slot demo mantan4d

Ambisi Rhodes

Erick Thohir Kunjungi Posko Korban Gempa Cianjur: BUMN Siap Bantu******

Erick Thohir Kunjungi Posko Korban Gempa Cianjur: BUMN Siap Bantu

Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi korban gempa yang berada di Posko Satgas Bencana BUMN, Kampung Berenuk, Limabangansari, Cianjur, Jumat (25/11) pagi. Erick memastikan Kementerian BUMN akan memberi bantuan secara maksimal kepada para korban terdampak gempa.

Satgas Bencana BUMN sendiri sudah hadir sejak Senin (21/11) atau sehari setelah gempa. Dari 137 desa terdampak, Posko Satgas Bencana BUMN akan fokus menjangkau 40 desa dalam menyalurkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, petugas kesehatan, tenda pengungsian, dan lain-lain yang dibutuhkan.

Satgas Bencana BUMN hingga kini terus mengirimkan bantuan untuk membantu korban gempa dengan mendirikan 3 posko utama, 9 posko bantuan, 4 posko kesehatan, dan 4 dapur umum yang tersebar di berbagai titik wilayah yang terdampak bencana.

Kementerian BUMN juga telah mengkoordinasikan 58 perusahaan plat merah untuk menurunkan 349 relawan dan 61 tenaga kesehatan dalam membantu lebih dari 60.000 pengungsi mendapatkan bantuan dan tempat tinggal sementara.

Tak hanya itu, Satgas Bencana BUMN juga turut mengirim bantuan untuk penanganan infrastruktur pascagempa. Rinciannya 23 unit bantuan genset dan sanitasi, 33 bantuan alat berat, 17 unit ambulans, 2 unit rescue, dan 168 unit tenda.

Adapun selain ke Posko Satgas Bencana BUMN, Erick juga menyempatkan diri untuk mengecek persiapan di Dapur Umum. Termasuk juga berkunjung ke Posko Trauma Healing untuk anak-anak yang didirikan hasil kolaborasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama PT Bio Farma (Persero), PT Pertamina Bina Medika IHC, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Posko ini dibangun untuk membantu memulihkan anak-anak korban gempa dari sisi psikologis atas peristiwa yang mereka alami saat terjadi gempa.

"Saya berterima kasih atas kerja kerasnya, atas amanah yang dijaga. Kehadiran di sini adalah untuk memastikan bahwa kita bisa terdepan, kita bisa menjadi satu keluarga besar, dan memberikan solusi bagi masyarakat," ujar Erick.

Untuk diketahui, berdasarkan data per Kamis (24/11), BNPB mencatat total korban gempa di Cianjur telah mencapai 272 jiwa dan baru 162 orang yang teridentifikasi. Sementara 39 warga dikabarkan masih hilang imbas gempa berkekuatan magnitudo 5,6 tersebut.

BNPB juga mencatat sebanyak 2.064 orang mengalami luka-luka dan 62.000 orang harus mengungsi. Sebanyak 56.311 rumah warga dilaporkan rusak meliputi kerusakan ringan hingga berat.

Jungler hutan super di kota

Imbauan Kemnaker ke Pengusaha: Jadikan PHK Jalan Terakhir******

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari. 

"PHK merupakan jalan paling akhir bila suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak lagi dapat dipertahankan. Karena sebagai jalan paling akhir, maka semua pihak harus berupaya agar tidak terjadi PHK," kata Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (24/11/2022).

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

Namun andaikan PHK tak dapat dihindarkan, ia mengingatkan agar PHK yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik secara prosedur maupun hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja.

"Berkaitan dengan hal ini, kami akan lakukan pembinaan terlebih dahulu sampai prosedur yang dilakukan benar-benar telah dilaksanakan sesuai aturan," katanya.

Sedangkan untuk pekerja/buruh yang terkena PHK, Putri menyebut bahwa terdapat beberapa bentuk pelindungan yaitu hak atas akibat PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai perat peraturan perundang-undangan.

Kemudian, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja, serta manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk uang tunai. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan program bantalan sosial lainnya seperti manfaat Kartu Prakerja.

Lebih lanjut, Putri menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini tengah menggodok sejumlah opsi kebijakan yang mendukung resiliensi industri dalam negeri dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir terhebat di dunia sihir

Menteri PUPR Tagih Anggaran Rp12,7 T Kebut Bangun IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Nomor KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp12,7 triliun," imbuh Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Basuki merinci dana tersebut bakal digunakan untuk percepatan pembangunan jalan hingga hunian untuk ASN dan TNI-Polri di IKN. Di antaranya Rp9,4 triliun digelontorkan khusus untuk pembangunan hunian tersebut.

Basuki menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land developmentdan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land developmentdan jalan," jelasnya.

Percepatan pembangunan di IKN ini bakal dimulai pada Januari 2023. Nantinya, Presiden Jokowi akan mengajak investor untuk melihat langsung progres pembangunan IKN pada kuartal II 2023.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

Kasus Beras 'Hilang', Eks Pimpinan Bulog Pinrang Merasa Ditipu******

Mantan pimpinan cabang Bulog Pinrang, Radityo W Putra Sikado mengaku dirinya merasa ditipu oleh pemilik CV Sabang Merauke Persada (SMP), IF terkait pinjaman berassebanyak 500 ton.

Saat itu, kata Radityo, IF telah memberikan jaminan berupa dua sertifikat tanah yang digunakan sebagai pabrik penggilingan dan pabrik mesin poles.

"Jadi ada dua (sertifikat) atas nama IF. Namun, dilakukan penagihan sampai bulan Oktober beras itu hanya kembali 40 ton sampai hari ini," kata Radityo di Makassar, Jumat (25/11).

"Ini tidak valid. Karena jaminan penggilingan yang dimaksud ada tapi setelah dicek di BPN ternyata hanya tanah kosong yang berlokasi sama dengan pabrik mesin poles," ungkapnya.

Tak hanya itu, jaminan sertifikat pabrik mesin poles kata Radityo juga mengalami masalah. Dimana sertifikat tersebut ganda.

"Sertifikat pabrik mesin poles itu setelah di-crosscheck ternyata ganda ada di bank. Kami merasa ada unsur dari IF untuk mengambil keuntungan. Saya merasa IF melakukan kesengajaan yang merugikan dalam hal perusahaan maupun pribadi saya. Karena sampai saat ini pengembaliannya pun belum sampai 50 persen," jelasnya.

Akibat kasus tersebut, Radityo pun kehilangan jabatannya sebagai pimpinan cabang pembantu Bulog Pinrang. Saat ini, ia ditempatkan sebagai staf biasa di Kanwil Bulog Sulawesi Selatan dan Barat.

"Apapun proses yang sementara berjalan saya tetap kooperatif. Karena memang ini murni bukan rencana dan niat saya menghilangkan beras yang ada di gudang Bulog. Niat saya hanya bagaimana pencapaian target saya di Kabupaten Pinrang ini bisa melampaui. Walaupun prosedur yang saya lalui tidak sesuai saya akui itu," ujarnya.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso sebelumnya mengungkapkan 500 ton beras di Gudang Bulog Bittoeng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan hilang akibat dipinjamkan kepala Bulog di daerah itu kepada mitra swasta.

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya sedang melakukan penyelidikan internal atas kasus itu. Selain itu, kasus ini juga ditangani oleh pihak kepolisian.

"Sementara ini berasnya dipinjamkan dengan mitra, kita belum tahu, tapi yakin (kasus) itu (akan) selesai," kata Buwas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

Pengusaha Gandeng Denny Indrayana Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 ke MA******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayanasebagai kuasa hukum untuk menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2022 tentang Penetapan Upah MinimumTahun 2023 ke Mahkamah Agung.

Menurut Denny, permenaker soal kenaikan UMP 2023 itu disusun tanpa partisipasi publik yang seharusnya. Ia menilai permenaker bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Bahwa terbitnya Permenaker 18/2022 menjelang ujung masa penetapan Upah Minimum 2023 telah mengubah berbagai rumusan hukum yang telah ada pada peraturan yang lebih tinggi, dan karenanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim usaha di tanah air," tutur Denny lewat keterangan tertulis, Jumat (25/11).

Denny juga menyarankan kepada kepala daerah yang akan menentukan untuk tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum di tiap daerah.

"Guna menghindari gugatan pembatalan penetapan upah minimum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, disebabkan Permenaker 18/2022 yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tersebut," ucap Denny.

Lebih jauh, ia berargumen gugatan yang dilakukan pengusaha terhadap permenaker itu tidak hanya karena bermasalah dari sisi hukum. Alasan lain; juga dari sisi ekonomi dan keadilan.

"Karena makin memberatkan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya peluang kerja, dan bahkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja massal, yang tentunya sama-sama tidak kita harapkan akan terjadi," tegasnya.

Sementara itu, merespons rencana gugatan permenaker itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggeruduk kantor Apindo di seluruh Indonesia.

Pasalnya, Presiden KSPI Said Iqbal menilai permenaker ini merupakan jalan tengah yang mengakomodasi pengusaha dan para buruh. Permenaker itu dianggap jalan tengah sebab permintaan buruh adalah kenaikan upah sebesar 13 persen.

Namun demikian, pemerintah mengakomodir kebutuhan pengusaha untuk tidak menaikkan upah minimum di atas 10 persen. Said Iqbal mengungkapkan langkah Apindo menggugat Permenaker 18/2022 sebagai tindakan yang serakah.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang Abadi

Pekerja Kontrak Juga Berhak Dapat Gaji Sesuai UMP Lho******

Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) aliaspekerja kontrakberhak untuk mendapat bayaran tidak lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 88E secara tegas menyatakan upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum adalah upah bulanan terendah, yaitu upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap, yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum," demikian bunyi Pasal 23 ayat (3) PP Nomor 36 Tahun 2021 seperti dikutip pada Senin (28/11).

Sementara itu, pengusaha yang melakukan pembayaran upah di bawah dari batas upah minimum yang telah ditentukan merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja.

Pasal 185 UU tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat 2, Pasal 68, Pasal 69 ayat 2, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat 3, Pasal 88E ayat 2, Pasal 143, Pasal 156 ayat 1, atau Pasal 160 ayat 4 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun.

"Dan denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta," terang Pasal 185 UU Cipta Kerja.

Ketentuan sanksi dan denda tersebut berlaku pula untuk pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sesuai ketentuan Pasal 88E ayat 2.

Pekerja kontrak berhak mendapat upah sesuai UMP juga dibenarkan oleh Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan. Ia menyebut UMP berlaku untuk semua pekerja.

"UMP berlaku untuk semua pekerja baik pekerja kontrak (PKWT) maupun pekerja tetap (PKWTT)," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Ia menyebut UMP ditujukan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Sedangkan, yang lebih dari satu tahun harus di atas UMP sesuai struktur dan skala upah.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan UMP justru lebih intensif diberlakukan pada pekerja kontrak. pasalnya, banyak pengusaha yang memilih pekerja kontrak supaya dapat memberlakukan UMP secara berkelanjutan.

Namun, kata dia, peraturan baru mewajibkan bila kontrak selesai, pengusaha harus memberikan uang pesangon, sesuai dengan masa kerja kontrak.

"Bila masa kerja kontrak tiga tahun, maka pesangonnya adalah tiga bulan gaji," ujarnya.

Hari ini, pemerintah provinsi di seluruh Indonesia akan menetapkan besaran UMP 2023 di wilayah masih-masing.

Sesuai aturan Kementerian Ketenagakerjaan, kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen.

[Gambas:Video CNN]