judi slot tergacor

Pelindung Negara Long Shuai

Pemerintah Jalin Kerja Sama dengan China di Sektor Ekonomi Digital******

Pemerintah Indonesia dan China sepakat membangun kerja sama di sektor ekonomi digital. Hal itu dilakukan melalui Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Wentao, saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Rabu (16/11).

Melalui keterangan resmi, MoU tersebut mengatur adanya kerangka kerja dan forum dalam pembahasan kerja sama ekonomi digital antara Pemerintah Indonesia dengan China. Lingkup kerja sama dalam MoU itu mencakup kerja sama yang terbuka. Termasuk dalam eksplorasi peluang bisnis digital antara kedua negara.

"Percepatan transformasi digital di semua sektor, kerja sama pembangunan infrastruktur digital, kota pintar, e-commerce, inovasi teknologi digital, serta pengembangan format dan model bisnis baru seperti telemedicine," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Kamis (17/11).

"Kedua pihak juga akan bertukar pengetahuan soal fasilitasi investasi, serta meneliti untuk mengidentifikasi prioritas kerja sama investasi dalam ekonomi digital pada format dan model bisnis baru," lanjut Susiwijono.

Pascakerja sama ini, kedua negara pun akan mengembangkan kolaborasi dalam mempromosikan eksplorasi bersama antara perusahaan kedua negara pada integrasi teknologi interaktif cerdas, sirkulasi komersial, transportasi, bisnis, keuangan digital, dan kesehatan digital.

Di antaranya untuk mengembangkan format dan model bisnis baru seperti pariwisata virtual, telemedicine, telecommuting, pendidikan daring, dengan tujuan untuk memberikan dorongan baru ke dalam kerja sama bilateral dalam ekonomi digital.

"Indonesia dan RRT sepakat pula mendorong pemerintah, universitas, lembaga penelitian, dan perusahaan untuk melaksanakan program pelatihan bersama, pertemuan dan seminar di bidang ekonomi digital," kata Susiwijono.

Susiwijono mengatakan, MoU Kerja Sama Ekonomi Digital tersebut merupakan salah satu deliverables kongkret dari kerja sama sesama anggota G20. Cakupan kerja sama tidak hanya meliputi sektor pemerintah, tetapi juga pihak swasta kedua negara yang diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi digital domestik masing-masing.

"Adanya MoU tersebut diharapkan dapat mendorong Indonesia dan RRT tumbuh bersama menjadi raksasa ekonomi digital dunia di masa depan," tambahnya.

Indonesia sendiri dinilai memiliki potensi sangat besar pada sektor ekonomi digital sebagai salah satu keunggulan dalam menunjang transformasi ekonomi. Pada 2021, terdapat 21 juta konsumen ekonomi digital di negeri ini, dengan pertumbuhan yang terus meningkat signifikan, terutama di wilayah pedesaan.

Tercatat 72 persen konsumen ekonomi digital baru ada di wilayah perdesaan. Indonesia juga memiliki tingkat pemanfaatan ekonomi digital yang tinggi, dengan 98 persen pedagang telah menggunakan pembayaran digital dan 59 persen memanfaatkan pembiayaan digital.

Penguasa Binatang Buas

Harga Bahan Pangan Mulai Terkerek Menjelang Akhir Tahun******

Sejumlah harga panganatau bahan pokok naik akibat pasokan yang semakin berkurang. Salah satunya adalah harga cabai merahdan cabai rawit yang harganya terkerek Rp5.000 sampai Rp10 ribu rupiah.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Tebet Timur, sejumlah kios yang menjual cabe kompak menaikkan harganya. Meski demikian, jumlah pengunjung tidak berkurang.

"Cabai dikit-dikit naik tadinya rawit terakhir Rp60 ribu ke Rp65 ribu per kg. Lumayan sih naiknya, karena mau tahun baru juga. Seminggu atau dua minggu lagi (naik lagi)," kata Ridwan, pemilik kios di Pasar Tebet, Selasa (22/11).

Ridwan mengatakan untuk harga bawang merah dan bawang putih masih stabil.

Sementara itu, harga cabai di Pasar Pengadegan juga melonjak. Setengah kilo cabai saat ini dihargai Rp30 ribu hingga Rp35 ribu, padahal sepekan lalu masih dijual Rp25 ribu per setengah kg.

"Naiknya 10 ribuan. Biasanya (karena) pasokannya sedikit, (jadi) kurang. Cabai naik karena musim hujan, pasokan kurang karena hujan. Jadi metiknya sedikit, kalo kena hujan kan jadi rusak," ujar Heru di depan kiosnya.

Untuk harga bawang putih, justru cenderung turun ke Rp30 ribu dari semula Rp35 ribu sampai Rp45 ribu per kg.

"Komoditi tanaman pertanian itu biasanya dari pasokan pertanian, nggak pengaruh dari BBM naik, nggak pengaruh. Kalau (pasokan) banyak, (harga) turun. Kalau (pasokan) sedikit, (harga) naik," paparnya.

Lebih lanjut, harga tahu dan tempe masih stabil di Rp5.000 per kg meski secara ukuran mulai mengecil dibandingkan dengan sebelumnya.

Heru mengatakan sangat sulit menaikkan harga tempe dan tahu jika tidak dilakukan serentak.

Ia menuturkan meski harga kedelai melonjak, namun pengusaha tempe dan tahu lebih memilih mengecilkan ukuran produknya ketimbang menaikkan harga jual.

Dalam hal ini, kenaikan harga tempe dan tahu terjadi akhir tahun lalu dari Rp3.000 menjadi Rp5.000.

"Gak naik, tapi tambah kecil, karena kacang kedelainya mahal. Pengusaha nggak bisa naikin harga, ya dikecilin (ukurannya). Kalau dinaikin nggak bisa kalau nggak bareng-bareng, karena dia produksi rumahan, pabrik rumahan, jadi nggak bisa naik sendiri," jelasnya.

Di sisi lain, Mudroir, seorang pedagang di pasar tersebut, menyebutkan harga minyak goreng perlahan mulai naik meski tak signifikan, termasuk MinyaKita juga terkerek Rp1.000 sampai Rp2.000 ribu per kg.

Kendati, kenaikan harga minyak itu tak dirasakan oleh Yeni, pedagang di Pasar Pengadegan. Ia mengaku terakhir kali harga minyak naik terjadi pada awal tahun ini. Sejak itu, harga minyak goreng berangsur membaik.

"Sudah mendingan, dulu hampir (minyak 2 liter) Rp50-60 ribu, Sekarang sudah Rp40 ribu. Alhamdulillah nggak ada kenaikan lagi, terakhir naik yang rame-rame itu," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget melihat harga tempe dan minyak goreng naik di Pasar Malang Jiwan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Menurutnya, harga tempe memang wajar naik karena harga kedelai yang juga terkerek ke Rp15 ribu per kilogram. Meski demikian, pemerintah dinilai akan mencari cara agar harga bahan pokok ini kembali stabil.

Apalagi menjelang libur akhir tahun harga bahan pokok biasanya cenderung naik, maka kebijakan pemerintah akan sangat menentukan kondisi di lapangan.

"Saya melihat harga tadi yang naik minyak, kaget juga saya tadi naik Rp2.000. Tempe juga naik," ujarnya dalam video youtube Sekretariat Presiden, Senin (21/11).

[Gambas:Video CNN]

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Menaker Klaim Aturan UMP 2023 Naik Maksimal 10 Persen Tak Cacat Hukum******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengklaim Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) telah sesuai aturan di atasnya alias tidak cacat hukum.

Ida mengatakan beleid yang ditekennya pada 16 November kemarin itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

"Permenaker ini sebenarnya menjalankan perintah PP 36, di mana Kementerian Ketenagakerjaan memberi kewenangan untuk memberikan pedoman penetapan upah minimum dan gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkannya. Sebenarnya Permenaker 18 2022 ini sesuai dengan PP 36/2021," kata Ida singkat di UGM, Selasa (22/11).

Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.

Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," kata Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Danang pun menduga penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang.

Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18/ 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu mencakup beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi. Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.

Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.

"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).

"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.

"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Pemerintah Tak Akan Larang Mudik di Libur Natal 2022******

Kementerian Perhubungan memperbolehkan masyarakat untuk mudik saat libur Hari Raya Natal2022 dan Tahun Baru2023.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan karena tidak ada larangan, maka pemerintah menginstruksikan kepada seluruh personil untuk lebih meningkatkan koordinasi agar angkutan saat libur akhir dan tahun tersebut berjalan dengan baik.

"Pada Natal dan Tahun Baru ini sudah ada kebebasan dan tidak ada larangan untuk mudik, jadi pasti ada peningkatan arus lalu lintas. Jadi saya minta pada Kepala BPTD, kadishub provinsi maupun kota/kabupaten untuk melakukan ramp check terhadap bus pariwisata," ujarnya dikutip Antara, Selasa (22/11).

Selain itu, Kemenhub juga akan mengajak seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah menyamakan visi dalam penyelenggaraan tugas, khususnya sektor perhubungan darat.

Adapun tiga pembahasan utama yang menjadi pokok diskusi dalam kegiatan rapat kerja tersebut seputar keselamatan transportasi darat, penanganan ODOL, serta pengarahan rencana operasi (renops) Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023.

Hendro meminta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Kepala Dinas Provinsi, Kota, dan Kabupaten agar memiliki visi yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam penanganan bidang transportasi dan lalu lintas.

"Ketika ada visi dan langkah yang sama diharapkan ke depan tanggung jawab kita dalam menciptakan keselamatan transportasi ini dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali modern setiap hari

Menko Airlangga Ajak Menteri******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah Indonesia mengajak sejumlah negara APEC mendukung upaya dunia menuju transisi hijau.

Hal itu disampaikan Airlangga saat menghadiri rangkaian acara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Weeks di Thailand, pada 16-20 November 2022.

Mengawali rangkaian kegiatan, Airlangga memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam acara APEC Ministerial Meeting (AMM), Kamis (17/11).

"Model ekonomi BCG sangat relevan dengan adanya berbagai tantangan di depan. Model ekonomi ini tidak hanya dapat mendukung kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mendukung keberlangsungan generasi masa depan kita," jelas Menko Airlangga.

Pemerintah RI, kata Airlangga, mengusulkan dua prioritas yakni meningkatkan kualitas investasi ekonomi hijau serta mempromosikan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi.

Terkait usulan meningkatkan kualitas investasi ekonomi hijau, Airlangga menyoroti besarnya kebutuhan investasi untuk melakukan transisi hijau sehingga APEC perlu membentuk mekanisme pembiayaan untuk mendukung implementasinya di ekonomi anggota.

Indonesia sendiri membutuhkan sekitar US2.8 miliar untuk mencapai target National Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030.

"Sehingga diperlukan mekanisme pembiayaan yang inovatif, termasuk dari sektor privat, komunitas internasional, atau bauran pembiayaan lainnya," ujarnya.

Kemudian terkait usulan dalam mempromosikan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi, Airlangga mengungkapkan bahwa ekonomi berkembang menghadapi keterbatasan kapasitas institusional dan kurangnya akses terhadap teknologi hijau.

Airlangga menekankan pentingnya APEC sebagai "incubator of ideas" untuk menggalang kerja sama konkret dalam mendukung pertukaran pengetahuan dan informasi serta kolaborasi riset untuk mendukung transisi hijau yang merata di antara ekonomi APEC.