bonanza 138

Dunia Gelap Tertinggi

Alasan Airlangga Turun Gunung Simulasikan Makan Gratis Ala Prabowo******

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan alasan menterinya Airlangga Hartarto 'turun gunung' mensimulasikan program makan siang gratisyang diusung oleh capres Prabowo Subianto.

Menurutnya, hal itu dilakukan karena Kemenko menjadi leader dalam menentukan besaran anggaran yang diperlukan untuk program makan siang gratis di APBN 2025.

"Kan uu nya gitu, yang tanggung jawab Pak Menko, namanya Menko Perekonomian," ujarnya ditemui usai acara CNBC Economic Outlook, Kamis (29/2).

"Kemarin sudah ada KEM PPKF, itu yang bikin menkeu sama bappenas, PP-nya bunyinya menkeu dan bappenas menyampaikan dulu ke pak menko. Keputusan di menko, nanti pak menko yg melaporkan ke presiden," jelasnya.

Ia menuturkan meski makan siang gratis program Prabowo-Gibran, pemerintahan Jokowi saat ini sangat mendukung. Dukungan diberikan dengan langsung menyiapkan anggaran makan siang gratis di APBN 2025.

"Yang desain program kan pemerintah baru, kita diminta menyiapkan, terus kan harus diantisipasi, disiapkan dalam postur APBN kita," pungkasnya.

Airlangga melakukan simulasi makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Tangerang Kamis (29/2) ini. Ia menyebutkan anggaran yang digunakan dalam simulasi ini berasal dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Dalam simulasi ini, ada 4 menu yang disajikan, yakni; nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Semua menu diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah.

Simulasi dilakukan meski Prabowo-Gibran belum resmi diumumkan menang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pemenang Pilpres 2024.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Ruxi Xie Chicheng

Makan Rp15 Ribu di Yogya Dapat Apa?******

Penerima manfaat program makan siang gratisdiperkirakan mendapat jatah Rp15 ribu per warga.

Program besutan Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu bahkan disebut telah dibahas dalam rapat persiapan menyusun APBN 2025 di Istana Negara, Senin (26/2) kemarin.

CNNIndonesia.combertanya ke sejumlah warung makan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya tentang menu yang bisa diperoleh dalam satu piring dengan uang Rp15 ribu.

"Belum sama minum itu," kata Golun ditemui di warungnya, Rabu (28/2) pagi.

Golun menuturkan, dengan uang Rp15 ribu itu pembeli juga bisa mendapatkan menu dan variasi lauk pauk lainnya. Semisal, nasi lauk telur balado 'double' atau nasi orak-arik ditambah telur ceplok. Pembeli juga bisa menambah porsi nasi menyesuaikan harga dan jenis lauk serta sayur.

"Tapi jarang yang mesen begituan," imbuh Golun.

Warung warmindo cukup menjamur di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Populernya disebut warung burjo alias 'burjoan' meski tak semuanya menjajakan bubur kacang hijau. Menu yang disajikan di setiap warmindo bisa berbeda dengan sajian dan tarif di warung Aa Sayang.

Lain halnya dengan warmindo, nominal Rp15 ribu di sebuah warung angkringan bisa untuk membeli beberapa bungkus 'nasi kucing' dengan jenis lauk yang berbeda-beda.

Warung angkringan di Jalan Ipda Tut Harsono, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta semisal. Uang Rp15 ribu bisa untuk membeli lima bungkus nasi lauk ikan pindang, teri, atau tempe. Tentunya dengan porsi merakyat. Selain itu masih ada hidangan pelengkap berupa sate ati ampela atau usus seharga Rp2 ribu per tusuk serta aneka ragam gorengan senilai Rp1.000 per buah.

Sementara itu, nominal Rp15 ribu di Warung Padang yang berlokasi di Jalan Solo, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta bisa untuk membeli nasi sayur daun singkong dengan lauk telur tambah perkedel kentang atau nasi lauk ikan lele tanpa sayur.

Namun, di restoran Padang dengan brandterkemuka, menurut penuturan seorang pelanggan, uang Rp15 ribu tidaklah cukup untuk membeli lauk berprotein lebih dari telur.

"Nasi ikan, nasi ayam, apalagi yang ada dagingnya (rendang), udah di atas Rp20 ribu," kata Dian (26), seorang perantau asal Sumatera Barat yang mengaku bisa makan di Restoran Padang sampai empat kali dalam sebulan.

Sejumlah menteri kabinet Jokowi sebelumnya mengatakan APBN 2025 akan mengakomodasi program-program Prabowo-Gibran. Termasuk program makan siang dan susu gratis.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan alokasi dana untuk program tersebut akan masuk di APBN 2025. Hal itu berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta penyusunan APBN 2025 harus mengakomodasi program-program Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Angka Rp15 ribu per anak muncul dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta. Jatah tersebut di luar susu gratis.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan besaran tersebut akan diterapkan merata di semua wilayah di Indonesia. Namun, ia tidak mengungkapkan secara spesifik wilayah mana yang akan mendapat gelontoran program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak.

[Gambas:Video CNN]

Brahmacharya

Pendaftar Bakal Calon Anggota MWA UNS Solo Sudah Penuhi Kuota******

Setelahnya PPA MWA UNS akan melakukan Pleno Khusus Senat Akademik (SA) untuk menetapkan calon anggota MWA UNS yang lolos seleksi administrasi pada 7 Februari besok.

Kemudian pada 12 Februari, PPA MWA UNS menyampaikan nama calon anggota MWA UNS disertai kelengkapan dokumen kepada masing masing entitas atau unsur.

“Besok pada 15 Februari akan digelar Sidang Pleno Khusus SA untuk pemilihan calon anggota MWA UNS wakil dari masyarakat dan wakil dari SA,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Selasa (6/2/2024).

Lalu pada 16–17 Februari akan dilakukan rapat pemilihan calon anggota MWA UNS, wakil dari alumni (rapat pengurus ikatan alumni UNS), wakil dari tenaga kependidikan (rapat tenaga kependidikan), dan wakil dari mahasiswa (rapat pengurus DEMA UNS).

Jamin menambahkan sidang pleno khusus SA untuk penetapan calon anggota MWA  UNS terpilih dari semua unsur akan dilakukan pada 21 Februari. 

Dilanjutkan pada 22 Februari mendatang, SA bakal mengusulkan calon anggota MWA UNS terpilih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek). 

“Mohon doa dan dukungannya, semoga tahapan pemilihan anggota MWA UNS tahun 2024-2029 berjalan dengan lancar,” tutup dia.

menjadi penulis penyihir

Meta Ogah Bayar Konten Berita yang Diunggah Sukarela di Facebook Dkk******

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms (META) menolak membayar konten berita yang diunggah secara sukarela di platform mereka.

Penolakan ini sejalan dengan undang-undang yang baru saja disahkan di Indonesia.

Berdasarkan Reuters, Selasa (27/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini menandatangani undang-undang yang mewajibkan platform digital membayar media yang menyediakan konten kepada mereka. Ini akan mulai berlaku dalam enam bulan.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa platform digital dan penerbit berita harus menjalin kemitraan yang dapat berbentuk lisensi berbayar, pembagian pendapatan, atau pembagian data.

Namun, masih banyak yang belum jelas mengenai bagaimana perjanjian baru ini akan berfungsi dalam praktiknya.

Pemerintah di seluruh dunia memang telah menyusun kebijakan digital karena kekhawatiran ketidakseimbangan kekuatan antara platform digital dan penerbit berita serta konten lainnya.

Australia mulai menerapkan kebijakan pembayaran iklan media berita yang mulai berlaku pada Maret 2021.

Meta dan Google (GOOGL.O), membuka tab baru, telah menandatangani kesepakatan dengan outlet media yang memberikan kompensasi kepada mereka atas konten yang menghasilkan klik dan dana iklan.

[Gambas:Video CNN]

Gadis, jangan main-main denganku

Alasan Airlangga Turun Gunung Simulasikan Makan Gratis Ala Prabowo******

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan alasan menterinya Airlangga Hartarto 'turun gunung' mensimulasikan program makan siang gratisyang diusung oleh capres Prabowo Subianto.

Menurutnya, hal itu dilakukan karena Kemenko menjadi leader dalam menentukan besaran anggaran yang diperlukan untuk program makan siang gratis di APBN 2025.

"Kan uu nya gitu, yang tanggung jawab Pak Menko, namanya Menko Perekonomian," ujarnya ditemui usai acara CNBC Economic Outlook, Kamis (29/2).

"Kemarin sudah ada KEM PPKF, itu yang bikin menkeu sama bappenas, PP-nya bunyinya menkeu dan bappenas menyampaikan dulu ke pak menko. Keputusan di menko, nanti pak menko yg melaporkan ke presiden," jelasnya.

Ia menuturkan meski makan siang gratis program Prabowo-Gibran, pemerintahan Jokowi saat ini sangat mendukung. Dukungan diberikan dengan langsung menyiapkan anggaran makan siang gratis di APBN 2025.

"Yang desain program kan pemerintah baru, kita diminta menyiapkan, terus kan harus diantisipasi, disiapkan dalam postur APBN kita," pungkasnya.

Airlangga melakukan simulasi makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Tangerang Kamis (29/2) ini. Ia menyebutkan anggaran yang digunakan dalam simulasi ini berasal dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Dalam simulasi ini, ada 4 menu yang disajikan, yakni; nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Semua menu diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah.

Simulasi dilakukan meski Prabowo-Gibran belum resmi diumumkan menang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pemenang Pilpres 2024.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Dewa Kota

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres”