yakin4d

Pakar hebat dari dunia lain

mojobet89

Tim SAR mengevakuasi jasad korban tenggelam di pantai Lombok Timur******

Selong, Lombok Timur (ANTARA) - Tim SAR Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama aparat gabungan mengevakuasi jasad korban Ilham Maulana (13) yang tewas tenggelam setelah terseret ombak di Pantai Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

"Korban asal Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah itu ditemukan pada hari kedua pencarian, Selasa, dalam kondisi meninggal dunia,” kata Kepala Kantor SAR Mataram Lalu Wahyu Efendi, di Mataram, Selasa.

Baca juga: Tim gabungan evakuasi jasad pelajar SMP yang tenggelam di Tabalong

Peristiwa itu bermula ketika korban berenang bersama temannya di Pantai Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur pada Senin (15/1). Setelah mereka mandi di pantai, tiba-tiba ombak besar menerjang hingga menenggelamkan korban, sedangkan temannya selamat.

"Korban diterjang ombak dan tenggelam," katanya.

Baca juga: Tim SAR evakuasi jasad santri tenggelam di Sungai Batang Asai

Setelah mendapatkan informasi atas peristiwa yang menimpa korban, tim SAR gabungan dari Pos SAR Kayangan, Polsek Keruak, Polair Polda NTB, Unit SAR Lombok Timur, Damkar Lombok Timur, nelayan, warga setempat, dan unsur terkait lainnya melakukan pencarian sejak Senin (15/1) sore dan pencarian dilanjutkan pada Selasa (16/1).

"Remaja tersebut ditemukan sekitar 100 meter arah barat dari lokasi kejadian. Setelah dievakuasi, jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di pemakaman desa setempat," katanya.

Baca juga: Tim SAR evakuasi jenazah korban tenggelam di sungai

Atas peristiwa itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat.

"Tetap waspada saat melakukan aktivitas di perairan wilayah NTB," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Tempat Perburuan Gen Super

tafsir mimpi 3d abjad

Wapres Ma'ruf ke Malang hadiri kuliah umum dan Halal Summit******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Wury Ma'ruf Amin bertolak menuju Malang, Provinsi Jawa Timur, Jumat pagi, untuk menghadiri sejumlah kegiatan di Universitas Islam Malang (Unisma) dan Universitas Brawijaya (UB).

Wapres Ma'ruf beserta rombongan lepas landas menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737 400 TNI Angkatan Udara (AU) dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menuju Pangkalan Udara TNI AU Abdulrachman Saleh sekitar pukul 09.15 WIB, dengan waktu tempuh diperkirakan selama 30 menit.

Tiba di Malang sekitar pukul 10.45 WIB, Wapres disambut oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta Ibu Arumi Bachsin Emil Dardak, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jakarta menginformasikan Wapres beserta rombongan dijadwalkan berada di Malang pada 19 hingga 20 Januari 2024.

Mengawali agenda kunjungannya di Malang hari ini, Wapres menghadiri Kuliah Umum bertajuk "Quo Vadis Moderasi Beragama Dalam Bingkai Merawat Negara Kesatuan RI dan Peradaban Dunia" di Auditorium Prof. KH Moh Tholhah Hasan, Gedung Bundar Al-Asy’ari, Unisma.

Tema yang diangkat dalam kuliah umum kali ini menggambarkan semangat untuk penguatan moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi, salah satunya di Unisma, serta untuk semakin meningkatkan pemahaman tentang Islam moderat dan bela negara kepada seluruh civitas akademika UNISMA.

Selepas acara, Wapres direncanakan mengunjungi Universitas Brawijaya di Jl. Veteran Nomor 10-11, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Malang, untuk menghadiri Brawijaya Halal Summit, serta Peluncuran UB Halal Center dan UB Halal Metric.

Dilansir dari situs resmi Universitas Brawijaya, kegiatan Halal Summit bertujuan untuk memberikan kesempatan berdiskusi antarpemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan global saat ini dan masa depan untuk mewujudkan Ekosistem Halal.

Baca juga: Wapres ingatkan BPKH fokus peningkatan investasi dana kelolaan

Panelis yang diagendakan hadir di antaranya Rektor Universitas Brawijaya Widodo, perwakilan dari Halal Industry Research Center International Islamic University Malaysia Irwandi Jaswir, perwakilan Halal Science Center Brawijaya sekaligus Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Sukoso, dan perwakilan Halal Science Center Chulalongkorn University Thailand Winai Dahlan.

Sementara, instrumen Halal Metric yang nanti diluncurkan oleh Wapres merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur implementasi konsep ekosistem halal secara komprehensif, baik di sektor perguruan tinggi, industri, maupun pemerintahan.

Dalam kegiatan tersebut, Wapres akan menyerahkan sejumlah penganugerahan Universitas Brawijaya Halal kepada pelaku industri, pemerintah daerah, dan akademisi atas kiprahnya mengembangkan produk halal di Indonesia.

Agenda hari kedua Wapres di Malang, Sabtu (20/1), ditutup dengan menghadiri prosesi akad nikah putri Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Robikin Emhas di Harris Hotel & Convention Malang.

Wapres dan rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta di hari yang sama sekitar pukul 10.30 WIB.

Turut mendampingi Wapres Ma'ruf Amin dalam kegiatan itu Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, Masykuri Abdillah, M. Imam Azis, Zumrotul Mukaffa dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Nurdin Tampubolon, Johan Tedja dan Farhat Brachma.

Baca juga: Wapres luncurkan program Tanara clean up
Baca juga: Wapres: Akal sehat dan hati bersih kunci rawat bangsa

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Conan Sistem Detektif Saya

jon4d

Menlu Iran: Serangan AS******

Teheran (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menyampaikan pada Sekretaris Jenderal PBB bahwa agresi Amerika Serikat (AS) dan Inggris atas Yaman bisa meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Barat.

Dalam percakapan telepon dengan Sekjen PBB Antonio Guterres pada Senin (15/1), Amir-Abdollahian menyebut aksi militer AS dan Inggris “ilegal” dan merupakan sebuah “kesalahan strategis.”

Amir-Abdollahian dan Guterres juga berdiskusi dan bertukar pendapat tentang perlunya menghentikan kejahatan Israel di Gaza dan perkembangan terkini di Laut Merah.

Selain menghargai upaya dan pandangan Guterres tentang seruannya untuk menghentikan pembunuhan penduduk Gaza, Amir-Abdollahian juga menekankan perlunya menghentikan serangan Israel di Gaza serta menyampaikan bahwa Iran siap untuk mengirim bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina yang terkepung.

Terkait situasi di Laut Merah, Menlu Iran itu mengklarifikasi prinsip dan posisi negaranya, yaitu menjaga keamanan pengiriman barang dan pelayaran, dan menegaskan bahwa aksi tentara Yaman terhadap kapal yang berlayar ke Israel ditujukan untuk menghentikan serangan dan kejahatan perang negara tersebut terhadap Gaza.

Dalam percakapan telepon tersebut, Sekjen PBB kembali mengecam serangan atas Gaza dan menekankan perlunya menghentikan kekacauan dan mengizinkan bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah Palestina yang dikepung.

Guterres juga membahas tentang perkembangan terkini di Laut Merah dan menyatakan kekhawatiran atas meluasnya konflik di Asia Barat.

Dia mengatakan bahwa PBB berupaya untuk menghentikan perang dan penderitaan yang dialami warga di wilayah tersebut.

Guterres mendorong semua pihak untuk menghindari perang dan memperhatikan Piagam PBB, yang memandatkan seluruh negara anggota untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional.

Dia juga mendorong Iran untuk membantu menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Barat.

Baca juga: Militer AS benarkan Houthi targetkan kapal kontainer milik Amerika
Baca juga: Houthi ungkapkan AS kembali serang Yaman

Sumber: IRNA

Penerjemah: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Raja Makanan

76 togel

Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik

"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan ini, waktu itu

lgo188

Peneliti: Belum semua capres******

Jakarta (ANTARA) - Peneliti karbon Carbonethics Ahmad Hidayat mengatakan belum semua capres-cawapres memperlihatkan dukungan terhadap perdagangan karbon, padahal Indonesia sudah memulai perdagangannya.

Presiden Joko Widodo telah membuka bursa karbon pada September 2023 dan bursa karbon merupakan kontribusi Indonesia dalam melawan krisis iklim.

Sementara, tiga pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden memang memasukkan perdagangan karbon dalam visi dan misinya. Namun, lanjutnya, belum semua capres-cawapres itu memperlihatkan dukungannya terhadap perdagangan karbon.

"Dari tiga calon ini, sebenarnya yang paling mendukung untuk perdagangan karbon adalah Ganjar Pranowo. Karena, dari visi-misi dan orang-orang di belakang tim kampanyenya memang pro perdagangan karbon," kata Ahmad dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, untuk Prabowo, semua orang sepertinya sudah paham konsep nasionalismenya.

"Kadang konsepnya bertabrakan dengan konsep lain, belum pas untuk dunia usaha misalnya. Dan, sejauh ini yang agak di tengah dan belum terlalu jelas adalah Anies. Walaupun dalam analisa dokumen visi-misinya, kita akui itu paling komprehensif dan paling pro lingkungan dibandingkan capres yang lain," tambahnya.

Ahmad menjelaskan paslon Anies-Muhaimin berupaya menyeimbangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

Sementara, paslon Prabowo-Gibran berkonsentrasi pada mitigasi dan pencegahan kerusakan lingkungan melalui pendekatan nasionalis dan Ganjar-Mahfud menekankan mekanisme pasar dalam pengelolaan iklim.

Menurut Ahmad, di semua kubu capres ada aktor-aktor yang punya kepentingan. Tapi, yang paling kentara adalah kubu Ganjar dan Prabowo.

"Ini dilihat dari visi-misi dan latar belakang orang-orang di belakang tim kampanye kedua pasangan calon ini yang pro perdagangan karbon, yang mana perdagangan karbon dilihat sebagai alternatif untuk penyelesaian masalah iklim, seperti pengurangan emisi," ujarnya.

Namun, lanjutnya, sejauh mana mereka memvisikan perdagangan karbon itu, belum terlihat.

"Dan, memang biasanya dokumen visi-misi itu tidak akan sampai detail secara teknis. Tapi, ide besarnya ada pada dua capres ini. Terutama Ganjar yang sudah sampai membicarakan insentif untuk pihak swasta pelaku perdagangan karbon," kata Ahmad.

Sedangkan Anies, tambah Ahmad, berada di tengah, antara pasar dan pemerintah. Dokumen visi-misinya dibaca paling komprehensif dan paling pro lingkungan dibandingkan capres yang lain.

"Mungkin karena latar belakangnya sebagai akademisi yang unggul dalam naskah akademik. Tapi, posisinya konservatif. Jadi, tidak bisa 100 persen ke pasar. Dorongan ke arah perdagangan karbon terbatas. Namun, dalam visi-misinya, ada juga ke arah sana," ujar Ahmad.

Untuk Prabowo, dokumen visi-misinya lebih banyak menekankan tentang peran sentralistik pemerintah dan nasionalisme. Ada kecenderungan kontrol negara yang sangat luas, yang bisa diartikan memberi peluang bagi kelompoknya sendiri.

Sementara itu, peneliti Carbonethics Hansen Sukma menambahkan, saat menjadi gubernur, Ganjar punya pengalaman mengembangkan proyek energi terbarukan dan transisi energi, serta berkolaborasi dengan Norwegia.

Sementara, Anies tidak terlalu teknis dalam hal perdagangannya, tapi lebih kepada kolaborasi internasional. Sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies terlibat dalam forum kota-kota global memerangi perubahan iklim.

Menurutnya, Prabowo belum terlihat, sebab tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah, sehingga kinerjanya terbatas untuk merambah pasar karbon ataupun regulasi-regulasi yang terkait dengan isu lingkungan.

"Jadi, jika bisa disimpulkan, memang Ganjar itu punya fleksibilitas yang lebih tinggi terhadap pasar ketika memandang isu lingkungan. Pelibatan sektor privat soal isu lingkungan kemungkinan akan lebih banyak," ujarnya.

Sementara Anies, akan lebih kontrol dan bisa dilihat dari berbagai pernyataannya yang selalu melakukan realokasi anggaran untuk pembangunan yang sifatnya soft atau hard infrastruktur. "Jadi, pada akhirnya, pemerintah akan lebih banyak berperan dalam perdagangan karbon," sebutnya.

Baca juga: Menteri ESDM sebut perdagangan karbon upaya pemerintah kurangi emisi
Baca juga: Pengamat: Presiden terpilih harus akselerasi program transisi energi
Baca juga: OJK: Akumulasi nilai 41 pengguna jasa di Bursa Karbon Rp30,91 miliar

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

rtp kapten69

Atasi defisit beras nasional, pemerintah rencanakan impor 3 juta ton tahun ini******

Garut (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI) Airlangga Hartarto mengungkapkan akan mengimpor kembali 3 juta ton beras pada tahun 2024 untuk mengatasi defisit beras dampak dari El Nino.

“Beras itu tahun kemarin kita impor sekitar 3,5 juta (ton). 3 juta sudah masuk, 500 ribu diharapkan masuk di bulan Januari ini,” kata Airlangga saat ditemui dalam acara penyerahan bantuan pangan beras di Garut, Jawa Barat, Sabtu.

Dia menambahkan, “Pemerintah sudah memutuskan untuk impor juga di tahun ini (sebanyak) 3 juta ton, di mana 2 juta sedang berproses di Bulog,” katanya.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak El Nino yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir dan menyebabkan defisit beras nasional hingga 2,3 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah akan memenuhi kekurangan beras ini melalui program impor beras.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), good agriculture practices (GAP) atau penerapan pertanian yang baik, sekitar 2,8 juta ton beras dihitung berdasarkan angka kebutuhan beras rata-rata nasional sekitar 2,5 hingga 2,6 juta ton per bulan dengan kemampuan produksi di awal Januari yang kurang dari 1 juta ton akibat dampak El Nino, seperti dikutip dari ANTARA.

Presiden Joko Widodo telah menyetujui impor sekitar total 2 juta ton beras yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand. Diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik dan persediaan beras di Tanah Air dapat tercukupi.

Baca juga: Menko Perekonomian: Skema LPDP masih direvisi

Baca juga: Airlangga Hartarto pastikan bansos tidak terafiliasi politik

Baca juga: Menko Perekonomian salurkan bantuan pangan beras di Kota Bandung

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024