syarat pengajuan limit kredivo

Bintang penari kupu-kupu

janji slot gacor

Presiden Jokowi tanda tangani keppres pemberhentian Mahfud Md******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keprres) Nomor 20/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Mohammad Mahfud Md. sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani keppres yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud Md. sebagai Menko Polhukam," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat.

Pasca penandatanganan keppres tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Mahfud Md. bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri kabinet.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tak akan pergi meninggalkan kewajiban atau yang disebutnya colong playu sebagai Menko Polhukam hingga terbit keputusan presiden.

"Sampai ada keppres. Sampai ada keppres dong. Kalau belum ada keppres lantas saya pergi, 'kan colong playu," kata Mahfud.

Baca juga: Jokowi siapkan keppres soal pengunduran diri Mahfud
Baca juga: Presiden putuskan pengganti Mahfud dalam 2 sampai 3 hari

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

buku mimpi togel 2021

Presiden Jokowi tanda tangani keppres pemberhentian Mahfud Md******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keprres) Nomor 20/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Mohammad Mahfud Md. sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani keppres yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud Md. sebagai Menko Polhukam," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat.

Pasca penandatanganan keppres tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Mahfud Md. bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri kabinet.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tak akan pergi meninggalkan kewajiban atau yang disebutnya colong playu sebagai Menko Polhukam hingga terbit keputusan presiden.

"Sampai ada keppres. Sampai ada keppres dong. Kalau belum ada keppres lantas saya pergi, 'kan colong playu," kata Mahfud.

Baca juga: Jokowi siapkan keppres soal pengunduran diri Mahfud
Baca juga: Presiden putuskan pengganti Mahfud dalam 2 sampai 3 hari

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bela Diri Melahap Surga

octopusindonesia

Menelusuri daerah terisolir demi partisipasi pemilih di NTB******

Sumbawa, NTB (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara pemilu di daerah, bertugas menyediakan dan mendistribusikan logistik pemilu, baik surat suara, tinta, maupun kotak suara.

Keseluruhan logistik itu harus didistribusikan demi memastikan dapat menjaring suara rakyat hingga ke ujung pelosok NTB, salah satunya di Kabupaten Sumbawa, yang berada di Pulau Sumbawa.

Wilayah pedalaman dengan kondisi geografis bergunung-gunung dan hutan di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa, sering kali menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu.

Untuk menyiasati kondisi itu, semua hal harus dilakukan. Belum lagi faktor cuaca yang terkadang kurang mendukung dalam proses distribusi.

Naik gunung turun gunung, lewati lembah, hutan, jalan berlumpur dan menyeberangi sungai hingga lautan harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu hingga sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua didekasikan demi melayani masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.


Prioritas

Untuk distribusi logistik pemilu, KPU memprioritaskan lebih dahulu ke daerah-daerah dengan medan yang sulit, terjauh, terpencil, terisolir, dan terdepan, khususnya pemilih yang tinggal di pulau-pulau.

KPU Sumbawa mencatat, meski saat ini belum masuk tahapan distribusi logistik ke TPS, untuk daerah tersulit dan terisolir ini diharapkan bisa terdistribusi dari KPU Sumbawa, paling cepat pada H-7 dan paling telat H-3 sebelum pencoblosan dilakukan pada 14 Pebruari 2024.

Salah satu lokasi terpencil dan terisolir itu ada di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Di tempat ini terdapat 44 TPS yang tersebar di enam desa, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) 8.896 orang.

Rata-rata desa di tempat itumerupakan daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sumbawa. Dari enam desa itu, terdapat tiga desa disebut paling terisolir, terjauh, tersulit, dan tersusah dijangkau untuk distribusi logistik pemilu.

Wilayah itu berada di Desa Tangkam Pulit, Desa Baturotok, dan Desa Baodesa. ANTARA NTB berkesempatan menelusuri desa-desa terpencil di Kabupaten Sumbawa tersebut.

Baodesa bisa disebut sebagai desa di atas desa, karena lokasinya yang berada di atas pegunungan. Untuk mencapai desa itu dari pusat kota , yaitu Sumbawa Besar, dibutuhkan waktu 4 jam dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Itu pun kalau kondisi jalan sedang kering saat musim kemarau.

Bila masuk musim hujan seperti saat ini praktis waktu tempuh menjadi lebih lama, bisa sampai 7 atau 8 jam perjalanan dari pusat kota.

Sebelum sampai ke Desa Baodesa dari Kota Sumbawa Besar harus melewati tiga desa, yakni Klungkung, Batudulang dan Desa Tepal. Jalan yang sudah beraspal hanya sampai Desa Tepal.

Setelah itu ada dua desa lagi, sebelum menuju Baodesa, yakni Tangkam Pulik, dan Baturotok. Jalan ketiga desa ini saling melingkar.

Ada dua jalur ke Desa Baodesa. Pertama, melewati jalan Desa Tangkam Pulik dan Desa Baturotok baru sampai di Baodesa. Hanya saja perjalanan menjadi lebih jauh karena harus memutar.

Jalur kedua, melewati pertigaan di Dusun Musuk yang masuk dalam wilayah Desa Tangkam Pulik. Biasanya warga Baodesa lebih memilih melewati pertigaan jalan ini. Karena lebih dekat daripada harus melewati dan memutari jalan Tangkam Pulik dan Baturotok. Jalan masuk ke tiga desa itu, kondisinya sama-sama bertanah dan berbatu. 

Belum lagi untuk mencapai ketiga desa itu harus melewati satu sungai besar dengan lebar lebih dari 10 meter. Sampai saat ini belum ada jembatan permanen untuk menyeberangi sungai itu.

Memang ada jembatan kayu yang dibuat oleh warga. Hanya saja jembatan tersebut sifatnya darurat. Bila ketinggian air sungai naik, hanya bisa dilalui orang dengan jalan kaki.

Kalau memakai sepeda motor dan air sedang tinggi, biasanya warga harus menunggu air surut dulu baru bisa melewati sungai. Syukur-syukur kalau motor tidak macet di tengah sungai.

Karena sulitnya medan ini, rata-rata warga setempat harus memodifikasi motor. Modifikasi ini, utamanya di bagian roda belakang dengan cara memasang potongan rantai-rantai bekas yang sudah diikat sehingga bisa mengitari lingkaran roda.

Pemasangan rantai ini dimaksudkan agar roda motor bisa berputar di medan yang berlumpur. Jika tidak, sepeda motor akan sulit berjalan karena medan yang dilalui sangat licin dan berlumpur.

Kalau menggunakan kendaraan roda empat sangat susah, kalaupun bisa butuh keahlian khusus. Itu pun jenis-jenis mobil yang dipakai harus bermesin penggerak 4x4 atau offrod.


Pikul logistik

Sulitnya medan yang dilalui, berimbas pada upaya pendistribusian logistik pemilu yang harus dibawa dengan cara dipikul.

Jika memakai sepeda motor juga mengandung risiko. Logistik pemilu bisa rusak jika terjatuh, sehingga mengantisipasi itu biasanya personel kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat membawa dengan cara dipikul.

Untuk memikul material logistik itu petugas KPPS tidak bisa melakukannya sendiri, karena jumlah personel juga terbatas. KPPS harus membayar warga dengan memberi upah sampai Rp300 ribu per orang untuk sekali mengantar logistik.

Satu orang harus mengangkut dua kotak suara. Itu baru sampai di sekretariat KPPS dan belum dibawa ke TPS yang lokasinya berada di wilayah pelosok dan medannya sulit, naik gunung turun gunung, melewati lereng dan lembah.

Meski kondisi medan yang dilalui sangat sulit, tidak menyurutkan langkah-langkah anggota KPPS untuk membawa logistik pemilu sampai ke tujuan.

Ketua KPPS Desa Baodesa Supratmanto saat ditemui ANTARA mengakui kondisi medan yang sulit ini menjadi salah faktor kendala dalam distribusi logistik pemilu di wilayah itu.

Kondisi seperti itu sudah dialami sejak pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada NTB 2018 dan Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.

Di Desa Baodesa, terdapat 5 TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 900 orang. Dari 5 TPS terdapat satu TPS yang sulit dijangkau, yakni di TPS Dusun Batutala. Di TPS ini terdapat 132 orang pemilih.

Bila kondisi hujan, semua logistik pemilu harus diangkut dengan cara berjalan kaki dan dipikul dari Sekretariat KPPS Baodesa menuju Dusun Batutala. Itu pun harus naik gunung turun gunung, melewati lembah dan jalan berlumpur, baru sampai ke lokasi TPS.

Sulitnya medan ini juga dirasakan petugas KPPS di Desa Baturotok. Ketua KPPS Baturotok Rusliadi mengaku di desa itu ada 10 dusun, dengan jumlah DPT 3.135 orang yang tersebar di 15 TPS.

Dari 15 TPS, ada 7 TPS dari empat dusun yang sulit dijangkau, terutama dari sisi transportasi. Salah satu contoh di TPS 6 yang berada di Dusun Fajar Bakti, sampai hari ini kondisi jalannya masih jalan setapak.

Naik gunung turun gunung melewati 2 sungai besar, tidak ada jembatan sama sekali, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan, baik roda empat dan roda dua.

Untuk distribusi logistik, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, baik 2019 maupun Pilkada 2020, semua material logistik harus dipikul. Kalau memakai sepeda motor dikhawatirkan logistik rusak.

Sistem pikul logistik ini juga terjadi di Dusun Mekar Sari, Dusun Kaduk, Dusun Benplas. Dari tiga dusun itu ada 3 TPS, yakni TPS 8 di Benplas, TPS 9 Mekar Sari dan TPS 15 di Dusun Kaduk. Jumlah pemilihnya hampir 400 untuk 3 TPS tersebut.

Untuk distribusi logistik, KPPS setempat harus membayar orang, mengingat keterbatasan petugas KPPS. Per satu kotak suara yang dipikul upahnya sebesar Rp200 ribu.

Upah itu di luar biaya angkut logistik lain, seperti bilik suara dan sebagainya. Pemikulnya, warga sekitar dan biaya yang dikeluarkan untuk memikul ini dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat.


Seberangi sungai

Kondisi yang sama juga didapati di TPS yang berada di Desa Tangkam Pulit. Di tempat ini dustribusi logistik juga harus dibawa dengan cara dipikul. Untuk mengangkut logistik ini anggota KPPS setempat harus membayar orang untuk memikul dengan biaya Rp300 ribu per orang.

Ketua KPPS Desa Tangkam Pulit Arrasyad mengatakan jumlah DPT di tempat itu sebanyak 1.247 orang pemilih yang tersebar di 6 TPS.

Untuk akses tersulit, berada di Dusun Sukamaju, dengan satu TPS dan 300 orang pemilih. Untuk sampai ke Dusun Sukamaju, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki karena hanya ada jalan setapak.

Butuh waktu hingga 4 jam ke Dusun Sukamaju, sehingga untuk membawa logistik butuh fisik yang prima, mengingat medan yang dilalui juga sangat sulit dan berat, serta berlumpur.

Belum lagi untuk mencapai TPS Dusun Sukamaju harus menyeberangi satu sungai yang arusnya sangat deras bila musim hujan seperti saat ini.

Oleh karena itu, untuk bisa menyeberangi sungai, anggota KPPS setempat harus menunggu arus air tenang dulu, baru bisa berjalan.

Usai menyeberangi sungai, perjalanan kembali dilanjutkan dengan jalan kaki, lagi-lagi medannya naik gunung turun gunung, melewati hutan dan lembah baru sampai ke lokasi TPS di Dusun Sukamaju.

Selain masalah transportasi, di tiga desa itu belum ada aliran listrik PLN. Kalau pun ada listrik, hanya bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), yang tidak semua warga terlayani.

PLTMH itu dibangun secara swadaya masyarakat, sehingga kalau malam tiba, praktis suasana desa gelap. Tidak hanya listrik, sinyal untuk telepon seluler pun susah. Kalau ada, sinyalnya naik turun. Di tiga desa itu sebetulnya menara telekomunikasi yang dibangun dari program Bakti Kominfo, tapi kondisinya sudah tidak berfungsi karena rusak.


Menggunakan perahu

Selain dipikul untuk menyeberangi sungai, distribusi logistik juga ditempuh melalui jalur laut menggunakan "speed boat" atau perahu nelayan. Di Kabupaten Sumbawa, ada dua lokasi yang pendistribusian logistiknya harus menggunakan jalur laut, yakni di Pulau Moyo dan Pulau Medang.

Secara geografis kedua pulau itu terpisah dari daratan Pulau Sumbawa. Secara administratif, dua pulau itu masuk dalam Kecamatan Labuan Badas. Di Pemilu 2024 ini, jumlah DPT di Labuan Badas mencapai 25.134 pemilih.

Sementara di Pulau Moyo dan Pulau Medang terdapat 4 desa. Dua desa di Pulau Moyo, yakni Desa Labuhan Aji ada 9 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.706 pemilih dan Desa Sebotok ada 6 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.284 pemilih.

Untuk Pulau Medang, ada dua desa, yakni Bajo Medang dengan jumlah 5 TPS dan DPT sebanyak 1.073 pemilih dan Desa Bugis Medang terdapat 5 TPS, dengan DPT 1.021 orang.

Untuk sampai ke Pulau Moyo dari Kota Sumbawa Besar, masyarakat setempat biasanya melalui Pelabuhan Badas.

Kalau warga Desa Sebotok hendak menuju kota menggunakan perahu khusus, yang biasa disebut nambang. Perahu nambang ini memiliki jadwal dua kali, yakni Minggu ke kota, dan kembali ke Moyo pada Senin malam. Selanjutnya perahu beroperasi pada Selasa dan kembali pada Rabu malam. Setelah itu tidak ada perahu karena dalam satu minggu hanya beroperasi dua perahu.

Biasanya warga setempat memakai dua rute, rute lewat depan dan rute lewat belakang Pulau Moyo. Kalau cuaca bagus, biasanya warga Pulau Moyo lewat rute depan bisa sampai 3-4 jam. Kalau lewat belakang biasanya waktu tempuh bisa sampai 7 jam karena harus memutari pulau.

Mengingat lokasi Desa Sebotok ini berada di sisi utara Pulau Moyo, kalau warga ada keperluan di Kota Sumbawa besar lewat dari jadwal kapal. Warga dua kali nyeberang dari Desa Sebotok.

Bila menyewa perahu kecil dengan biaya Rp300 ribu - Rp500 ribu. Baru turun di Labuan Haji, kemudian ke Sumbawa. Untuk persewaan ini, hampir setiap hari ada perahu yang tersedia.

Untuk mendistribusikan logistik ke Pulau Moyo dengan cuaca normal dibutuhkan waktu 2 jam mengarungi lautan. Sementara dengan kondIsi cuaca tidak bagus, ombak besar dan angin kencang bisa sampai 3 atau 4 jam. Itu pun harus menggunakan kapal yang ukurannya besar.

Sesampainya di kedua pulau itu, logistik pemilu lalu dibawa dengan kendaraan roda 4 menuju ke sekretariat KPPS kantor desa masing-masing. Pada Februari 2024 ini, cuaca di perairan Pulau Moyo, dalam satu minggu terakhir, sedang buruk.

Bila berkaca pengalaman Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020, saat cuaca buruk, tidak ada satu pun pemilik perahu nambang yang berani membawa logistik pemilu.

Saat itu penyelenggara pilkada bersyukur karena distribusi logistik sudah tiba di Moyo, setelah dibantu menggunakan kapal Bea Cukai dan Polres Sumbawa.

Karena cuaca buruk, logistik baru tiba malam hari. Mengingat saat itu logistik pemilu baru tiba pada hari pencoblosan, sempat membuat petugas KPPS kalang kabut.


Pengawasan

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami mengakui dalam catatan Bawaslu terdapat beberapa TPS yang sulit dijangkau, khususnya transportasi, karena lokasinya terpencil.

Untuk mencapai lokasi itu pun tidak mudah mengingat sulitnya medan yang harus dilalui oleh transportasi. Karena sulit ketiadaan infrastruktur jalan yang masih berupa jalan tanah. Kalau hujan praktis jalan yang dilalui berlumpur.

Lokasi TPS terisolir ini berada di Kecamatan Orongtelu, Batulante, Kecamatan Terano dan Labuan Badas meliputi Pulau Moyo dan Medang.

Untuk lokasi-lokasi tersulit ini, Bawaslu menitikberatkan pada pengawasan petugas panwas TPS yang berada di bawah, terutama saat pendistribusian logistik. Per TPS ditugaskan satu orang untuk mengawasi, dengan domisili di tempat tersebut.

Pengawas-pengawas itu ikut mengawal proses pendistribusian hingga ke lokasi TPS. 
Khusus di Dusun Mata, Kecamatan Terano, lokasinya cukup jauh dan KPU membuat TPS khusus di Kecamatan Ropang ada PT Sumbawa Juta Raya (SJR), sebuah perusahaan tambang.

Di mana informasi yang diperoleh perusahaan distribusi logistik harus melalui laut. Pada lokasi-lokasi ini yang menjadi perhatian Bawaslu agar distribusi logistik sampai ke TPS.

Untuk lokasi-lokasi terjauh dan tersulit ini, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU agar mendahulukan H-7 atau H-4 logistik sudah harus sampai ke TPS.

Perjuangan petugas KPPS dalam mendistribusikan logistik pemilu patut diapresiasi demi melayani masyarakat dalam memberikan hak pilihnya di pemilu yang langsung, umum, bebas (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

bolaemas99

Jokowi menilai petisi akademisi bagian dari demokrasi******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menilai petisi dari berbagai akademisi universitas soal pemerintahannya adalah bagian dari hak demokrasi yang harus dihargai.

"Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti dalam tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas, seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, serta dari Universitas Indonesia menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisi itu.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan dalam negara demokratis; kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

Baca juga: Gibran terima masukan akademisi beberapa universitas

"Bapak Presiden (Jokowi) juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," kata Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perspektif, maupun pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi. Terlebih, lanjutnya, di tahun politik menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," ujar Ari Dwipayana.

Ari menegaskan bahwa Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Baca juga: Jokowi minta semua capres tidak terjebak pada debat personal

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

ajaib4d

Tim SAR siapkan personel evakuasi korban kapal wisata terbakar******

Labuan Bajo (ANTARA) - Tim SAR gabungan menyiapkan personel untuk melakukan evakuasi korban kapal wisata kapal layar motor (KLM) Carpediem yang terbakar di perairan sekitar Pulau Siaba Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Sebanyak delapan personel gabungan dari unsur Basarnas, TNI-Polri dan KSOP sudah bersiap. Kejadian kebakaran kapal sekitar pukul 15.00 Wita, namun berdasarkan komunikasi pihak KSOP Labuan Bajo dengan kapten kapal bahwa para korban dalam kejadian itu selamat dan telah dievakuasi, sehingga kami tunggu di sini," kata Kepala Pos SAR Manggarai Barat Edy Suryono ditemui di Pelabuhan Marina Waterfront City Labuan Bajo, Sabtu.

Baca juga: Kapal wisata mengangkut puluhan wisatawan terbakar di Labuan Bajo Dia mengatakan sebanyak enam orang penumpang kapal dinyatakan selamat. Sebanyak empat orang merupakan kru kapal dan dua korban lainnya merupakan wisatawan asing yang berasal dari Kanada. "Informasi terakhir penumpang dan kru kapal dievakuasi menggunakan speedboat Komodo Park. Dua orang penumpang ini statusnya wisatawan," ujarnya. Dia mengaku Tim SAR gabungan bersiaga di Pelabuhan Marina Labuan Bajo, sehingga segera melakukan tindakan jika dibutuhkan. "Speedboat Komodo Park yang mengevakuasi para korban dalam perjalanan ke sini," katanya. Sementara itu, Kasi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Kelas III Labuan Bajo Maxianus Mooy mengatakan KLM Carpediem diketahui tidak mengantongi surat persetujuan berlayar atau port clearance.

Baca juga: 21 wisatawan berhasil dievakuasi dari kapal terbakar di Labuan Bajo

Baca juga: Kepala UPP Labuan Bajo: Tidak ada korban jiwa kebakaran kapal pinisi "Tidak clearance, KLM Carpediem," katanya saat ditemui di Pelabuhan Marina Waterfront City Labuan Bajo. Dia menjelaskan pihaknya belum mengetahui kronologi kejadian, namun dipastikan tidak ada korban dalam kejadian kebakaran itu. "Kita tidak tahu mereka dari mana, dari dermaga mana, dermaga biru atau naik dari sini (Pelabuhan Marina Waterfront City Labuan Bajo). Kita tidak tahu," katanya.

Pewarta: Gecio Viana
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

pengamat dunia

slot paling gacor maxwin

BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,04 persen pada Januari 2024******

Terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,15 pada Desember 2023 menjadi 105,19 pada Januari 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,04 persen pada Januari 2024 jika dibanding dengan IHK bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

"Terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,15 pada Desember 2023 menjadi 105,19 pada Januari 2024," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis.

Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan mencapai 2,57 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,04 persen (year-to-date/ytd).

Baca juga: Rupiah berpotensi menguat jelang rilis inflasi domestik
Baca juga: BI: Inflasi 2023 terjaga berkat sinergi erat antara pemerintah dan BI

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024