pakdetoto

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Satgas UU Ciptaker Sosialisasikan Kemudahan Berusaha kepada IWAPI******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menggelar acara Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha di Jakarta, Rabu (5/7). Agenda tersebut difokuskan pada implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Acara ini dihadiri oleh anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemudahan berusaha yang disediakan oleh undang-undang tersebut.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Ciptaker, Tina Talisa, menyampaikan dalam workshopini, peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari tiga aspek penting terkait kemudahan berusaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Dia pun menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga secara konsisten menekankan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi negara.

"Pak Presiden sering mengulang dalam berbagai kesempatan bahwa UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia," ucapnya.

Workshopini dihadiri oleh sekitar 226 peserta dan mengundang tiga narasumber ahli yang memiliki keterkaitan langsung dengan NIB, sertifikasi halal, dan pengurusan SPP-PIRT. Narasumber pertama adalah Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM, Mochammad Firdaus.

Narasumber kedua adalah Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah. Sedangkan narasumber ketiga adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Retno Anggrina Khalista Dewi.

Ketua Umum IWAPI, Dyah Anita Prihapsari, menyambut baik agenda workshoptersebut karena dapat secara efektif membantu membuka wawasan para pelaku usaha dalam upaya mengembangkan usahanya.

"Kegiatan hari ini bermanfaat jika ingin menjadi pengusaha yang baik perlu sabar, ulet, dan mampu melihat peluang yang ada," katanya.

Dia menambahkan, kemudahan yang dihadirkan UU Ciptaker dalam mengurus segala keperluan usaha seperti halnya NIB tidak hanya akan berdampak pada maraknya kemunculan usaha-usaha baru di Indonesia. Menurutnya, kemudahan ini juga akan menambah kepercayaan diri pelaku usaha lama yang sebelumnya tidak memiliki NIB.

"Bagi mereka yang sudah memulai usahanya maka akan merasa lebih percaya diri lagi, karena dengan memiliki NIB artinya usahanya tersebut dapat diakui sebagai badan usaha,"pungkas Dyah.

Tanda Naga di Langit Berbintang

Produksi Hyundai Naik jadi 1.000 Unit Berkat Insentif Mobil Listrik******

PT Hyundai Motors Indonesia mengungkapkan produksi mobil listrik di pabriknya meningkat seiring berjalannya program subsidi kendaraan listrik yang diberikan pemerintah. 

Presiden Hyundai Motor ASEAN HQ Young Tack Lee mengatakan produksi mobil listrik bakal bertambah menjadi 1.000 unit per bulan dari 250 unit per bulan.

"Kebijakan dari pemerintah untuk subsidi, PPN dihapuskan 10 persen itu pun bisa mendukung, berarti Hyundai tahun yang lalu satu bulan produksinya hanya 250 unit karena semikonduktornya kurang, tetapi untuk tahun ini sudah mulai satu bulan produksi 1.000 unit," katanya di kantor PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Bekasi, Selasa (11/7).

"Jadi kira-kira US miliar untuk baterai sel, untuk baterai packnya US juta. Kira-kira seluruh total investasinya US,5 miliar ," katanya.

Pemerintah memberikan subsidi bagi mobil listrik yang memenuhi syarat. Salah satu syaratnya, diproduksi lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Sejauh ini cuma dua mobil listrik yang bisa dibeli menggunakan subsidi yaitu Wuling Air EV dan Hyundai Ioniq 5.

Subsidi yang diberikan adalah potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Sehingga PPN yang tadinya 11 persen kini hanya dibebani 1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Mengguncang langit

Luhut Minta Australia Tambah 60 Ribu Ton Ekspor Lithium ke Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan minta Australia menambah 60 ribu ton ekspor lithium ke Indonesia.

Menurut Luhut, Australia mengakui hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat bagus. Pujian itu membawa Australia sepakat mengekspor 60 ribu ton lithium untuk diproses di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

"Tapi saya bilang boleh enggak kita tambah lagi 60 ribu ton lagi. Nah, di mana mereka ikut-ikuti participation di dalam project itu. Jadi, sehingga kami lakukan jointly dan mereka setuju dengan itu. Saya kira belum pernah kejadian semacam ini," kata Luhut dalam akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Jumat (7/7).

Oleh karena itu, ia menekankan kepada generasi muda untuk berani melawan gencatan dari negara lain. Sang menteri serba bisa itu meminta jangan mau Indonesia didikte negara maju.

"Jadi kalian harus berani juga mengatakan 'Hey ini Indonesia baru, Indonesia maju'. Karena kita harus kompak itu semua, jadi jangan boleh kita diatur-atur negara lain," tegas Luhut.

"Sepanjang itu sama-sama punya kepentingan, Indonesia juga pengin jadi negara maju, emang kamu saja yang pengin jadi negara maju?" imbuhnya.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) meminta RI mengkaji ulang larangan ekspor bijih nikel dan komoditas mentah lainnya.

Jegalan hilirisasi tak hanya datang dari IMF. Bahkan, pemerintah pernah digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Uni Eropa memprotes kebijakan Jokowi menyetop ekspor bahan mentah tersebut. WTO pun memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan itu.

[Gambas:Video CNN]

Kuil Kiamat

Penerbangan dari Bandara Husein Beralih ke Kertajati Mulai Oktober******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara akan beralih ke Bandara Internasional Kertajati mulai Oktober 2023.

Beralihnya penerbangan itu menjadi tanda bahwa Bandara Kertajati akan beroperasi penuh.

"Dimulai Oktober akan operasi penuh. Artinya, dari Bandara Husein Sastranegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet," ujar Jokowi saat meninjau fasilitas Bandara Kertanegara, Selasa (11/7).

Jokowi mengaku senang dengan progres pemanfaatan Bandara Kertajati. Salah satunya keberhasilan bandara tersebut untuk embarkasi haji sekitar 8 ribu jemaah dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

"Saya juga senang karena Bandara Kertajati juga sudah melayani penerbangan umrah hingga empat kali seminggu plus juga melayani penerbangan internasional dari Kuala lumpur ke Kertajati sebanyak dua kali per minggu," ujarnya.

Lihat Juga : Hyundai Ekspor Lebih dari 50 Persen Produksi Pabrik di RI

Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi minat investor untuk ikut berinvestasi di Bandara Kertajati sangat besar dari beberapa negara. Hal itu diharapkan bisa meningkatkan traffic penumpang di bandara.

"Kita harapkan dengan upaya-upaya yang kita lakukan ini plus dengan telah selesainya diresmikannya Tol Cisumdawu, sehingga jarak tempuh antara Bandara Kertajati dan Bandung hanya kurang lebih 1 jam ini juga akan mempercepat perkembangan Bandara Kertajati," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Qihua Yushu

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Task Force alias Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini.

Informasi itu disampaikan langsung oleh Luhut  di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Kamis (6/7). Luhut ikut mendampingi Jokowi melawat ke Papua Nugini beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : Cuaca Ekstrem, Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Dibatasi

Nantinya, Luhut dan John bakal merundingkan apa saja yang difokuskan dalam kerja sama ini. Luhut mengklaim penjelasan Jokowi sudah sangat diterima oleh PM Papua Nugini James Marape.

"Ini saling menguntungkan. Kemiskinan di PNG (Papua Nugini) bisa banyak dikurangi karena dari 9 juta penduduk, 2,5 juta orang dalam kemiskinan. Angkanya tinggi sekali. Dan mereka memahami bahwa Indonesia sekarang sangat maju," ujarnya.

Lihat Juga : Jokowi ke Bahlil soal IMF 'Ganggu' Nikel RI: Lawan

Terlepas dari itu, tanggung jawab baru Luhut ini turut menambah daftar panjang jabatannya selama dua periode menjadi anak buah Jokowi.

Sebelumnya, ia baru saja ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Realisasi Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta Pengarah Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, netizen Indonesia menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai 'menteri segala urusan'. Berikut deretan jabatan Luhut di era Presiden Jokowi:

1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan

2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)

6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

7. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali

9. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional