kredivo pakai dp atau tidak

Seni Bela Diri Paling Suci di Dunia Kuno

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

CEO bertemu dengan gadis malang itu

ASDP Sebut 496.098 Pemudik Asal Sumatera Belum Kembali ke Jawa******

PT ASDP Indonesia Ferry menyebut masih ada 469.098 pemudik yang belum kembali dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa.

Corporate Secretary (Corsec) PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin memprediksi adanya lonjakan pemudik di akhir pekan ini, Sabtu-Minggu 29-30 April 2023, usai pemerintah mempersilahkan pegawai menambah masa cutinya.

"Diperkirakan lonjakan arus balik kedua akan terjadi pada H+6 dan H+7 Lebaran atau 29 dan 30 April 2023, menyusul adanya imbauan pemerintah untuk perpanjangan masa cuti," ujar Shelvy Arifin, dalam keterangan resminya, Kamis (27/04).

Selanjutnya pada Lebaran Idul Fitri 2023 di hari pertama, ada 66.992 orang dan 14.413 unit kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera. Sedangkan di hari kedua, terdapat 50.156 orang dan 10.302 kendaraan.

Kemudian berdasarkan data yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak sejak H+1 hingga Hari+4 atau sesudah Lebaran Idul Fitri 2023, ada 383.964 penumpang, 34.960 sepeda motor, serta 47.876 mobil. Jika seluruh jenis kendaraan di total ada 87.10 unit.

Jika total penumpang dari Merak menuju Bakauheni sejak H-10 hingga H-1 Lebaran Idul Fitri yang berjumlah 853.062 orang dikurangi penumpang Lampung ke Merak sejak H+1 hingga H+4 sebanyak 383.964 orang, bisa diasumsikan masih ada 469.098 orang yang belum kembali dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa.

Kemudian data penumpang yang menyeberang saat Idul Fitri hari pertama dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni ada 66.992 orang, 4.333 unit motor, 9.788 unit mobil, jika seluruh jenis kendaraan di total, terdapat 14.413 unit. Selanjutnya Lebaran kedua, ada 50.156 orang, 3.577 motor, 6.403 mobil dan jika di jumlah kan ada 10.302 unit.

Selanjutnya penumpang yang menyeberang dari Bakauheni menuju Merak saat hari pertama Lebaran 2023 berjumlah 30.668 penumpang, 1.057 motor, 4.509 mobil dan jika ditotal seluruh jenis kendaraan, terdapat 6.039 unit. Kemudian saat Idul Fitri hari kedua, ada 47.405 orang, 3.044 motor, 6.531 mobil, dan jika di total berbagai jenis kendaraan, ada 10.045 unit.

Antisipasi kepadatan dan puncak mudik gelombang kedua yang diprediksi terjadi H+6 dan H+7, PT ASDP Indonesia Ferry akan menerapkan delaying system di lima rest area yang berada di Jalan Tol Trans-Sumatera dan dua titik di jalan arteri.

Lihat Juga : Basuki Kejar Infrastruktur KTT ASEAN Labuan Bajo Kelar 1 Mei 2023

Adapun kelima titik buffer zone di Jalan Tol Trans-Sumatera adalah Rest Area Km 87B dengan kapasitas parkir 250 kendaraan kecil (KK), Rest Area Km 67B dengan kapasitas parkir 80 unit, Rest Area Km 49B dengan kapasitas parkir 250 unit Rest Area Km 33B berkapasitas parkir 80 unit dan Rest Area Km 20B dengan kapasitas parkir 250 unit.

Sementara, dua lokasi buffer zone di jalan arteri berlokasi di Gayam ex Agribisnis jalan Trans Sumatera dan RM Tiga Saudara di Jalan Lintas Timur dengan kapasitas parkir 50 unit.

"Di buffer zone ini, kendaraan juga difilter apakah pengguna jasa sudah mempunyai tiket penyeberangan atau belum, sekaligus petugas kami mengecek apakah pengguna jasa membawa barang-barang berbahaya atau tidak," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Bahlil Sebut Ada Negara Berusaha Ganjal Hyundai Tanam Rp22 T di RI******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan ada negara yang tidak ingin Hyundaiberinvestasi di Indonesia senilai US,55 miliar atau Rp22,9 triliun (kurs Rp14.817 per dolar AS).

"Jadi, waktu kita mau tanda tangan ini (proyek Hyundai) banyak negara tertentu yang tidak ingin Hyundai masuk, mobil listrik ini, saya harus ngomong. Saya tidak mengatakan negara mana tetapi ada negara yang tidak pingin ini barang masuk," kata Bahlil, dikutip dari Antara, Selasa (16/5).

Ia mengatakan investasi Hyundai ke Indonesia diawali dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) pada November 2019. Saat itu, penandatanganan MoU disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Executive Vice Chairman Hyundai Motor Group Chung Eui-sun.

Kemudian, fase kedua investasi Taiwan berfokus pada pengembangan pabrik pembuatan mobil listrik, pabrik transmisi, penelitian dan pengembangan, pusat pelatihan, dan produksi Hyundai akan diekspor sebanyak 70 persen.

Per Maret 2022, pabrik Hyundai di Cikarang, Jawa Barat, disebut telah berhasil memproduksi mobil listrik Hyundai Ioniq 5.

"Alhamdulillah sekarang Hyundai produknya sudah bisa dipakai orang Indonesia dan orang Indonesia cinta betul terhadap mobil listrik. Saking cintanya sekarang antre 6 bulan sampai 8 bulan baru bisa dapat mobil di showroom," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Abadi

Erick Thohir Buka Alasan Angkat Buwas Jadi Bos Bulog Lagi: Ada El Nino******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan penunjukan kembali Budi Waseso atau Buwas, sebagai direktur utama (dirut) Perum Bulog. Kepemimpinan Buwas masih dibutuhkan melihat kondisi dan situasi saat ini, misalnya menghadapi ancaman El Nino.

Menurutnya, program-program yang dibuat Buwas semuanya berjalan baik.

"Kami lihat kondisi dan situasi yang tak menentu, seperti El Nino. Ini artinya kita harus waspada terhadap situasi pangan Indonesia. Kami lihat yang dilakukan Buwas sudah berjalan," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Rabu (3/5).

Ia mengangkat Buwas kembali menjadi dirut Bulog melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-91/MBU/04/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota direksi Perum Bulog, yang ditetapkan pada 27 April.

Artinya, oni merupakan periode kedua Buwas memimpin BUMN pangan tersebut. Kabar tersebut kemudian diumumkan melalui akun Instagram Bulog pada Sabtu (29/4).

"Segenap Keluarga Besar Perum BULOG mengucapkan selamat kepada Bapak Budi Waseso yang telah diangkat kembali menjadi Direktur Utama Perum Bulog sesuai Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-91/MBU/04/2023 tanggal 27 April 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog," tulis akun Instagram @perum.bulog.

Buwas diangkat pertama kali menjadi dirut Bulog pada 2018 lalu, menggantikan Djarot Kusumayakti.

Ia sebenarnya memiiki latar belakang kepolisian. Pria 63 tahun ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri pada 2015. Kemudian sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional pada 2015 hingga 2018.

Buwas sebelumnya sempat diisukan akan diangkat menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Saat itu, Buwas mengatakan lebih memilih fokus menjalankan tugasnya di Bulog. Kendati demikian, ia menyebut sudah terbiasa jika diamanatkan tugas baru seperti saat dipilih memimpin Bulog.

"Kita sekarang apa yang jadi tugas, kita laksanakan dengan baik. Next kita mau diapain ya terserah. Tidak ada masalah karena saya sudah terbiasa dengan itu," ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Februari lalu.

[Gambas:Video CNN]

Pengembangan diri para bos hiburan

Bahlil Sebut Ada Negara Berusaha Ganjal Hyundai Tanam Rp22 T di RI******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan ada negara yang tidak ingin Hyundaiberinvestasi di Indonesia senilai US,55 miliar atau Rp22,9 triliun (kurs Rp14.817 per dolar AS).

"Jadi, waktu kita mau tanda tangan ini (proyek Hyundai) banyak negara tertentu yang tidak ingin Hyundai masuk, mobil listrik ini, saya harus ngomong. Saya tidak mengatakan negara mana tetapi ada negara yang tidak pingin ini barang masuk," kata Bahlil, dikutip dari Antara, Selasa (16/5).

Ia mengatakan investasi Hyundai ke Indonesia diawali dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) pada November 2019. Saat itu, penandatanganan MoU disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Executive Vice Chairman Hyundai Motor Group Chung Eui-sun.

Kemudian, fase kedua investasi Taiwan berfokus pada pengembangan pabrik pembuatan mobil listrik, pabrik transmisi, penelitian dan pengembangan, pusat pelatihan, dan produksi Hyundai akan diekspor sebanyak 70 persen.

Per Maret 2022, pabrik Hyundai di Cikarang, Jawa Barat, disebut telah berhasil memproduksi mobil listrik Hyundai Ioniq 5.

"Alhamdulillah sekarang Hyundai produknya sudah bisa dipakai orang Indonesia dan orang Indonesia cinta betul terhadap mobil listrik. Saking cintanya sekarang antre 6 bulan sampai 8 bulan baru bisa dapat mobil di showroom," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

Respons Temuan Luhut, GAPKI Yakin Perusahaan Sawit Taat Bayar Pajak******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajaksehingga tak masuk dalam temuan pemerintah.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono sangat yakin bahwa anggotanya tak ada dalam temuan tersebut. Sebab, bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

"Justru itu mesti diperjelas siapa yang dimaksud, kalau perusahaan rasanya sangat sulit menghindari pajak dan sangat gampang dicari kalau benar-benar tidak bayar pajak," jelasnya.

Luhut sebelumnya melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemilik jutaan hektare lahan sawit belum bayar pajak. Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta pagi ini.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]