strong77 slot

belas kasihan Tuhan

LKPP Klaim Pertemuan dengan Ahok Sinyal Baik BUMN Minat Produk RI******

Pertemuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama aliasAhokmenjadi sinyal banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mulai tertarik membeli produk lokal.

Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo mengungkapkan hal tersebut dalam gelaran Road to Business Matching Tahap VI-Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI-ICEF). Ia lantas mengapresiasi minat dari para perusahaan pelat merah tersebut.

"Kami dapat permohonan banyak dari teman-teman BUMN untuk bisa beli (barang dan jasa) di katalog. Dengan senang hati tentu kami membuka kesempatan teman-teman BUMN, silakan kalau mau beli di katalog," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

"Kami terima kunjungan Pak Basuki (BTP) atau Pak Ahok bagaimana ke depan barangkali Pertamina bisa beli barangnya di katalog. Kami sedang menjajaki ke sana," sambung Yulianto.

Ia menegaskan kehadiran e-katalog untuk mendukung penggunaan produk-produk lokal oleh kementerian/lembaga (K/L), sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yulianto bahkan menyebut sudah membekukan sekitar 16 ribu produk impor yang mejeng di e-katalog.

Yulianto menyebut pembekuan produk impor tersebut dilakukan demi memberikan ruang lebih bagi para barang dan jasa lokal agar dilirik oleh K/L.

"Konsepnya sederhana, semakin banyak penjual dan pembeli, semakin bagus itu pasar. Kalau penjualnya sedikit, saya khawatir harganya jadi tidak bersaing. Jadi tugas kita semua mendorong sebanyak-banyaknya penjual untuk berjualan di katalog," tuturnya.

"Termasuk pembeli, perannya untuk mengoreksi harga. Pembeli negosiasi, nanti harganya jadi lebih murah. Harga terbaik itu tercatat di katalog, pembeli setelahnya bisa lihat plus dengan rating-rating," tandas Yulianto.

Sebelumnya, Ahok meminta LKPP terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di perseroan. Menurutnya, keterlibatan LKPP bisa mendorong peningkatan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih bersih serta transparan di Pertamina.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Ahok kepada Kepala LKPP Hendrar Prihadi alias Hendi. Ia berharap kerja sama tersebut bisa membuat negara lebih hemat.

"Sebetulnya kita enggak perlu LKPP sebagai PT, tapi saya bilang, enggak bisa! Tetap LKPP yang harus lead. Jadi kita punya sistem akan disambungkan ke LKPP, sehingga kita kirim surat ke semua, kalau mau beli barang harus lihat tokonya LKPP (e-katalog)," ujar Ahok dalam keterangan resmi, Selasa (18/7).

[Gambas:Video CNN]

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

Zulhas Sebut Eropa Tak Adil soal UU Anti Deforestasi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai Uni Eropa(UE) tidak adil terkait Undang-undang (UU) Anti Deforestasi.

Pasalnya, regulasi itu akan mengganggu ekspor beberapa produk RI yang dianggap berdampak pada kelestarian hutan seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet. Padahal, RI tidak pernah melarang UE mengekspor produknya ke Tanah Air.

"Indonesia tidak pernah melawan produk-produk Uni Eropa. Walaupun kita ini mayoritas muslim, itu impor wine, alkohol banyak. Dan itu saya mengatakan betapa tidak adilnya," katanya dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Kemudian membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Lalu, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan WTO. Kemudian mendukung perbaikan sistem terkait lingkungan dan keberlanjutan data dan menjalankan kebijakan yang berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan UU Anti Deforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS).

Ia menyebut UU Anti Deforestasi membuat produksi tujuh komoditas yang berpotensi menurun, di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.

"Regulasi ini akan ada implementing regulationyang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai US miliar," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Biksu pembunuh surga

Teten Klaim TikTok Janji Tak Garap Project S yang Matikan UMKM RI******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)Teten Masduki mengklaim TikTok berjanji tidak akan menggarap Project S yang mematikan UMKM Indonesia.

"Saya melihat Project S TikTok di Inggris dan beberapa negara lain itu sangat memukul produk lokal ya, kecanggihan teknologi dan algoritma mereka. Kemarin kita sudah meeting dengan TikTok, mereka berjanji Project S tidak akan dilakukan di Indonesia," ungkapnya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Meski begitu, Teten tetap tak tinggal diam. Ia mau Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Seluruh negara juga melindungi (produk dalam negeri), apalagi yang dijual di e-commerce. Karena ini infrastruktur yang bangun pemerintah, yang bangun jaringan internet pemerintah, masa yang ambil keuntungan orang lain? Ini harus segera regulasi (revisi permendag) dan ini ada di Kemendag," tegas Teten.

Sementara itu, Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan menyambangi kantor Teten di bilangan Jakarta Selatan pada Rabu (26/7). Ia mengklarifikasi soal tudingan Project S yang mematikan UMKM lokal.

Anggini membantah Project S adalah cara TikTok memuluskan perdagangan lintas batas, di mana perilaku belanja orang Indonesia dimata-matai demi masuknya produk impor China ke tanah air. Ia menekankan 100 persen penjual di TikTok Shop adalah entitas bisnis lokal yang terdaftar atau pengusaha mikro lokal dengan verifikasi KTP atau paspor.

Lihat Juga : Warga Situbondo Mengeluh Sulit Dapat LPG 3 Kg Sejak 2 Bulan lalu

Menurutnya, kemunculan TikTok Shop adalah penyesuaian dengan kebutuhan pasar. Anggini mengklaim tempat belanja ini sudah disesuaikan dengan pasar Indonesia, bahkan membawa manfaat bagi para penjual lokal.

"Kami telah memberi keterangan kepada Kemenkop UKM dan ingin meluruskan misinformasi yang beredar di media dan publik. Tidak benar bahwa kami akan meluncurkan inisiatif lintas batas di Indonesia. Kami tidak berniat untuk menciptakan produk e-commerce sendiri atau menjadi wholesaler yang akan berkompetisi dengan para penjual Indonesia," kata Anggini, dikutip dari keterangan resmi.

"Sebagai sebuah perusahaan, kami senantiasa menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dan telah memperoleh izin operasi dari Kemendag," tutupnya.

Lalu, TikTok diminta Kemenkop UKM menunjukkan keberpihakannya kepada pedagang lokal. Nantinya, Menkop UKM Teten bakal membahas lebih lanjut soal perlindungan UMKM yang berdagang di TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

Nenek moyang Jindan di zaman modern

Teten Klaim TikTok Janji Tak Garap Project S yang Matikan UMKM RI******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)Teten Masduki mengklaim TikTok berjanji tidak akan menggarap Project S yang mematikan UMKM Indonesia.

"Saya melihat Project S TikTok di Inggris dan beberapa negara lain itu sangat memukul produk lokal ya, kecanggihan teknologi dan algoritma mereka. Kemarin kita sudah meeting dengan TikTok, mereka berjanji Project S tidak akan dilakukan di Indonesia," ungkapnya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Meski begitu, Teten tetap tak tinggal diam. Ia mau Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Seluruh negara juga melindungi (produk dalam negeri), apalagi yang dijual di e-commerce. Karena ini infrastruktur yang bangun pemerintah, yang bangun jaringan internet pemerintah, masa yang ambil keuntungan orang lain? Ini harus segera regulasi (revisi permendag) dan ini ada di Kemendag," tegas Teten.

Sementara itu, Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan menyambangi kantor Teten di bilangan Jakarta Selatan pada Rabu (26/7). Ia mengklarifikasi soal tudingan Project S yang mematikan UMKM lokal.

Anggini membantah Project S adalah cara TikTok memuluskan perdagangan lintas batas, di mana perilaku belanja orang Indonesia dimata-matai demi masuknya produk impor China ke tanah air. Ia menekankan 100 persen penjual di TikTok Shop adalah entitas bisnis lokal yang terdaftar atau pengusaha mikro lokal dengan verifikasi KTP atau paspor.

Lihat Juga : Warga Situbondo Mengeluh Sulit Dapat LPG 3 Kg Sejak 2 Bulan lalu

Menurutnya, kemunculan TikTok Shop adalah penyesuaian dengan kebutuhan pasar. Anggini mengklaim tempat belanja ini sudah disesuaikan dengan pasar Indonesia, bahkan membawa manfaat bagi para penjual lokal.

"Kami telah memberi keterangan kepada Kemenkop UKM dan ingin meluruskan misinformasi yang beredar di media dan publik. Tidak benar bahwa kami akan meluncurkan inisiatif lintas batas di Indonesia. Kami tidak berniat untuk menciptakan produk e-commerce sendiri atau menjadi wholesaler yang akan berkompetisi dengan para penjual Indonesia," kata Anggini, dikutip dari keterangan resmi.

"Sebagai sebuah perusahaan, kami senantiasa menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dan telah memperoleh izin operasi dari Kemendag," tutupnya.

Lalu, TikTok diminta Kemenkop UKM menunjukkan keberpihakannya kepada pedagang lokal. Nantinya, Menkop UKM Teten bakal membahas lebih lanjut soal perlindungan UMKM yang berdagang di TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

Dunia abu-abu yang berbeda

Anak Buah Luhut Bongkar Kelicikan Konsultan di Proyek BUMN******

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi(Kemenko Marves) pimpinan Luhut Panjaitanmembongkar dugaan praktik licik konsultan di tender proyek yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kelicikan berujung pada pengadaan barang impor. Kelicikan itu diungkap oleh Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu. Ia mengatakan kelicikan dilakukan oleh konsultan dalam tender yang mengarahkan BUMN agar membeli barang-barang 'nyeleneh', sehingga terpaksa impor.

"Ini riil case, kebetulan kami di pariwisata. Ada satu BUMN, pejabat itu menceritakan, kuncinya (tender proyek) salah satu ada di konsultan. Konsultan itu kalau sudah ada titipan dari produsen, nanti pada saat dia merekomendasi akan spesifik ke produksi-produksi tertentu," tutur Odo di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

"Si konsultan mengatakan untuk hotel ini cocoknya pohon palem ini, yang tidak ada di Indonesia. Jadi, terpaksa impor. Kemudian, lampunya harus begini,look, dan warnanya begini dan itu (barang) gak ada di Indonesia," sambungnya.

Untuk itu, Odo meminta jajaran direksi perusahaan pelat merah lebih tegas mengamati proses tender supaya tak kecolongan dengan permainan para konsultan.

Odo meminta untuk setiap pengadaan barang dan jasa di tender BUMN harus jelas spesifikasinya sedari awal sehingga tidak terkecoh oleh rekomendasi konsultan.

"Harus dikontrol konsultan ini. Kalau di BUMN, direksinya harus lihat detail. Jangan mudah percaya apa yang ditulis konsultan karena mereka ada kerja sama," sarannya.

"Bukan dilarang, tapi kalau kita memang pro produk dalam negeri harus detail melihat satu per satu. Contoh kecil, bunga (harus) seperti ini, eh ada di luar negeri (terpaksa impor)," tambah Odo.

Bahkan, ia menuturkan pengusaha anggrek di Indonesia menyebut saat ini 70 persen bunga yang dipakai tersebut adalah impor. Salah satu contohnya, bunga anggrek besar berwarna putih.

Ia mengatakan bunga itu sudah dipastikan impor dari Taiwan.

Di lain sisi, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan Sudarto menyebut uang negara disumbang setoran pajak masyarakat Indonesia, mulai dari pajak penghasilan (PPh) hingga pajak pertambahan nilai (PPN).

Ia heran jika masih ada K/L yang malah berbangga membeli produk impor.

"Kok dibelikan produksi luar negeri? Aneh kan, logikanya di mana? Harusnya kita beli produk sendiri yang diproduksi rakyat. Ini logika (beli produk impor) gak masuk akal sama sekali. Kita dipungut pajak, tapi oleh pejabat-pejabat kita dibelikan produk luar negeri," kritik Sudarto.

[Gambas:Video CNN]

Gerbang Bayangan Langit

Alasan Kementan Curiga Sapi Impor Terjangkit LSD dari Australia******

Kementerian Pertanian mencurigai penyakit kulit lumpy skin disease (LSD) yang menyerang sapi impor Australia berasal dari Negeri Kangguru itu.

Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Bambang mengacu pada masa inkubasi virus dengan masa pengiriman sapi impor.

Bambang mengatakan masa inkubasi virus LSD terjadi selama satu hingga empat minggu. Sementara masa pengiriman sapi dari Australia ke Indonesia selama lima hingga tujuh hari.

"Di Australia ini kan diklaim bebas LSD. Nah, pas sampai di sini, posisinya sapi diperiksa oleh pejabat karantina. Hasil pemeriksaan itu, ditemukan 13 ekor sapi positif LSD," jelasnya.

"13 ekor sapi itu kemudian kami musnahkan, sisanya kami vaksin," katanya.

Usai dinyatakan positif LSD, imbuh Bambang, Kementan segera menginfokan Pemerintah Australia melalui duta besarnya.

Lihat Juga : RI Setop Impor Sapi dari Empat Wilayah Australia Imbas Virus LSD

Kedua negara tersebut sepakat untuk menelisik sumber virus LSD selama 60 hari ke depan, terhitung sejak 12 Juli 2023 di mana sapi impor tiba di Indonesia.

"Saat ini masih dalam pengkajian, penelitian apakah LSD yang di Indonesia sama dengan Australia. Ini dalam kajian. Australia minta waktu 60 hari, masing-masing kita melakukan pendalaman," jelasnya.

"Sementara ini, di Australia masih menganggap bebas LSD demi ketenangan pengusaha," imbuhnya.

Jika terbukti LSD berasal dari Australia, Indonesia akan menangguhkan impor dari Negeri Kangguru tersebut.

Adapun saat ini Indonesia menghentikan sementara impor dari empat peternakan di Australia yang diduga terkontaminasi LSD. Meski demikian, hal tersebut tidak akan mengganggu pasokan daging di dalam negeri.

Hal ini karena 56 dari 60 peternakan yang bekerja sama dengan Indonesia masih dinyatakan aman dari LSD.

[Gambas:Video CNN]