situs 4d bonus new member 100

Permainan online Raja Fajar

MRT Ajukan Diri Jadi Objek Vital Nasional, Tunggu Restu Kemenhub******

PT MRT Jakarta (Perseroda) sedang dalam proses pengajuan agar asetnya ditetapkan sebagai objek vital nasional. Pengajuan ini untuk mengamankan aset MRT, termasuk stasiundan depo, dari potensi kericuhan demonstrasi.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Muhammad Effendi menjelaskan proses pengajuan status objek vital nasional tersebut dibantu oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit). Selain itu, ia mengaku sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan.

"Benar bahwa PT MRT Jakarta dalam proses pengajuan sebagai objek vital nasional," kata Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Muhammad Effendi kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (26/1).

Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.

Lihat Juga : Lansia Jatuh di Peron Stasiun Tebet, KAI Minta Maaf dan Janji Perbaiki

"Pengecualian untuk 'objek-objek vital nasional' meliputi radius 500 meter dari pagar luar," tulis penjelasan lebih lanjut dari pasal 9 ayat (2).

Dengan begitu, jika stasiun dan depo MRT resmi ditetapkan menjadi objek vital nasional, maka tidak boleh ada demonstrasi dalam radius batas 500 meter.

Meski MRT mengaku sudah menjajaki komunikasi dengan Kemenhub, Dirjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengaku belum menerima surat mengenai pengajuan aset MRT menjadi objek vital nasional.

"Belum (belum terima surat permintaan persetujuan dari MRT). Saya tetap nunggu suratnya," katanya saat dikonfirmasi.

Risal menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, stasiun bisa dikategorikan sebagai objek vital. Tak jauh beda, ia menyebut depo bisa masuk ke dalam bagian transportasi.

Meski begitu, Risal menegaskan hal tersebut bukan berarti menjadi lampu hijau DJKA bakal langsung menyetujui permintaan MRT menjadikan stasiun dan deponya sebagai objek vital nasional.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Desa Kecil

Mengintip Klaim Bisnis Milik Jhon LBF******

Jhon LBF tengah menjadi sorotan setelah dituding melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan secara asal-asalan atau tidak sesuai prosedur.

Usut punya usut, ia ternyata memiliki gurita bisnis yang terdiri dari beberapa sektor.

Mengutip laman Instagram resmi @jhonlbf, Selasa (24/1), pria yang memiliki nama asli Henry Kurnia Adhi ini mengaku dirinya adalah pengangguran pada 2019 silam.

Gurita bisnis yang dijalankan terdiri dari berbagai bidang, mulai dari kontraktor, entertainment, penyedia paket bisnis, hingga konsultan perpajakan.

Berikut daftar bisnis Jhon LBF:

[Gambas:Instagram]

1. Jhontraktor

Perusahaan ini dibangun Jhon LBF dengan misi memberikan solusi pembangunan dan penyelesaian proyek tepat waktu bagi seluruh konsumennya. Pembangunan yang dilayani bisa berupa gudang, pabrik, kantor, tempat tinggal, pembuatan tangki besi untuk industri, hingga pekerjaan konstruksi lainnya.

2. Jhontax

Perusahaan ini digadang-gadang sebagai solusi untuk masalah perpajakan dan akuntansi masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan yang diberikan meliputi pengurusan pajak pribadi, pajak badan, laporan SPT, hingga restitusi pajak.

3. Jhonskin

Perusahaan ini dibangun untuk bergerak di bidang penyedia paket usaha bisnis dengan harga terjangkau. Tujuannya agar memudahkan masyarakat yang ingin berusaha namun modal terbatas.

Layanan yang diberikan berupa legalitas izin usaha lengkap, BPOM, kantor virtual, hingga produk skincare yang siap dipasarkan.

4. Hive Five

Ini adalah perusahaan asal karyawan yang viral karena curhat didepak secara asal-asalan oleh Jhon. Perusahaan ini bergerak di bidang konsultan bisnis, pendirian usaha, laporan keuangan dan perpajakan, serta branding usaha.

5. Mevol

Ini adalah salah satu usaha Jhon yang berfokus pada penjualan online di marketplace. Mevol sendiri merupakan merek rokok elektrik (vape) dengan berbagai rasa yang dijual secara online.

6. Jhontainment

Sesuai namanya, ini adalah perusahaan yang dibangun untuk layanan hiburan. Dalam hal ini, hiburan yang dimaksud adalah kelas seni mulai dari kelas musik, pembuatan lagu, perekaman, hingga cafe dan coffee shop.

[Gambas:Video CNN]

Master Kustomisasi Mecha

Pedagang Asongan Akan Surati Jokowi Soal Larangan Jual Rokok Ketengan******

Asosiasi pedagang kecil dan asongan mengaku akan menyurati PresidenJoko Widodo terkait larangan menjual rokok batanganatau ketengan.

Larangan itu termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 25/2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah RI 2023.

Jokowi mengaku kebijakan ini dikeluarkan untuk menekan prevalensi merokok pada anak-anak.

Ia menyebutkan banyak pedagang kecil yang bergantung pada keuntungan menjual rokok batangan ini.

"Kami bersepakat akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan secara arif dan bijaksana membatalkan rencana pemerintah melarang berjualan rokok batangan atau eceran. Kami tidak ingin jutaan rakyat kehilangan mata pencarian dan kehidupan yang layak," kata Ali di Jakarta Pusat, Rabu (25/1).

Menurutnya, yang diperlukan untuk menekan angka perokok anak adalah gerakan nyata seluruh elemen masyarakat, bukan merevisi peraturan. Selain itu, ia meyakini ada jalan tengah yang bisa diambil pemerintah selain menegakkan peraturan ini.

"Daripada revisi, seharusnya pemerintah dengan konsisten melakukan sosialisasi dan edukasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menekankan bahwa rokok bukan untuk anak," tegas Ali Mahsun.

Menurutnya, larangan ini akan menyebabkan dampak berlapis, tidak hanya pada berkurangnya keuntungan pedagang kecil namun juga berpotensi menimbulkan tingkat putus sekolah yang tinggi.

Sebab, pendapatan orang tua yang berjualan asongan bergantung pada rokok ketengan. Meski demikian, Ali tidak menyinggung besaran potensi kerugian yang mungkin dialami para pedagang.

"Usulan larangan ini dapat merenggut hak warga negara pelaku ekonomi rakyat untuk mencari penghasilan, menafkahi keluarga, dan membesarkan generasi penerus bangsa. Pemerintah harus lebih realistis dan strategis untuk menanggapi masalah ini," papar Ali.

Ali menuturkan pemerintah mestinya mampu memberikan penguatan perlindungan dan pemberdayaan terhadap para pelaku ekonomi rakyat (UMKM).

"Kami mendesak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk mendengar aspirasi kami dan membatalkan Keppres 25 Tahun 2022. Ini sangat tidak adil dan tidak sejalan dengan upaya melestarikan warisan ekonomi dan budaya Indonesia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Alasan Proyek Meikarta Tersendat: Kasus Korupsi hingga Digugat Pailit******

Pengerjaan proyek ApartemenMeikartadi Bekasi, Jawa Barat, tersendat-sendat. PT Mahkota Sentosa Utama(MSU) selaku pengembang mengatakan penyerahan unit apartemen akan dilakukan secara bertahap hingga 2027.

Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Aep Mulyana mengungkapkan baru 1.700 unit di tower 11 dan 12 yang sudah diserahterimakan per September 2022.

Selang sebulan, Desember 2022 total terdapat 1.800 unit yang sudah diberikan kepada konsumen. Jumlah ini hanya bertambah 300 unit jika dibandingkan pada data Desember 2021 yaitu 1.500 unit. Sementara, jumlah unit yang terjual sebesar 130 ribu.

Mengutip berbagai sumber, Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang di Kabupaten Bekasi. Proyek Meikarta resmi diluncurkan pada 2017.

Lihat Juga : Konsumen Meikarta Digugat Anak Usaha Lippo Rp56 M

Kala itu, nilai investasi proyek mencapai Rp278 triliun. Salah satu yang diingat publik adalah serbuan iklan di televisi pada 2017 sambil mengusung konsep kota masa depan serta jargon 'aku ingin pindah ke Meikarta'.

Meikarta digadang-gadang akan memiliki 100 gedung pencakar langit dengan 35-46 lantai. Lippo Group memperkenalkan proyek di lahan 500 hektare itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri properti.

Sejumlah tokoh politik pun ramai-ramai mendukung proyek ini, mulai Zulkifli Hasan yang dulunya menjabat ketua MPR, hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Namun, proyek ini mengalami masalah dengan Pemprov Jawa Barat (Jabar) pada 2017. Wakil Gubernur Jabar saat itu, Deddy Mizwar, sempat meminta Lippo Group menyetop sementara proyek. Pasalnya, Pemprov Jabar hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare dan sisanya belum berizin.

Sementara itu PT MSU yang merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, juga digugat pailit oleh dua vendornya, yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018.

Yang ditangkap antara lain Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor.

Lalu, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Selepas kasus-kasus itu, proyek tak berkembang signifikan dan dikeluhkan pembeli. Alih-alih jadi kota masa depan, tower-tower apartemen pun tampak bak kota mati yang ditumbuhi semak belukar.

Hingga kini, manajemen PT MSU bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027. Hal ini disampaikan usai PT MSU menggugat konsumen Meikarta Rp56 miliar.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta bertahap mulai dari 2022 sampai dengan 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

[Gambas:Video CNN]

Evolusi senjata super

Harga Emas Antam Naik Rp2.000 Jadi Rp1,037 Juta per Gram******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,037 juta per gram pada Selasa (24/1) pagi. Harga emas Antam ini naik Rp2.000 ribu per gram dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya sebesar Rp1,035 juta per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp2.000 per gram, dari Rp941 ribu menjadi Rp943 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp568,5 ribu, 2 gram Rp2,014 juta, 3 gram Rp2,996 juta, 5 gram Rp4,96 juta, 10 gram Rp9,865 juta, 25 gram Rp24,537 juta, dan 50 gram Rp48,995 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,20 persen menjadi US.949,3 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga naik 0,09 persen menjadi US.932,79 per troy ons.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas masih bakal terus menguat karena memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS bakal turun di akhir tahun lalu.

"Harga emas diperkirakan masih akan menguat oleh pelemahan dolar AS, dengan investor mengantisipasi data PDB kuartal IV AS yang diperkirakan akan turun, memicu ekspektasi langkah The Fed yang lebih soft pada kebijakan suku bunga," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang US.915-US.950 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Alkimia Shinto

DPR Bakal Panggil Bahlil, OJK Hingga Dirjen Pajak Usut Kasus Meikarta******

DPR bakal mengundang Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia untuk membahas kasus Meikarta. Pasalnya, perizinan Meikarta sempat tersandung kasus korupsi pada 2018.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pihaknya akan menanyakan seluruh izin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang apartemen Meikarta, kepada menteri BKPM.

"Kami akan datangkan menteri investasi (Bahlil Lahadalia), di mana menteri investasi mengurus seluruh izin yang ada," kata Andre di Kompleks DPR RI, Rabu (25/1).

KPK sempat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018. Mereka yang ditangkap antara lain Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor.

Kemudian, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Selepas kasus korupsi itu, proyek Meikarta tak berkembang signifikan dan dikeluhkan pembeli. Alih-alih jadi kota masa depan, tower-tower apartemen pun tampak bak kota mati yang ditumbuhi semak belukar.

Lihat Juga : Berkaca Kasus Meikarta, Pembeli Makin Hati-Hati Beli Apartemen Inden

Selain bakal memanggil Bahlil Lahadalia, Komisi VI mengusulkan untuk dilakukan rapat gabungan dengan Komisi III dan Komisi XI DPR. Andre mempermasalahkan dugaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Meikarta yang tak melibatkan konsumen.

Masalah PKPU tersebut bakal dibahas di Komisi III, ditambah dengan adanya tuntutan hukum dan gugatan perdata secara tiba-tiba dari pengembang Meikarta kepada konsumen senilai Rp56 miliar.

Sementara itu, Komisi XI bakal diminta untuk mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Bank Indonesia (BI) terkait permasalahan pengawasan terhadap Bank Nobu. Ini adalah bank anak usaha Lippo Group sekaligus tempat di mana konsumen mencicil pembelian unit apartemen Meikarta.

"Kami juga ingin mengundang Dirjen Pajak. Karena tadi dalam penelusuran ada pungutan terhadap PPN. Permasalahannya, pajak PPN itu setor nggak terhadap negara?" ungkap Andre.

Temuan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditarik Meikarta itu diungkap oleh Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), yang tidak dihadiri perwakilan Meikarta hari ini.

Menurut Daeng, konsumen Meikarta mengadu karena dibebankan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen meski unit apartemen belum diterima.

"Jangan ada kelompok oligarki atau konglomerat yang bisa sewenang-wenang kepada masyarakat karena mungkin punya uang atau dekat kekuasaan. Tugas DPR untuk menuntaskan itu. DPR nggak akan mundur selangkah pun untuk membela rakyat melawan Meikarta," tegas Andre.

Selain itu, DPR bakal mengirimkan panggilan kedua kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta sekaligus Bos Lippo Group James Riady dan keluarga untuk hadir di DPR 13 Februari mendatang.

Komisi VI DPR RI meradang usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan RDPU perdana hari ini. Bahkan, pengembang Meikarta tersebut sama sekali tidak mengirimkan surat berisi informasi mengapa berhalangan hadir.

[Gambas:Video CNN]