petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs mudah wd

situs judi slot online 88 553Jutaan kata 286876Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs mudah wd》

Gibran kembali bertugas sebagai Wali Kota Surakarta******

Gibran kembali bertugas sebagai Wali Kota Surakarta
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka kembali berkantor di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Aris Wasita
Kemarin saya sudah ke Pasar Jongke, Balekambang, ini mau persiapan Solo Safari tahap tiga.
Solo (ANTARA) - Gibran Rakabuming Raka kembali bertugas sebagai Wali Kota Surakarta usai bersama dengan pasangannya, Prabowo Subianto, menang sementara hasil hitung cepat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

"Ya, sekarang fokus pada pekerjaan sebagai wali kota saja," kata Gibran di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.

Gibran mengatakan bahwa saat ini masih fokus menjalankan tugas sebagai Wali Kota Surakarta, termasuk melanjutkan sejumlah pengerjaan infrastruktur di Solo.

"Ya, melanjutkan. Kemarin saya sudah ke Pasar Jongke, Balekambang, ini mau persiapan Solo Safari tahap tiga," katanya.

Sebelum tiba di kantor, Gibran sempat berkeliling melihat pengerjaan proyek penataan Alun-Alun Keraton Surakarta.

"Tadi 'kan saya muterke alun-alun dan tempat yang lain. Tadi pagi ngecekdi alun-alun sudah berprogres cukup baik," katanya.

Menyinggung mengenai kelanjutan proyek penataan Sriwedari yang sempat diwarnai sengketa antara Pemkot Surakarta dan ahli waris pemilik tanah, Gibran menegaskan bahwa permasalahan tersebut selesai.

"'Kan sudah beres masalah hukumnya. Kemarin Pak Kajari yang prescon (press conference, red.) sendiri 'kan statusnya itu. Sekarang kami nunggu yang Vastenburg, semoga semua lancar," katanya.

Baca juga: China siap bekerja sama dengan pemerintah baru Indonesia
Baca juga: Prabowo diberi selamat pemimpin negara lain

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah******

Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. (ANTARA/Livia Kristianti/am)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meminta perusahaan-perusahaan pers tetap berinovasi dalam menghasilkan karya jurnalistik setelah peraturan tentang "Publisher Rights" atau hak-hak penerbit disahkan.

Ia mengemukakan pentingnya pemberlakuan peraturan tentang hak-hak penerbit untuk memastikan perusahaan-perusahaan pers di Indonesia bisa tetap eksis dengan konten-konten berkualitas dan bisnis berkelanjutan.

"Saya mohon semuanya memaknai Publisher Rights menjadi langkah maju yang perlu dilanjutkan. Dengan langkah-langkah maju berikutnya saya mendorong perusahaan pers secara paralel untuk terus melakukan inovasi di berbagai lini untuk merespons peluang dan tantangan di masa mendatang yang progresif dan dinamis," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, peraturan presiden tentang hak-hak penerbit yang rencananya disahkan pada Selasa (20/2) merupakan kebijakan afirmatif yang disiapkan pemerintah bagi industri.

Peraturan tersebut, ia melanjutkan, dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa.

Budi mengatakan bahwa regulasi itu ditujukan untuk mendukung perusahaan media massa menjaga eksistensi bisnis serta mengembangkannya.

Dia meminta pengelola perusahaan pers/media massa mempersiapkan diri dengan baik selama masa transisi menuju pemberlakuan penuh peraturan tentang hak-hak penerbit.

"Saya mohon perusahaan media ini dapat mengoptimalkan masa transisi enam bulan nanti untuk menyiapkan implementasinya, terutama komite dan proses bisnis di dalamnya. Saya rasa enam bulan bukan waktu lama, sehingga butuh kerja cepat dan tepat," demikian Budi Arie Setiadi.

Baca juga:
Rancangan Perpres "Publisher Rights" segera disahkan
Kemkominfo: Perpres "Publisher Rights" dukung jurnalisme berkualitas

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Ratusan KPPS datangi Kelurahan Batu Piring Balangan pertanyakan honor******

Ratusan KPPS datangi Kelurahan Batu Piring Balangan pertanyakan honor
Anggota KPPS Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan mengkonfirmasi soal honor sebagai penyelenggara pemilu di Kantor Kelurahan Batu Piring, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Ragil Darmawan.
Balangan (ANTARA) - Sebanyak 126 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mempertanyakan pembayaran honor mereka sebagai petugas penyelenggara Pemilu 2024.

“Tentunya kami sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran ini, karena sesuai edaran dari KPU RI, hak kami paling lambat dibayar pada 15 Februari kemarin,” kata salah satu anggota KPPS Kelurahan Batu Piring, Ahmad di Balangan, Jumat.

Ahmad menyebutkan hanya KPPS Kelurahan Batu Piring dari seluruh KPPS di Kabupaten Balangan yang belum menerima honor menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024.

Menurut Ahmad, tujuan para anggota KPPS datang ke Kantor Kelurahan Batu Piring untuk menanyakan alasan honor belum dibayarkan.

“Kami  menyesalkan adanya kejadian ini, padahal sudah mati-matian lebih dari 24 jam tidak berhenti bekerja demi menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024 ini, dan kami tinggal menuntut hak kami untuk segera dibayarkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Balangan Iptu Faisal Kadapi menegaskan pihaknya berjanji akan terus mengawal dan segera menyelesaikan masalah honor termasuk kewajiban dan hak lain dari petugas KPPS agar terpenuhi.

Faisal menuturkan pihaknya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban juga merasakan yang dirasakan para masyarakat dan hal tersebut menjadi kewajiban pihaknya menyelesaikan masalah itu.

“Kembali saya tegaskan ini bukan cuma nominal uang, tetapi sebuah penghargaan dari negara kepada rekan-rekan KPPS dalam menjalankan tugas pada Pemilu 2024 ini,” tuturnya.

Faisal menambahkan pihaknya akan menyampaikan segera perkembangan selanjutnya kepada para KPPS Kelurahan Batu Piring dan berjanji untuk mengawal persoalan tersebut.

Secara terpisah, Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani mengaku baru mengetahui informasi yang beredar mengenai masalah honor KPPS Kelurahan Batu Piring pada Kamis malam.

“Sudah kami lakukan cek ulang ke Lurah, PPS dan PPK Paringin Selatan serta keluarga yang memegang uang honor KPPS Batu Piring tersebut, dan saat ini kami berupaya melakukan mediasi dengan meminta bantuan fasilitasi kepada Polres Balangan,” katanya.

Diketahui, wilayah TPS Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan terdapat 18 TPS dengan jumlah tujuh anggota per KPPS ditambah satu ketua.

Pewarta: Imam Hanafi/Ragil
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:aplikasi yang menggunakan paylater

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
batikwin
surgaslot777 demo
link slot free credit no deposit
slot yang terpercaya
game slot server thailand
situs slot dijamin menang
game paling gacor
situs keuangan terpercaya
main slot gacor jam berapa
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara mendapatkan voucher pengguna baru lazada
Bab 2 rtp btv 168
Bab 3 gesit77
Bab 4 rekomendasi slot gacor hari ini
Bab 5 bantengmerah
Bab 6 keras4d
Bab 7 erek erek anjing laut
Bab 8 pola slot wild bandito
Bab 9 prediksi togel yang akurat
Bab 10 aplikasi yang bisa pakai paylater
Bab 11 infini88
Bab 12 indovegas4d login
Bab 13 situs mudah menang slot
Bab 14 suhu88
Bab 15 erek cangkul
Bab 16 jawara79
Bab 17 pinjaman online terdaftar ojk 2022
Bab 18 situs slot gacor mudah maxwin
Bab 19 slot bonus to kecil
Bab 20 bayar kredivo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2852bab
takutBacaan TerkaitMore+

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

buku mimpi 16
Bawaslu Bangkalan rekomendasikan pemungutan suara ulang di 12 TPS
Petugas Bawaslu Bangkalan melakukan pemantauan logistik Pemilu 2024 di Bangkalan, Jawa Timur. (ANTARA/ HO-Bangkalan)
Bangkalan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilu 2024 di 12 tempat pemungutan suara karena ditemukan ada pelanggaran saat hari pencoblosan.

"Selain merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU), kami juga merekomendasikan penghitungan ulang," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh kepada awak media di Bangkalan, Madura, Jumat.

Ia menjelaskan Bawaslu merekomendasikan penghitungan ulang hasil perolehan suara pada 35 tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah kecamatan.

Rekomendasi itu berdasarkan temuan anggota Bawaslu dan laporan dari masyarakat dengan bukti berupa foto dan video pelanggaran pemilu. Bahkan ada pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh petugas TPS.

Baca juga: Hoaks! Ketua KPPS di Madura dianiaya karena tak bagikan undangan Pemilu 2024

"Bukti sudah kami kantongi, baik yang dilaporkan oleh anggota kami maupun laporan masyarakat. Ada juga video yang mempertontonkan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mencoblos banyak surat suara dan dimasukkan sendiri pada kotak suara," kata Mustain, menjelaskan.

PSU rencananya dilakukan di TPS 04 Desa Glagga, Kecamatan Arosbaya, untuk pemilihan DPD, DPR RI, dan DPRD Kabupaten. Kemudian di TPS 07 Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, PSU untuk DPRD kabupaten, dan TPS 15 Desa Socah, Kecamatan Socah, menggelar PSU untuk DPRD kabupaten.

Selain itu, PSu di TPS 8 dan 21 Desa Keleyan, Kecamatan Socah, untuk pemilihan DPRD kabupaten. Lalu TPS 13 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan; serta TPS 3, 13, 20, 21, dan 24 Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, menggelar PSU untuk seluruh pemilihan.

Sedangkan rekomendasi penghitungan ulang dilakukan di TPS 06 Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, untuk surat suara DPRD kabupaten. Kemudian TPS 1 hingga 12 Desa Bator, Kecamatan Klampis, dan TPS 1 hingga 8 Desa Telang, Kecamatan Kamal, hitung ulang seluruh surat suara.

Baca juga: Bawaslu tanggapi video ricuh warga dengan petugas KPPS di Madura

Hitung ulang untuk semua surat suara juga direkomendasikan pada TPS 7 Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, kemudian TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 24, 26, 27, 28, 34, 35, dan 48 Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal; serta TPS 1 hingga 9 Desa Kamal.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu Pamekasan: Hasil rekapitulasi capres di Batumarmar tak berlaku
Baca juga: Cek fakta, kericuhan di Sampang karena surat suara sudah tercoblos

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

masa depan yang sempurna

suara4d
Guardiola minta Man City fokus pada Chelsea
Pep Guardiola memberikan instruksi pada pemain Manchester City. ANTARA/AFP/Oli Scarff/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pelatih Manchester City Pep Guardiola meminta pemainnya untuk fokus sepenuhnya pada pertandingan melawan Chelsea pada Sabtu malam nanti, dan tidak perlu memikirkan hasil yang diraih Liverpool dan Arsenal.

The Citizen melakoni pertandingan kandang melawan Chelsea pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-25 pada Sabtu malam. Manchester City saat ini di posisi kedua klasemen sementara dengan 52 poin, tertinggal dua angka dari Liverpool di puncak klasemen.

Di sisi lain, Arsenal juga memiliki 52 poin di peringkat tiga, sehingga The Citizen berpeluang turun posisi apabila kalah dari Chelsea. Pada pertandingan malam nanti, Arsenal akan melawan Burnley dan Liverpool bertemu Brentford.

"Ketika Anda sampai pada delapan hingga 10 pertandingan terakhir, kita bisa melihat berapa banyak tim yang akan terlibat (dalam perburuan gelar juara)," kata Guardiola dilansir AFP pada Sabtu.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris pekan ke-25: Man City ditantang Chelsea

Mantan juru taktik Barcelona dan Bayern Muenchen itu mengakui bahwa ada lima tim yang secara matematis berpeluang meraih juara, meski peluang terbesar tetap dimilik Liverpool, Manchester City dan Arsenal.

"Saya pikir ketiganya berpeluang, tetapi jarak antara posisi keempat (Tottenham) dan posisi kelima (Aston Villa) juga sangat kecil," kata dia.

"Tidak masalah jika ada dua, tiga, atau empat tim yang bersaing. Selama kami memenangkan pertandingan, dan melakukan tugas kami. Sisanya tidak masalah," kata dia.

The Citizen menatap pertandingan kontra The Blues dengan percaya diri berkat 11 kemenangan beruntun di semua kompetisi musim ini. Di sisi lain, Chelsea bermain tak konsisten yang membuat skuad asuhan Pochettino itu tertahan di posisi 10.

Kendati demikian, Pep menegaskan bahwa Chelsea tetaplah tim yang berbahaya dan bisa saja mencuri kemenangan dari kandang Manchester City.

"Mereka tim yang luar biasa di semua aspek, ini salah satu pertandingan terberat yang kami jalani hingga akhir musim,” katanya. "Mereka bermain sangat baik di pertandingan terakhir. Mereka memiliki segalanya, intensitas dan kualitas."

Baca juga: Guardiola minta Haaland nikmati pertandingan dan tak wajib cetak gol
Baca juga: Guardiola masih cemaskan kondisi Grealish
 

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Ayah baptis Stadion

akun slot freechip
Kepala BPPD Sidoarjo enggan berkomentar usai diperiksa KPK
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono enggan berkomentar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, jumat (16/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono enggan berkomentar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jumat.

Ari selesai diperiksa penyidik KPK sekitar pukul 17.42 WIB langsung meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa memberikan komentar kepada wartawan.

Selain Ari, pada hari ini penyidik KPK juga turut memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali serta tiga saksi lainnya, yakni ASN Pemda Sidoarjo Surendro Nurbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto alias Irwan, dan pihak swasta Robbin Alan Nugroho.

Meski demikian, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja informasi yang didalami pada pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Baca juga: Ahmad Muhdlor: Temuan KPK jadi pembelajaran untuk Sidoarjo
Baca juga: Kepala BPPD Sidoarjo penuhi panggilan penyidik KPK

Sebelumnya, KPK pada tanggal 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan bahwa penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut lantas dipelajari oleh tim KPK, kemudian pada hari Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT ini diamankan uang tunai sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar pada tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan bahwa kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun. Atas perolehan tersebut, ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari ASN tersebut.

Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW kepada ASN di beberapa kesempatan. Ada larangan untuk tidak membahas potongan tersebut melalui alat komunikasi, di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan mencapai 10—30 persen sesuai dengan besaran insentif yang mereka terima.

Penyerahan uang tersebut secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus pada tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari ASN sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW.  Bukti awal ini akan dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2019 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Senin ajaib

situs slot 4d terbaru
Pj Gubernur Jateng: Tanggul jebol di Demak sudah ditutup
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana saat meninjau banjir di Demak, Jumat (16/2/2024). ANTARA/HO-Pemprov Jateng
kurang lebih dua hari lagi tanggul ini sudah kuat
Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana memastikan bahwa dua titik tanggul Sungai Wulan, Kabupaten Demak, yang jebol sudah ditutup dan tengah dilakukan upaya penguatan.

"Kedua tanggul yang jebol sudah bisa ditutup. Awalnya sifatnya sementara, saat ini sedang dilakukan penguatan, kurang lebih dua hari lagi tanggul ini sudah kuat," katanya, di sela tinjauan di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jumat.

Nana kembali meninjau kondisi banjir terkini di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jateng, untuk memastikan upaya penanganan telah berjalan dengan baik, seperti perbaikan tanggul.

Saat ini, kata dia, banjir yang menggenangi rumah-rumah warga di Karanganyar, Demak, sudah mulai surut sehingga saat ini ketinggiannya tinggal 10-50 centimeter.

Baca juga: Pemkab Demak siapkan logistik bekal pengungsi pulang ke rumah
Baca juga: Brimob salurkan 5.000 paket sembako untuk korban bencana di Jateng

Untuk mengatasi genangan di permukiman warga, mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan sebanyak 27 pompa air telah dioperasikan untuk menyedot air dan mengalihkannya kembali ke sungai.

Pompa-pompa itu berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Dalam penanganan ini, kami dibantu dari PUPR ada sekitar 22 pompa air, kemudian ditambah lima (pompa air) dari BNPB dan BPBD. Kami terus melakukan langkah-langkah pemompaan air dan penyedotan air untuk dibuang ke sungai," katanya.

Menurut dia, sejumlah warga yang sebelumnya berada di pengungsian saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing, dan mereka sudah mulai membersihkan sekitar rumah huniannya.

Baca juga: Operasi modifikasi cuaca di Jateng berlaku efektif tiga hari ke depan
Baca juga: SIG beri bantuan bagi korban bencana banjir bandang Grobogan dan Demak

Adapun untuk mengurangi intensitas hujan di daerah tersebut, BNPB juga telah melakukan mengoperasikan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mengalihkan gumpalan awan yang mengandung air agar tidak jatuh di hulu Sungai Wulan.

"Ini dilakukan dalam rangka untuk mengalihkan gumpalan awan yang mengandung air untuk dialihkan ke tempat lain. Alhamdulillah hari ini cuaca cerah dan sungai pun sudah mulai mengarah ke normal, walaupun masih tinggi," katanya.

Sedangkan untuk jalur Pantura Demak-Kudus yang beberapa hari terakhir ini ditutup karena terendam banjir, kondisinya saat ini sudah mulai surut.

Baca juga: Warga Demak yang mengungsi mulai pulang ke rumah
Baca juga: Kemensos tambah bantuan dan dapur umum untuk korban banjir Demak
Baca juga: Polisi: Pembukaan Jalur Pantura Demak tunggu banjir benar-benar surut

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

pola gacor mahjong ways 2
MKH berhentikan dengan hormat hakim PN Garut karena indisipliner
Ilustrasi - Konsep hukum dan keadilan, buku dengan palu hakim di atasnya. ANTARA/Shutterstock/pri.
Jakarta (ANTARA) - Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan dengan hak pensiun kepada hakim Pengadilan Negeri Garut berinisial V karena melakukan pelanggaran indisipliner selama tiga bulan 20 hari kerja.

Ketua MKH Hakim Agung Yakub Ginting menyampaikan hakim terlapor V telah terbukti melanggar huruf c pengaturan butir 8 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 047/KMA/SK/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"Menjatuhkan sanksi disiplin kepada hakim terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” ujar Ketua MKH Hakim Agung Yakub Ginting saat memimpin sidang MKH di Gedung MA, Jumat (16/2), seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pemberhentian dengan hormat tersebut dilakukan setelah KY dan MA kembali melaksanakan sidang MKH kedua. Sidang MKH pertama sempat ditunda karena hakim terlapor V tidak hadir.

Sidang tersebut merupakan usulan dari MA atas pelanggaran indisipliner yang dilakukan oleh V. Hakim terlapor V yang telah mengabdi selama 20 tahun tersebut merupakan Hakim PN Garut, yang seharusnya sudah dimutasi ke PN Kalianda.

Baca juga: Majelis Kehormatan Hakim pecat hakim pemakai narkoba Danu Arman

Putusan dijatuhkan berdasarkan laporan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Hakim terlapor V direkomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat karena sudah melakukan pembangkangan terhadap Surat Keputusan MA dan tidak masuk selama tiga  bulan 20 hari kerja.

Perkara berawal dari laporan Ketua PN Bandung ES. Berdasarkan Surat Ketua MA tahun 2020, terlapor telah dipindahtugaskan sebagai hakim di PN Pemalang, tetapi terlapor mengajukan keberatan mutasi.

Kendati demikian, keberatan peninjauan kembali mutasi terlapor tidak dapat diterima. Meskipun ditolak, terlapor tidak mau melakukan tugas di PN Pemalang dengan alasan menunggu hasil rapat tim mutasi dan promosi berikutnya.

Karena tidak mau menjalankan tugas, terlapor dikenakan sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun di tahun 2021. Namun, terlapor tetap tidak mau menjalankan tugas di PN Pemalang.

Baca juga: KY dan MA menggelar sidang MKH berhentikan satu hakim

Oleh karena itu berdasarkan surat Ketua MA, terlapor kembali diberikan sanksi disiplin sedang berupa mutasi ke PN dengan kelas yang lebih rendah, yakni PN Kalianda, tetapi hakim V tetap tidak mau menjalankan tugas di PN tersebut.

Setahun kemudian, yakni pada 2022, tim dari Pengadilan Tinggi Bandung melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Dalam surat pemeriksaan, terlapor dianggap arogan, tidak sopan, melawan, dan mengeluarkan kata-kata tidak senonoh terhadap tim pemeriksa.

Terlapor tidak mau dimutasi ke PN Pemalang dan PN Kalianda karena tidak sesuai dengan harapan terlapor untuk dimutasi ke PN Bogor. Sejak 2022, terlapor sudah tidak melakukan tugas di PN Garut dan PN Kalianda.

Tim pemeriksa juga sudah mencoba mencari terlapor ke kos terlapor di Garut sebanyak dua kali, tetapi tidak bertemu dengan terlapor. Bawas MA pun sudah memanggil terlapor V sebanyak dua kali, tetapi tidak pernah hadir dan hanya mengirim surat pada September 2022 yang pada pokoknya berisikan MA telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap terlapor.

Kemudian, Bawas MA sudah mencoba mengirim surat pemanggilan ke alamat sesuai KTP dan kos terlapor di Garut, tetapi tidak direspons sehingga terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan keterangan dan membela diri.

Baca juga: MKH berhentikan tidak hormat hakim PTUN Manado

Sidang MKH telah memanggil dua kali terlapor. Namun, lantaran terlapor tidak hadir karena suatu alasan yang patut, MKH menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terlapor.

Beberapa hal yang meringankan dalam putusan MKH, yakni masa kerja terlapor sudah mencapai kurang lebih 20 tahun dan sebelumnya belum pernah mendapat sanksi disiplin.

Sementara, hal-hal yang memberatkan terlapor, yaitu pernah dijatuhi sanksi sebelum ini. Terlapor tidak masuk kerja dalam jangka waktu yang sangat lama, yakni sejak pemeriksaan Juni 2022 sampai dengan keputusan diucapkan, serta tidak menghadiri panggilan yang telah dilakukan oleh Bawas MA dan PT Bandung.

Adapun susunan MKH terdiri atas Hakim Agung Yakub Ginting, Hakim Agung Maria Anna Samiyati , an Hakim Agung Yosran. Hadir pula mewakili KY, yaitu Anggota KY Taufiq HZ, Binziad Kadafi, Joko Sasmito, dan Mukti Fajar Nur Dewata.

Baca juga: MA berhentikan sementara hakim PN Balikpapan yang ditangkap KPK
Baca juga: MKH berhentikan dengan tidak hormat Hakim Pengadilan Agama Nabire

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Selir Chunqiu

3mbola slot
KPU Semarang tanggapi surat suara ditempel gambar palu arit
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Henry Casandra Gultom. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Semarang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memberikan tanggapan atas temuan surat suara yang ditempel secarik kertas bergambar palu arit di salah satu tempat pemungutan suara (tps).

"Kami fokusnya kan lebih kepada pemungutan suara, penghitungan surat suara, kemudian surat suara sah atau tidak sah," kata Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom di Semarang, Kamis.

Sosok yang akrab disapa Nanda itu menjelaskan bahwa pemilih datang ke tps tidak dilakukan proses penggeledahan, dan sebagainya, kemudian mendapatkan surat suara dan menuju ke bilik suara.

Karena ada konsep kerahasiaan, kata dia, artinya tidak boleh ada intervensi atau aktivitas mengintip segala aktivitas di dalam proses pemberian hak pilih di bilik suara.

Ia pun menampik jika dikatakan kecolongan dengan kejadian tersebut, sebab pihaknya fokus terhadap pelayanan pemilih yang ingin menyalurkan hak pilih dan konteks-konteks terkait teknis penyelenggaraan, khususnya mekanisme pembacaan surat suara sah atau tidak sah.

"Makanya, saya fokusnya adalah bahwa yang penting kami menyatakan surat suara itu sah atau tidak sah. Karena ada lebih dari satu coblosan. Dari informasi yang kami terima kan surat suaranya distaples (gambar palu arit)," katanya.

Artinya, kata dia, surat suara itu menjadi tidak sah karena terdapat lebih dari satu coblosan atau lubang dari bekas staples, baik di dalam maupun di luar kolom.

Secara konteks, kata dia, perlakuannya sama, misalnya surat suara yang ditempel gambar-gambar, melampirkan kertas lain di surat suara, atau mencorat-coret surat suara yang membuat surat surat suara menjadi tidak sah.

"Kami fokusnya bukan di kontennya tapi konteksnya. Bagaimana kemudian ada tambahan barang, yang kemudian merusak atau menambah jumlah coblosan yang ada di kertas suara tersebut," pungkas Nanda.

Sebelumnya, petugas TPS 3 Kelurahan Pandansari, Semarang, Jawa Tengah, mendapati surat suara Pemilu 2024 yang ditempeli secarik kertas bergambar palu arit saat penghitungan suara, Rabu (14/2) kemarin.

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pandansari Dedi Taruna mengatakan bahwa kertas bergambar lambang palu arit tersebut ditempel dengan menggunakan staples di surat suara Pemilu Presiden RI.

"Diduga disengaja karena ditempel dengan staples," katanya, seraya mengatakan bahwa temuan itu sempat mengagetkan warga yang mengikuti penghitungan suara di TPS tersebut.

Meski demikian, kata dia, petugas tidak bisa menuduh warga yang melakukan aksi tidak terpuji itu, sebab terdapat 237 orang yang menggunakan hak pilihnya di tps tersebut.

Namun, Dedi menegaskan bahwa temuan tersebut sudah dilaporkan ke kepolisian untuk langkah hukum lebih lanjut.

Baca juga: Gubernur Jateng imbau masyarakat dewasa sikapi hasil Pemilu

Baca juga: Wali Kota Semarang ajak semua pihak kawal pemilu

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024