olympus pasti maxwin

Fenghuang

hokikiu

Jokowi dan Iriana mencoblos di TPS 10 Gambir******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tiba di TPS 10, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta, yang berlokasi di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rabu, untuk menyalurkan hak politik mereka pada Pemilu 2024.

Jokowi tiba di TPS tersebut pukul 08.50 WIB mengenakan kemeja putih dan celana hitam, sementara Iriana mengenakan kebaya bercorak hijau muda.

Kehadiran Jokowi dan Iriana itu pun disambut antusiasme tujuh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 10 Gambir, termasuk beberapa pemilih yang sedang menunggu antrean mencoblos.

Jokowi mendapat nomor urut 50 dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di TPS tersebut, sedangkan Iriana mendapat nomor urut 47.

Paspampres sudah berjaga dan bersiaga, sementara puluhan wartawan juga menunggu kehadiran Jokowi dan Iriana.

Baca juga: Presiden dan Ibu Negara gunakan hak pilih di TPS 10 Gambir Jakarta

Jokowi sempat duduk di kursi antrean pemilih sekitar 3 menit sebelum menuju bilik suara untuk mencoblos kertas suara, diikuti oleh Iriana yang ikut mencoblos di bilik suara bersebelahan dengan Jokowi.

Jokowi dan Iriana menyalurkan hak politik mereka melalui kertas suara pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPD RI, anggota DPR RI, dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Setelah mencoblos, keduanya memasukkan kertas yang telah dicoblos ke masing-masing kotak suara, lalu mencelupkan jari kelingking ke tinta dan menunjukkannya kepada wartawan.

Jokowi dan Iriana kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 09.06 WIB setelah berada di TPS sekitar 15 menit.

Di TPS tersebut, hadir juga sejumlah pejabat, salah satunya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto didampingi sejumlah pejabat TNI.

Baca juga: Hujan berintensitas ringan guyur TPS Presiden di Gambir

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

pencuri ganda

prediksi togel wap cambodia

Kapolri harap masyarakat tempuh jalur resmi bila tak puas hasil pemilu******

Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengharapkan masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah bila tidak puas atau tidak terima dengan hasil pemungutan suara Pemilu 2024. "Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK," kata Sigit usai pengecekan personel pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta, Rabu. Jenderal polisi bintang empat itu menjelaskan Bawaslu, KPU dan MK adalah lembaga atau institusi yang didirikan pemerintah menyelenggarakan pemilu, termasuk bila ada protes terkait hasil pemungutan suara yang tidak sesuai harapan masyarakat atau kelompok tertentu. "Itu tentunya himbauan kami gunakan jalur-jalur yang ada, namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan," katanya. Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan pihaknya bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait lainnya sudah mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi usai pengumuman hasil pemungutan suara. Antisipasi dilakukan berupa persiapan personel, sarana-prasarana, serta langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi, pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya. Sigit siap mengamankan apabila masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu lalu menempuh jalur turun untuk turun ke jalan. "Ada wadahnya silahkan digunakan namun demikian TNI-Polri siap apabila seandainya itu kemudian turun ke jalan dan kemudian mau tidak mau ini tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat lain yang tentunya kami semua dalam posisi siap menghadapi segala kemungkinan," kata Sigit.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Kapolri pastikan pemungutan suara aman terkendali

Baca juga: Panglima-Kapolri cek kesiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tuanku sangat galak

slot yang gacor malam ini

Mensos Risma salurkan hak pilih Pemilu 2024 di Surabaya******

Surabaya (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Tri Rismaharini menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) 30 yang bertempat di Balai RW 6, Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Pantauan ANTARA di lokasi, Mensos datang ke TPS pukul 07.15 WIB dengan menggunakan pakaian batik berwarna coklat muda dengan corak hitam. Dia tiba di lokasi bersama suami dan anak bungsunya, kondisi cuaca saat itu terpantau mendung.

Saat di lokasi pemungutan suara, Mensos Risma bersama keluarganya disambut Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 30, Di sana sejumlah warga setempat yang hendak menyoblos juga sudah tiba.

Risma bercengkerama bersama para pemilih lainnya yang sama-sama menunggu giliran menyalurkan surat suaranya.

Sekitar 15 menit Risma menunggu di halaman balai RW dan selanjutnya dipanggil masuk oleh petugas KPPS ke dalam TPS untuk melaksanakan pencoblosan surat suara.

Terlihat juga para petugas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Surabaya berjaga di bagian luar Balai RW 6.

Mensos Tri Rismaharini mengatakan kedatangannya ke TPS lantaran namanya masih tercatat sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di kawasan setempat.

"Iya aku nyoblos di kampungku, aku masih penduduk di sini. Tadi sama bapak (suami) sama anakku. kalau anakku yang satunya sudah pindah rumah, sudah pindah KTP," kata Risma kepada wartawan, seusai menyalurkan hak pilihnya.

Risma berharap selama pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan damai. Masyarakat bisa berpartisipasi pada pesta demokrasi tahun ini.

Lebih lanjut, Mensos Risma mengajak anak-anak muda, khususnya pemilih pemula urun ambil bagian pada agenda politik lima tahunan.

Sebab, kata dia partisipasi kalangan pemuda sangat penting sebagai cermin berjalannya demokrasi Tanah Air dan juga terlibat dalam menentukan calon pemimpin maupun wakil rakyat untuk lima tahun ke depan.

"Untuk anak muda saya menyampaikan bahwa lima tahun kemudian itu ditentukan hari ini, jadi karena itu kalian harus menggunakan hak pilih supaya nanti bisa mewarnainya untuk lima tahun ke depan," ujarnya.

Pantauan di lokasi, setelah nyoblos Risma tak langsung kembali ke kediamannya, dia memilih kembali berinteraksi dengan warga setempat.

Beberapa orang warga memanfaatkan momen itu untuk berswafoto maupun merekam kehadiran Mensos untuk mengikuti pemilu. Risma bersama keluarganya meninggalkan TPS sekitar pukul 08.10 WIB.

Baca juga: Mensos Risma beri penghargaan 15 perusahaan pekerjakan disabilitas 
Baca juga: Mensos Risma serahkan bantuan kendaraan bagi Keuskupan Jayapura
Baca juga: Mensos: 30 penyandang disabilitas sembuh usai perawatan di Solo

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Cinta setelah Masehi

voucher halodoc gopay

Kapolri harap masyarakat tempuh jalur resmi bila tak puas hasil pemilu******

Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengharapkan masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah bila tidak puas atau tidak terima dengan hasil pemungutan suara Pemilu 2024. "Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK," kata Sigit usai pengecekan personel pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta, Rabu. Jenderal polisi bintang empat itu menjelaskan Bawaslu, KPU dan MK adalah lembaga atau institusi yang didirikan pemerintah menyelenggarakan pemilu, termasuk bila ada protes terkait hasil pemungutan suara yang tidak sesuai harapan masyarakat atau kelompok tertentu. "Itu tentunya himbauan kami gunakan jalur-jalur yang ada, namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan," katanya. Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan pihaknya bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait lainnya sudah mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi usai pengumuman hasil pemungutan suara. Antisipasi dilakukan berupa persiapan personel, sarana-prasarana, serta langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi, pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya. Sigit siap mengamankan apabila masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu lalu menempuh jalur turun untuk turun ke jalan. "Ada wadahnya silahkan digunakan namun demikian TNI-Polri siap apabila seandainya itu kemudian turun ke jalan dan kemudian mau tidak mau ini tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat lain yang tentunya kami semua dalam posisi siap menghadapi segala kemungkinan," kata Sigit.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Kapolri pastikan pemungutan suara aman terkendali

Baca juga: Panglima-Kapolri cek kesiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Dia adalah figur tongkat

situs slot tergacor saat ini

Mentan janji tingkatkan produksi beras untuk atasi lonjakan harga******

produksi mutlak kita tingkatkan kalau ingin menurunkan harga beras. Ini bukan hanya harga beras Indonesia tetapi harga beras dunia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berjanji meningkatkan produksi beras di Indonesia untuk mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok itu.

“Kita tingkatkan produksi karena produksi mutlak kita tingkatkan kalau ingin menurunkan harga beras. Ini bukan hanya harga beras Indonesia saja, tetapi harga beras dunia,” ujar Amran usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa sejak Desember 2023 hingga Januari 2024, pemerintah telah menanam komoditas padi di lahan seluas 4 juta hektare yang diharapkan bisa memproduksi beras 5-8 ton per hektare.

Menurut dia, tanaman yang sudah ditanam (standing crop)sejak Desember tahun 2023 seluas 1,5 juta hektare ditambah 1,7 juta hektare pada Januari 2024 sehingga totalnya mencapai 3,2 juta hektare, dan masih ditambah produksi bulan ini di lahan seluas 1 juta hingga 1,5 juta hektare.

Baca juga: Mentan laporkan upaya peningkatan produksi padi-jagung kepada Presiden

Baca juga: Mentan minta petani lapor bila bantuan di Jateng tak tiba sepekan

“Sekarang ini kita mempercepat tanam di Pulau Jawa karena produksi di Pulau Jawa, Lampung 70 persen produksi ada di sana. Jadi kita melakukan percepatan tanam di Jateng, Jatim, Jabar, sementara di luar Jawa, di Lampung, Sumsel, Sumut, Sulsel dan NTB. Kita fokus pada lumbung pada Indonesia,” tuturnya.

Dengan demikian, Amran berharap bisa merealisasikan target produksi minimal 3 juta ton beras dari luas lahan yang ditanami, sesuai estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat kenaikan harga beras di Indonesia yaitu naik 0,43 persen menjadi Rp13.890 per kilogram untuk beras medium dan naik 0,32 persen menjadi Rp15.800 per kilogram untuk beras premium.

Baca juga: Mentan koordinasi ke KemenPUPR atasi lahan pertanian terdampak banjir

Baca juga: Mentan minta asuransi petani korban banjir Jateng cair dalam sepekan

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Lagu Kebangkitan Jiwa

jokerpro123

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024