cara pinjaman online bank jago

Aku membunuh Long Aotian

IHSG Diprediksi Loyo Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi kembali melemah pada perdagangan Kamis (26/1).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks masih akan melemah di level support 6.773.

"IHSG akan rebound jika koreksi berhenti di sekitar level 6.773," kata Ivan.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support6.820 dan resistance6.968. Saham pilihannya adalah INDF, ITMG, MDKA.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai pergerakan IHSG bakal dalam tekanan terbatas.

"Hari ini IHSG berpotensi terkonsolidasi. Perkembangan pergerakan IHSG saat ini masih menunjukkan pola sideway dengan potensi tekanan terbatas," ujar William dikutip dari rilis hariannya.

Menurutnya, hingga beberapa waktu mendatang pergerakan IHSG juga akan diwarnai oleh masa rilis laporan kinerja emiten sepanjang tahun lalu.

"Namun adanya risiko koreksi wajar yang disebabkan oleh masih tercatatnyacapital outflowsecara year-to-datetetap harus diwaspadai oleh para investor," paparnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support6.714 dan resistance6.921.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, BBNI, GGRM, AALI, BBCA, SMGR, AKRA, dan BSDE.

IHSG ditutup di level 6.829 pada Rabu (25/1). Indeks saham melemah 30,09 poin atau minus 0,45 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8.049 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22.169 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 250 saham menguat, 276 terkoreksi, dan 195 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Tong menguasai dunia

BPKN: Wacana Biaya Haji Bisa Pupus Harapan Calon Jemaah ke Tanah Suci******

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN) mengatakan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2023 bisa memupus harapan masyarakat yang ingin pergi ke Tanah Suci.

Johan Efendi Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN mengatakan untuk mencegah hal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan rencana kenaikan ongkos haji secara penuh tahun ini.

"Wacana kenaikan biaya haji itu bisa memupuskan harapan banyak calon haji pergi ke Tanah Suci," tegasnya.

Apalagi, kata Johan, negara sudah memiliki Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas mengurus dana haji yang disetorkan masyarakat.

"BPKH dalam hal ini semoga dapat berperan maksimal dalam mengelola keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini," ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (27/1).

Oleh karena itu, Johan berharap pemerintah menemukan jalan agar bisa menetapkan BPIH 2023 yang lebih terjangkau.

BPKN sendiri menilai biaya yang diusulkan sebesar Rp69,1 juta terbilang sangat terlalu mahal, mengingat RI masih terjebak sebagai middle incomecountryatau negara berpendapatan menengah selama 30 tahun.

Selain itu, masyarakat yang masih berjuang memulihkan ekonomi di masa pandemi covid-19.

"Hal tersebut tentunya ironis dengan usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji di tengah tren penurunan biaya paket haji. jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan BPIH yang cukup signifikan, tentu itu sangat memberatkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Firman Turmantara mengatakan penentuan kenaikan ongkos ibadah haji itu harus transparan.

Hal ini sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) yaitu Pasal 4 yang diantaranya menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, selain hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan.

Calon jamaah haji sebagai konsumen juga bisa meminta pertanggungjawaban penyelenggara ibadah haji sesuai dengan Bab VI UUPK tentang tanggungjawab pelaku usaha, dan penyelenggara ibadah haji bisa dipidana. 

Sementara pemerintah sendiri tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK. Selain itu, hubungan hukum antara penyelenggara ibadah haji dengan jamaah haji itu sesuai tidak dengan perundang-undangan yang lain seperti dengan KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua BPKH Fadlul Imansyah mengungkapkan nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 terancam habis jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.

Ia memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

Kemenag pun sebelumnya mengusulkan ke DPR agar BPIH yang harus dibayar masing-masing calon jemaah haji Indonesia tahun ini adalah Rp69 juta.

Pihaknya berharap upaya efisiensi anggaran bisa menurunkan biaya haji yang dibayar jemaah hingga sekitar Rp19 juta. Menurutnya, angka psikologis yang patut dibayar calon jemaah haji Indonesia setidaknya Rp50 juta.

Oleh karena itu, pihaknya berharap bisa mengeksplorasi sejumlah layanan yang bisa ditekan, terutama harga tiket penerbangan.

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

Kemendagri ke Kepala Daerah: Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan******

BPJS Ketenagakerjaan menggelar acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 di Hyatt Sanur Hotel Denpasar Bali. Acara ini dibuka langsung Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, pada Kamis (19/1).

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi mewakili Mendagri menjadi keynote speaker dalam acara ini pada Jumat (20/1).

Teguh mengatakan, kegiatan ini merupakan media pembekalan strategis bagi seluruh pejabat di BPJS Ketenagakerjaan. Baik di tingkat pusat maupun wilayah dan cabang di seluruh Indonesia.

Dalam Inpres 2/2021, Presiden menginstruksikan kepada 24 K/L, Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jamsostek.

"Kemendagri berperan antara lain dalam sinkronisasi NSPK dan mendorong kepala daerah agar pekerja di wilayahnya terdaftar Jamsostek. Selain itu, Kemendagri berperan dalam penyediaan akses NIK utk dimanfaatkan sebagai data kepesertaan," kata Teguh dalam keterangannya, Rabu (25/1).

Adapun manfaat yang diterima dari lima program jamsostek (JHT, JKK, JKM, JP dan JKP) dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru, atau bahkan miskin ekstrem ketika mereka mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi.

Selain itu manfaat tersebut memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

"Media massa memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pentingnya manfaat program Jamsostek," tuturnya.

Menurut data, terlihat bahwa jumlah kecelakaan kerja dari Tahun 2017-2021 terus mengalami kenaikan. Di Tahun 2021 sebanyak 234.270 kasus. Bahkan di periode Januari-Maret 2022 sudah ada 61.805 kasus.

Kondisi pengangguran Indonesia per Agustus 2022 sebesar 5,86 persen atau 8,41 juta orang. Sementara itu jumlah penduduk miskin per September 2022 sebanyak 26.363.260 jiwa (9,57 persen), dan penduduk miskin ekstrem per Maret 2022 2,04 persen (5.590.724 jiwa).

Arahan Presiden pada Rakornas Forkopimda bahwa ada 14 provinsi (angka kemiskinan ekstremnya) masih cukup tinggi. Padahal target di tahun 2024, kemiskinan ekstrem harus berada pada angka 0 persen.

Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem juga menjadi salah satu upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; Peningkatan pendapatan masyarakat; dan Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada November 2022, jumlah total kepesertaan dari sektor Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU) dan jasa konstruksi sebesar 36.902.788 jiwa.

Sedangkan untuk Non ASN sebesar 3.972.261 jiwa dan pekerja rentan per Oktober 2022 sebesar 1.405.617 jiwa. Persentase kenaikan kepesertaan bagi pekerja rentan, tertinggi berada di Provinsi Papua 160,55 persen dan terendah berada di Provinsi Jawa Barat 1,55 persen.

Sedangkan jumlah Pekerja Rentan tertinggi di Bulan Oktober 2022 yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan berada di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 288.227 orang dan terendah di Banten 1.476 orang.

"Kemendagri sebagai koordinator binwas secara nasional melakukan binwas umum penyelenggaraan urusan pemda di daerah. Kemendagri mendukung pelaksanaan jamsostek dalam Permendagri 90/2019 tentang Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur, Permendagri 81/2022 ttg RKPD 2023, Permendagri 84/2022 ttg APBD 2023 serta SE Mendagri No. 842.2/5193/SJ Tgl. 23 Sept 2021 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah," papar Teguh.

Teguh menambahkan, kolaborasi antara Kemendagri, BPJS Ketenagakerjaan, dan K/L, telah dilakukan, diantaranya melalui rapat koordinasi dalam menyusun SE Mendagri dan Permendagri untuk mendukung pelayanan BPJS Ketenagakerjaan; Penyusunan strategi pencapaian target rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian monitoring dan evaluasi perlindungan non ASN pemda dan pekerja rentan; perancangan gerakan nasional perlindungan pekerja rentan; sosialisasi perlindungan jamsostek bagi pekerja rentan; dan dukungan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan sail tidore.

"Kemendagri akan melakukan percepatan penerbitan Kepmendagri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk kode anggaran JHT, JP, dan pekerja rentan; mendorong penganggaran Jamsostek Pekerja Rentan dari APBD/APBDes; dan pemberian perlindungan kepada Aparatur Desa," ujarnya.

Arahan Wapres pada acara Paritrana Award 2022: Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus memperluas cakupan peserta.

BPJS Ketenagakerjaan harus mengelola program perlindungan ini secara profesional dan akuntabel. Perlu adanya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial. Seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menyukseskan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

"Tindak Lanjut yang perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi bersama: sosialisasi secara masif kepada masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan; monitoring dan evaluasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan jamsostek di daerah; mendorong penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem," pungkas Teguh.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri mewakili Mendagri, Direktur SUPD IV beserta tim, serta para pimpinan di BPJS Ketenagakerjaan dari level pusat, wilayah dan daerah yang hadir secara hybrid.

Aku benar-benar iblis

Profil Pemilik Meikarta yang Gugat Konsumen Usai Dimintai Refund******

Apartemen Meikarta yang didirikan di Bekasi, Jawa Barat oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, MSU menggugat 18 konsumen Meikarta yang meminta agar perusahaan properti itu mengembalikan dana pembelian konsumen alias refund.

Alasan refundpara konsumen ini mereka tak kunjung mendapatkan unit sesuai waktu yang dijanjikan. Pengembang berjanji menyerahkan unit pada pertengahan 2019. Namun, nyaris empat tahun berlalu, unit yang dijanjikan juga belum rampung.

Lantas, siapa pemilik Meikarta?

Dilansir dari berbagai sumber, Mochtar Riady yang juga dikenal sebagai Lie Mon Tie, lahir di Malang, Jawa Timur pada 9 Mei 1929. Ia menikah dengan Suryawati Lidya dan memiliki enam orang enak.

Kini, putra pertamanya yang bernama James Riady ikut menjalankan bisnis Lippo.

Mochtar Riady sempat membangun sebuah toko sepeda pada 1954, yang menjadi awal perjalanan usahanya. Kala itu, Riady baru berusia 22 tahun dan memutuskan terjun ke dunia perbankan.

Lihat Juga : Fakta-fakta Meikarta: Iklan Jor-joran hingga Konsumen Digugat Rp56 M

Menurut Asia Society dan Peoplaid, pada rentang 1960-1971, sosok Mochtar disebut mampu mengubah kondisi defisit beberapa bank menjadi surplus besar.

Ia kemudian mendirikan Panin Bank dengan menggabungkan empat bank, hingga berkembang menjadi bank swasta terbesar di Indonesia.

Tak selang lama, ia pun memimpin Bank Central Asia (BCA) atas tawaran pendiri Grup Salim Liem Sioe Liong, pada 1975.

Ketika Mochtar Riady meninggalkan BCA pada 1990, aset bank itu bernilai lebih dari Rp7,5 triliun, dengan laba bersih tahunan Rp53 miliar. Jumlah tersebut melonjak tiga kali lipat sejak pertama kali ia masuk BCA.

Kemudian pada 1992, dengan bantuan Liem, ia membentuk Lippo Bank bersama dengan Hasjim Ning. Dalam krisis keuangan tahun 1997, ketika puluhan bank lain bangkrut, Lippo Bank menjadi satu dari sedikit bank yang mampu bertahan, bahkan terus berkembang.

Selain sektor perbankan, pada sektor properti, Lippo bergerak di segmen perkantoran kelas A, kota satelit, kondominium, perumahan, hotel, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan.

Beberapa yang dikenal masyarakat adalah Lippo Karawaci, Lippo Cikarang, dan Surabaya Town Square. Sementara untuk pusat perbelanjaan, Lippo mengelola Matahari Department Store dan Hypermart.

Pada sektor kesehatan, Lippo mengelola Siloam Hospital. Sedangkan pada sektor pendidikan, Lippo mengelola Universitas Pelita Harapan. Tak hanya di Indonesia, Riady juga melebarkan bisnisnya hingga ke China, Hongkong, Malaysia, dan Singapura.

Berkat lini usahanya di berbagai sektor, perusahaan konglomerasi ini berhasil menjadikan Mochtar Riady sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Namanya bahkan sudah tercatat dalam daftar 'Indonesia's 50 Richest 2022' versi Forbes.

Menurut catatanForbes, harta kekayaan Riady mencapai US,45 miliar atau setara Rp22,62 triliun (asumsi kurs Rp 15.600 per dolar AS).

[Gambas:Video CNN]

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Profil Pemilik Meikarta yang Gugat Konsumen Usai Dimintai Refund******

Apartemen Meikarta yang didirikan di Bekasi, Jawa Barat oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, MSU menggugat 18 konsumen Meikarta yang meminta agar perusahaan properti itu mengembalikan dana pembelian konsumen alias refund.

Alasan refundpara konsumen ini mereka tak kunjung mendapatkan unit sesuai waktu yang dijanjikan. Pengembang berjanji menyerahkan unit pada pertengahan 2019. Namun, nyaris empat tahun berlalu, unit yang dijanjikan juga belum rampung.

Lantas, siapa pemilik Meikarta?

Dilansir dari berbagai sumber, Mochtar Riady yang juga dikenal sebagai Lie Mon Tie, lahir di Malang, Jawa Timur pada 9 Mei 1929. Ia menikah dengan Suryawati Lidya dan memiliki enam orang enak.

Kini, putra pertamanya yang bernama James Riady ikut menjalankan bisnis Lippo.

Mochtar Riady sempat membangun sebuah toko sepeda pada 1954, yang menjadi awal perjalanan usahanya. Kala itu, Riady baru berusia 22 tahun dan memutuskan terjun ke dunia perbankan.

Lihat Juga : Fakta-fakta Meikarta: Iklan Jor-joran hingga Konsumen Digugat Rp56 M

Menurut Asia Society dan Peoplaid, pada rentang 1960-1971, sosok Mochtar disebut mampu mengubah kondisi defisit beberapa bank menjadi surplus besar.

Ia kemudian mendirikan Panin Bank dengan menggabungkan empat bank, hingga berkembang menjadi bank swasta terbesar di Indonesia.

Tak selang lama, ia pun memimpin Bank Central Asia (BCA) atas tawaran pendiri Grup Salim Liem Sioe Liong, pada 1975.

Ketika Mochtar Riady meninggalkan BCA pada 1990, aset bank itu bernilai lebih dari Rp7,5 triliun, dengan laba bersih tahunan Rp53 miliar. Jumlah tersebut melonjak tiga kali lipat sejak pertama kali ia masuk BCA.

Kemudian pada 1992, dengan bantuan Liem, ia membentuk Lippo Bank bersama dengan Hasjim Ning. Dalam krisis keuangan tahun 1997, ketika puluhan bank lain bangkrut, Lippo Bank menjadi satu dari sedikit bank yang mampu bertahan, bahkan terus berkembang.

Selain sektor perbankan, pada sektor properti, Lippo bergerak di segmen perkantoran kelas A, kota satelit, kondominium, perumahan, hotel, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan.

Beberapa yang dikenal masyarakat adalah Lippo Karawaci, Lippo Cikarang, dan Surabaya Town Square. Sementara untuk pusat perbelanjaan, Lippo mengelola Matahari Department Store dan Hypermart.

Pada sektor kesehatan, Lippo mengelola Siloam Hospital. Sedangkan pada sektor pendidikan, Lippo mengelola Universitas Pelita Harapan. Tak hanya di Indonesia, Riady juga melebarkan bisnisnya hingga ke China, Hongkong, Malaysia, dan Singapura.

Berkat lini usahanya di berbagai sektor, perusahaan konglomerasi ini berhasil menjadikan Mochtar Riady sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Namanya bahkan sudah tercatat dalam daftar 'Indonesia's 50 Richest 2022' versi Forbes.

Menurut catatanForbes, harta kekayaan Riady mencapai US,45 miliar atau setara Rp22,62 triliun (asumsi kurs Rp 15.600 per dolar AS).

[Gambas:Video CNN]

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

Menaker Sebut Pengesahan RUU PPRT Dikebut Demi Lindungi PRT******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bertujuan untuk melindungi para pekerja rumah tangga(PRT).

Ida menjelaskan UU ini nantinya menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (24/1).

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan. Maka dari itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

Lihat Juga : FOTO: Konsumen Meikarta Digugat Rp56 M Buntut Protes atas Haknya

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Jika melihat sejarah RUU PPRT, rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, RUU tersebut bahkan selesai pembahasan di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Kala itu, pemerintah dan DPR juga sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Meski demikian, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.