toyibslot

Cerita Desa Kecil

ie777

LMAN Ungkap Nasib Aset Negara di Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menegaskan aset-aset negara diJakarta tak akan diabaikan selepas pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Badan layanan umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu ini menegaskan siap mendukung penuh pengamanan aset-aset negara di Jakarta.

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto menyebut saat ini DJKN Kemenkeu tengah menginisiasi grand design nasib barang milik negara (BMN) di Jakarta. LMAN juga sudah melakukan beberapa kajian.

Candra menegaskan konsep pengelolaan aset negara di Jakarta akan tetap sama, meski ibu kota pindah ke IKN. Barang milik negara itu bakal tetap dimanfaatkan dengan baik.

Namun, bagaimana pemanfaatannya nanti masih harus menunggu hasil kajian dan diskusi yang diinisiasi DJKN Kemenkeu.

"Pemanfaatannya tentunya sesuai highest and best use-nya, yang mana hal ini memang sekarang sedang disusun oleh rekan-rekan DJKN yang berkolaborasi dengan beberapa pihak tentunya, dengan Pemerintah Provinsi DKI serta kementerian/lembaga (K/L) lain," tutup Candra.

Sebelumnya, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN Encep Sudarwan mengatakan semua gedung pemerintah pusat di Jakarta yang nanti ditinggalkan bakal dikelola oleh Kemenkeu. Bahkan, ada opsi untuk menyewakannya.

Beberapa opsi yang disiapkan, antara lain build operate and transfer (BOT), build transfer operation (BTO), kerja sama pemanfaatan (KSP), hingga pinjam pakai.

Encep menyebut total aset pemerintah pusat di Jakarta mencapai Rp1.640 triliun. Namun, aset yang kelak bakal dikelola ulang saat ibu kota pindah adalah sekitar Rp300 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Dunia abu-abu yang berbeda

gasslot88

Alasan Guru Besar IPB Tega dan Berani Sebut Food Estate Gagal Total******

Jakarta, CNN Indonesia--

Guru BesarIPB University Dwi Andreas Santosa menyatakan food estate atau lumbung pangan yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dieksekusi Menteri Pertahanan Prabowo gagal total.

Menurutnya, tak ada satupun pembangunan food estate yang sudah direncanakan berhasil. Termasuk food estatedi Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus calon wakil presiden pendamping Prabowo, dalam debat cawapres Minggu (21/1) lalu berhasil.

"Iya gagal semua," katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

Pasalnya, lahan bukan tanah berpasir tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya.

"Jadi gimana mau ada yang tumbuh," ujarnya 

Ia mengungkapkan jika ditemukan ada tanaman jagung tumbuh di wilayah tersebut, itu bisa terjadi karena dipaksakan. Hal ini tercermin dari temuan banyak pihak bahwa jagung di tanam di dalam polybag.

"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," jelasnya.

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan untuk menentukan program food estateberhasil atau tidak itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibilitydari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Tambang Ilegal Sulit Diberantas di RI, Benarkah Kata Mahfud MD?

Ia mengatakan syarat itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estatedi Kalteng.

Dari hasil pengujian, ia tak menampik di sana memang ada petaninya dan hasil panennya.

Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

"Ini 1 ton pun enggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.

Isu Food Estate Jokowi kembali mengemuka belakangan ini setelah Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengkritik proyek itu.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estatememang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

Senada dengan Gibran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga kemudian membantah kritikan tersebut. Menurut Amran, food estatesedang dikerjakan di beberapa dengan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

[Gambas:Video CNN]

"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

Amran mencontohkan food estatedi Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare (ha) yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 ha.

"Food estatetersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut," katanya.

(ldy/agt)

penyedia sistem

pinjol bunga rendah tenor panjang

Apa Itu Smart Farming yang Ditawarkan Gibran ke Anak Muda?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendorong anak muda untuk masuk ke sektor pertanianmelalui smart farming.

Dengan smart farming, produktivitas pertanian diharapkan meningkat.

"Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming," katanya dalam debat cawapres yang digelar KPU di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

Lalu apa sebenarnya yang dimaksud smart farming?

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut smart farmingmerupakan sistem pertanian yang memanfaatkan teknologi guna meningkatkan produktivitas.

Dengan konsep ini, diharapkan efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan dalam produksi tanaman serta peternakan dapat meningkat.

Peneliti Ahli Madya PRHP BRIN Joko Pitono mengatakan smart farmingbisa menarik minat anak muda menjadi petani.

Namun, ia menekankan desain aplikasi smart farmingcukup kompleks, sehingga memerlukan keterlibatan dan sinergi dari berbagai bidang kepakaran seperti elektro, fotonik, agronomi fisiologi, hama penyakit, agroklimat, tanah, dan mekatronika.

"Smart farmingyang berbasis Internet of Thing (IoT)memerlukan dukungan cloud server yang ditunjang oleh beberapa unit untuk proses monitoring parameter penting, big data & analitik, kontrol manajemen dan aktivasi aktuator," kata Joko dalam acara HortiEs Talk Seri ke-12, dengan topik 'Penerapan Smart Farming dan Teknologi Pengendalian Residu Pestisida' beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan bahwa aplikasi smart farmingakan berfungsi untuk pengaturan input produksi tanaman. Contohnya untuk irigasi, aplikasi hara, penyiapan lahan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pencahayaan, iklim mikro, panen, dan evaluasi hasil.

Di lain sisi, Peneliti Ahli Pertama Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan (PREMK) BRIN Agung Budi Santoso menuturkan manfaat penggunaan smart farmingdari sisi marketing yaitu petani bisa memangkas distribusi langsung ke konsumen.

Namun, konsekuensinya aktivitas ekonomi pedagang pengepul dan pedagang eceran akan berkurang.

[Gambas:Video CNN]

Karenanya, dibutuhkan regulasi penerapan smart farmingdalam transformasi tenaga kerja dan kompensasi perubahan marginal physical product (MPP) pada sektor pemasaran.

Selain itu,smart farmingjuga perlu dikembangkan dalam bentuk komunitas, bukan individual. Komponen penerapan smart farming yang perlu diperhatikan adalah penyedia teknologi, teknologi dan kesiapan petani.

"Karena tingkat adopsi yang rendah, kita sudah memiliki varietas-varietas unggul tetapi produktivitas masih rendah. Secara ekonomi, pelaku ekonomi melakukan proses produksi berdasarkan optimal quantity yang bisa memaksimalkan keuntungan," kata Agung.

 

(fby/agt)

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

judi slot garuda999 pro

Apakah Food Estate yang Dilaksanakan Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar(Cak Imin) dan cawapres nomor urut 03 Mahfud MDkompak menyebut proyek food estate gagal dalam debat, Minggu (21/1) malam.

Cak Imin mengaku prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estateyang gagal. Ia pun menegaskan program lumbung pangan itu harus dihentikan lantaran merugikan petani hingga memicu konflik agraria.

"Food estateterbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan," ujarnya.

"Jangan sepertifood estateyang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," katanya.

Melalui akun media sosial X, Mahfud juga melontarkan kritik bersifat satir terhadapfood estate.

Ia mengatakan Indonesia seperti kolam susu; menanam jutaan hektare singkong untukfood estate, yang tumbuh jagung.

"Menanam singkong, panen jagung. Ajaib. Itu terjadi di Gunung Mas (Gunung Mas, Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah). Eh ternyata jagungnya pun ditanam dengan goody bag sebab di tanah bergambut Gunung Mas tak mungkin tumbuh jagung," kata dia.

[Gambas:Twitter]

Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estatememang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

"Saya tegaskan sekali lagi, pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong," ungkap Gibran.

Proyek food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek senilai Rp 1,5 triliun itu masuk salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.

Pemerintah telah menetapkan tugas lintas sektor dalam proyek ini untuk periode 2021-2023. Pembagian tugas itu yakni, Kementerian Pertanian berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budi daya.

Lihat Juga : Apa Beda Inflasi Hijau, Senjata Gibran Serang Mahfud Vs Ekonomi Hijau?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi. Sementara itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) berperan melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) bertugas mewujudkan korporasi, merancang rencana detail tata ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.

Di pucuk pimpinan, Jokowi secara resmi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan food estate.

[Gambas:Video CNN]

Lantas, apakah benar program food estateyang digagas Jokowi dan dilaksanakan Prabowo gagal?

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilaifood estatedi Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah.

Pasalnya, program food estatesecara historis, sejak masa Presiden Soeharto, tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, menurut Walhi, kegagalan lumbung pangan di Kalteng itu bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman.

Hal itu diungkapkan Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru yang tidak terurus.

"Semua cerita food estateitu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi [di Kalteng]. Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya," kata Uli kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : Daftar Petinggi BUMN yang Terseret Korupsi di Tengah Cerita Miris Ahok

Uli juga menyoroti program lumbung pangan itu yang banyak mengalih fungsi lahan. Ditambah, alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah.

Uli berkata food estatedi Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut.

Padahal, tidak semua tanaman bisa di tanam di lahan tersebut, sehingga proyek food estatebanyak menjadi gagal.

[Gambas:Video CNN]

Gagal Tapi Ditiru dan Perparah Kerusakan Lingkungan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Perang Wu Geng Liuli

dewaasia

Pohon tumbang di Kebayoran Lama hambat perjalanan KRL Rangkasbitung******

Jakarta (ANTARA) - Perjalanan KRL Commuter Line tujuan Rangkasbitung ke Tanah Abang dan sebaliknya terhambat karena adanya pohon tumbang yang terjadi di antara Stasiun Pondokranji-Kebayoran.

"Saat ini dalam proses evakuasi. Perjalanan KA belum dapat dilalui. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," demikian pernyataan resmi PT Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter 
Line melalui akun media sosial resminya yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa perjalanan kereta tujuan Rangkasbitung 
(Provinsi Banten) ke Tanah Abang (Jakarta Pusat) dan sebaliknya terganggu. Pohon tumbang terjadi sekitar jam 18.00 WIB.

Untuk itu, pihak KAI Commuter saat ini sedang menangani hambatan tersebut.

Sementara untuk perjalanan KRL Commuter dilakukan rekayasa yaitu KA 1777 Rangkasbitung-Tanah Abang perjalanan hanya sampai Stasiun Sudimara, kembali sebagai KA 1778 Sudimara-Rangkasbitung.

Kemudian KA 1779 Parung Panjang-Tanah Abang perjalanan hanya sampai Stasiun Sudimara, kembali sebagai KA 1780 Sudimara-Rangkasbitung.

Sampai pukul 19.23 WIB, sejumlah akun media sosial menginformasikan bahwa kereta masih terjebak dan belum dapat melalui jalur yang terhambat pohon tumbang.
Baca juga: Legislator desak Distamhut DKI rutin cek pohon tua rawan tumbang
Baca juga: Antisipasi tumbang, Jaksel pangkas 22.584 pohon demi keselamatan warga

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

kartu hitam

sllot

Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas hadir sebagai jawaban atas tanggung jawab platform digital dalam mendistribusikan konten berkualitas.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan dengan adanya Perpres ini, proses jurnalisme yang meliputi pengumpulan informasi, produksi, dan penerbitan konten kini dapat diimbangi dengan proses distribusi yang etis dan bertanggung jawab.

"Distribusi konten platform digital concern kita. Sebelum Perpres jadi, banyak bertebaran konten tidak pantas, seperti pornografi, hoaks dan sebagainya. Dan ini inline dengan pengaduan Dewan Pers lima tahun terakhir," ucap Yadi dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"

Dari data yang dia sampaikan, selama lima tahun terakhir, ada lebih dari 3.600 pengaduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers. Dari jumlah tersebut, 60 persen dilakukan oleh media tidak profesional. Sementara aduan untuk media profesional mencapai 40 persen.

Oleh karena itu, Yadi menekankan verifikasi media menjadi langkah penting dalam menyaring media yang benar-benar mengembangkan jurnalisme berkualitas.

"Saat ini, hanya 1.700 media yang telah terverifikasi dari total yang seharusnya mencapai 6.000 media. Dewan Pers berperan aktif dalam memastikan bahwa media yang profesional dapat terus mengembangkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan kode etik," kata dia.

Dengan adanya Perpres ini, lanjut Yadi, diharapkan bisnis media yang berkembang ke depannya dapat meningkatkan kualitas jurnalisme. Menurut dia, pada akhirnya produk jurnalisme yang bermutu akan menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

"Yang penting saat ini setelah perpres ini ditandatangani oleh presiden kita harus bersama-sama membuat implementasi Perpres ini tepat sasaran, artinya betul-betul nanti akan mengembangkan jurnalisme berkualitas dan kita bisa bersama-sama duduk dengan platform bahwa ini adalah kepentingannya bukan untuk kepentingan siapa-siapa, ini adalah kepentingan publik, masyarakat luas," kata Yadi.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024