maxwin 5000x

euroslot 65Jutaan kata 289880Orang-orang telah membaca serialisasi

《maxwin 5000x》

Hujan guyur sebagian besar wilayah ibu kota provinsi pada Jumat******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur sebagian besar wilayah ibu kota provinsi di Indonesia pada Jumat. Mengutip situs resmi BMKG di Jakarta, wilayah yang diprakirakan hujan ringan pada siang hari ini, yakni Bengkulu, Yogyakarta, Bandung, Banjarmasin, Pangkal Pinang, Mataram, Kota Jayapura, dan Makassar. Wilayah Semarang dan Palembang diprediksi hujan sedang. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar waspada potensi hujan disertai petir yang terjadi di Banda Aceh dan Jambi pada siang hari ini, serta Pekanbaru pada malam hari. Beberapa wilayah diprediksi berawan pada siang hari ini, di antaranya Denpasar, Serang, Jakarta Pusat, Palangkaraya, Manokwari, Pekanbaru, Mamuju, Kendari, dan Medan. Beberapa wilayah masih berpotensi cerah berawan pada siang hari ini, seperti Gorontalo, Surabaya, Pontianak, Tarakan, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Ambon, Ternate, Kupang, dan Padang.

Baca juga: BMKG prakirakan tiga wilayah DKI Jakarta hujan ringan pada Jumat siang Wilayah Samarinda diprakirakan cerah pada siang hari ini dengan rata-rata suhu 24-33 Celsius, begitu juga Kota Manado dengan suhu 23-29 Celsius.

Sebelumnya, BMKG juga memperingatkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan memiliki potensi curah hujan tinggi dengan klasifikasi awas. "70 persen wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Untuk periode akhir Januari 2024, wilayah yang memiliki potensi curah hujan tinggi dengan klasifikasi Awas terjadi di wilayah NTB dan Sulawesi Selatan," kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan. Selain itu, terdapat wilayah yang masuk dalam klasifikasi siaga, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Baca juga: BMKG: Waspada cuaca ekstrem di Sulawesi Utara hingga 28 Januari
Baca juga: BPBD paparkan kerusakan akibat hujan dan angin kencang di Kota Malang
Baca juga: BMKG: Dua provinsi miliki potensi curah hujan tinggi klasifikasi awas

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah tengah kaji insentif pajak untuk sektor pariwisata******

pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atau format lain yang nilainya 10 persen dari PPh

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan tengah mengkaji insentif Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor pariwisata.

"Pemerintah sedang mengkaji (insentif) PPh nya, PPh untuk sektor pariwisata. Untuk sektor pariwisata ini salah satu yangrecover-nya paling lambat saat pascaCOVID-19, dan tidak semua sektor pariwisata dari segi keuangannya sudah recover," kata Menko Airlangga saat konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa.

Menko Airlangga mengungkap insentif tersebut nantinya akan berupa PPh Badan DTP (Ditanggung Pemerintah) sebesar 10 persen.

"Jadi pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atau format lain yang nilainya 10 persen dari PPh," ujarnya.

Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan kembali terkait penerapan insentif fiskal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas Penyelenggara Jasa Hiburan yang naik sebesar 40-75 persen.

Mengacu pada ketentuan pasal 101 Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), telah diatur bahwa Kepala Daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah.

Hal ini telah ditegaskan oleh Mendagri melalui SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/ Wali Kota.

Dengan demikian, kata Airlangga, berdasarkan ketentuan yang ada Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengurangan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Hiburan.

Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Undang-undang HKPD pasal 101 itu memberikan kesempatan untuk pejabat daerah atas nama kepejabatannya untuk memberikan insentif. Jadi itu sudah diberikan dalam undang-undang HKPD, jadi bisa memberikan insentif di bawah 70 persen," jelas Airlangga.


Baca juga: DKI diminta kaji pajak hiburan bagi menengah ke atas
Baca juga: Kemenkeu: Kenaikan pajak hiburan untuk pengendalian kegiatan tertentu
Baca juga: Asosiasi dan pengusaha industri hiburan adakan rapat dengan Airlangga

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Istana sebut presiden dan Setneg perlu konfirmasi soal pengganti Firli******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat," kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin.

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Polisi sebut pengembalian berkas Firli Bahuri sedang dalam proses

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

"Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kansudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper testdan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi)," jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Firli selesai diperiksa, Polisi: berkas segera dikembalikan ke Kejati

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

"Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

Baca juga: Komisi III: Pengganti Firli Bahuri dipilih Pansel DPR

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：nomor slot login、situs paling terpercaya、situs situs slot online

Terkait：slot10k、cara meminjam dana di shopee、cicil hp di akulaku、joker123 slot terbaru、happy slot 77、server thailand royal perkalian、cara dapat uang 1m、game slot terbaik mudah menang、beruang4d、slot ter maxwin

---

---

bab terbaru：slot yang bisa maxwin（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29