riptoto

rtp untung99 321Jutaan kata 857383Orang-orang telah membaca serialisasi

《riptoto》

Wapres sebut narasi politik singgung ibadah bentuk perilaku kekanakan******

Kita ini jangan kayak kanak-kanak lah, urusan 'Amin' itu kan tidak berarti calon presiden. Amin itu dari dulu sudah ada,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut pihak yang menyinggung ritual keagamaan melalui narasi politik sebagai bentuk perilaku kekanak-kanakan.

"Kita ini jangan kayak kanak-kanak lah, urusan 'Amin' itu kan tidak berarti calon presiden. Amin itu dari dulu sudah ada," kata Ma'ruf Amin usai menghadiri agenda Anugerah Revolusi Mental diikuti dalam jaringan (daring) di Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf merespons narasi pidato Ketua Umum Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) 2023, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/12).

Dalam acara itu, Zulkifli bercerita soal maraknya dukungan untuk calon presiden Prabowo Subianto di berbagai daerah. Bahkan sampai ada jamaah shalat yang memilih diam usai imam membacakan Al Fatihah 'wa lad-dallin'.

Baca juga: Timnas AMIN sebut kelakar Zulkifli Hasan soal salat tidak lucu

Baca juga: PAN: Zulkifli Hasan tidak mungkin menista agama

"Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau Shalat Maghrib baca Al Fatihah 'wa lad-dallin', ada yang diam sekarang pak. Ada yang diam sekarang banyak," ujar Zulkifli Hasan dilansir dari Garuda TV.

Ma'ruf mengatakan, kata 'Amin' dalam ritual ibadah umum diucapkan untuk menyimpulkan dan mengakhiri suatu doa dan bermakna sebagai istilah agar dikabulkan.

Namun, menjelang kontestasi Pemilu Presiden 2024, kata 'Amin' identik dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau yang disingkat sebagai pasangan "AMIN".

"Kalau orang bilang 'wa lad-dallin', ya mesti amin lah, terus apa diganti? Ya enggak mungkinlah dan itu semua orang tahu," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga mengimbau masyarakat untuk tidak alergi terhadap kata 'Amin', karena tidak selalu berkorelasi pada kepentingan politik.

"Soal seperti itu jangan seperti kanak-kanak lah, kita itu alergi terhadap masalah yang sebenarnya bukan untuk calon itu, tapi menjawab ucapan kalau orang shalat 'wa lad-dallin' yang mesti amin, ngak perlu iman- apa dibalik gitu," tuturnya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023

Bareskrim turunkan tim usut dugaan TPPO pengungsi Rohingya******

Jakarta (ANTARA) - Badan Reserse Kriminal Polri melalui Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurunkan tim untuk mengusut dugaan jaringan TPPO pada arus kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro di Jakarta, Kamis, mengatakan Tim Satgas TPPO Polri masih berada di Aceh untuk mengusut dugaan TPPO dalam arus kedatangan pengungsi Rohingya.
"Bareskrim turun, anggota masih di sana (Aceh) melakukan penyelidikan," kata Djuhandhani.

Menurut ia, dari penyelidikan yang dilakukan di lapangan, arus kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia karena penyelundupan orang (people smuggling).

"Tapi, sekarang yang kita dapatkan masih tahap people smuggling, untuk TPPO-nya masih diperdalam," kata Djuhandhani.

Baca juga: Presiden: Arus pengungsi Rohingya diduga libatkan jaringan TPPO

Dikutip dari situs buruhmigran.or.id, pengertian dari people smugglingatau penyelundupan orang dan perdagangan orang atau human traffickingatau TPPO adalah bentuk penyimpangan tata kelola migrasi penduduk di dunia.

Kedua tindak kejahatan itu memiliki persamaan dalam aspek hukum, yaitu proses, cara, dan tujuan. Ketiga aspek tersebut membutuhkan pembuktian hukum.

Definisi perdagangan manusia dan penyelundupan manusia berdasarkan Konvensi PBB, yang menyebut perdagangan orang berarti merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima seseorang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Baca juga: Wapres: Indonesia pelajari dugaan perdagangan orang dalam isu Rohingya

Eksploitasinya harus mencakup, minimal eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan atau pengambilan organ tubuh.

Perdagangan orang juga dianggap sebagai bentuk perbudakan modern dan kejahatan serius.

Sedangkan penyelundupan, berarti perdagangan untuk memperoleh, secara langsung, atau tidak langsung, keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya, dengan masuknya seseorang secara tidak sah ke satu negara pihak tempat orang tersebut bukan warga negara atau penduduk tetap.

Adanya dugaan keterlibatan jaringan TPPO dalam arus kedatangan pengungsi Rohingya di Tanah Air disampaikan Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/12).

"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: UNHCR bantu polisi untuk ungkap penyelundupan Rohingya di Aceh

Pemerintah saat ini sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui Provinsi Aceh.

Diketahui bahwa Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).

Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.

Baca juga: Polda Aceh ungkap penyelundupan imigran Rohingya ke Indonesia
Baca juga: Jaringan penyelundupan Rohingya ke Aceh tersebar di tiga provinsi
Baca juga: Kodam IM ungkap penyelundupan imigran Rohingya dari Aceh ke Malaysia

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023

Polri tegaskan pelat nomor RF sudah tidak berlaku lagi******

saya tegaskan, bulan 11 (November) 2023 stop, tidak ada lagi yang pakai

Jakarta (ANTARA) - Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) menegaskan bahwa pelat nomor dengan akhiran RF sudah tidak berlaku lagi sejak November 2023.

"Banyak keluhan dari masyarakat masih menemukan RF sampai 2023-2024, saya tegaskan, bulan 11 (November) 2023 stop, tidak ada lagi yang pakai," kata Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunusnya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu.
Yusri menambahkan jika masih ada pelat RF di jalan, dia pastikan pelat tersebut adalah palsu. "Ini bulan 12 (Desember), semua (pelat) itu palsu dan segera dicopot," katanya. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut berjanji tidak akan segan-segan menjerat pengendara yang masih menggunakan pelat RF.

Baca juga: Korlantas tegaskan Oktober 2023 pelat khusus RF tak berlaku lagi
"Setelah ini, kami akan lakukan razia khusus untuk kendaraan nomor khusus dan nomor rahasia, serempak kami di kawasan Jakarta," katanya. Kemudian, Yusri menjelaskan bahwa pelat nomor khusus untuk kalangan pejabat eselon I dan II dari kementerian/lembaga, TNI serta Polri untuk yang berlaku sekarang yakni berakhiran ZZ.
Namun, dia meminta pengguna pelat tersebut untuk tertib dan tidak melanggar lalu lintas karena pihaknya akan tetap kirim surat tilang. "Teman tentara surat terdaftar saat dia melanggar lampu merah misalkan dia tertangkap oleh ETLE, kami kirimkan ke Pomdam karena keluar database," katanya. Pelat nomor RF umumnya menunjukkan instansi yang menggunakan, contoh pelat kode akhiran RFD instansi yang menggunakannya adalah TNI Angkatan Darat, RFL TNI Angkatan Laut, RFU TNI Angkatan Udara dan kepolisian menggunakan RFP.

Baca juga: Polri stop penggunaan pelat RF dan pelat rahasia
Sebelumnya, Polda Metro Jaya berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap para pelaku kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor rahasia atau khusus.
"Berawal ketika pelapor mendapat pesan via Whatsapp pada Sabtu (11/11) dari anggota Polri yang bertugas melakukan pengawalan di Kementerian Perhubungan bernama Aipda Jarot dengan mengirimkan STNK dengan nomor polisi B 1107 ZZH atas nama Kementerian Agama RI dengan nomor STNK 00730760G," kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Samian saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Kemudian pelapor melakukan pengecekan perihal keaslian STNK dengan nomor polisi tersebut dan diketahui bahwa STNK dengan nomor polisi B 1107 ZZH adalah palsu.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023

---

Label：ciri ciri situs slot gacor、lukitoqq、aplikasi beli hp kredit

Terkait：rbet303、cara mengajukan cicilan di akulaku、rtp batik77、pejuang303、nama situs slot gacor hari ini、boba138、oregon jam 7 paito、dewi4d、cara pinjam uang di shopee 2021、prediksi togel wap

---

---

bab terbaru：maxwin slot（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02