tiktok88

bapak baptis perang bisnis

Harga Emas Antam Melempem ke Rp1,005 Juta di Awal Pekan******

Harga emas PT Aneka Tambang(Persero) alias turun Rp2.000 ke Rp1,005 juta pada Senin (12/12) ini.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) turun Rp2.000, dari Rp906 ribu menjadi Rp904 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp552,5 ribu, 2 gram Rp1,95 juta, 3 gram Rp2,9 juta, 5 gram Rp4,8 juta, 10 gram Rp9,54 juta, 25 gram Rp23,73 juta, dan 50 gram Rp47,39 juta

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,46 persen menjadi US.802,4 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot melemah 0,27 persen ke US.792,5 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas akan melemah, tertekan oleh penguatan dolar AS dan naiknya imbal hasil obligasi AS setelah data inflasi producer price index (PPI) AS yang lebih tinggi dari perkiraan.

"Data PPI yang kuat ini setelah dua data sebelumnya yang juga kuat, yaitu NFP dan ISM service, kembali memicu kekhawatiran kebijakan suku bunga agresif dari The Fed menjelang pertemuan FOMC minggu ini," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.775 per troy ons dan resistance US.805 per troy ons.

Permainan berburu

Pengamat soal Ramai PHK Startup: Tak Ada Ekosistem******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan setidaknya ada dua penyebab banyak perusahaan rintisan (startup) di Indonesia yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pertama, menurut Aviliani, startup tidak memiliki ekosistem seperti industri lain. Padahal, menurutnya, ekosistem menjadi sangat penting untuk startupbisa mempertahankan dan meningkatkan skala bisnis nya.

"Sampai saat ini startup di Indonesia itu tidak memiliki ekosistem yang kuat. Padahal, startup sepertie-commerceitu harus punya ekosistem. Kalau tidak punya ekosistem ya enggak akan bisasurvive," ujarnya dalam acara Indef School of Political Economy (ISPE), Selasa (13/12).

Hal ini membuat ketika startup e-commerce tak mampu memberikan diskon karena kehabisan dana, maka ditinggalkan oleh pelanggan. Karenanya membangun ekosistem harusnya dilakukan sejak awal sebelum menggunakan skema bakar uang.

"Kenapa? Karena dia enggak akan bisa kasih diskon sepanjang masa. Kalau dibikin survei, misalnya pakai produk yang ada pay-paynya gitu, ditanya kenapa anda memakai? Pasti jawabannya karena ada diskonnya. Lalu kalau enggak ada diskon mau tetap dipakai nggak? jawabannya enggak kan? Nah ini yang membuat startup tak mampu survive ketika masa bakar uang selesai," jelasnya.

Kedua, saat membangun suatu usaha, pelaku startup hanya melihat data tanpa melihat langsung ke lapangan. Imbasnya, rencana kerja yang akan dijalankan menjadi semu.

"Kita bisa lihat banyak startup abis IPO itu enggak tahu mau ngapain. Itu karena mereka enggak punya (skill) basic sektor riilnya," jelasnya.

Selain itu, pelaku usaha startup hanya mendapat keuntungan dari pelaku usaha yang menggunakan jasa marketplace-nya bukan dari keuntungan menjual produk sendiri. Sehingga, saat produk tidak laku, maka penghasilannya pun tidak ada.

"Jadi yang dijual apa aja, dia dapat fee dari situ. Kalau cuma dapat fee, kalau dia transaksinya enggak banyak, dia nggak bisa bayar gaji karyawan, makanya enggak heran kalau sekarang banyak PHK ketika era bakar duitnya sudah selesai," imbuhnya.

Lanjutnya, hal ini tercermin dari sekian banyak startup di Indonesia, yang bertahan dan masih digunakan oleh masyarakat hanya sedikit. Bahkan dinilai bisa dihitung jari.

"Sekarang sudah terbukti dong sudah setahun lebih ternyata yang bertransaksi cukup survive. Kalau kita lihat mungkin di e-commerce, hanya tiga atau empat yang bisa survive," pungkasnya.

Sebagai informasi, beberapa startup Indonesia telah melakukan PHK mulai dari Sayurbox, Tanihub, Carousell, Shopee, JD.ID, LinkAja, Tokocrypto, hingga GoTo.

[Gambas:Video CNN]

Jenderal itu terlalu mendominasi

Kemnaker: 9.110 Korban PHK Cairkan JKP******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 9.110 orang telah mencairkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) di tengah gelombang PHK yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan 9.110 orang tersebut mencairkan JKP dalam bentuk uang tunai. Namun, ia tidak menyebutkan besaran nilai pencairan tersebut.

"Selama ini berjalan dengan baik (pencairan JKP), kebanyakan memanfaatkan untuk yang uang, sementara pelatihan relatif sedikit," kata Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com,Rabu (14/12).

"Mereka mendapatkan 45 persen dari gaji. Totalnya kami harus cek lagi," jelas Anwar soal pencairan JKP dalam bentuk uang tunai.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan program JKP adalah bentuk kehadiran negara kepada pekerja yang mengalami PHK.

JKP merupakan jaminan sosial berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Para pekerja yang menjadi korban PHK sudah bisa mengklaim program tersebut sejak 11 Februari 2022.

Manfaat uang tunai diberikan selama 6 bulan setara 45 persen gaji untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan selanjutnya.

Untuk bisa mencairkan JKP, pekerja harus memenuhi beberapa kriteria, yakni mengalami PHK, memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan, dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut.

Kemudian, yang bersangkutan masih berkeinginan bekerja kembali dan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan segala bencana

Lebih dari 563 Ribu Tiket Kereta Api Sudah Terjual untuk Libur Nataru******

Direktur Utama PT KAI(Persero) Didiek Hartantyo mengatakan tiket kereta api untuk periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 sudah terjual 563 ribuan atau 10,1 persen dari kuota yang disediakan sebanyak 5.562.386 tiket.

"Sampai dengan tadi malam, 13 Desember jam 21.00 sudah terjual 563.478 tempat duduk, atau sekitar 10,1 persen dari kapasitas angkut yang kami sediakan 5.562.836," ujar Didiek dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Ia mengatakan PT KAI telah menjual tiket untuk Nataru sejak 7 November 2022 atau H-45 keberangkatan periode 22-26 Desember 2022.

"Sehingga memungkinkan para pelanggan melakukan persiapan rencana perjalanan," imbuh Didiek.

Lebih lanjut, ia menuturkan rata-rata jumlah perjalanan kereta api selama Nataru ini sebanyak 484 per hari. Angka tersebut 95 persen dari rata-rata jumlah perjalanan KA angkutan Nataru 2019, yakni 507 per hari.

Meski demikian jumlah perjalanan KA pada Nataru tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata jumlah perjalanan KA Nataru 2021 yang hanya 375 per hari.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan membatasi perjalanan kereta api pada periode Nataru tahun ini. Ia menyebut pembatasan ni serupa dengan arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini.

Budi mengatakan pembatasan itu nantinya dilakukan dalam bentuk tes. Hanya saja, ia masih enggan mengungkap bentuk tes tersebut.

"Kita akan putuskan dalam minggu ini, kita akan meminta Satgas untuk merekomendasikan karena itu kewenangan bersama," ucapnya.

Budi memaparkan syarat-syarat lainnya pun akan diputuskan usai melakukan rapat bersama. Lebih jauh, ia mewanti-wanti tiga puncak mudik Nataru dalam rentang 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023.

Puncak pertama pada 20 Desember ketika pelajar sekolah mulai libur, yang kedua saat Natal 25-26 Desember. Kemudian berikutnya adalah jelang Tahun Baru 2023 pada 30-31 Desember. Sementara, untuk puncak arus balik diperkirakan terjadi 1-2 Januari 2023.

Saat ini, PT KAI masih menerapkan aturan sesuai ketentuan SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 dimana pelanggan KA Jarak Jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster).

Sedangkan, pelanggan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi kedua. Berikut syarat lengkap perjalanan menggunakan KA Jarak Jauh sesuai SE 84 Kemenhub:

1. Usia 18 tahun ke atas:

a) Wajib vaksin ketiga (booster)
b) WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib vaksin kedua
b) Tidak/belum vaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

2. Usia 6-17 tahun:

a) Wajib vaksin kedua
b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin
c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

3. Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen atau RT-PCR namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai istri militer

Kronologi Kereta Cepat, Rebutan China******

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungmemasuki babak baru usai PT Kereta Cepat Indonesia - China(KCIC), perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, meminta tambahan konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Sebelum permintaan itu mengemuka, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memang melalui jalan panjang. Jalan dimulai dari rebutan proyek antara Jepang dan China, biaya bengkak, tiket mahal, hingga kini muncul permintaan perpanjangan masa konsesi hingga 80 tahun.

Berikut rangkuman kronologi pembangunan kereta cepat di Indonesia, mulai dari tawaran awal nilai proyek hingga muncul perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun ke 80 tahun.

Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai US,2 miliar, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.

Tiba-tiba saja di tengah jalan, China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu terjadi setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu, Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2015.

China kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah sebesar US,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

2. China Jadi Pemenangnya

Indonesia awalnya menolak proposal yang diajukan Jepang dan China karena biaya yang dikeluarkan dianggap terlampau tinggi. RI menawarkan proyek baru kereta dengan kecepatan sedang dengan nilai investasi lebih rendah.

Namun, China memberikan tawaran baru yang lebih menarik. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima proposal penawaran pembangunan proyek KCJB yang diajukan China.

Pertama,tawaran nilai proyek yang hanya US,5 miliar atau lebih murah dari Jepang yang menawarkan US,2 miliar.

Kedua,dalam proposal mereka, China tidak meminta adanya jaminan pemerintah maupun pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). China juga menjanjikan subsidi tarif dan cost overrun yang nanti menjadi tanggung jawab joint venture company.

Tawaran berbeda dengan Jepang yang meminta ada jaminan pemerintah, dan risiko ditanggung pemerintah.

Lalu, berdirilah PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) selaku perusahaan pelaksana proyek. Perusahaan itu merupakan patungan hasil konsorsium empat BUMN; PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) PTPNVIII (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) serta perusahaan China. 

3. Jokowi Berubah Haluan soal APBN

Jokowi berubah haluan 180 derajat. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 ia justru memutuskan akan memberikan suntikan dana negara ke proyek ini.

Suntikan dana negara diberikan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Pemberian PMN kepada perseroan dilakukan karena Jokowi mengubah struktur konsorsium proyek yang semula dipimpin PT Wijaya Karya Persero Tbk (WIKA) beralih ke KAI.

"Penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara diberikan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha pimpinan konsorsium badan usaha milik negara," terang Pasal 4 ayat 4 Perpres 93/2021.

Selain memberi PMN, pemerintah akan memberikan penjaminan atas kewajiban pimpinan konsorsium dan memperbolehkan KAI menerbitkan surat utang alias obligasi bagi lembaga keuangan di dalam dan luar negeri serta multilateral. Kendati begitu, belum ada informasi mengenai potensi besaran APBN yang akan diberikan ke proyek ini.

4. Biaya Bengkak Kereta Cepat

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

"Ini setelah direview kembali oleh BPKP dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat inicost overrunmenjadi US,449 miliar (Rp21,74 triliun)," ujar Didiek dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China KCIC sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari Pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

5. Beda Hitungan Indonesia dengan China

Indonesia melakukan perhitungan cost overrunmelalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menemukan pembengkakan dana senilai US,449 miliar per 15 September 2022.

Sedangkan China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) hanya melihat pembengkakan sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

6. Tiket Kereta Cepat Mahal

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

"Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," imbuhnya.

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

7. Baru Balik Modal Setelah 38 Tahun

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini menjadi sekitar US,5 miliar.

"Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal)," kata Dwiyana dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Dengan demikian, target balik modal lebih cepat dibandingkan dengan masa konsesi KCJB di tangan China yang ditetapkan selama 50 tahun. Karena perbedaan ini, Dwiyana menyebutkan akan membahas lagi bersama stakeholder terkait.

Sebab, jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan China meski sudah balik modal.

.

Sumbang Rp11,1 T untuk Negara

Yang lain berlatih seni bela diri sementara saya mengembangkan keabadian Shen Lang

MTI: Subsidi Motor Listrik untuk Ojol Kurang Tepat******

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan ojek online(ojol) sebagai penerima subsidi motor listrik kurang tepat.

Ketua MTI Pusat Tory Darmantoro menegaskan rencana pemerintah salah sasaran dan tidak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres Nomor 7 Tahun 2022, sangat jelas bahwa yang disasar peraturan tersebut adalah kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah," ujar Damantoro dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12).

Saat ini, ekosistem transportasi Indonesia didominasi kendaraan pribadi sebesar 80 persen - 90 persen dibandingkan angkutan umum. Pada akhirnya kemacetan, pemborosan BBM, pembengkakan subsidi, dan polusi udara perkotaan terus meningkat.

"Angkutan onlineterutama sepeda motor yang akan diprioritaskan mendapat subsidi kendaraan listrik sesungguhnya tidak lebih membutuhkan subsidi ketimbang angkutan umum perkotaan lain yang berbasis bus atau rel," jelas Darmantoro.

"Bahkan sampai saat ini menurut undang-undang, sepeda motor bukan angkutan umum dikarenakan isu keselamatan yang tingkat fatalitasnya tinggi ketika terjadi kecelakaan dan belum adanya pengaturan perannya dalam tatanan transportasi nasional," sambungnya.

MTI menganggap penggunaan sepeda motor sebagai sarana transportasi di Indonesia merupakan anomali sistem transportasi. Anomali ini malah menjadi kewajaran, ditambah adanya celah regulasi yang dimanfaatkan pengusaha untuk menciptakan angkutan online berbasis teknologi.

Darmantoro meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM lebih baik mendukung subsidi infrastruktur kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian baterai, tempat penukaran baterai, dan proses sambungan listrik yang mudah dan murah bagi fasilitas pengisian daya kendaraan listrik.

"Subsidi produksi atau subsidi harga jual yang bisa mencapai triliunan rupiah tersebut sebaiknya dialihkan ke pembangunan infrastruktur kendaraan listrik untuk angkutan umum atau paling tidak sebagian dialihkan ke subsidi bus listrik untuk mewujudkan angkutan umum yang berkualitas, terjangkau, dan ramah lingkungan," tegasnya.

Hingga saat ini belum ada kejelasan soal anggaran subsidi motor listrik meski Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sempat menyebut pemerintah sedang menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya menyebut pemerintah akan memprioritaskan ojek online (ojol) sebagai penerima subsidi kendaraan listrik.

Di lain sisi, Arifin mengusulkan besaran subsidi motor listrik mencapai Rp7,5 juta per unit. Besaran itu mempertimbangkan mahalnya harga baterai.

"Biaya untuk konversi (motor listrik) itu kan Rp15 juta, yang paling mahal itu Rp7,5 juta baterainya. Jadi bisa enggak nih baterainya dipikirkan untuk 'digendong' biar separuh harganya," jelasnya kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/12).

[Gambas:Video CNN]