slot gacor minggu ini

Buku Ajaib Aegea

RUU Perkoperasian, Pinjol 'Ngaku' Koperasi Akan Dipidana 3 Tahun******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan pelaku praktik koperasiyang menyimpang bakal terancam sanksi pidana hingga 3 tahun. Hal itu akan diatur dalam UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan regulasi yang ada saat ini hanya memberi wewenang pihaknya untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran dan pencabutan izin, yang tidak menimbulkan efek jera.

"Terkait dengan praktik-praktik koperasi yang menyimpang, pihak-pihak yang 'memakai' koperasi sebagai jubah bisnis padahal praktiknya rentenir, pinjol ilegal, dan sebagainya, bisa terjadi karena di dalam regulasi tidak ada sanksi pidana," ujar Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Aturan serupa juga sudah diterapkan pada sektor lain seperti perbankan dan asuransi

"Kami tentu tidak ingin mengedepankan sanksi pidana sebagai isu utama, tidak. Tapi, isu utamanya adalah jangan sampai orang yang tidak bertanggung jawab hanya menggunakan koperasi sebagai jubah padahal praktiknya bertentangan dengan prinsip koperasi," terangnya.

Dalam RUU perkoperasian, jelas Zabadi, sanksi denda bagi pelaku praktik koperasi menyimpang diusulkan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dan sanksi pidana berkisar 1 tahun hingga 3 tahun. Adapun hukuman terberat akan dijatuhkan pada pelaku yang menyalahgunakan nama koperasi.

Bentuk LPS Koperasi

Pada kesempatan yang sama, Zabadi juga mengungkap usul pembentukan lembaga penjaminan simpanan (LPS) bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam RUU Perkoperasian.

Menurut Zabadi, keberadaan LPS koperasi akan mencerminkan komitmen esensial dari negara untuk melindungi simpanan anggota koperasi dan menempatkan KSP setara dengan lembaga keuangan lain.

Tahun ini saja, sambung Zabadi, sudah terungkap delapan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang menimbulkan kerugian masyarakat karena gagal bayar hingga Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Dengan memiliki lembaga penjaminan, simpanan anggota bisa terlindungi. Adapun mekanisme penjaminannya saat ini masih digodok.

"Kami masih akan mematangkan kembali terkait LPS ini," ujarnya.

RUU perkoperasian sendiri merupakan kelanjutan dari putusan MK yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Menurut Zabadi, ruu ini bersifat mendesak dan dibutuhkan untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah out of datedlantaran sudah berusia 30 tahun.

Ia menargetkan pembahasannya dengan DPR bisa dilakukan awal tahun depan. Pasalnya, meski tidak masuk Prolegnas 2023, ruu ini bersifat kumulatif terbuka alias dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.

"Kami harapkan di awal 2023 kami sudah bisa masuk (pembahasan dengan DPR)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Perang Tianjiao

Biaya Perawatan Covid China Melonjak Capai Rp3.783 T******

Biaya perawatancovid-19 di Chinamelonjak 13 persen hingga mencapai Rp1,75 triliun yuan atau setara dengan US5 miliar atau Rp3.783 triliun (asumsi kurs Rp15.441 per dolar AS)dalam 10 bulan pertama 2022.

Lonjakan ini menjadi angka terbesar di antara semua jenis pengeluaran pemerintah. Dari awal pandemi hingga April 2022, pemerintah telah melakukan 11,5 miliar tes di China. Tetapi jumlah sebenarnya berpotensi jauh lebih tinggi.

Naiknya biaya perawatan covid-19 tersebut membuat pemerintah daerah di China yang ditugasi melakukan tes massal covid-19 dan memberlakukan kebijakan lockdownterpaksa mengurangi layanan vital lainnya. Mereka mengaku kekurangan uang.

Associate di China Center Universitas Oxford George Magnus mengungkapkan risiko stabilitas keuangan akan meningkat jika lockdowndan tes massal terus dilakukan.

"Pemerintah daerah berada di bawah tekanan besar dari biaya mempertahankan nol-covid, dan kita sudah dapat melihat ini melalui keberlanjutan utang beberapa entitas. Termasuk (dalam) kasus di mana layanan publik dikurangi, aset atau layanan lokal dijual dan sebagainya," ujar George dilansir dari CNN Business, Senin (5/12).

Kurangnya uang yang dialami oleh pemerintah daerah salah satunya juga dipicu oleh minimnya pendapatan yang sangat bergantung pada penjualan tanah, yang kini berada di posisi lebih rentan dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Data Kementerian Keuangan China menyebutkan pemerintah daerah membelanjakan 11,8 triliun yuan (US,65 triliun setara Rp25.373 triliun, asumsi kurs Rp15.378). Angka ini lebih besar dari pendapatan yang mereka peroleh antara Januari dan Oktober.

Di sisi lain, lonjakan biaya perawatan covid-19 itu membuat utang pemerintah China membengkak dan berimbas langsung terhadap kesehatan ekonomi China.

Lonjakan utang tersebut Ini tidak hanya meningkatkan risiko gagal bayar utang kota, tetapi juga menekan kemampuan pemerintah untuk memacu pertumbuhan, menstabilkan lapangan kerja, dan memperluas layanan publik.

Selama tiga tahun terakhir, pemerintah daerah menanggung biaya pengendalian pandemi. Mereka harus membayar untuk pengujian massal reguler, karantina wajib, dan layanan lain selama lockdownyang sering terjadi. Hal ini mengakibatkan pengeluaran melonjak ketika pendapatan mengalami stagnasi.

Sementara, pada saat yang sama pemerintah daerah mengalami kekurangan pendapatan karena pengeluaran yang besar.

DBRS Morningstar, lembaga pemeringkat kredit global yang berbasis di Toronto, mengatakan awal bulan ini bahwa defisit pemerintah daerah yang tinggi menjadi perhatian utama.

Termasuk apa yang disebut utang tersembunyi. Sebab, sebagian dari utang ini tidak pernah diakui secara resmi di neraca pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Dao Zhen Xinghe

BKPM Sebut Ada 300 Aduan Soal OSS******

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan mengatakan pihaknya mendapat lebih dari 300 aduan terkait layanan Online Single Submission (OSS) per hari.

OSS merupakan sistem perizinan berbasis risiko, dengan mengandalkan teknologi informasi, yang mengintegrasikan proses perizinan di daerah dan pusat. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah kegiatan usaha atau investasi di tanah air.

"Kami juga mempunyai 300 per hari, orang-orang datang ke kantor kami untuk komplain. Kurang lebih 300 komplain datang ke kami," ujarnya dalam acara US-Indonesia Investment Summit, di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Adapun contoh keluhan tenis seperti tidak bisa memencet tombol. Menurutnya, keluhan seperti itu bisa ditangani lebih cepat.

Lalu, aduan lainnya adalah berupa kebiasaan investor yang ingin dilayani secara konvensional. Indra mengatakan ada saja investor yang merasa kurang nyaman jika pengurus perizinan secara online.

Menurutnya, aduan seperti ini tidak bisa diselesaikan cepat karena berkaitan dengan pandangan atau kebiasaan seseorang.

"Sesuatu mengenai budaya dan itu membutuhkan waktu," ujar Indra.

Saat pertama kali diluncurkan pada 2021, Presiden Jokowi mewanti-wanti agar jajaran kabinet Indonesia Maju dan pemerintah daerah untuk secara disiplin menggunakan OSS agar seluruh izin yang dikeluarkan memiliki standar yang sama.

Ia mengaku bakal mengecek langsung seperti apa implementasinya di lapangan. Jokowi ingin memastikan proses penerbitan izin usaha mudah, sederhana, efisien biaya, cepat, dan berstandar guna memudahkan investasi.

"Ini yang akan saya ikuti, kalau ini bisa kita laksanakan saya yakin investasi baik yang investasi skala mikro, skala kecil, menengah, dan besar akan meningkat di negara kita," katanya.

Jokowi kemudian memastikan bahwa OSS tidak mengebiri kewenangan daerah untuk urusan mengeluarkan izin usaha di daerahnya masing-masing.

Hanya saja, kalau dalam kurun tertentu izin tidak kunjung diterbitkan daerah, maka bisa dilakukan intercept atau pengambilalihan kewenangan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Investasi.

Dia menyebut layanan daring ini dikeluarkan untuk memangkas birokrasi yang selama ini terkenal berbelit-belit dan rawan suap. Jokowi juga mewanti-wanti agar tidak ada lagi aparat atau oknum yang curi-curi melakukan suap.

"Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba laporkan kepada saya," imbuh dia.

[Gambas:Video CNN]

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

Pengusaha Buka******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan alasan pengusahamenggugat atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ia menyebut pengusaha memerlukan kepastian hukum terkait formula penetapan besaran UMP 2023.

"Mengenai itu adalah kepastian hukumnya. Yang kami lakukan adalah kepastian hukumnya. Makanya kami melakukan uji materi itu untuk kepastian hukum, jangan sampai tadi adanya dualisme," ujarnya di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Di sisi lain, Arsjad mengatakan gugatan pengusaha juga semata-mata untuk mencari keadilan untuk pengusaha dan buruh. Sebab, kedua pihak ini saling membutuhkan.

"Nah kami mencari enlightendi mana kami sama-sama melangkah agar ekonomi Indonesia tetap maju," ujarnya.

Menurut Arsjad, jika keadilan antara pekerja dan pengusaha sudah terjalin, produktivitas pun akan meningkat.

Saat produktivitas meningkat, pengusaha pun tentu bisa memberikan bayaran lebih pada pekerja.

"Kuncinya produktivitas, kuncinya skill, meng-improveskilldan produktivitas karena kalau produktivitas tinggi, semua pengusaha ingin memberikan lebih," ujar Arsjad.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit mengungkapkan pengusaha akan mengajukan judicial review terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

"Apindo yang ajukan judicial review, di dukung Kadin," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung (MA).

Kelompok pengusaha tersebut turut menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Denny Indrayana sebagai kuasa hukum.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Conan Sistem Detektif Saya

Berburu Produk Impor Bebas Bea di Sarinah Duty Free******

PT Sarinah (Persero) membuka Sarinah Duty Free yang menawarkan produk internasional, mulai dari parfum, kosmetik, aksesoris, hingga rokok dan minuman beralkohol. Gerai bebas bea masuk ini dibuka sejak 24 November 2022.

"Biasanyaduty free shopini adanya di airport tapi kami mendekatkan ke customer dan ini adalah permanent store jadi memang diharapkan bisa sampai jangka waktu yang panjang," kata Direktur Utama Sarinah Fetty Kwartati kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/12).

Berbeda dengan gerai bebas bea lainnya, Sarinah Duty Free tidak hanya menyajikan produk impor, tetapi juga produk lokal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Porsi produk UMKM di Sarinah Duty Free sebesar 20 persen.

Tantangan itu diatasi melalui kerja sama dengan kementerian-kementerian terkait atau pihak lainnya, misalnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, asosiasi travel agent, dan asosiasi perhotelan.

"Ini yang akan kita jadikan satu paket wajib kunjung bagi turis asing datang ke duty free shopdi Sarinah," kata Fetty.

Fetty menambahkan meskipun Duty Free Sarinah menjajakan produk internasional, bukan berarti Sarinah tidak lagi mengusung konsep 100 persen produk lokal.

Ia mengatakan konsep 100 persen produk lokal berlaku untuk Sarinah Department Store yang terletak di lantai basement, ground, 1, 2, dan 3.

"Sarinah Duty Free Shop ada di luar Department Store, konsepnya sendiri yang memang secara definisi yang namanya duty free shoppasti menjual barang-barang internasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Fetty membantah jika produk-produk yang dijual di Sarinah terlalu mahal. Produk Sarinah disebut dijual di kisaran Rp2.000 hingga ratusan juta. Ia mengatakan harga setiap produk disesuaikan dengan kualitasnya.

"Tentu produk Indonesia yang unggulan harus dijual dengan harga yang premium, tapi kalau produk yang less premium dijual dengan harga yang lebih murah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis cantik dan menawan

BKPM Sebut Ada 300 Aduan Soal OSS******

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan mengatakan pihaknya mendapat lebih dari 300 aduan terkait layanan Online Single Submission (OSS) per hari.

OSS merupakan sistem perizinan berbasis risiko, dengan mengandalkan teknologi informasi, yang mengintegrasikan proses perizinan di daerah dan pusat. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah kegiatan usaha atau investasi di tanah air.

"Kami juga mempunyai 300 per hari, orang-orang datang ke kantor kami untuk komplain. Kurang lebih 300 komplain datang ke kami," ujarnya dalam acara US-Indonesia Investment Summit, di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Adapun contoh keluhan tenis seperti tidak bisa memencet tombol. Menurutnya, keluhan seperti itu bisa ditangani lebih cepat.

Lalu, aduan lainnya adalah berupa kebiasaan investor yang ingin dilayani secara konvensional. Indra mengatakan ada saja investor yang merasa kurang nyaman jika pengurus perizinan secara online.

Menurutnya, aduan seperti ini tidak bisa diselesaikan cepat karena berkaitan dengan pandangan atau kebiasaan seseorang.

"Sesuatu mengenai budaya dan itu membutuhkan waktu," ujar Indra.

Saat pertama kali diluncurkan pada 2021, Presiden Jokowi mewanti-wanti agar jajaran kabinet Indonesia Maju dan pemerintah daerah untuk secara disiplin menggunakan OSS agar seluruh izin yang dikeluarkan memiliki standar yang sama.

Ia mengaku bakal mengecek langsung seperti apa implementasinya di lapangan. Jokowi ingin memastikan proses penerbitan izin usaha mudah, sederhana, efisien biaya, cepat, dan berstandar guna memudahkan investasi.

"Ini yang akan saya ikuti, kalau ini bisa kita laksanakan saya yakin investasi baik yang investasi skala mikro, skala kecil, menengah, dan besar akan meningkat di negara kita," katanya.

Jokowi kemudian memastikan bahwa OSS tidak mengebiri kewenangan daerah untuk urusan mengeluarkan izin usaha di daerahnya masing-masing.

Hanya saja, kalau dalam kurun tertentu izin tidak kunjung diterbitkan daerah, maka bisa dilakukan intercept atau pengambilalihan kewenangan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Investasi.

Dia menyebut layanan daring ini dikeluarkan untuk memangkas birokrasi yang selama ini terkenal berbelit-belit dan rawan suap. Jokowi juga mewanti-wanti agar tidak ada lagi aparat atau oknum yang curi-curi melakukan suap.

"Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba laporkan kepada saya," imbuh dia.

[Gambas:Video CNN]