togel jackpot

Bepergian dengan Dewa Kematian

Jokowi Tetapkan Aturan Baru Gaji PPPK, Kisaran Rp1,9 Juta******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan aturan baru mengenai gajiPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kenaikan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Aturan mengenai gaji ini ditandatangani Jokowi pada 26 Januari 2024 dan berlaku mulai 1 Januari 2024 lalu. Artinya, sama dengan gaji PNS, selisih nilai saat ini dengan sebelumnya akan dirapel pada pembayaran gaji Februari 2024.

Aturan baru ini akan menggantikan Perpres Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218).

Daftar gaji pegawai dalam aturan ini ditetapkan untuk 17 golongan. Untuk jabatan terendah atau golongan ditetapkan sebesar Rp1,938 juta-Rp2,9 juta per bulan.

Sedangkan untuk gaji tertinggi diberikan kepada pegawai golongan 17 sebesar Rp4,462 juta-Rp7,329 juta.

Tak hanya gaji PPPK, Jokowi juga mengeluarkan gaji resmi untuk PNS yang dinaikkan mulai awal tahun ini.

Kenaikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS ke dalam Gaji Pokok PNS resmi menaikkan gaji PNS.

[Gambas:Video CNN]

Kisah reboot Fahai

Kemenkop Panggil 12 Bank 'Akali' KUR, Sanksi di Tangan Airlangga******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memanggil 12 lembaga penyalur yang diduga 'mengakali' penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan ini adalah tindak lanjut dari survei mereka kepada 1.047 debitur di 23 provinsi. Kemenkop UKM menemukan masih ada lembaga penyalur yang meminta agunan untuk kredit maksimal Rp100 juta yang seharusnya bebas jaminan.

Yulius menyebut pelanggaran soal penarikan agunan itu ditemukan pada 9 dari 12 penyalur. Rinciannya, 3 Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 5 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan 1 lembaga keuangan lain.

"Sanksinya, dalam KUR ini kan masyarakat minjam suku bunganya 6 persen. Nah, suku bunga di pasar 18 persen, dikurangi 6 persen berarti 12 persen itu kita subsidi dari pemerintah. Sanksinya itu bagi bank yang melakukan (mengakali KUR) akan kita cabut subsidinya. Itu kita sampaikan ke Komite Kebijakan yang dipimpin Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," imbuh Yulius.

Yulius menjelaskan pihaknya sudah menindaklanjuti soal temuan dari hasil survei Kemenkop UKM. Ia menyebut timnya juga telah berdiskusi 12 lembaga penyalur tersebut.

Berdasarkan klarifikasi dari para lembaga penyalur, sejumlah kredit yang ditarik agunan ditetapkan sebelum 2023. Dengan kata lain, jaminan diambil sebelum aturan soal batas maksimal kredit tanpa agunan sebesar Rp100 juta.

"Perbankan laporkan ternyata ada beberapa yang (kredit) 2018 dan itu memang belum di-state (ditetapkan) sampai dengan Rp100 juta tidak gunakan agunan tambahan, karena masih ikuti aturan lama," jelasnya.

"Kebanyakan dari yang kita temukan itu tetap meminta agunan tambahan karena dinamika perubahan. Dulu KUR Mikro Rp25 juta, naik Rp50 juta, lalu Rp100 juta. Jadi, terdapat akad-akad lama dan jadi yang dari sisi aturan memang boleh di mana batas Rp100 juta itu 2023," tutup Yulius.

Pada Desember 2023 lalu, Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta tidak boleh dikenakan jaminan, sesuai Permenko Nomor 1 Tahun 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Dewa Bela Diri

Respons PUPR soal Basuki Siap Mundur dari Kabinet: Kami Fokus Tugas******

Kementerian PUPR menekankan saat ini sang menteri, Basuki Hadimuljono, tengah fokus bekerja di tengah isu paling siang mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan tidak tahu menahu mengenai isu mundur tersebut. Tapi ia menduga itu adalah bagian dari politik.

"Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Meski begitu, Zainal menuturkan Kementerian PUPR saat ini tetap fokus menjalankan tugas.

"Biasa saja ini tahun politik, yang penting PU kerja, dikasih tugas, kami laksanakan. Seperti harapan teman-teman semua," jelasnya.

Sebelumnya, Faisal Basri mengungkapkan ada dua menteri yang sudah sangat siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Para menteri teknokrat ini disebut sudah tak nyaman lagi berada di Kabinet Indonesia Maju. Alasannya karena kepala negara dinilai sudah melanggar aturan dengan menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik.

"Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah munculah, katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga dalam kaitannya dalam Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Takdir adalah Phoenix

Kenaikan Harga Cabai Merah******

Harga bahan pokok terus melonjak sepekan jelang Ramadan2024, terutama berasdan cabai.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Senin (26/2), rata-rata harga beras Rp15.700 per kilogram (kg), naik dibandingkan sebelumnya Rp15.650 per kg.

Untuk jenis kualitas super tercatat Rp17 ribu per kg, harga tetap sama dengan dua hari sebelumnya. Realisasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga normal yang sekitar Rp15 ribuan.

Sedangkan cabai rawit turun dari Rp61.650 menjadi Rp60.300 per kg. Tapi dibandingkan harga normal yang hanya Rp40 ribuan, naik cukup tajam.

Telur ayam juga makin mahal. Saat ini harga terpantau Rp30.700 per kg. Padahal normalnya hanya sekitar Rp27 ribuan per kg.

Daging ayam hanya naik tipis dari Rp37.250 menjadi Rp37.350 per kg. Sementara, daging sapi turun dari Rp134.650 per kg menjadi Rp132.500 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Tianzhimen

Induk Snapchat PHK Lebih dari 500 Karyawan******

Perusahaan indukSnapchat, Snap Inc, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 persen karyawanatau setara 500 orang secara global pada Senin (5/2).

Snap memiliki sekitar 5.367 karyawan penuh waktu pada Oktober 2023.

Langkah PHK itu diambil demi melakukan perampingan di tubuh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga ingin mengedepankan pola kerja tatap muka.

"Menempatkan bisnis kami dalam posisi terbaik untuk melaksanakan prioritas tertinggi kami, dan untuk memastikan kami memiliki kapasitas untuk berinvestasi secara bertahap untuk mendukung pertumbuhan kami dari waktu ke waktu," ucap salah seorang juru bicara Snap seperti dikutip dari CNN Business.

Snap memperkirakan akan mengeluarkan biaya sekitar US$ juta atau sekitar Rp864,7 miliar hingga US juta atau Rp1,17 triliun untuk restrukturisasi.

Biaya ini terutama dikeluarkan untuk pesangon karyawan yang terdampak PHK tadi.

PHK terbaru di Snap terjadi setelah perusahaan tersebut mengatakan mereka memangkas sekitar 20 persen karyawan globalnya pada Agustus 2022 lalu. Angka tersebut setara dengan sekitar 1.200 karyawan saat itu.

Perusahaan juga memangkas sekitar 3 persen stafnya tahun lalu.

PHK massal telah mengguncang sektor teknologi sejak 2022. Berdasarkan data Layoffs.fyi, sejak awal tahun ini, sekitar 30 ribu pekerja di sektor teknologi telah kehilangan pekerjaan.

Tercatat ada 262.682 PHK di industri teknologi pada 2023. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 164.969 PHK.

[Gambas:Video CNN]

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

Pengusaha Blak******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons mengenai angka pertumbuhan pemilik tabungan Rp5 miliar melambat pada awal tahun ini, sebagaimana diungkap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan data LPS, pertumbuhan tabungan di atas Rp5 miliar sebelumnya tercatat sebesar 14-15 persen di akhir 2023. Namun, saat ini pertumbuhannya hanya 3,51 persen. LPS menduga pemicunya adalah orang kaya memakai tabungannya sendiri untuk mengembangkan bisnis.

"Dugaan kami, ini sebagian besar korporasi. Kita takut apakah mereka tidak punya duit, cuma kalau kita lihat tren uang pemakaian korporasi, sepertinya sekarang mereka beralih pakai uang sendiri untuk ekspansi usahanya dibandingkan pinjam di bank," ujar Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (30/1).

"Fenomenanya bahwa mereka masih punya dana simpanan dan dijadikan modal, itu masih ada kemungkinan sehingga mereka tidak mau untuk meminjam ke bank," ujar Sarman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

"Mungkin mereka ada pada posisi bisa menggunakan uang sendiri untuk tambah modal sehingga tidak perlu pinjam ke bank. Otomatis memang saldo mereka di bank menurun, yang tadinya mungkin di Rp5 miliar jadi di bawah Rp5 miliar. Itu yang kami lihat," imbuhnya.

Menurutnya, alasan pengusaha 'ogah' meminjam ke bank karena suku bunga tinggi dan kondisi ekonomi yang belum menentu. Sehingga, bagi yang masih memiliki kas cukup lebih memilih menggunakan tabungan.

"Mungkin pertama karena tingkat bunga kita masih tinggi. Kemudian kedua, kemungkinan juga karena kondisi ekonomi nasional yang saat ini juga boleh dikatakan masih terpengaruh kondisi ekonomi global," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka ia menekankan bukan karena pengusaha susah meminjam ke perbankan, tetapi lebih kepada takut gagal bayar jika terjadi kondisi yang tak sesuai perkiraan.

"Karena nanti kalau mereka pinjam ke bank dan ternyata memang kondisi ekonomi kita masih belum memungkinkan atau mungkin ada sesuatu hal yang terjadi seperti covid. Nah, tentu kan ini akan menjadi beban bagi pelaku usaha," jelasnya.

Sementara, untuk pengusaha yang tergabung di Kadin sendiri dipastikan kondisinya secara umum stabil. Tidak ada yang kesulitan untuk permodalan maupun mendapatkan pinjaman dari perbankan.

"Yang jelas di Kadin sampai saat ini posisi teman-teman pelaku usaha masih berjalan baik, normal dan pada posisi produktif. Dalam hal ini ya tentu memang tetap waspada ada karena memang kondisi ekonomi global masih tanda tanya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]