mahjong ways 2 gratis

Dominasi generasi muda

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Legenda di zaman modern

2,9 Juta Wisman Berkunjung ke Bali Selama Januari******

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, mencatat sudah 2,9 juta warga asing atau wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Pulau Dewata.

Sugito, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, mengatakan target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendatangkan 4,5 juta wisman pada tahun ini berpotensi terpenuhi.

"Sebelumnya pada tahun 2022, Pemprov Bali menargetkan 1,5 juta kunjungan wisman. Namun (saat ini) justru menembus 2,9 juta kunjungan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/8) malam.

Lima negara dengan kunjungan terbanyak berasal dari Australia sebanyak 652.461 orang, India 230.063 orang, Tiongkok atau China 131.458 orang, Amerika Serikat (AS) 129.137 orang dan Inggris 126.822 orang.

Sugito menyebutkan angka kedatangan wisman periode Januari-Juli 2023 itu masih lebih rendah dibanding periode sama pada 2019, namun mengalami peningkatan ketimbang 2022.

"Jika melihat potensi itu, 4,5 juta wisman saya rasa bisa terpenuhi, di mana kondisi global mulai membaik setelah pandemi Covid-19 sehingga tren jumlah kedatangan internasional menuju Bali pun terus naik sejak awal tahun," sebutnya.

Sugito menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga turut mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan meluncurkan berbagai terobosan dan kebijakan keimigrasian antara lain kemudahan pengajuan visa dan Visa on Arrival (VOA) secara online melalui laman molina.imigrasi.go.id.

"Serta perluasan subjek VOA saat ini negara subjek VOA berjumlah 93 negara," ujarnya.

Asimilasi Tertinggi

IHSG 'Tersenyum' ke 6.977 di Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.977 pada Jumat (1/9). Indeks saham menguat 24,39 poin atau 0,35 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,58 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,16 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 251 saham menguat, 275 terkoreksi, dan 225 lainnya stagnan. 

Senada, bursa saham Eropa juga bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,47 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,06 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,09 persen.

Seperti Asia dan Eropa, bursa Amerika juga bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 melemah 0,16 persen, indeks NYSE Composite minus 0,46 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,11 persen.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Bintang Kuno

Belanja Sendal dan Sepatu di Transmart Full Day Sale Banyak Diskonnya******

Lagi nyari sendal dan sepatu baru? Cus beli aja di Transmart Full Day: Merdeka Belanja sekarang juga!

Promo ini berlangsung pada Selasa (15/8) dari toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart di Indonesia.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Solusi Belanja Hemat Meski Belum Gajian

Berikut produk sendal dan sepatu dengan harga khusus dan diskon di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja.

• Produk Dr. Kevin special price mulai dari Rp75.000 - Rp159.000.
• Produk VE, diskon hingga 70 persen dan special price Rp239.900.
• Produk Zandilac diskon 50%+20%.
• Yongki Komaladi special price mulai dari Rp129.900.

Nah supaya bisa klaim diskonnya, jangan lupa bayarnya pakai Allo Prime, Allo Pay Later atau Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah untuk menikmati bebas belanja beli sekarang bayar belakangan.

Buka Allo Bank sekarang yuk, tinggal unduh gratis aplikasinya di Google Play Store atau Apps Store. Lalu upgrade akun ke Allo Prime dan mengaktifkan Allo Pay Later.

Kalau kamu belum punya kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, bisa datang ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Atau bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah di kantor cabang terdekat di kota kamu.

Kapan lagi kan bisa borong baju banyak dapat gratisan plus didiskon gede-gedean kalau bukan di Transmart Full Day Sale. Yuk, segera merapat ke Transmart terdekat!

zaman Ayutthaya

INDEF: 50 Persen Produk Skincare di Marketplace RI dari China******

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut 50 persen produk perawatan kulit dan kecantikan (skincare) yang dijual di lokapasar (marketplace) Indonesia adalah barang impor dari China.

"Kalau lihat data saat ini, produk skincareatau kecantikan itu 50 persen impor dari China. Itu sangat berbahaya untuk kelangsungan industri lokal," kata Kepala Peneliti Center of Digital Economy INDEF Nailul Huda dalam konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Huda ikut dalam diskusi pelaku UMKM bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki hari ini. Ia pun mengusulkan dua opsi untuk memberantas banjir produk impor dari China cs.

Kedua,Huda ingin pemerintah tak hanya fokus soal revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Salah satu yang kami usulkan ada tagging asal barang, bukan cuma asal penjual. Jadi, kita bisa memetakan mana barang impor dan lokal. Sehingga nanti akan mendorong semua platform wajib mendukung barang-barang lokal, dengan cara memberikan diskon dan insentif harga untuk produsen-produsen lokal," tutur Huda.

"Kami juga meminta untuk mengenakan biaya, baik administrasi, pajak, dan sebagainya untuk produk-produk impor. Sehingga pemerintah melindungi dan di sisi lain juga memberatkan produk impor," terangnya.

Di lain sisi, Teten menegaskan pemerintah tidak hanya berurusan dengan banjir barang impor di TikTok Shop, tetapi juga di e-commerce lain. Oleh karena itu, ia ingin produk UMKM Indonesia dilindungi dengan sederet kebijakan.

Ia mengakui memang pemerintah belum bisa melindungi UMKM dari segi kebijakan impor. Oleh karena itu, selain revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020, Teten ingin negara mengenakan bea masuk lebih tinggi bagi barang-barang impor.

"Kita memang harus betul-betul memproteksi sedemikian rupa, jangan sampai produk lokal kalah bersaing dengan produk luar. Negara manapun juga sama memberlakukan seperti itu, baik nanti dijual secara online maupun offline," jelasnya.

"Seperti tadiskincare,kita kan sebenarnya sudah bagus. Local brand itu sedang kuat-kuatnya, tapi sekarang derasnya barang dari luar yang harganya lebih murah. Kita kurang melindungi dari kebijakan bea masuk, kebijakan impor, kita kurang melindungi UMKM kita," imbuh Teten.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Abadi Perkotaan

Zulhas Ungkap Rahasia India Surplus Beras: Sistem Seperti Era Soeharto******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyinggung rahasia India yang bisa memiliki surplus produksiberas hingga 7 juta ton. Padahal, negara yang akan ganti nama menjadi Bharat itu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, 1,4 miliar jiwa.

Hal itu ia ketahui usai mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.

"Saya baru dari India mendampingi bapak Presiden. India sekarang melarang ekspor beras. (Surplus) berasnya banyak, lebihnya ada 7 juta (ton). Saya juga heran, saya tanya sama menterinya 'kamu orang 1,4 miliar, tapi berasnya lebih, saya tanya apa rahasianya?' satu lagi, gulanya itu lebih, 20 juta lebih produksinya," kata Zulhas di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

"Jadi satu tahun ada dua-tiga kali panen, hasilnya banyak. Pupuknya free mereka," katanya.

Di sisi lain, imbuh Zulhas, India juga menerapkan sistem koperasi. Sedangkan Indonesia masih dijajah konglomerasi yang menguasai seluruh lini.

"Dan itu semua dikerjakan koperasi, enggak konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tutur Zulhas.

"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi oleh pemerintah yang akan datang. Enggak terkejar kalau sekarang," imbuh Zulhas.

Selain memuji India, Zulhas heran dengan capaian Thailand. Ia mengatakan negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara itu juga punya hasil ciamik soal produksi beras.

Ia mengatakan penduduk Thailand lebih sedikit ketimbang Indonesia. Namun, Zulhas menyebut produk pertanian Negeri Gajah Putih itu bisa lebih maju dari tanah air.

Indonesia memang pernah swasembada beras di era Soeharto. Begitu pula dengan komoditas gula yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara eksportir.

Mantan Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) berbentuk medali emas bergambar Soeharto.

Kendati, apa yang ditorehkan Soeharto tak mudah. Selama memimpin Indonesia 32 tahun lamanya, Indonesia baru bisa swasembada pangan usai 16 tahun Soeharto memimpin, yakni pada 1984.

Ketika swasembada di era Soeharto, produksi beras nasional mencapai 27 juta ton dan kebutuhan konsumsi masyarakat hanya 25 juta ton. Dengan kata lain, Indonesia surplus 2 juta ton beras.

Kendati, saat itu pun impor beras masih dilakukan sebanyak 414 ribu ton, yakni beras premium dan khusus demi memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat. Swasembada pun hanya bertahan selama lima tahun.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan saat ini pemerintah punya cadangan beras 1,6 juta ton di gudang Bulog. Selain itu, Indonesia juga bakal mendapatkan pasokan lagi 400 ribu ton beras.

Namun, ia membuka kemungkinan untuk mengimpor beras lagi demi mengamankan kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Jokowi menyebut sudah mencolek India yang sekarang sedang melarang ekspor beras.

"Iya (impor lagi). Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok demi menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga karena memang produksi pasti turun imbas El Nino," jelasnya saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat.

"Sudah bicara dengan banyak (negara). Kalau stok kita sudah banyak, tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli. Tidak sekarang, tapi plantahun depan juga," imbuh Jokowi.

Beberapa pihak yang sudah diajak Jokowi bicara soal impor beras adalah Perdana Menteri China Li Qiang, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin.

[Gambas:Video CNN]