daftar ojk resmi 2022 704Jutaan kata 150566Orang-orang telah membaca serialisasi
《hari slot gacor》
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Takut Bangun IKN******Jakarta, CNN Indonesia--
Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto mencurahkan ketakutan para pengusaha dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anne mengatakan para pengusaha sebenarnya siap membantu pemerintah membangun ibu kota baru itu. Namun, pengusaha masih khawatir terhadap kepastian dan reformasi hukum.
Ia mengaku takut salah langkah dan berujung diperiksa pihak berwenang.
Sekali lagi, Anne mengingat Jokowi agar tetap memperhatikan penegakan hukum.
"Izin pak saya tahu 2024 bapak ingin kita upacara di sini. Tapi nuwun sewupak, kami siap sat set, tapi juga ada alon-alon asal kelakon-nya mengingat edukasi dan penegakan hukum sama pentingnya dengan IKN," kata Anne.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan para pengusaha tak perlu khawatir. Ia menyebut saat ini Undang-Undang (UU) mengenai IKN Nusantara sudah ada, yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
"Jadi kalau masih ada khawatir, khawatir apa? Gak dilanjutkan? wong UU sudah ada, didukung 93 persen fraksi partai-partai di DPR. Apalagi? takut apalagi?" kata Jokowi.
Mantan wali kota Solo itu juga mengatakan para pengusaha tidak perlu takut pembangunan IKN terganjal oleh Pemilu 2024. Ia menjamin pemilu akan berjalan damai dan tak mengganggu pembangunan.
Jokowi mengatakan hal tersebut mengacu pada Pemilu tahun-tahun sebelumnya yang dinilai lancar.
"Yang penting bapak ibu jangan beli kipas, ngipasin atau ibu-ibu beli kompor manas-manasin. Sudahlah kita ini, saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi," ucap Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******Jakarta, CNN Indonesia--
Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.
Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.
"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.
Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.
Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.
Lihat Juga :Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol |
"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.
Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.
Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.
Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.
Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.
Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.
"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.
Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.
Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Label:website slot terpercaya、rtp cipit88、luck365 slot
Terkait:rtp power4d、pinjol resmi ojk 2021 cepat cair、sl9t gacor、slot gacor langsung jp、situs link slot gacor、cara biar dapat uang cepat、supercuanslot、situs web slot terpercaya、slot lagi bagus、link slot gacor hari ini 2023
bab terbaru:situs togel 5d terpercaya(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《hari slot gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,depo bonus new member 100Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《hari slot gacor》bab terbaru。