situs slot login

Su Xian'er Han Jin

Menhub Minta Pemda Subsidi Biaya Operasi Pesawat******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk ikut memberikan insentif berupa subsidi biaya operasi pesawat(BOP) kepada maskapai dalam negeri.

Tujuannya, untuk memulihkan industri penerbangan di Indonesia, terutama ke wilayah masing-masing pemda pascapandemi covid-19.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama membuat stimulus untuk konektivitas transportasi udara di daerah-daerah, untuk memulihkan kembali sektor penerbangan setelah terdampak covid-19," ujar Budi dalam rapat koordinasi Keberlangsungan Konektivitas Transportasi Udara dan Dukungan Pemerintah Daerah seperti dikutip antara, Selasa (22/11).

Kemudian ada juga stimulus penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) di bandara yang dikelola Kemenhub dengan biaya yang lebih rendah.

"Sekarang kami juga mendorong kehadiran pemda berupa dukungan stimulus pelayanan transportasi udara agar menjamin ketersediaan konektivitas di daerahnya," jelasnya.

Budi mengungkapkan salah satu pemda yang telah melakukan upaya nyata untuk memberikan stimulus yakni Toraja. Pemda setempat memberikan jaminan keterisian penumpang atau block seatsekitar 60-70 persen dari total kursi yang tersedia.

Menurut dia, pemprov dan pemkab saling sharinguntuk melakukan block seat,sehingga saat ini sudah ada penerbangan dua kali dari Makassar ke Toraja dan sekarang sudah menambah rute ke Balikpapan.

"Kami harap pemda lain juga melakukan hal yang sama," imbuhnya.

Selain dukungan pemda, Budi juga mendorong peran dari operator bandara dan maskapai untuk terus meningkatkan kinerja penerbangannya, di antaranya menambah jam operasional di sejumlah bandara, sehingga pergerakan pesawat dapat lebih banyak dan dari sisi operasional akan lebih efisien.

[Gambas:Video CNN]

Ayah baptis Stadion

UMP 2023 Naik Maksimal 10 Persen Tak Bakal Ampuh Kerek Daya Beli******

Pemerintah menetapkan kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 maksimal 10 persen. Namun, pengamat menilai kebijakan tersebut aneh dan tak akan mempan mengerek daya beli masyarakat.

Kenaikan upah tahun depan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini.Kedua, rumus perhitungan upah minimum.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," tulis Permenaker 18/2022.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan seharusnya kenaikan UMP dalam aturan tersebut bukan maksimal, melainkan minimal 10 persen. Apalagi kata maksimal dalam aturan tersebut bisa menimbulkan salah persepsi.

"Harusnya upah minimum 10 persen yang berarti pengusaha harus membayar kenaikan upah minimum 10 persen, bukan maksimal 10 persen. Nantinya muncul multitafsir kenaikan 1 persen juga tidak masalah karena yang dibatasi maksimal 10 persen," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Lagipula, kenaikan upah di bawah 10 persen dinilai tidak tepat dan tak akan mampu mengerek daya beli masyarakat. Justru kebijakan ini bisa sebaliknya malah menggerus daya beli masyarakat.

Menurut Bhima, jika melihat pertumbuhan ekonomi yang kuat serta lonjakan inflasi, maka kenaikan ideal UMP 2023 harusnya di atas 10 persen. Namun, jika hanya 10 persen pun sudah mencukupi, asal itu minimal bukan maksimal.

Sebab, kenaikan UMP minimal 10 persen masih bisa membantu masyarakat melakukan kegiatan belanja. Dengan demikian, konsumsi bisa terjaga di tengah lonjakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat bisa terus berlanjut.

"Kalau minimum 10 persen kenaikan UMP nya bisa diterima. Dengan memperhatikan tingkat inflasi yang diperkirakan masih akan berada di kisaran 5,5-6 persen sehingga ada surplus 4 persen, setidaknya untuk belanja. Jadi daya beli tidak tergerus oleh inflasi," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PHK Makin Banyak

Suami yang misterius, genit dan penyayang!

Ekonom soal PHK Startup: Investor Capek Bakar Uang dan Tuntut Untung******

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menduga badai Pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan startup, seperti GoTo hingga Ruangguru belakangan ini terjadi akibat banyak faktor.

Pertama, karena startup sudah lelah 'bakar uang' dan dituntut keuntungan oleh investor. Akbar tidak menampik situasi ekonomi yang tidak ideal menjadi salah satu faktor badai PHK di kalangan startup belakangan ini.

Namun, ia mencatat ada faktor lain yang mendasari keputusan startup mengurangi jumlah karyawannya secara besar-besaran.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menyinggung soal badai PHK yang terjadi di Indonesia.

Bahkan, Adi menyinggung soal PHK Ruangguru di dalam pemaparannya. Tertulis bahwa contoh faktual pengurangan 50 persen pekerja Ruangguru melalui online merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat mulai melakukan efisiensi biaya rumah tangga.

"Di Indonesia itu pengertian upah minimum sudah salah kaprah, artinya upah minimum tidak sesuai dengan definisinya. Sejauh mana berdampak pada kenaikan PHK ini, itu yang kita hindari jika kenaikan upah minimum ini tidak sesuai dengan regulasi yang saat ini kita pedomani, yaitu PP 36/2021," ujar Adi.

Menurut data yang dipaparkan Adi, terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 bakal membuat jumlah PHK meningkat dan potensi relokasi pabrik ke daerah lain semakin banyak.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengungkapkan pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.

Selain itu, kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," kata Arsjad.

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

Panitia Bantah Perkelahian di Munas Hipmi Dipicu Persaingan Caketum******

Panitia membantah kericuhan di Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berkaitan dengan persaingan antar-calon Ketua Umum BPP HIPMI.

Ketua Organizing Committee (OC) Munas XVII HIPMI M Ali Affandi mengatakan insiden tersebut dipicu oleh masalah personal.

"Kejadian semalam disebabkan kesalahpahaman personal antar peserta munas HIPMI yang terjadi di luar rapat Pleno," kata Ali Affandi, Selasa (22/11).

Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Ali Affandi tidak membantah keterlibatan tim sukses calon ketua umum dalam adu pukul tersebut. Adu pukul antara sejumlah anggota HIPMI itu melibatkan salah satu tim sukses ketua umum.

"Itu hanya dikaitkan saja. Sebenarnya masalah personal. Nggak ada kaitannya sama kontestasi," katanya.

Ia juga tak menampik jika Sidang Pleno I dengan agenda pembahasan tata tertib berjalan alot. Namun ia meyakinkan perkelahian tersebut tidak berkaitan dengan jalannya sidang.

"Dinamika (sidang) menghangat, lah. Tapi nggak sampai panas. (Perkelahian) itu sudah di luar agenda forum. Mau keluar istirahat. Salah paham aja itu," katanya.

Ia mengakui sidang pleno I yang dijadwalkan selesai pukul 22.00 WIB molor hingga pukul 00.00 WIB. Karena itu, pimpinan memutuskan sidang diskors hingga hari berikutnya. Ali Affandi mengatakan molornya sidang membuat emosi peserta sidang mudah tersulut.

"Jadi teman-teman standby dari jam tujuh pagi sampai jam 12 malam, makanya wajar kalau begitu," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Surakarta Kombes Pol. Iwan Saktiadi ia bersama Danrem 074/Warastratama Surakarta Kolonel Inf. Achiruddin langsung mendatangi Hotel Alila setelah mendengar kabar tersebut. Menurutnya, pertikaian terjadi saat peserta membubarkan diri dari Sidang Pleno I Munas.

"Kemudian di arena luar itu ya biasa lah ada gesekan sedikit, senggolan kemudian ada sedikit kesalahpahaman antara beberapa orang di lokasi, sehingga terjadi hal seperti yang rekan-rekan ketahui," kata Iwan.

Ia mendorong agar pihak yang berselisih melakukan mediasi sehingga masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

"HIPMI merupakan suatu keluarga besar. Yang ada di dalamnya ya keluarga. Artinya restorative justice akan kita tempuh jika memang kedua belah pihak yang terlibat selisih paham itu menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

Simulasi Kenaikan UMP 2023 Berdasarkan Permenaker 18 Tahun 2022******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah membuat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi (UMP).

Aturan yang diteken pada 16 November 2022 ini berisi formula penentuan upah minimum 2023 bagi pemerintah daerah.

Dalam beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Adapun provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar membuat simulasi kenaikan upah dengan formula tersebut.

Namun, ia mengatakan dalam rumus baru ini ada faktor alfa yang nilainya dalam rentang 0.10 sampai 0.30. Menurutnya, tidak ada kejelasan tentang nilai alfa ini dan pembatasan nilai alfa tersebut.

Berikut simulasi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022:

Sebagai contoh pada kenaikan UMP DKI Jakarta 2023, berdasarkan asumsi nilai inflasi 4,61 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,96 persen dengan asumsi nilai alfa 0,1, maka kenaikan UMP DKI 2023 adalah sebesar 4,61 persen + (4,96 x 0,1) = 5,10 persen.

Sementara, jika memakai alfa 0,3 persen, maka kenaikan UMP DKI Jakarta adalah sebesar 6,09 persen.

Meski demikian, Timboel mengatakan UMP 2023 akan akan diperhadapkan dengan inflasi 2023, sehingga Permenaker Nomor 18 ini belum otomatis memastikan daya beli buruh naik di 2023.

Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena faktor alfa yang dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Formula ini berpotensi menyebabkan kenaikan UMP 2023 tidak otomatis lebih tinggi dari inflasi 2023.

"Dengan dua simulasi ini, kenaikan UMP DKI 2023 akan diperhadapkan pada nilai inflasi 2023, yang nilai inflasinya bisa lebih tinggi dari kenaikan UM (upah minimum) 2023," kata Timboel melalui keterangan resmi.

Lebih lanjut, ia mengatakan permenaker ini hanya mengatur kenaikan UM 2023 saja. Sedangkan untuk tahun berikutnya akan kembali ke formula yang diatur di Pasal 26 2 tentang Pengupahan.

Selain itu, Timboel mengklaim permenaker 18 tahun 2022 tidak memenuhi kaidah pembuatan peraturan perundangan yang diatur di UU 13 tahun 2022 junto UU nomor 12 tahun 2011.

Ia menambahkan Permenaker ini tidak didiskusikan di LKS Tripartit Nasional, dan tidak ada argumentasi terkait aspek yuridis, sosiologis, dan filosofisnya.

[Gambas:Video CNN]

Kapitalis Misterius

Pengusaha Curiga Aturan UMP 2023 dari Menaker Demi Cak Imin di 2024******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif politik dibalik kebijakan Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com,Senin (21/11).

Ia menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki peraturan perundangan. Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.

Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," tandas Danang.

CNNIndonesiasudah berupaya menghubungi Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamninan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk minta tanggapan soal penerbitan aturan UMP 2023 dan tuduhan pengusaha tersebut. Tapi hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Sebelumnya, Ida menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua,rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.