situs judi slot online banyak bonus

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

slot terbaik dan terpercaya 2022

Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tim ekonomi pasangan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Irwan Ariston Napitupulu, mengatakan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik dibandingkan era Jokowi.

Dalam paparannya, ia mengatakan pada era SBY, IHSG tumbuh 489,29 persen dari 853,9 pada 2004 menjadi 5.028,95 pada 2014.

Sedangkan pada era Jokowi hanya tumbuh 46,17 persen dari 5.028,95 pada 2014 ke 7.350,62 pada 5 Januari 2024, padahal pembangunan banyak dilakukan di era Jokowi.

"Saya kan investor, begitu ada pembangunan infrastruktur ya saya beli lah (saham) perusahaan semen, baja, seperti itu, kok ternyata enggak seperti yang diharapkan," katanya dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal dengan Apindo di Jakarta, Senin (8/1).

"Ternyata bajanya impor, enggak kena lah dampak perusahaan baja di sini. Semennya ternyata enggak pakai perusahaan yang sudah go public," imbuhnya.

Irwan berharap hal tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang. Pasalnya, rakyat berhak menerima dampak positif dari pembangunan termasuk lewat pasar modal.

Ia mengatakan kinerja IHSG era SBY juga lebih baik dibanding bursa saham AS S&P 500. Bursa saham AS tumbuh 71,02 persen dalam periode 2004 hingga 2014, sementara IHSG tumbuh 489 persen pada periode yang sama.

IHSG di era Jokowi pada 2014 hingga awal 2024, pertumbuhannya sebesar 46 persen, sedangkan bursa saham AS tumbuh lebih tinggi yakni 148 persen.

"Saya melihat ini apa yang salah sebenarnya? Saya akui kinerja Pak Jokowi bagus sekali, dampak pembangunan yang nyata. Tapi kenapa enggak ke pasar modal? Kita sebagai pelaku pasar modal juga bingung," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Dewi yang sombong, serangan balik!

bocoran admin riki

Pemkab Kepulauan Seribu tutup posko bersama Pemilu di Jakarta Utara******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, menutup posko bersama Pemilu 2024 yang ada di Lantai 6 Gedung Mitra Praja, Sunter (Jakarta Utara) karena pelaksanaan pesta demokrasi di wilayah tersebut telah selesai.

 "Alhamdulillah Pemilu di Kepulauan Seribu berjalan aman dan lancar hingga saat ini," kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kepulauan Seribu, Eric PZ Lumbun di Jakarta, Jumat.

Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepulauan Seribu, Achmad Yani Rivai Yusuf, mengatakan, posko bersama beraktivitas mulai 9 Januari hingga 29 Februari 2024.

Ia mengatakan, posko tersebut dijadikan tempat sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan, inventarisasi serta penyelesaian persoalan terkait pemilu.

"Kami bersama tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu, unsur partai politik, tim pemenangan dan unsur pemerintahan daerah, untuk menciptakan pemilu yang lancar dan damai di Kepulauan Seribu," kata dia.

Baca juga: KPU kirim logistik pemilu dari Pulau Pramuka ke Pulau Sabira
Baca juga: Bawaslu Kepulauan Seribu pastikan semua logistik selamat sampai tujuan

Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi menyatakan, pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kepulauan Seribu berjalan kondusif karena kinerja seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Kami mengapresiasi peran penting KPU dan Bawaslu yang menyukseskan pelaksanaan pemilu di Kepulauan Seribu,” kata Junaedi.

Penyelenggara Pemilu 2024 dinilai telah sukses menjalankan tugasnya dengan baik mulai dari tahapan pemilihan hingga rekapitulasi penghitungan suara sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 di Kepulauan Seribu berjalan lancar dan aman.

“Seluruh pihak berperan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan kepada warga,” kata dia.

 

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Menantu setingkat dewa

slot judi onlen terpercaya

Presiden lanjutkan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, usai melakukan kegiatan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Berdasarkan informasi yang diterima di Jakarta, Jumat, Presiden tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat petang.

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden dan rombongan mendarat sekitar pukul 16.05 WIB.

Tampak menyambut kedatangan Presiden di bandara tersebut yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pj. Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen Yanuar Adil, dan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo.

Di Kota Palembang, Presiden Jokowi akan menghadiri acara Peresmian Pembukaan Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) XX Tahun 2024 di Jakabaring Sport City.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Kota Palembang yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudi Saladin, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin.

Baca juga: Presiden Jokowi tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI

Baca juga: Dapat arahan Jokowi, Menpan RB kebut skema tunjangan ASN di IKN 






 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

gates of olympus maxwin

Kubu Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Puteri Komarudin mengatakan pasangan calon nomor urut 2 akan memberikan insentif pajakbagi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) yang baru memulai usahanya jika memenangi Pilpres 2024.

Insentif berbentuk gratis atau pembebasan pajak penghasilan (PPn) dalam kurun waktu tiga tahun pertama usaha baru pelaku UMKM.

"Untuk UMKM, kami akan memberikan insentif perpajakan, yaitu tiga tahun bebas pajak, supaya UMKM yang baru ini bisa mengatur dan mengelola dulu siklus keuangannya (cash flow) dulu, setelah itu baru dikenakan pajak," kata Puteri dalam diskusi "Arah Kebijakan Perpajakan Prabowo-Gibran terhadap Pengusaha Muda" di Fanta Headquarters atau Fanta HQ, Jakarta, Kamis (4/1) seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, Puteri mengatakan Prabowo-Gibran akan membentuk Badan Penerimaan Negara agar penerimaan negara bisa lebih optimal.

"Kami akan menyiapkan Badan Penerimaan Negara juga, supaya menteri keuangan bisa fokus pada pembiayaan dan juga pengelolaan APBN. Sementara untuk penerimaan negara nanti, kepala badan penerimaan negara ini akan berkoordinasi langsung dengan presiden," ujar Puteri.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Edy Slamet Irianto menyebut transformasi perpajakan di Indonesia belum berhasil mendongkrak rasio pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga di atas 10 persen.

Dengan adanya Badan Penerimaan Negara, menurut Edy, rasio pajak akan meningkat karena dinilai mampu lebih efektif dalam pengelolaannya.

"Karena kebutuhan anggaran makin lama makin besar dan kami perlu melakukan akselerasi pembangunan. Maka, penerima negara itu perlu dikelola oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang setara dengan kementerian lain, supaya ada efektivitas dalam hal kinerjanya dengan berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain," kata Edy.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)

Memanggil dewi dari dunia lain

qq724

Menkeu: Dunia sepakat prospek pertumbuhan jangka menengah masih lemah******

Situasi yang penuh tantangan tersebut memperburuk tekanan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang telah ada.....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20 sepakat bahwa pemulihan ekonomi lebih baik dari perkiraan, tapi prospek pertumbuhan jangka menengah masih terlihat lemah.

Situasi yang penuh tantangan tersebut memperburuk tekanan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang telah ada serta memberikan dampak negatif terhadap penduduk miskin dan rentan, yang sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang.

“Tren dan guncangan global saat ini, seperti pandemi, perubahan iklim, teknologi digital, fragmentasi, dan proteksionisme perdagangan memperparah kesenjangan dan berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah, terutama bagi keluarga miskin, perempuan, dan daerah tertinggal,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Sri Mulyani beri masukan solusi 2 pilar perpajakan kepada OECD

Para menteri keuangan dan gubernur bank juga menyadari risiko geopolitik akibat perang dan konflik terhadap perkembangan ekonomi dunia.

Oleh sebab itu, mereka berpandangan pentingnya melanjutkan upaya membuat bank-bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs) lebih baik, besar, dan efektif dengan merujuk pada capaian saat Presidensi Italia, Indonesia, dan India.

Selain itu, dorongan untuk segera mengimplementasikan 2 pilar perpajakan internasional (Two-Pillar Solution) terus digaungkan, utamanya untuk penandatanganan Konvensi Multilateral Pilar 1 pada akhir Juni 2024.

Para menteri dan gubernur menganggap perlu untuk terus memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta meningkatkan mobilisasi pendanaan untuk mendukung investasi infrastruktur dan transisi yang adil.

Baca juga: Sri Mulyani bahas inisiatif JFHTF dengan Uni Eropa

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) G20 di Sao Paulo, Brasil, pada 28-29 Februari 2024.

Presidensi G20 Brasil mengangkat tema “Building a just world and a sustainable Planet” dan mengangkat tiga agenda utama, yaitu inklusi sosial dan pengentasan kelaparan, transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, dan reformasi tata kelola global.

Di sela kegiatan, Sri Mulyani juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Menkeu dari negara-negara sahabat dan pimpinan organisasi internasional, yaitu Menkeu Australia Jim Chalmers, Komisioner Uni Eropa (UE) untuk Urusan Ekonomi Paolo Gentiloni, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun, dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann.

Baca juga: G20 gagal keluarkan pernyataan bersama gara-gara perang di Ukraina

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan dimaksud meliputi isu makroekonomi global terkini dan program kerja prioritas G20 serta rencana penyelenggaraan bilateral policy dialogue antara Indonesia dan negara mitra.

Secara khusus dalam pertemuan dengan Sekjen OECD, Menkeu menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh anggota OECD yang diberikan terhadap keinginan Indonesia menjadi anggota OECD setelah serangkaian diskusi sejak September 2023 hingga Januari 2024. Menkeu juga menyampaikan kesiapan dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk berdiskusi dalam penyusunan Peta Jalan Proses Aksesi Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Jiuxiaojue

paito germany bospaito

Kubu Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Puteri Komarudin mengatakan pasangan calon nomor urut 2 akan memberikan insentif pajakbagi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) yang baru memulai usahanya jika memenangi Pilpres 2024.

Insentif berbentuk gratis atau pembebasan pajak penghasilan (PPn) dalam kurun waktu tiga tahun pertama usaha baru pelaku UMKM.

"Untuk UMKM, kami akan memberikan insentif perpajakan, yaitu tiga tahun bebas pajak, supaya UMKM yang baru ini bisa mengatur dan mengelola dulu siklus keuangannya (cash flow) dulu, setelah itu baru dikenakan pajak," kata Puteri dalam diskusi "Arah Kebijakan Perpajakan Prabowo-Gibran terhadap Pengusaha Muda" di Fanta Headquarters atau Fanta HQ, Jakarta, Kamis (4/1) seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, Puteri mengatakan Prabowo-Gibran akan membentuk Badan Penerimaan Negara agar penerimaan negara bisa lebih optimal.

"Kami akan menyiapkan Badan Penerimaan Negara juga, supaya menteri keuangan bisa fokus pada pembiayaan dan juga pengelolaan APBN. Sementara untuk penerimaan negara nanti, kepala badan penerimaan negara ini akan berkoordinasi langsung dengan presiden," ujar Puteri.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Edy Slamet Irianto menyebut transformasi perpajakan di Indonesia belum berhasil mendongkrak rasio pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga di atas 10 persen.

Dengan adanya Badan Penerimaan Negara, menurut Edy, rasio pajak akan meningkat karena dinilai mampu lebih efektif dalam pengelolaannya.

"Karena kebutuhan anggaran makin lama makin besar dan kami perlu melakukan akselerasi pembangunan. Maka, penerima negara itu perlu dikelola oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang setara dengan kementerian lain, supaya ada efektivitas dalam hal kinerjanya dengan berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain," kata Edy.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)