bandar47

togelslot 263Jutaan kata 226123Orang-orang telah membaca serialisasi

《bandar47》

Delapan poin pernyataan sikap APTISI jelang Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Asosisi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mendeklarasikan delapan poin pernyataan sikap jelang Pemilu 2024.

Ketua APTISI Budi Djatmiko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan pernyataan sikap itu disampaikan segenap pembina, penasihat dan pengurus APTISI.

"Mengingat waktu yang sudah mendekati hari pemilihan, tanggal 14 Pebruari 2024, demi persatuan dan kesatuan bangsa, diharapkan kesadaran kita semua untuk menahan diri tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggagalkan Pemilu," harapnya.

Kata dia, delapan poin pernyataan sikap APTISI, pertama, mari bersama saling menjaga stabilitas kehidupan berdemokrasi berbangsa dan bernegara dengan tidak saling menyalahkan satu sama lainnya cenderung tendensius.

Kedua, mari bersama saling mengoreksi diri dan memprioritaskan mana yang lebih utama, untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, demi masa depan kehidupan demokrasi bangsa.

Ketiga, mari bersama mendorong stakeholder(pemangku kepentingan, red) terkait untuk mewujudkan reformasi partai politik, demi terwujudnya demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca juga: Pemuka agama berharap pemilu damai hasilkan pemimpin sesuai harapan

Baca juga: Imlek dinilai sampaikan pesan damai Pemilu 2024

Keempat, kepada seluruh pejabat kampus dan akademisi yang mempunyai kerabat, keluarga maupun saudara menjadi calon legislatif atau tim sukses salah satu calon, agar tidak membawa institusi pendidikan yang menyeret ke dalam politik praktis. Sehingga marwah dan keutuhan kampus sebagai forum intelektual tetap terjaga.

Kelima, bagi seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berjumlah 4.356, mari bersama berupaya untuk menurunkan suhu politik yang berpotensi memecah belah persatuan serta kesatuan bangsa. Mensosialisasikan kepada masyarakat demi terciptanya pemilu yang damai, penuh kegembiraan dan persaudaraan dengan mengedepankan kepentingan bangsa.

Keenam, mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih, untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam proses Pemilu dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024. Menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa intervensi dari pihak manapun, demi terwujudnya pemilu yang berkualitas, jujur, adil dan bermartabat.

Ketujuh, mengimbau kepada masing-masing pasangan calon dan para pendukungnya untuk menghentikan ujaran-ujaran kebencian, hoaks serta isu-isu lainnya yang dapat memecah bela persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedelapan, siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti, APTISI menyerukan agar dapat menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ide, cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada segenap komponen bangsa untuk bersatu mendukung presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu tahun 2024, sebagai hasil akhir dari pesta demokrasi saat ini.

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan beraspada masyarakat******

Jakarta (ANTARA) - Satuan tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan dan monitoring di hulu dan hilir terkait ketersediaan dan distribusi beras serta kecukupan stok beras yang ada pada masyarakat. Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Jakarta, Senin, mengatakan pengawasan dilakukan sebagai upaya Satgas Pangan Polri dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras. "Satgas Pangan Polri menyatakan terus melakukan monitoring dan pengawasan terkait ketersediaan dan pendistribusian beras," kata Whisnu. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, kegiatan monitoring yang dilakukan di tingkat hulu dengan memastikan tidak adanya kendala bagi petani beras dalam memproduksi hasil sawahnya. "Monitoring juga tingkat hilir agar tidak terjadi simpul-simpul yang dapat menghambat kelancaran jalur distribusi sampai ke konsumen," ujarnya. Selain itu, lanjut Whisnu, kegiatan pencegahan (preventif) lainnya berupa pengecekan rutin oleh Satgas Pangan bersama kementerian/lembaga terkait serta dinas provinsi di masing-masing wilayah terhadap beberapa tempat penyimpanan atau gudang beras. "Hal ini untuk memastikan tidak terjadinya penimbunan beras atau tindakan lain yang dilakukan oleh oknum spekulan," katanya. Hasil monitoring yang dilakukan Satgas Pangan Polri terkait kenaikan harga beras di sejumlah daerah, kata Whisnu, disebabkan beberapa faktor seperti gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan dan air sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi beras. Namun, lanjut dia, terkait hal tersebut sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi oleh kementerian/lembaga terkait. Whisnu menekankan, pemerintah telah melakukan upaya-upaya menstabilkan harga serta ketersediaan beras di pasaran, dan memastikan pasokan mencukupi sampai saat ini. "Dalam hal ini, Satgas Pangan memastikan bahwa stok/ketersediaan beras masih mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat," kata Whisnu. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Arprindo) mengeluh kesulitan mendapat pasokan beras tipe premium lokal kemasan 5 kilogram. Menurut Ketua Umum Arprindo Roy Nicholas Mandey, kelangkaan beras premium di ritel-ritel modern disebabkan tingginya harga beras di produsen, sehingga banyak peritel memilih tidak memasok beras premium ke ritelnya. Dia menyebut peningkatan harga beras premium cukup signifikan, dari sekitar Rp13.000 per kilogram menjadi Rp16.000-Rp17.000 per kilogram. Sementara itu berdasarkan panel harga Bapanas (12/2), harga beras melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET). Harga beras jenis premium saat ini mencapai Rp15.860 per kilogram, sementara HET beras tersebut berkisar Rp12.900-Rp14.800 per kilogram.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Dewan Pers dan 3 capres******

Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih dan satu-satunya rujukan informasi

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers dan tiga pasangan capres-cawapres menggelar 'Deklarasi Kemerdekaan Pers' serta penandatanganan Komitmen Kemerdekaan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Sabtu malam

Deklarasi tersebut dihadiri oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diwakili oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani, sedangkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo hadir secara virtual dan juga diwakili oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan kemerdekaan pers adalah salah satu simbol reformasi dan serta lambang tegak-nya demokrasi.

"Demokrasi akan tegak apabila pers dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak manapun, sebaliknya merupakan penanda goyah-nya demokrasi apabila pers menjadi terbelenggu represi dan kehilangan independensi," kata Ninik di Gedung Dewan Pers.

Ninik juga mengingatkan kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang statis. Kemerdekaan pers akan menghadapi dinamika sekaligus tantangan baik dari dalam lingkungan pers maupun dari luar.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya informasi dan disinformasi maupun malainformasi.

"Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih dan satu-satunya rujukan informasi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan Kemenkominfo mendukung Deklarasi Komitmen Kemerdekaan Pers dan mendukung pemilu yang damai, jujur, dan adil.

"Kebebasan pers indikator yang penting, alhamdulillah selama reformasi berjalan dan setelah melewati beberapa pimpinan nasional komitmen itu cukup kuat dan lewat Pemilu 2024 ini kita harapkan kompetisi yang adil dan tentu saja pemilu damai," ujarnya.

Kemudian capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan saat ini Indonesia sedang menjalani proses demokrasi dan ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Namun secara garis besar bisa dikatakan sebuah tempat masuk kategori demokrasi jika pertama mempunyai pemilu yang jujur, adil dan transparan, kedua memberikan ruang bagi oposisi dan yang ketiga memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi.

"Kalau kita ambil tiga bagian itu, maka media memiliki peran yang sangat mendasar untuk menjaga itu dan kami kami yang berada di pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam sebuah demokrasi untuk menjaga ruang agar tiga ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Tiga paslon siap hadir di Deklarasi Kemerdekaan Pers

Selanjutnya perwakilan Prabowo Subianto, Rosan Roeslani mengatakan Prabowo sangat menjunjung tinggi kebebasan pers dan mengatakan kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi.

"Pak Prabowo tidak bisa hadir pada malam hari ini, tapi beliau sangat menjunjung tinggi kebebasan pers karena kita adalah negara demokrasi yang besar di dunia. Kebebasan pers adalah salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri," ujarnya.

Sementara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang hadir secara virtual menyampaikan apresiasi-nya kepada segenap insan pers yang telah memberitakan berbagai hal seputar kampanye dan pemilu, serta menyadari media punya peran penting dalam mengedukasi masyarakat.

"Terima kasih kepada media yang suda meliput kami, tentu begitu pentingnya suara media untuk bisa mengawal Pemilu ini dan saya juga tidak akan baperankok dengan tulisan-tulisan yang dimunculkan tapi Yang penting itu bisa mengedukasi masyarakat," tuturnya.

Ganjar juga berkomitmen untuk terus mendukung kemerdekaan pers dan mendorong agar pers Indonesia menjadi lebih baik.

"Pers tentu saja makin terbuka makin baik dan akan bisa mengedukasi masyarakat, saya terus terang bagian yang memang mendorong, menjaga, agar persnya bisa lebih baik," kata Ganjar.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Label：gambar pola gacor、untung slot 138、situs slot barat

Terkait：slot deposit dana minimal 10rb、qq388、buku mimpi 1000、tafsir 1000 mimpi 2d、cek situs slot gacor、masterbet188、keris4d、coin365、slot terbaru gacor 2023、x500

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：buku mimpi 3d bergambar lengkap（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

pengajuan limit kredivo

situs gacor indonesia

wajik777 slot

emas 168 slot

pola gacor slot olympus

voucher gratis indosat

paito morocco 18

slot terbaru 2022 resmi

66 togel

FantasiBacaan TerkaitMore+

Strategi Suster Mayat

bonus new member 100 to x3

Eks Dirut Pertamina didakwa rugikan negara Rp1,77 triliun******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014.

Dakwaan tersebut dilontarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cqPT Pertamina sebesar 113,84 juta dolar AS," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin.

Dengan demikian, ia menyebutkan dugaan kasus korupsi terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31/199 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wawan mengungkapkan, Karen didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar.

Tak hanya memperkaya diri, Karen turut didakwa memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President(SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

"Kuasa juga diberikan dengan tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian," ucap JPU KPK menambahkan.

Wawan melanjutkan, Karen turut didakwa melakukan komunikasi dengan pihak Blackstone, yang merupakan salah satu pemegang saham pada Cheniere Energy, Inc., dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan dan memperoleh jabatan sebagai Senior Advisorpada Grup Ekuitas Swasta Blackstone karena Pertamina telah mengambil proyek CCL.

Perbuatan tersebut antara lain bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 92 dan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina tahun 2011-2021 pada 19 September 2023.

Karen ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan oleh Penyidik sejak 19 September 2023 hingga 16 Januari 2024 serta Penuntut Umum sejak 16 Januari 2024 hingga 5 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Huashan Shenmen

trik maxwin zeus

Bawaslu RI siapkan patroli pengawasan antisipasi "serangan fajar"******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan patroli pengawasan untuk mengantisipasi "serangan fajar" atau politik uang.

"Kami pakai patroli pengawasan. Sejak kemarin masa tenang, patroli pengawasan sudah di-on-kan(diaktifkan), sehingga mereka bekerja 1x24 jam secara bergantian," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat untuk dapat melaporkan kepada Bawaslu apabila mendapatkan "serangan fajar", terutama di hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.

"Lapor ke Bawaslu. Boleh ke akun media sosialnya Bawaslu, ada yang namanya humasbawaslu atau bawaslu.go.id. Kami juga membuka hotlinepengaduan Bawaslu," ujarnya.

Lolly menjelaskan bahwa masyarakat dapat melapor melalui media sosial dengan menandai unggahan-nya kepada Bawaslu, sehingga akan dicek oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu.

"Biasanya dalam proses kami, kami akan menghubungi yang memberikan informasi. Kami cek dulu nih siapa pengirimnya, maka itu yang biasanya coba untuk dihubungi oleh tim humas-nya Bawaslu," tuturnya.

Lolly menjelaskan pengecekan kembali dengan cara menghubungi pelapor diperlukan untuk memastikan informasi yang didapatkan oleh Bawaslu adalah benar.

"Karena informasi, misalnya, soal suara-suara yang viral, kan Bawaslu tidak punya kemampuan untuk mengecek apakah betul suaranya ini suara yang bersangkutan? Maka kami harus memastikan informasi ini didapat dari mana. Itulah gunanya penelusuran," ujarnya.

Lolly mengatakan bahwa penelusuran oleh Bawaslu juga dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat dikaji jenis pelanggaran-nya.

Baca juga: Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang

Baca juga: Bawaslu RI kaji pelanggaran masa tenang oleh Kaesang Pangarep

"Sehingga begitu terang perkaranya, ada dugaan-dugaannya, informasi-nya cukup, kami lakukan kajian. Di kajian itulah kami nanti akan mencari apakah betul ada pasal yang dilanggar dan lain sebagainya," ujarnya.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa dugaan politik uang yang dikaji oleh Bawaslu selanjutnya akan diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

"Jadi begitu hasil kajian Bawaslu menyatakan, dugaannya pidana pemilu karena politik uang, misalnya, Pasal 523 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), misalnya, yang dilanggar ya di masa tenang ini, maka kami akan berproses bersama teman-teman kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, begitu ya," jelas Lolly

Walaupun demikian, ia tetap optimistis bahwa peserta Pemilu 2024 dapat menahan diri untuk tidak melakukan politik uang.

"Sebenarnya, ya, dalam situasi hari ini kalau kita mau punya tujuan yang sama soal Indonesia yang lebih baik, saya sih meyakini semua orang bisa menahan diri untuk tidak melakukan potensi politik uang karena kalau sudah berlangsung, maka Bawaslu tentu harus memprosesnya, begitu ya," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Baca juga: Bawaslu telusuri dugaan surat suara tercoblos di Arab Saudi

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

2d cicak

KPU: Wilayah 3T jadi fokus distribusi logistik Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat mengatakan pemenuhan logistik di wilayah terpencil, terdalam, dan terluar (3T) menjadi fokus utama pendistribusian logistik Pemilu 2024.

"Mengenai distribusi logistik, bahwa mulai tanggal 10, 11, sampai dengan 12 (Februari) hari ini, distribusi logistik bergerak secara simultan, secara signifikan, hampir 99 persen distribusi sudah bergerak," ujar Yulianto di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

"Dari mulai KPU kabupaten/kota ke kecamatan, bahkan sebagian sudah sampai ke tingkat desa," tambah dia.

Yulianto menjelaskan bahwa KPU sejak awal telah memetakan jalur distribusi logistik untuk daerah 3T yang berjumlah 262 wilayah, mengingat kondisi topografi hingga geografis di Indonesia yang beragam.

"Karena situasi daerahnya yang terluar, tentu kami menginstruksikan jajaran KPU kabupaten/kota agar didahulukan distribusinya," kata Yulianto.

Baca juga: KIP Aceh Selatan distribusikan logistik pemilu ke wilayah 3T

Yulianto mengeklaim per tanggal 11 Februari 2024, distribusi logistik di beberapa daerah sudah bergerak sampai tingkat kecamatan, seperti Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Miangas.

Begitu juga untuk daerah di Papua, seperti di Distrik Moskona Utara dan Moskona Timur, distribusi logistik pemilu telah sampai.

Yulianto mengakui KPU kekurangan personel dalam mendistribusikan logistik ke wilayah 3T. Oleh karena itu, KPU dibantu aparat TNI, kepolisian, Kementerian Perhubungan, hingga pemerintah daerah dalam melakukan distribusi logistik.

"Maka sejak awal itu pun sudah kami mitigasi dan kami petakan agar KPU kabupaten/kota bersama KPU provinsi sejak awal menjalin kerja sama agar pas distribusinya pada saat ini berjalan dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Polri dan TNI kawal ketat distribusi logistik pemilu ke daerah 3T

Yulianto memastikan distribusi logistik untuk Pemilu 2024 ini bakal terpenuhi pada satu hari sebelum hari pencoblosan, yakni Selasa (13/2).

"Tentu targetnya H-1 besok itu distribusi seluruh logistik harus sudah sampai di TPS," imbuhnya.

KPU RI menetapkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: KPU Halut tunggu kondisi cuaca baik distribusi logistik ke wilayah 3T
Baca juga: Pemkab Wondama sewa helikopter distribusi logistik pemilu ke daerah 3T
Baca juga: KPU Sumut gandeng TNI-Polri distribusi logistik ke wilayah 3T

Penyihir Ekstradimensi

prediksi togel yokohama

KPU Yapen distribusi logistik gunakan kapal kayu dan perahu motor******

Jayapura (ANTARA) - KPU Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke tingkat panitia pemilihan distrik (PPD) dengan menggunakan kapal kayu yang dilanjutkan dengan alat transportasi perahu motor.

"Memang untuk sebagian besar wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen yang berada di pesisir pantai dan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan kapal kayu atau perahu motor," kata Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Zakeus Rumpedai kepada ANTARA yang dihubungi dari Jayapura, Selasa.

Dia mengatakan pengiriman logistik sudah mulai dilakukan sejak Minggu (11/2), terutama ke wilayah yang jaraknya relatif jauh.

Menurut Zakeus, saat ini disiapkan dua kapal kayu karena untuk mengangkut logistik ke distrik-distrik yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi laut.

Dia menjelaskan satu kapal kayu diberangkatkan pada Minggu (11/2) itu akan melayani PPD yang ada di Distrik Yapen Barat, Monawa, Yerui, Poom dan Windesi, sedangkan kapal kayu lainnya mengangkut ke arah Distrik Yapen Timur, Nusawani, Kepulauan Ambai, Raimbawi dan Distrik Kurudu.

Zakeus mengatakan untuk pendistribusian hari Senin ini (12/2) dilakukan dengan menggunakan transportasi darat, di antaranya ke Distrik Teluk Ampimoi, Yapen Utara dan Kosiwo.

Sedangkan distrik lainnya akan didistribusikan pada Selasa (13/2) dengan menggunakan transportasi darat, Logistik itu nantinya didistribusikan dari distrik ke TPS menggunakan perahu motor dan kendaraan darat.

Berdasarkan data KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mencatat jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2024 di daerah itu berjumlah 81.879 pemilih yang akan mencoblos di 370 TPS yang tersebar di 16 distrik dan 165 kampung/kelurahan.

Terlahir kembali pada tahun 1993

situs slot deposit 2000 via dana

Bawaslu RI siapkan patroli pengawasan antisipasi "serangan fajar"******

Invasi Tao

surga4d

Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengimbau masyarakat tidak menciptakan konflik menjelang hari pemungutan suara pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta setiap orang dapat menjaga iklim politik tetap kondusif sehingga aktivitas yang dapat mengganggu itu sebaiknya dihindari.

“Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” kata Bagja menjawab pertanyaan wartawan soal film dokumenter “Dirty Vote” saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.

Terkait kritik yang ditujukan ke Bawaslu dalam film itu, Bagja mempersilakan masukan-masukan itu ditujukan kepada lembaga yang saat ini dia pimpin.

“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Menurut Bagja, Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dia menyerahkan penilaian atas kinerja Bawaslu itu sepenuhnya kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive(mengendalikan, red.) perspektif masyarakat,” kata Bagja.

Dia pun menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara. “Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Bawaslu RI.

Film dokumenter “Dirty Vote” pada Minggu siang dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Dalam waktu kurang lebih 8 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat satu juta lebih orang dan dan disukai oleh 117.000 lebih pengguna YouTube.

Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS
Baca juga: Bawaslu soal film Dirty Vote: Silakan kritik, kami bekerja sesuai UU
Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

《bandar47》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，ga bayar kredivoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bandar47》bab terbaru。