idplay777

menjadi seekor anjing

China Alami Krisis Babi******

China tengah menghadapi krisis babikarena kurangnya produksidari para peternak.

Oleh karena itu, pelaku industri di Negeri Tirai Bambu akan meningkatkan impor daging babi dalam beberapa bulan mendatang.

Kelangkaan babi disebabkan oleh turunnya permintaan daging babi dan biaya pakan yang tinggi dari Juni 2021 hingga Juli tahun ini. Kelangkaan ini menyebabkan peternak mengalami kerugian hingga 600 yuan per babi.

Kepala Eksekutif Genesus Inc Kanada Jim Long yang merupakan pemasok babi pembibitan ke China memperkirakan karena langkah itu kawanan babi menyusut antara 6 juta dan 8 juta ekor.

"Kita semua perlu mengawasi China; kami mengharapkan peningkatan penjualan karena kekurangan daging babi mereka," ujarnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (15/11),

Sementara itu, Kementerian pertanian mengatakan Cina memiliki 44,6 juta induk babi pada September 2021, turun menjadi 41,85 juta pada Maret 2022. Kemudian, meningkat lagi menjadi lebih dari 43 juta pada September 2022.

Kelangkaan ini pun pada akhirnya membuat harga daging babi melonjak.

Maklum, daging babi sejauh ini merupakan makanan favorit di China. Di sisi lain, lonjakan harga komoditas tersebut telah mendorong inflasi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Biro statistik mencatat pada Oktober 2022, harga daging babi melonjak 51,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara itu, data dari Shanghai JC Intelligence Co Ltd mencatat harga babi hidup JCI-HOG-LUOHER naik sekitar 78 persen dari Juni menjadi 28,50 yuan atau sekitar U,98 per kg pada 19 Oktober. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak Maret 2021.

[Gambas:Video CNN]

Menurut 10 analis industri, petani, dan pemasok pakan dan genetika harga daging babi diproyeksi akan tetap tinggi pada 2023 mendatang.

Pemerintah menyalahkan para petani yang menahan babi dari penyembelihan untuk menggemukkan karena harga yang lebih tinggi. Sedangkan, analis dan ahli mengatakan telah terjadi pengurangan pasokan yang besar sejak musim dingin lalu.

Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Pedesaan berkali-kali mengatakan kapasitas pembibitan sudah mencukupi.

"Penghapusan kapasitas produksi benih mungkin lebih besar dari yang dibayangkan pasar saat ini," kata Guan Yilin, analis Cofco Futures, dalam sebuah catatan bulan lalu.

Kebangkitan Taikoo

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Gadis ini akan menentang surga

PT Yarindo Farmatama Laporkan Pemasok Bahan Obat Sirop ke Polisi******

PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat sirop merek Flurin yang izin edarnya telah dicabut, melaporkan perusahaan pemasok bahan obat sirop yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut marak di Indonesia.

Manajer Legal PT Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus mengungkapkan pihaknya menjadi korban penipuan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Pria berkacamata itu enggan membeberkan nama perusahaan yang dilaporkan ke Mabes Polri, alasannya, karena melibatkan banyak pihak dan rangkaian distribusi yang panjang.

"Kami korban maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum melalui tim hukum kami dan melaporkan kepada siapa saja yang telah merugikan perusahaan kami. Dan saat ini sedang dilakukan pelaporan di Mabes Polri," ujar Vitalis di kantornya, Selasa (15/11).

Pihaknya mengklaim perusahaan menelan kerugian puluhan miliar akibat produk obat sirup merk Flurin yang ditarik dan dilarang beredar di pasaran. Penarikan lantaran obat sirop itu diduga mengandung bahan yang tercemar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG).

Meski begitu, kinerja dan pengurangan pegawai belum terjadi. Pasalnya, perusahaan masih memproduksi obat lainnya jenis tablet maupun kapsul yang masih memiliki izin edar dari BPOM.

"Karena ini baru, kita belum sampai pengurangan lain-lain. Sekarang masih produksi obat kaplet dan tablet, karena cairan kan sudah enggak bisa (produksi), sudah dicabut izinnya," ujarnya.

Perusahaan sendiri mengaku membeli cairan pelarut untuk membuat obat sirop dari perusahaan lain, CV Budiarta.

Selama menerima bahan baku kimia, perusahaan yang ada di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, itu melakukan monitoring barang datang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah mereka terapkan.

Ia menyebutkan CV Budiarta mendapatkan pasokan propilen glikol dari CV Anugrah Perdana Gemilang (APG). Perusahaan APG mendapatkan barangnya dari CV Samudra Chemical.

"CV Budiarta itu sudah menjadi vendor list kita dan tidak ada masalah. Sehingga kami percaya bahwa produk yang dikirim ke kita itu produk yang benar dan bermutu tinggi. Harganya yang kami bayarkan itu dari tahun 2014 sampai 2022 dia bervariasi. Kalau dilihat grafiknya itu naik harganya. Di 3 tahun terakhir dari 2020 sampai 2022, yang tadinya Rp 7 juta sekarang jadi Rp 10 juta," ujarnya.

Dalam konferensi pers terpisah, Kuasa Hukum CV Budiarta Mahar merasa pihaknya difitnah dan mempertanyakan inspeksi yang dilakukan BPOM RI.

Ia mengklaim selama ini pihaknya sudah melakukan prosedur penjualan sesuai standar. Mahar menjelaskan CV Budiarta membeli propilen glikol dari CV Anugrah Perdana Gemilang (APG) dengan bukti kualitas produk dari certificate of analysis(COA).

Perusahaan disebutnya tidak bisa membuka segel produk propilen glikol untuk menguji ulang kandungan tersebut. Hal ini diserahkan ke perusahaan farmasi untuk kemudian menilai kelayakan pelarut propilen glikol.

"Kedua kami tidak pernah repacking, jadi apa adanya dari supplier kami salurkan. Karena kalau kami membuka segel jadi kami menyalurkan saja berdasarkan COA yang diterbitkan oleh vendor," ujarnya di Aston Pluit, Jakarta Utara, seperti dikutip Detik pada Jumat lalu.

"Kami tidak pernah buka atau me-repackingnamun kemudian dalam setiap penjualan kami pun memberikan waktu 2x24 jam untuk retur," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Pria sebelah suka menggoda orang

Pemilik Lapangan Golf Bogor Bantah Aset Disita BLBI Milik Besan Setnov******

Kuasa Hukum PT Bogor Raya Development (BRD) Leonard Arpan Aritonang menegaskan lapangan golf dan properti yang disita Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)tidak terkait utang obligor Setiawan Harjono, besan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dan saudaranya Hendrawan Harjono.

Lapangan golf dan properti di Bogor tersebut bagian dari BRD yang saat ini sepenuhnya dimiliki asing.

Gugatan yang dimenangkan itu disampaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Leonard menilai putusan PTUN Bandung ini membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan cek dan ricek kebenaran aset yang disita lebih detail. Selain itu, ini juga menjadi bukti nyata bahwa aset PT BRD tidak ada kaitannya dengan BLBI.

"Jadi bidang-bidang tanah klien kami bukanlah aset dari obligor BLBI dan tidak terkait dengan obligor BLBI mana pun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/11).

Dengan hasil putusan ini, maka PTUN Bandung memerintahkan kepada Satgas BLBI membatalkan penyitaan aset itu yang dilakukan pada pertengahan tahun lalu.

"Menyatakan batal keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa pencatatan blokir terhadap bidang tanah 1-274," demikian bunyi putusan PTUN Bandung.

Sebelumnya, Satgas BLBI memang menyita tanah dengan total luas 89,01 hektare (Ha) di Bogor pada Juni 2022. Penyitaan dilakukan karena Satgas meyakini aset itu milik obligor BLBI duo Harjono.

Penyitaan dilakukan terkait utang dana BLBI Harjono bersaudara kepada negara sebanyak Rp3,57 triliun.

Aset yang disita berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama PT Bogor Raya Development dan anak usahanya PT Bogor Real Estatindo.

Di atas tanah yang disita itu berdiri perumahan, padang golf, hingga beberapa hotel.

[Gambas:Video CNN]

Dokter yang Dimanjakan Beracun

Korsel Bakal Bangun Sistem Air Bersih di IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Korea Selatanakan berpartisipasi membangun sistem air bersihdi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Rencananya, konstruksi akan dibangun pada 2024, namun Kementerian PUPR meminta percepatan proses penyusunan rencana teknis, sehingga instalasinya dapat dibangun pada 2023.

"Kami mengapresiasi rencana Korsel untuk berpartisipasi membangun sistem penyediaan air bersih di IKN Nusantara," ujarnya, dilansir Antara, Selasa (15/11).

Sebelumnya, pada 10 November 2022 lalu, Pemerintah Indonesia dengan World Water Council (WWC) telah menandatangani Framework Agreement 10th WWF.

"Kami akan bekerja dengan cermat karena waktu persiapan kurang dari dua tahun. Kami berharap Republik Korea ikut berpartisipasi aktif untuk membantu kami dalam persiapan 20th WWF," ungkap Basuki.

Basuki bersama Menteri Lingkungan Republik Korea Han Wha Jin meneken Joint Statement on the Green Transition Initiative di Nusa Dua, Bali, pada Senin (14/11) sebagai bagian dari perhelatan KTT G20.

Joint Statement tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU Pembangunan Infrastruktur Hijau yang telah ditandatangani pada 15 Maret 2022 di Labuan Bajo.

Kerja sama bidang infrastruktur hijau mencakup manajemen sumber daya air dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan efisiensi energi, kota eco-smart, serta identifikasi dan infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

[Gambas:Video CNN]

Grup Monster Hadiah

PGII Atasi Kesenjangan Infrastruktur dan Investasi Negara Berkembang******

Pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) digelar di sela Pertemuan Tingkat Tinggi Presidensi G20 Indonesia pada Selasa (15/11), dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto sebagai moderator.

PGII menjadi upaya kolaboratif anggota G7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis) yang diluncurkan pertama kali pada Juni 2021 pada KTT G7 ke-47 di Inggris. PGII memiliki komitmen selama 5 tahun ke depan akan menginvestasikan US0 miliar dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang.

Dalam kesempatan itu, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Presiden AS Joe Biden, dan Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen menjadi tuan rumah bersama sekelompok pemimpin negara G20 yakni Jepang, Jerman, Korea Selatan, Senegal, Kanada, Argentina, Inggris dan India.

"Pemerintah AS secara resmi mengumumkan proyek baru PGII antara lain kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang memobilisasi US miliar pembiayaan sektor publik dan swasta untuk Indonesia, Indonesia Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact yang telah berhasil meluncurkan US8 juta,"

"Trilateral Support for Digital Infrastructure melalui kemitraan Australia dan Jepang dalam mendukung proyek digital, mengamankan rantai pasokan mineral kritis di Brasil, pengembangan energi surya di Honduras, dan investasi dalam infrastruktur kesehatan India," lanjut Biden.

Sementara, Jokowi selaku tuan rumah KTT G20 menyampaikan bahwa Indonesia selalu mendukung penguatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Krisis multidimensional yang tengah dihadapi dunia disebut membawa tantangan sendiri bagi pembangunan infrastruktur di negara berkembang, termasuk melalui penyusutan ruang fiskal.

Untuk itu, dukungan PGII harus bersifat country driven dan berdasarkan kebutuhan riil negara tujuan. Selain itu, kata Jokowi, PGII juga harus menjadikan konsultasi dan dialog dengan negara penerima sebagai pedoman utama.

"Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri. Dengan demikian negara berkembang dapat lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa mendatang," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, upaya PGII mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang harus didasarkan pada paradigma kolaborasi. PGII diminta melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta yang dinilai akan membawa manfaat nyata.

Lebih lanjut, PGII juga ditegaskan harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan, termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi. Senada, Presiden Von der Leyen turut meyakini bahwa pertemuan PGII di sela KTT G20 ini dapat menjadi penentu situasi perekonomian dunia.

"Kami yakin kemitraan dapat menjadi penentu permainan karena dua alasan. Pertama, PGII tidak hanya menanamkan modal besarnya di infrastruktur, tetapi juga investasi pada kapasitas lokal mitra kami," ujar Von der Leyen.