slot gacor onix

gadis perunggu di sebelah

Menhub Curhat Dilema Kebijakan Covid******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi merefleksi kebijakan selama pandemi covid-19 yang disebut 'kebijakan rem-gas'. Ia mengingat momen di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pihaknya untuk gaspol.

Budi mengklaim Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang bisa mengatasi pandemi covid-19. Hal itu ia sampaikan dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.

"Kebijaksanaannya (Jokowi) begitu lugas, gampang diingat, tapi tidak mudah untuk dilakukan, yaitu rem dan gas. Bayangkan pada saat kami dalam keadaan rem, tiba-tiba Pak Presiden minta gaspol. Itu terjadi pada saat lebaran tahun lalu," kata Budi, Selasa (27/12).

Ia merinci sektor udara mengalami penurunan lebih dari 70 persen selama pandemi covid-19. Sedangkan rata-rata dari seluruh sektor mengalami penurunan 10-30 persen.

"Kami mampu menjalani itu semuanya dengan rem dan gas dan kita pulih dari satu tahun lalu, relatif pulih, tetapi karena masih banyak kasus covid-19 yang ditemui, PPKM belum dibuka," jelas Budi.

Cuaca saat ini diklaim menggoda dan menantang. Budi secara spesifik menyoroti beberapa insiden yang terjadi di masa libur Nataru imbas cuaca ekstrem, seperti di Karimunjawa hingga penutupan sementara Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

Ia menegaskan Kemenhub menyiapkan langkah antisipasi merespons cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di laut tersebut.

Budi lantas mengimbau masyarakat menghindari cuaca ekstrem dengan tak pergi ke luar kota di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) jika tidak penting.

Raja Tianjiu

AP II Siapkan Langkah Darurat untuk Atasi Cuaca Ekstrem******

PT Angkasa Pura II(AP II) menyiapkan rencana tanggap darurat (emergency response plan) sebagai antisipasi cuaca ekstrem di Indonesia.

VP of Corporate Communications AP II Cin Asmoro mengatakan keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi fokus utama perusahaan dan seluruh stakeholder.

"Sebagai bentuk kesiagaan, bandara-bandara AP II siap mengaktifkan emergency response plansebagai prosedur apabila terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan dan tidak kami harapkan terkait keselamatan penerbangan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (28/12).

Koordinasi di emergency operation centerbakal melibatkan personel dari seluruh stakeholder yang berkolaborasi di dalam tim khusus, yakni safety issue teamdan safety action group.

"Pembentukan safety action groupmelibatkanstakeholderdi bandara, seperti maskapai dan instansi terkait, yakni pemerintah daerah, BNPB, SAR, dan lain sebagainya untuk membahas tindakan langsung terkait penanganan keadaan darurat," jelas Cin Asmoro.

Cin Asmoro menambahkan secara berkala AP II melakukan pengecekan terhadap keandalan infrastruktur dan fasilitas di sisi udara.

Di lain sisi, AP II dan stakeholder juga secara rutin melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan.

"Sisi udara dan darat menjadi prioritas. Di sisi udara dilakukan inspeksi terhadap runway, taxiway, apron, serta fasilitas sisi udara. Pengecekan dilakukan juga terhadap sistem drainase bandara," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan potensi hujan dengan intensitas signifikan pada 27 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menuturkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di sebagian wilayah, yakni Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Subsidi Kendaraan Listrik Berlaku Juni 2023?******

Kementerian Perindustrian tengah menggodok formula subsidi kendaraan listrik. Kabarnya, subsidi tersebut akan diberlakukan mulai Juni 2023.

Kendati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sejauh ini belum ada tenggat waktu kapan subsidi itu akan mulai berlaku. 

"Time frame belum ada. Makanya saya sampaikan, salah satu kuncinya adalah pembicaraan kita dengan DPR, karena berkaitan dengan anggaran," ujar Agus dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 & Seminar Outlook Industri 2023, Selasa (27/12).

Dalam hal ini, Agus mengatakan selain mobil dan motor listrik, bus listrik dan kendaraan hybrid juga akan mendapatkan subsidi.

Meski demikian, Agus mengatakan ada sejumlah syarat untuk mendapatkan insentif tersebut. Salah satunya adalah memiliki pabrik di Indonesia.

Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menyokong industri berbasis listrik dalam negeri.

"Yang pasti kebijakan pemberian insentif bagi pembelian mobil, dan atau motor, dan atau bus listrik itu kita ambil untuk mendorong pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia," kata Agus.

Sebelumnya, Agus menuturkan pemerintah telah menyiapkan skema subsidi Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik baru dan Rp40 juta untuk mobil hybrid.

Sementara, untuk subsidi pembelian motor listrik baru disiapkan sebesar Rp8 juta dan motor konversi bakal mendapatkan subsidi Rp5 juta.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir tahun 1000 M

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Nodai Hakikat Angkutan Umum******

Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.

Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.

Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.

"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.

Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.

"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.

Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.

Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.

Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.

Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.

"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.

Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.

Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.

"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tarif Orang Miskin dan Kaya Sulit Diterapkan

Panjang umur iman

Kemenhub: Perlu Ada Penyesuaian Subsidi agar Tiket KRL Terjangkau******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan besaran subsidi Public Service Obligation (PSO) perlu disesuaikan untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat dan layanan tetap dapat berjalan dengan baik.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan tarif KRL masih disubsidi negara lewat PSO.

Menurutnya, dengan kenaikan biaya operasional dan belum ada rencana kenaikan tarif, maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi lebih lanjut sampai kajian selesai dilakukan.

"Masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan kami," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif KRL, setidaknya sampai 2023.

"Kalau (tarif) KRL gak naik, InsyaAllah sampai 2023 gak naik. Hore hore hore," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.

Kendati, Budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, imbuhnya, akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

"Tapi, tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Kalau yang (tarif) average sampai 2023 kami rencanakan tidak naik," sambungnya.

Budi memaparkan bahwa subsidi, termasuk dalam bentuk tarif KRL, harus dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa sebenarnya cost dari perjalanan KRL bisa menyentuh Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.

Namun, dengan subsidi yang diberikan pemerintah maka biaya bepergian menggunakan KRL hanya mengeluarkan ongkos sekitar Rp4.000.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

ASDP Tutup 53 Rute Penyeberangan Kupang Imbas Cuaca Ekstrem******

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Kupang, NTT menutup sementara jalur penyeberangan dari Kupangke sejumlah daerah pada Selasa (27/12). Hal itu buntut cuaca buruk di NTT yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

"Ada 53 jalur penyeberangan yang ditutup sementara," kata General Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang Syamsudin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Dia menjelaskan penutupan sementara rute pelayaran tersebut akibat cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah NTT selama beberapa waktu terakhir.

Dia mengungkapkan penutupan sejumlah rute tersebut karena memang perusahaan lebih mengutamakan keselamatan dan keamanan penumpang yang akan berlayar.

Pasalnya, lanjut Syamsudin, tinggi gelombang di wilayah perairan NTT berkisar dari 1,5 hingga 2,5 meter sehingga membahayakan penyeberangan.

Dia mengklaim masyarakat NTT juga sudah paham dengan cuaca seperti saat ini. Tak ayal, penutupan rute ini dimaklumi oleh masyarakat.

Lebih lanjut kata dia, saat ini ada enam kapal milik ASDP yang hanya terparkir di Pelabuhan Bolok. Sedangkan ada tiga kapal lain yang berada Kalabahi, Kabupaten Alor, dan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan Maumere, Kabupaten Sikka.
.
"Belum bisa memastikan kapan rute penyeberangan dari Kupang akan ditutup sementara karena cuaca saat ini berubah-ubah," jelasnya.

"Apalagi sudah ada imbauan dan peringatan dini dari BMKG," imbuhnya

Dia belum bisa pastikan sampai kapan penutupan pelayaran tersebut, tetapi ASDP selalu memperhatikan maklumat pelayaran. Perusahaan juga memantau informasi dari BMKG, sebelum memutuskan untuk berlayar.

Syamsudin juga menambahkan pihaknya berusaha agar mengambil keputusan dengan tepat, sebelum memutuskan kapal yang dikelolanya berlayar atau tidak.

"Kasihan, kalau kita suruh berlayar, lalu tiba-tiba gelombang tinggi di jalan, maka otomatis kapal akan kembali ke pelabuhan. Kasihan juga kalau sampai kembali kapalnya," tambah dia.

Dia merinci selain enam kapal milik ASDP, ada juga kapal milik Pemprov NTT dan Swasta yang juga terparkir di Pelabuhan Bolok.

[Gambas:Video CNN]