slot terbaru hari ini

Pria sebelah suka menggoda orang

Buruh Tuntut 9 Poin Revisi Perppu Ciptaker: Upah hingga Pesangon******

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Buruh menuntut 9 poin utama sebagai landasan revisi Perppu Ciptaker.

"Sikap Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh menyatakan pasal yang ada di perppu itu harus dicabut dan diperbaiki. Dengan demikian ada peluang untuk memperbaiki pasal-pasal lain yang diminta, diusulkan oleh serikat buruh, termasuk Partai Buruh kepada pemerintah," tegas Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (2/1).

Iqbal menjelaskan serikat buruh sebenarnya sudah berdiskusi secara informal dengan unsur pengusaha, yakni Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Buruh juga telah mencapai kesepahaman berupa 9 poin penting yang harus diakomodasi dalam Perppu Ciptaker.

"Kami sudah minta perbaiki itu (jam kerja). Bahwa kalau 5 hari kerja, liburnya 2 hari dalam seminggu. Kalau 6 hari kerja, liburnya sehari. Eh, pembuat perppu ini malah gak ngikutin, buru-buru dan nampaknya pembuatnya sama (dengan UU Ciptaker)," tegas Iqbal.

Ketujuh, pengaturan soal cuti, termasuk buruh atau pekerja perempuan. Menurut Iqbal, upah pekerja perempuan yang mengambil cuti melahirkan atau haid harus dibayarkan. Namun, dalam Perppu Ciptaker dan UU Ciptaker hal tersebut tidak dijamin.

Iqbal menyalahkan pembuat perppu yang tak mendengar aspirasi buruh tersebut. Menurutnya, jangan salahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mendetail mencermati keseluruhan isi Perppu Ciptaker tersebut, melainkan pembuat yang menurutnya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kedelapan, terkait tenaga kerja asing (TKA). Kesembilan, sekaligus yang terakhir adalah tentang sanksi pidana yang dihapuskan. Di mana sebelumnya dimuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lalu dihapuskan di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker dan berlanjut ke Perppu Ciptaker.

"Ada 9. Itu sudah ada kesepahaman dengan tim Kadin. Partai Buruh tidak percaya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kami juga tidak percaya dengan DPR RI. Dibahas-dibahas, dibentuk tim kecil di DPR RI, hasilnya dibuang ke keranjang sampah," pungkas Iqbal.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Ajaib Penyihir

Pedagang di Monas Keluhkan Omzet Menurun Drastis Imbas Cuaca Ekstrem******

Pedagang di kawasan Monumen Nasional (Monas) mengeluhkan penghasilan yang menurun drastis selama musim liburan tahun baru, akibat cuaca ekstremyang melanda wilayah Jakarta.

Meski kawasan itu masih ramai wisatawan, sejumlah pedagang tetap mengeluh lantaran hanya sedikit pengunjung yang mampir ke area oleh-oleh.

Sila, salah satu pedagang kaus, mengaku penghasilan pada musim liburan ini turun hingga 75 persen. Semua itu tak lepas dari cuaca buruk yang melanda Jakarta sejak libur Natal.

"Orang kalau baru masuk (Monas) itu langsung hujan terus kabur pulang, enggak mampir-mampir dulu," lanjutnya.

Ia bahkan menilai omzet yang dihasilkan pada musim libur pergantian tahun ini jauh lebih rendah dibanding libur lebaran. Padahal, ia sudah menjajakan dagangan sejak malam pergantian tahun hingga hari ini.

"Beda banget, mendingan lebaran yang kemarin. Ramai kalau waktu itu. Kalau sekarang sepi banget," ucap Sila.

"Kemarin udah sampai jam 2 pagi enggak ada orang, enggak ada yang belanja. Orang buru-buru semua. Apalagi sekarang ini udah jam berapa belum laris dari pagi," lanjutnya.

Pengalaman serupa dirasakan Asep yang menjual suvenir bertema Monas dan Jakarta. Menurutnya, tren penjualan suvenir musim liburan ini tak jauh berbeda dari penjualan saat masih pandemi.

Ia juga menilai kondisi yang belum stabil ini tak lepas dari hujan yang terus mengguyur kawasan Monas dan sekitarnya selama beberapa hari terakhir. Akibatnya, kios milik Asep sepi pelanggan lantaran tak banyak wisatawan yang mampir.

"Kalau tahun sekarang belum sama kayak tahun-tahun sebelum covid. Sekarang masih belum stabil," ujar Asep.

"Pendapatan masih kurang, terus karena kondisi cuaca yang hujan juga. Dari kemarin enggak ada orang kalau hujan begini, jadi pengaruh banget," lanjutnya.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan masih akan turun di wilayah Jabodetabek pada hari pertama tahun 2023, Minggu (1/1).

"Masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang," tulis BMKG lewat akun Twitternya.

Hujan intensitas sedang hingga lebat itu akan terjadi di beberapa wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Hujan tersebut dapat meluas ke beberapa wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

BMKG juga memprediksi seluruh wilayah Jakarta akan cerah berawan pada Malam harinya. Kemudian pada Senin (2/1) dinihari, hanya ada Kepulauan Seribu yang akan diguyur hujan ringan.

[Gambas:Video CNN]

Bisikan Penyihir

Perppu Ciptaker Gantikan Beberapa Pasal di 4 UU Soal Ketenagakerjaan******

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentangcipta kerjaresmi mengganti sebagian pasal yang tertera dalam beberapa undang-undang terkait ketenagakerjaan.

Undang-undang tersebut antara lain; UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kemudian, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam," demikian bunyi Pasal 80.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu.

Perppu itu dibuat untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

"Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12).

[Gambas:Video CNN]

Ning Zhanyan Qiao Cang

Rumus Upah Minimum Bisa Diubah 'Setiap Saat' di Perppu Cipta Kerja******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu ) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) mengatur ketentuan baru terkait aturan upahminimum. Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Senin (2/1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 88D perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan upah minimum diatur dalam peraturan pemerintah.

"Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan," bunyi pasal 88C ayat 4.

Adapun kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tersebut menggunakan data yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik.

Upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12). Penerbitan demi menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu ini telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

[Gambas:Video CNN]

Ratapan Ksatria

Meneropong Pergerakan Saham di 2023******

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak di zona positif dengan pertumbuhan nilai pada 2022 sebesar 15,2 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini setara dengan US0 miliar atau Rp9.300 triliun (asumsi kurs Rp15.500).

"Keyakinan investasi juga masih terjaga tercermin dari aktivitas perdagangan di sepanjang tahun ini, khususnya nilai transaksi perdagangan tumbuh 10 persen dari tahun sebelumnya," kata Direktur Utama BEI Iman Rahman dalam Penutupan Perdagangan BEI 2022, Jumat (30/12).

Iman mengungkapkan terdapat 10,3 juta investor yang memutarkan uangnya di pasar modal Indonesia. Secara rinci, 81 persen di antaranya adalah investor retail yang masih menjadi penggerak utama aktivitas perdagangan bursa Indonesia tahun ini.

Menurutnya, tahun depan dampak dari kenaikan suku bunga di semester II 2022 akan mulai tampak pada pertumbuhan ekonomi. Alfre menilai jika pelemahan ekonomi signifikan dan terjadi masif tentu akan menjadi sentimen negatif bagi pasar saham.

"Sampai saat ini kami perkirakan pasar masih positif terhadap perkiraan ekonomi Indonesia di tahun depan, hal ini yang mendasari kami bahwa IHSG masih akan bisa tumbuh lebih bagus di tahun depan dibandingkan realisasi pertumbuhan IHSG di 2022," paparnya.

Alfred pun tetap memperkirakan eskalasi invasi Rusia ke Ukraina akan menjadi perhatian bagi para investor. Faktor ini mampu melemahkan pertumbuhan ekonomi global.

"Nilai tukar rupiah akan menjadi sinyal terhadap ekspektasi pasar terhadap ekonomi Indonesia, jika tekanan terhadap Rupiah di tahun 2023 sangat besar hingga lebih dari Rp17 ribu, akan menjadi faktor penekan terhadap IHSG yang signifikan," ungkapnya.

Sementara, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Hariyanto Wijaya menyebutkan alasan lain, yaitu momen tahun politik menjelang 2024. Menurutnya, selama empat kali pemilihan presiden (Pilpres) sejak 2000, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami tren peningkatan.

"Kami memperkirakan IKK akan meningkat sepanjang tahun 2023, yang akan mendorong konsumsi domestik sejak 2Q23 dan top line sektor konsumen. Hal ini nantinya akan dilihat sebagai faktor yang menguntungkan bagi sektor tersebut saat memasuki tahun politik," ujar Hariyanto.

Ia juga menyebutkan meski ekuitas global cenderung bergejolak, namun ekuitas Indonesia akan mengalami penguatan lebih baik di 2023. Hal ini didorong oleh pertumbuhan laba yang berkelanjutan dari perusahaan terbuka dan dampak positif belanja konsumen sebelum pemilu.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

Alasan Jokowi Rilis Perppu Ciptaker: Ancaman Resesi hingga Stagflasi******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia menjadi alasan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menyampaikan mengenai penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12).

Penerbitan ini dilakukan karena makin banyak negara berkembang yang menjadi pasien IMF. Diharapkan dengan adanya Perppu ini, Indonesia bisa membuat kebijakan antisipasi sejak dini dan tidak perlu menjadi pasien IMF.

Menurut Airlangga, saat ini sudah lebih dari 30 negara yang mengajukan pinjaman ke IMF. Kondisi ini menandakan bahwa resesi adalah ancaman yang betul-betul nyata.

"Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik tentang Ukraina-Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim," jelasnya.

Airlangga menyebutkan hadirnya perppu ini akan memberikan kepastian bagi investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang selama ini memang menunggu kelanjutan dari UU Ciptaker.

Terutama, pemerintah akan melakukan konsolidasi fiskal dengan mengembalikan defisit di bawah 3 persen, maka investasi menjadi hal yang harus.

"Oleh karena itu ini menjadi penting, kepastian hukum untuk diadakan, sehingga tentunya dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]