nagahoki303

qqvegas 27Jutaan kata 897088Orang-orang telah membaca serialisasi

《nagahoki303》

Litbang Kemenag siapkan Policy Brief KUA melayani semua agama******

Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis

Jakarta (ANTARA) - Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Balitbang Diklat Kementerian Agama tengah menyiapkan policy briefdan naskah akademik kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kantor layanan semua agama. "Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis, melainkan bagaimana melahirkan fleksibilitas layanan yang menjangkau umat," ujar Kepala Balitbang Diklat Kemenag Amien Suyitno dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Suyitno menekankan pentingnya penggunaan data sebagai landasan kebijakan, termasuk terkait revitalisasi kantor urusan agama. Optimalisasi peran KUA ini telah dicanangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak awal 2021. Fokus revitalisasi bukan hanya pada fasilitas fisik, tetapi juga fleksibilitas layanan.

Baca juga: Kemenag-Kemendagri segera berkoordinasi soal penyesuaian regulasi KUA
Baca juga: Guru Besar UIN Jakarta beri catatan rencana KUA untuk semua agama Kebijakan yang digulirkan Menag, kata Suyitno, merupakan terobosan solusi agar layanan pemerintah dapat menjangkau umat secara luas dan mendekati umat. Ia memandang selama ini tidak sedikit umat yang kesulitan melakukan pencatatan pernikahannya di kantor yang aksesnya cukup jauh. "Semua berpikir demi melayani umat. Maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pencatatan nikah agama selain Islam di KUA. KUA itu bukan kantor urusan agama Islam, tetapi itu kantor urusan agama," katanya. Suyitno memaklumi adanya pro-kontra dalam sebuah kebijakan. Menurutnya, itu adalah hal biasa. Maka dari itu, Balitbang Diklat perlu melakukan pendalaman dengan mengkaji dari berbagai aspek. Sejumlah aspek yang dikaji meliputi regulasi, termasuk diskusi dengan beberapa ahli, praktisi, dan tokoh berbagai agama. Hasilnya, bisa dirumuskan menjadi policy brief. "Dari situlah yang akan kita formulasikan sebagai policy briefuntuk mendukung kebijakan tersebut," kata dia.

Baca juga: Menko PMK dukung penuh usulan KUA untuk semua agama
Baca juga: DPR ingatkan siapkan regulasi soal KUA jadi tempat nikah semua agama

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Legislator minta DKI data dan evaluasi dampak pohon tumbang******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI mendata dan mengevaluasi dampak pohon tumbang demi keselamatan masyarakat.

"Dinas terkait tidak boleh menunggu musim hujan untuk mengambil langkah antisipasi terhadap pohon tumbang," kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Dedi menuturkan sudah seharusnya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota punya data terkait jenis pohon, usianya dan seterusnya sehingga tahu tingkat kerawanan suatu pohon dan tidak terlambat dalam penanganan.

Dengan data komprehensif tentang kondisi pohon, kata dia, dinas terkait bisa mengevaluasi keberadaan pohon di Jakarta.

Baca juga: Pohon tumbang di Kebayoran Lama hambat perjalanan KRL Rangkasbitung

Cara itu sekaligus membuat keberadaan pohon tidak lagi sebagai ancaman saat terjadi hujan disertai angin kencang.

“Dengan data itu, Dinas Pertamanan bisa mengevaluasi keberadaan pohon-pohon di Jakarta apakah cukup dengan penopingan atau harus ditebang," katanya.

Dedi mengingatkan agar masyarakat senantiasa berhati-hati dalam perjalanan selama musim hujan lantaran kondisi tanah yang labil setelah terendam air hujan membuat akar pohon mudah patah.

“Jadi, masyarakat juga harus tetap ekstra hati-hati terutama pengguna jalan yang di pinggir jalannya banyak pepohonan,” ujarnya.

Perjalanan KRL Commuter Line tujuan Rangkasbitung ke Tanah Abang dan sebaliknya terhambat karena adanya pohon tumbang yang terjadi di antara Stasiun Pondokranji-Kebayoran.

Baca juga: Sudin Pertamanan masih tangani pohon tumbang hambat perjalanan KRL

Karena itu, perjalanan KRL Commuter dilakukan rekayasa, yaitu KA 1777 Rangkasbitung-Tanah Abang hanya sampai Stasiun Sudimara, kembali sebagai KA 1778 Sudimara-Rangkasbitung.

Kemudian KA 1779 Parung Panjang-Tanah Abang perjalanannya hanya sampai Stasiun Sudimara, kembali sebagai KA 1780 Sudimara-Rangkasbitung.

Petugas dari Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan menangani pohon tumbang yang menghambat perjalanan KRL Commuter di Kebayoran Lama.

"Sedang dalam penanganan petugas," kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan Elly Sugestianingsih kepada pers di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Jalur kereta di Kebayoran Lama sudah dapat dilintasi

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Litbang Kemenag siapkan Policy Brief KUA melayani semua agama******

Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis

Jakarta (ANTARA) - Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Balitbang Diklat Kementerian Agama tengah menyiapkan policy briefdan naskah akademik kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kantor layanan semua agama. "Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis, melainkan bagaimana melahirkan fleksibilitas layanan yang menjangkau umat," ujar Kepala Balitbang Diklat Kemenag Amien Suyitno dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Suyitno menekankan pentingnya penggunaan data sebagai landasan kebijakan, termasuk terkait revitalisasi kantor urusan agama. Optimalisasi peran KUA ini telah dicanangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak awal 2021. Fokus revitalisasi bukan hanya pada fasilitas fisik, tetapi juga fleksibilitas layanan.

Baca juga: Kemenag-Kemendagri segera berkoordinasi soal penyesuaian regulasi KUA
Baca juga: Guru Besar UIN Jakarta beri catatan rencana KUA untuk semua agama Kebijakan yang digulirkan Menag, kata Suyitno, merupakan terobosan solusi agar layanan pemerintah dapat menjangkau umat secara luas dan mendekati umat. Ia memandang selama ini tidak sedikit umat yang kesulitan melakukan pencatatan pernikahannya di kantor yang aksesnya cukup jauh. "Semua berpikir demi melayani umat. Maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pencatatan nikah agama selain Islam di KUA. KUA itu bukan kantor urusan agama Islam, tetapi itu kantor urusan agama," katanya. Suyitno memaklumi adanya pro-kontra dalam sebuah kebijakan. Menurutnya, itu adalah hal biasa. Maka dari itu, Balitbang Diklat perlu melakukan pendalaman dengan mengkaji dari berbagai aspek. Sejumlah aspek yang dikaji meliputi regulasi, termasuk diskusi dengan beberapa ahli, praktisi, dan tokoh berbagai agama. Hasilnya, bisa dirumuskan menjadi policy brief. "Dari situlah yang akan kita formulasikan sebagai policy briefuntuk mendukung kebijakan tersebut," kata dia.

Baca juga: Menko PMK dukung penuh usulan KUA untuk semua agama
Baca juga: DPR ingatkan siapkan regulasi soal KUA jadi tempat nikah semua agama

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：asli777、btv4d、situs slot bisa pakai dana

Terkait：bos717、cara kredit hp di shopee pakai kredivo、kayamendadak88、pinjam dana、macauwin138、dbslot88、satu38 slot、erek20、key4d、pinjaman aman

---

---

bab terbaru：erek2 berkelahi（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01