa mereka bisa menghasilkan profitabilitas.

"Kalau misal (ekonomi) global kondusif, peluang untuk masuk dan mulai menjajaki ke indeks global bisa saja terbuka pada 2023. Namun, harus menunggu pemulihan ekonomi global. Di sisi lain, jika melihat dari domestik, saham GoTo dalam tren penurunan, sering terjadi Auto Reject Bawah (ARB) selama seminggu terakhir ini," kata Nafan.

Nafan berharap GoTo bisa mewujudkan peningkatan inovasi agar menciptakan segmentasi konsumen loyal baru mengingat persaingan saat ini semakin ketat.

Ia menegaskan bahwa keputusan GoTo yang ingin memasuki indeks global pada paruh pertama 2023 harus bersifat kondisional dengan memperhatikan beberapa aspek di pasar dan momentum yang ada.

"Kita berharap semestinya ini mengikuti momentum pemulihan ekonomi global terlebih dahulu baru nanti GoTo bisa memanfaatkan momentum untuk masuk ke indeks global agar menarik calon investor untuk meningkatkan minat investasinya di GoTo," pungkasnya.

Di lain sisi, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menekankan bahwa GoTo harus terlebih dahulu meyakinkan para investor domestik sebelum melangkah lebih jauh ke indeks global.

"Tentunya GoTo sendiri perlu meyakinkan investor domestik dengan berbagai upayanya untuk membalikkan posisi keuangan perusahaan, terlebih untuk menahan laju tekanan harga saham yang terjadi di pasar. Jika itu berhasil dilakukan, maka tidak mustahil untuk kemudian menarik investor baru," papar Ivan.

Sebelumnya, Presiden Grup GoTo Patrick Cao mengatakan perusahaan tengah mencari investor baru yang potensial untuk bisa masuk ke indeks global di paruh pertama 2023. Strategi tersebut dibuat untuk memberikan manfaat dan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan, termasuk calon investor.

Ia menyebut perseroan juga akan terus fokus untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan melalui produk dan layanan berkualitas.

"Kami juga terus melakukan penjajakan dengan potensial investor yang baru, terutama menuju peluang masuknya GoTo ke dalam indeks global di paruh pertama 2023. Semua langkah-langkah ini kami lakukan untuk memberikan manfaat dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Patrick dalam Public Expose GoTo, Kamis (8/12).

Presiden Grup GoTo tersebut juga berdalih soal anjloknya harga saham perusahaan yang disebabkan oleh kondisi makroekonomi pasar modal, kompetisi, dan kinerja perusahaan. Menurutnya, ada beberapa hal yang di luar kontrol perusahaan.

Patrick menyinggung soal investor awal yang masuk di harga saham lebih rendah yang merealisasikan keuntungan, berakhirnya masa investasi atau fund life untuk investor finansial, dan kebutuhan likuiditas di akhir tahun atau kebutuhan likuiditas lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

Buwas Duga Ada Penggiling Sengaja Naikkan Harga Beras******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas menduga ada penggiling yang sengaja menaikkan harga berassaat akan diserap Bulog.

Penggiling menaikkan harga dari yang ada di kontrak sebesar Rp10.200 menjadi Rp11 ribu per kilogram (kg). Penggiling disebut menaikkan harga berdasarkan perintah pihak lain.

"Penggilingan ditanya 'kamu kan kontrak sama kita kemarin harganya Rp10.200, kenapa harganya sekarang Rp11 ribu'. Perintah pak, disuruh katanya menaikkan harga," ujarnya dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (7/12).

Namun, dia menyerahkan kasus itu ke Satgas Pangan. "Itu ada keterlibatan pemerintah dengan swasta. Itu (penindakan) terserah Satgas Pangan, kalau ini sudah merupakan pidana umum, itu bisa segera ditindaklanjuti," ujar Buwas kepada wartawan usai rapat.

Buwas juga menyebut data surplus produksi beras milik Kementerian Pertanian (Kementan) tidak sesuai dengan fakta. Menurut dia, data tersebut tak sesuai dengan temuannya di lapangan serta kontrak dengan pihak penggilingan beras.

Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan stok beras di penggilingan menipis, sehingga Bulog tidak dapat menyerap dengan maksimal. Hal itu ia sampaikan saat ditanya oleh anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Ansy Lema.

"Berdasarkan lapangan, karena saya bukan harus mengecek data (Kementan) ini benar atau tidak, tapi berdasarkan di lapangan dengan data yang kita dapat juga, kita punya juga hasil di lapangan dengan kontrak orang penggilingan, memang barangnya (beras) enggak ada," ungkap Buwas.

Mendengar penjelasan Buwas tersebut, Ansy kemudian memastikan apakah data surplus beras tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya simpulkan artinya data dan fakta itu tidak sejalan dari penjelasan itu?," tanya Ansy.

"Iya," jawab Buwas singkat.

[Gambas:Video CNN]