link baru slot

Tidak ada jejak di langit

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Shenwutu

Pengusaha Pastikan Pasokan Gula Melimpah Saat Ramadan******

Asoasi Gula Indonesia (AGI) memastikan stokgulaaman menjelang Ramadan. Sekretaris Eksektuif AGI Dwi Purnomo mengatakan stok gula pada Januari 2023 mencapai 1,196 ton ditambah gula impor yang akan masuk sebanyak 500 ribu ton.

"Aman. Stok Januari 1,196 juta ton sementara kuartal keempat keluar izin impor tambahan 500 ribu ton. Konsumsi per bulan 260 ribu ton," kata Dwi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/2)

Dwi menambahkan pada Januari hingga Maret sudah ada penggilingan tebu di Sumatra sehingga akan menambah stok gula.

"Kemarin, (kuota) impor gula 500 ribu ton, yang dilaksanakan itu kira-kira 300 ribu ton, 200 ribu ton yang nggak melaksanakan, itu nanti kita penalti ya," kata Zulhas, Desember tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Binatang Misterius

Kunjungan ke Mal Capai 90 Persen dari Masa Sebelum Pandemi******

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja mengungkapkan jumlah kunjungan masyarakat kepusat belanjakembali meningkat hingga 90 persen usai pandemi covid-19. 

"Pada 2022 rata-rata nasional mencapai 90 persen, target tahun ini kita bisa mencapai lebih dari 100 persen dibandingkan sebelum pandemi. Tetapi paling tidak bisa sama lah, tapi kami yakin harusnya bisa lebih dari 100 persen," kata Alphonsus di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

Apalagi, pada lebaran tahun ini pemerintah sudah tidak menerapkan PPKM. Sehingga pusat belanja bisa mengadakan acara untuk menarik minat pengunjung.

"Pada saat PPKM dicabut, yang dicari pertama ya interaksi. Salah satunya yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat adalah fasilitas tempat berinteraksi sosial secara langsung. Ini dikangenin. Kan nggak mungkin di stasiun, rumah sakit, apalagi kuburan, berarti di pusat belanja (mal)," ucap Alphonsus.

Untuk itu, menurutnya mal yang tidak bisa menyediakan kebutuhan ini akan semakin terkikis. Ia menilai pusat belanja yang dibutuhkan masyarakat utamanya di kota besar adalah pusat belanja yang memberikan customer experience.

Alphonsus pun tak merasa terancam dengan keberadaan e-commerce yang semakin diminati selama pandemi. Menurutnya, e-commerce juga tidak bisa menawarkan pengalaman berbelanja seperti di mal atau pusat belanja lain.

"Selama fungsi (mal) tidak hanya sekadar fungsi belanja. Nanti dia akan berhadapan dengan e-commerce, kalau punya customer experience yang tidak dimiliki e-commerce, maka tidak perlu khawatir," tuturnya.

Lebih jauh, menurutnya, peningkatan kinerja e-commerce selama pandemi itu bukan merupakan demand sesungguhnya, namun karena paksaan keadaan.

"Kemudian setelah PPKM dicabut, (belanja) online ini kembali normal, bukan turun, kan banyak (marketplace) online yang sekarang menutup usahanya, itu kinerjanya bukan turun tapi kembali normal. Karena sebelumnya kan dipaksa naik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Armor Naga Pembunuh Langit

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Kaisar Abadi

BPS Respons Imbauan Jalan Kaki Bisa Tekan Inflasi ala Gubernur NTT******

Badan Pusat Statistik (BPS) angkat suara terkait imbauan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat kepada warganya untuk jalan kaki demi menekan inflasi.

"Luar biasa ini fenomenanya. Jadi inflasi ini dihitung berdasarkan harga komoditas yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi BPS belum memantau apakah imbauan ini (jalan kaki) nanti dapat mempengaruhi demand yang selanjutnya akan mempengaruhi harga dan pada akhirnya mempengaruhi inflasi. Jadi nanti kita lihat," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

"Saya gak paham juga dasarnya apa gitu, perlu dicari juga. Perlu tahu komoditas apa yang memiliki bobot tertinggi dalam penghitungan inflasi di kota itu, itu baru bisa kita kaitkan, apakah jalan kaki bisa menahan inflasi. Kita sendiri juga gak paham beliau mengambil kebijakan seperti itu dasarnya apa," jelas Efliza selepas konferensi pers.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Lery Rupidara mengatakan imbauan jalan kaki tercantum dalam surat edaran yang diteken pada 7 November 2022. Menurutnya, surat edaran itu dikeluarkan di tengah inflasi yang melonjak, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Menurut Lery, imbauan untuk berjalan kaki ataupun bersepeda merupakan ajakan yang baik. Ia menuturkan bahwa imbauan itu bersifat moral, tak ada kewajiban untuk melaksanakannya karena berkaitan dengan hak asasi masing-masing warga.

"Tanggal 7 November 2022 itu ada edaran bersifat himbauan untuk berjalan kaki atau bersepeda bebas kemanapun berapa jarak pun terserah kemampuan dan kebutuhan setiap orang," kata Lery kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/2).

"Hal ini dalam rangka pengendalian inflasi juga ramah lingkungan dan sehat. Ini bersifat imbauan," sambungnya.

Lery mengaku kerap melaksanakan imbauan tersebut. Bahkan, kata dia, Viktor pun beberapa kali terlihat berjalan kaki. Namun, untuk berjalan kaki ataupun bersepeda Lery harus melihat kesibukannya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

Pengguna Mengeluh Tol Japek Banyak Lubang, Jasa Marga Minta Maaf******

Sejumlah pengguna Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) mengeluhkan kondisi jalan berlubang yang merusak ban kendaraan.

"Ban depan mobil saya, dua-duanya benjol, kena lubang di jalan Tol Jakarta-Cikampek," kata Ali, seorang pengendara yang melintasi Tol Japek di Karawang, seperti dikutip Antara, Minggu (26/2).

Pada Sabtu malam lalu, Ali melintasi Tol Jakarta-Cikampek dengan masuk dari Gerbang Tol Cikampek Utama dan keluar Gerbang Tol Karawang Timur.

"Suara ban yang terjebak masuk lubang itu sangat kencang," ujarnya.

Kendati demikian, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, karena menganggap ban dan velg-nya tidak masalah setelah terjebak lubang besar.

Namun keesokan harinya, pada Minggu pagi, Ali baru menyadari kalau ban depan mobilnya sebelah kiri dan kanan, mengalami benjol.

Kemudian, ia mencari informasi tentang klaim ganti rugi pengguna jalan tol ke Jasa Marga dengan menghubungi one call center14080.

"Saya mencoba ikuti alurnya. Apalagi saya tidak mengambil struk-nya saat masuk gerbang tol, ternyata ribet juga, tak sesuai dengan yang diharapkan," terangnya.

Menanggapi hal itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) selaku pengelola Jalan Tol Japek meminta maaf.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan terhadap kondisi perkerasan jalan tol khususnya di Ruas Jakarta-Cikampek," ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana dalam keterangan resmi terpisah.

Lisye menerangkan PT JTT bersama dengan PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM) selaku service provider pemeliharaan jalan tol, terus melakukan upaya penanganan terhadap lubang dengan menyiagakan tim 24 jam serta melakukan pengecekan lokasi secara berkala, terutama di titik-titik yang dilaporkan oleh pengguna jalan melalui Call Center Jasa Marga di nomor 14080

Ia menambahkan PT JTT bersama PT JMTM telah melakukan tindakan awal berupa penambalan sementara (patching) di lokasi lubang. Selanjutnya PT JMTM akan menindaklanjuti dengan melakukan maintenance berupa program rekonstruksi perkerasan untuk menjaga tingkat keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

"Sepanjang tahun 2023, PT JTT telah merencanakan program pemeliharaan di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek baik arah Cikampek maupun arah Jakarta," ujarnya.

Selain itu, untuk penanganan pekerjaan pemeliharaan yang bersifat darurat, PT JTT juga menyiapkan tim patchingyang bertugas melakukan screening dan penambalan sementara di lokasi yang memang memerlukan perbaikan.

"Tentunya, perbaikan ini bersifat sementara dengan tetap memperhatikan faktor kondisi cuaca di lapangan," jelasnya.

Lisye juga menambahkan, tidak hanya di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, sebagai upaya pencegahan terhadap kejadian serupa, perusahaan juga menyiagakan petugas patching 24 jam dan melakukan perbaikan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan lalu lintas kendaraan di ruas jalan tol yang dikelolanya.

Lebih lanjut, Lisye menjelaskan sejumlah langkah untuk penanganan klaim kendaraan akibat jalan rusak atau jalan berlubang di Jalan Tol Jasa Marga Group, antara lain:

1. Jika pengguna jalan mengalami gangguan perjalanan di jalan tol yang dioperasikan Jasa Marga Group pengguna jalan dapat melaporkan terlebih dahulu peristiwa yang dialami di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kepada Call Center Jasa Marga di nomor 14080.
2. Petugas Call Center akan mengirim petugas Mobile Customer Service (MCS) langsung menuju ke lokasi kejadian yang akan membantu pengguna jalan agar dapat melanjutkan perjalanan.
3. Jika pengguna jalan mengalami kerugian dan akan mengajukan klaim, maka petugas akan menjelaskan mekanisme penyelesaiannya, termasuk membuatkan Berita Acara Kerusakan atau Kerugian Pengguna Jalan. Proses pengajuan klaim ini disampaikan kepada Jasa Marga selambat-lambatnya 3x24 jam setelah kejadian dengan melengkapi bukti-bukti sebagai kelengkapan administrasi.
4. Jasa Marga akan memproses klaim pengguna jalan dan jika memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan, akan dilakukan proses ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

[Gambas:Video CNN]