maxwin replay

Porter dari kedua dunia

Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.

Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.

"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

[Gambas:Video CNN]

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.

Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.

"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.

Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.

Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.

Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.

Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.

"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.

"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak yang aneh

Kapal berpenumpang 23 wisatawan terbakar di Perairan Raja Ampat******

Dalam peristiwa kebakaran kapal ini tidak ada korban jiwa

Pewarta: Paulus Pulo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Petualangan animasi domestik

Tarif Tol Cengkareng******

Tarif Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran (CBK) resmi naik mulai Sabtu (13/1) pukul 00.00 WIB.

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng selaku pengelola menegaskan penyesuaian tarif mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: 1982/KPTS/M/2023. Belied itu diteken pada 29 Desember 2023 lalu.

Kenaikan tarif bervariasi, misalnya golongan I dari Rp25.500 menjadi Rp27 ribu. Sedangkan mobil golongan II dan III kini harus membayar Rp41 ribu, alias naik Rp3.000 dari tarif sebelumnya.

Tarif anyar ini akan berlaku pada 5 lokasi gerbang tol. Mulai dari Gerbang Tol Benda Utama, Tanah Tinggi, Buaran Indah, Pinang, dan Kunciran.

Jasamarga menegaskan jalan tol sepanjang 14,19 km ini melewati Kota Tangerang yang didominasi sektor industri dan tempat tinggal. Oleh karena itu, Jalan Tol CBK diklaim bisa menjadi alternatif angkutan industri.

Selain itu, CBK menjadi opsi untuk menjangkau Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tol ini juga bisa dipilih bagi mereka yang kerap pulang pergi dari Tangerang-Jakarta.

Berikut tarif terjauh (sistem tertutup) Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran:

Gol I: semula Rp25.500, menjadi Rp27 ribu
Gol II: semula Rp38 ribu, menjadi Rp41 ribu
Gol III: semula Rp38 ribu, menjadi Rp41 ribu
Gol IV: semula Rp51 ribu, menjadi Rp54.500
Gol V: semula Rp51 ribu, menjadi Rp54.500

[Gambas:Video CNN]

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

Pengusaha Ngeluh Buka Bisnis di Daerah Sulit karena Sering 'Dipalak'******

Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan membangun usaha di daerah sulit karena sering diminta biaya tambahan oleh sejumlah pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli (pungutan liar) di daerah. Kami di daerah tidak seperti di DKI, kebijakan yang dihadapi berbeda dan mereka halalkan, kalau kita istilahnya under table, selalu banyak," katanya dalam konferensi pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1).

"Pemerintah daerah (pemda) seolah-olah enggak tau atau enggak lihat," imbuhnya.

Diana mengatakan kondisi itu membuat biaya membuka usaha di daerah menjadi lebih tinggi. Ia pun menyayangkan pemda yang tidak menindak tegas pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) tersebut.

Karenanya, Diana berharap presiden yang terpilih di Pilpres 2024 nanti bisa memperhatikan masalah yang ada di daerah. Ia berharap pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan pemda, meskipun ada otonomi daerah.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar jika daerah tidak didukung.

"Ini perlu diperhatikan. Jadi tolong bapak-bapak yang akan duduk di pemerintah pusat. Harapan kami bisa direalisasikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

Konsultan Properti Sebut 2024 Jadi Waktu Tepat untuk Beli Apartemen******

Konsultan properti Colliers Indonesia menyebut tahun ini merupakan waktu tepat untuk membeliapartemen. Terlebih, pemerintah menggratisan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelianproperti.

Colliers juga memprediksi 2024 akan menjadi tahun kebangkitan sektor apartemen.

"Kami melihat sektor apartemen, bagi konsumen, ini saat yang tepat untuk mulai membeli. Tapi tentunya dengan catatan bahwa membeli dengan kehati-hatian dan melihat potensi bahwa properti ini bisa bertumbuh," tutur Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Pertama,potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) pada tahun ini. Kedua,penerapan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2024.

Ketiga,Ferry mengatakan harga apartemen saat ini cenderung lebih murah dibandingkan price to income (PIR) ratio. Keempat,relaksasi PPN juga berlaku untuk warga negara asing (WNA) yang punya nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Berdasarkan hitungan Colliers, ada 14 persen apartemen kelas atas yang memenuhi kriteria gratis PPN. Batas untuk kelas atas, harganya tidak lebih dari Rp5 miliar, sesuai aturan insentif PPN.

Sedangkan kelas menengah ke atas ada 41 persen dan 45 persen sisanya segmen apartemen untuk menengah ke bawah.

"Jadi, total memenuhi syarat ada sekitar 10.581 stok unit yang bisa mendapatkan insentif PPN. Dari unit ini yang mendominasi adalah kelas menengah bawah dengan range harga Rp500 juta-Rp600 juta per unit," tutur Ferry.

Ferry memperkirakan permintaan apartemen pada 2024 bakal meningkat hingga 2 persen didorong dengan insentif PPN DTP tersebut.

Sejauh ini, harga apartemen dengan strata title atau status kepemilikan masih stabil di angka Rp35,6 juta per meter persegi. Colliers meramal harganya akan naik 1 persen sampai 2 persen dalam 3 tahun mendatang.

Insentif PPN DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Beleid ini ditetapkan November tahun lalu.

Pada pasal 7 dijelaskan bahwa pemerintah akan menanggung 100 persen PPN untuk periode 1 November 2023 hingga 30 Juni 2024. Sedangkan Juli 2024 hingga Desember 2024 PPN yang digratiskan hanya 50 persen dari besaran PPN.

"PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun," tulis pasal 5 ayat 1 beleid tersebut.

"Orang pribadi yang telah memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dapat memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah sesuai peraturan menteri ini," sambung pasal 5 ayat 2.

[Gambas:Video CNN]