tafsir mimpi 1 100

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Pasar Banjaran Mulai Dibangun, Bupati Bandung Klaim Bukan Swastanisasi******

Pasar Banjaran milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandungmulai dibangun. Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan pencanangan tiang pancang atau ground breakingPasar Sehat Banjaran pada Selasa (15/8).

Pembangunan dan pengelolaan Pasar Banjaran diserahkan kepada PT Bangun Niaga Perkasa selaku mitra Bangun Guna Serah (BGS). Dadang menegaskan pembangunan ini bukan swastanisasi.

Menurutnya, pembangunan dan pengelolaan Pasar Banjaran ini merupakan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, warga pedagang, para pembeli, aparat setempat dan warga masyarakat sekitar.

Ia menjelaskan selain melakukan pembangunan fisik, juga akan dilakukan pembenahan dari sisi manajemen, keuangan, serta sosial budaya. Menurutnya, perjuangan Pemkab Bandung dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan tidak hanya sampai revitalisasi pasar saja.

Namun, juga menguatkan para pelaku usaha agar terus berkembang, yaitu melalui penyediaan pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan.

"Saya berharap melalui pembangunan Pasar Sehat Banjaran ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga diharapkan akan tercipta kondisi pasar yang nyaman sebagai tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli sekaligus dapat mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan," tuturnya.

Dalam acara hari itu hadir pejabat yang mewakili Gubernur Jawa Barat, pimpinan DPRD Kabupaten Bandung, unsur Forkopimda Kabupaten Bandung, hingga para tokoh masyarakat di lingkungan Pasar Banjaran dan para pedagang Pasar Sehat Banjaran.

Lihat Juga : Erick Thohir Sebut Petani Indonesia Makin Hari Makin Miskin

Kelahiran Kembali Era Pentium

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Putri tertua dari keluarga terkenal

Serbu, Transmart KoKas Banting Harga Sepeda Listrik Jadi Rp3,9 Juta******

Transmart Kota Kasablanka, Jakarta Selatan mengobral murah sepeda listrik demi menyambut momentum Transmart Full Day Sale yang digelar Selasa (15/8) sampai pukul 22.00 WIB.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, sepeda listrik Exotic E-Bike Revolve dari harga normal Rp4,9 juta menjadi hanya Rp3,9 juta. Kemudian sepeda listrik Pacific E-Bike Relicus dari harga normal Rp 6,85 juta menjadi hanya Rp4,56 juta. 

Salah satu pramuniaga, Ilham, yang bertugas di Transmart mengatakan ketersediaan sepeda listrik masih cukup untuk digempur pembeli dalam momentum Transmart Full Day Sale hari ini. Total ada sekitar 100 sepeda listrik yang tersedia dengan harga diskon.

"Semua merek, semua jenis, semuanya diskon," kata Ilham.

Transmart memberi diskon hingga 50 persen+20 persen untuk berbagai macam produk sehari-hari mulai dari jam buka sampai tutup toko pukul 22.00 waktu setempat.

Selama periode berlangsung, Transmart memberikan promo diskon menarik untuk daging dan buah-buahan segar, fashion item, kosmetik dan fragrance, furnitur, peralatan dapur, hingga produk elektronik seperti TV, AC, kulkas, mesin cuci, sampai sepeda listrik.

Diskon berlaku untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

[Gambas:Video CNN]

Cang Lei Zhi Yu

Profil Aguan, Pemimpin Konsorsium Pengusaha RI ke Proyek IKN******

Nama pebisnis ulung Sugianto Kusuma alias Aguantengah menjadi sorotan setelah dirinya memimpin Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  ke proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akhir pekan kemarin.

Aguan mengunjungi proyek IKN bersama dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Informasi soal kunjungan itu diungkap oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

"Kami melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipimpin oleh pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma serta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe pada Jumat siang," kata Bahlil dalam pernyataan tersebut.

Dalam kunjungan itu, Aguan sendiri berbicara soal peluang Presiden Jokowi merayakan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang. Peluang ia sampaikan saat berbicara mengenai kemudahan izin usaha bagi pengusaha di IKN.

Aguan mengatakan kalau izin usaha atau berinvestasi di IKN dipermudah dan segala hambatan logistik di ibu kota baru teratasi, ia optimis keinginan Jokowi itu bisa terwujud.

"Ya saya harap urusan logistik agar segera ditindaklanjuti. Izin usaha sudah mudah, sehingga peluang upacara 17 Agustus 2024 sangatlah besar," ucapnya.

Lantas, seperti apa profil Aguan dan kiprahnya di dunia bisnis?

Pendiri Agung Sedayu Group itu lahir di Palembang pada 9 Januari 1951. Di kota tersebut, Aguan juga mengenyam pendidikan di sekolah menengah Tionghoa Jugang Zhongxue.

Dilansir dari berbagai sumber, kehidupan masa muda Aguan tak bisa dibilang berantakan dan bandel. Perkenalannya dengan dunia properti bermula saat ia berkenalan dengan seorang pemborong bangunan.

Kala itu, sang teman kehabisan uang karena kalah judi. Aguan pun lantas memberinya pinjaman sebagai modal untuk membangun ruko dengan sistem bagi hasil.

Dari sinilah, Aguan belajar mengenai bisnis bangunan sampai akhirnya ia memulai bisnisnya sendiri pada bidang konstruksi. Aguan kemudian merintis Agung Sedayu Group pada 1971, saat perekonomian dan dunia bisnis di Indonesia mulai bangkit.

Bisnisnya pun terus berkembang. Tercatat, portofolio pengembangan Agung Sedayu Group tersebar di beberapa daerah prestisius di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Proyeknya antara lain, township, superblok, apartemen, office tower, mal, industrial estate, hotel, dan lain sebagainya.

Selain memegang tampuk kepemimpinan Agung Sedayu Group, Aguan juga tercatat menjabat wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha sejak tahun 1990-1999. Pada 2004, ia bergabung dengan PT Bank Inter-Pacific Tbk.

Lalu, setelah penggabungan PT Bank Inter-Pacific Tbk dan PT Bank Artha Graha Tbk, Aguan kembali dipercaya sebagai wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Aguan dan keluarganya juga menguasai 50 persen saham PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera (CKAS).

Aguan juga tercatat sebagai Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan.

Dominasi Kaisar

Teten Ngeluh Revisi Permendag soal Perlindungan UMKM Belum Kelar******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimengeluh lamanya revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Belum (revisi permendag), masih harmonisasi. Ini kelamaan memang, kita kan sudah sejak Januari, bahkan (sejak) mendag yang lama. Ini sudah kelamaan. Janjinya sih secepatnya dari Pak Mendag (Zulkifli Hasan)," keluh Teten dalam konferensi pers di kantornya di kawasan Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Teten juga menentang ide mendag soal positive listalias daftar barang yang diperbolehkan diimpor. Menurutnya, barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri juga tak berhak melenggang bebas masuk tanah air.

"Saya enggak setuju kalo dibikin positive list.Menurut saya, katakanlah barangnya belum ada di kita tapi kita tutup, nanti produksi dalam negeri akan mengisi pasar kebutuhan yang tidak ada itu. Itukan kebijakan hirilisasi, kebijakan dari Pak Presiden," tegas Teten.

Selain itu, Teten akan mengusulkan kenaikan tarif bea masuk untuk produk-produk impor. Menurutnya, barang dari luar negeri terlalu mudah masuk ke Indonesia karena pungutannya rendah.

Ia juga ingin produk-produk dari negara lain berlabuh di Sorong, Papua Barat. Menurutnya, opsi ini bisa dijajal agar produk tersebut dibebani ongkos transportasi tinggi saat memasuki Pulau Jawa. Sehingga, harga produk impor dan UMKM lokal bisa bersaing sehat.

"Ini juga kan sejalan dengan kebijakan tol laut Pak Presiden. Tol laut Pak Jokowi itu kan ingin agar harga-harga di Indonesia timur itu sama dengan harga di Jawa. Tapi praktiknya kan tidak bisa karena muatan itu hanya ada di barat, ini kan ketimpangan antara Indonesia barat dan timur," tuturnya.

"Sehingga barang-barang di Indonesia timur itu selalu lebih mahal karena dibebankan ongkosnya dua kali lipat. Nanti kalau misalnya Sorong jadi hub impor kita, jadi hidup kan. Ini yang saya kira cara-cara seperti ini yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia," tutup Teten.

Mendag Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan positive list bakal termaktub dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Muatan ini berdampingan dengan larangan barang impor di bawah US0 atau Rp1,5 juta dijual di e-commerce.

"Misalnya orang mau beli onlinebuah-buahan. Alpukat kita kan banyak. Itu bisa tidak termasuk positive list karena alpukat disini banyak. Jadi positive list itu yang kita enggak punya," kata Zulkifil di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).

[Gambas:Video CNN]

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

Profil Aguan, Pemimpin Konsorsium Pengusaha RI ke Proyek IKN******

Nama pebisnis ulung Sugianto Kusuma alias Aguantengah menjadi sorotan setelah dirinya memimpin Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  ke proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akhir pekan kemarin.

Aguan mengunjungi proyek IKN bersama dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Informasi soal kunjungan itu diungkap oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

"Kami melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipimpin oleh pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma serta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe pada Jumat siang," kata Bahlil dalam pernyataan tersebut.

Dalam kunjungan itu, Aguan sendiri berbicara soal peluang Presiden Jokowi merayakan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang. Peluang ia sampaikan saat berbicara mengenai kemudahan izin usaha bagi pengusaha di IKN.

Aguan mengatakan kalau izin usaha atau berinvestasi di IKN dipermudah dan segala hambatan logistik di ibu kota baru teratasi, ia optimis keinginan Jokowi itu bisa terwujud.

"Ya saya harap urusan logistik agar segera ditindaklanjuti. Izin usaha sudah mudah, sehingga peluang upacara 17 Agustus 2024 sangatlah besar," ucapnya.

Lantas, seperti apa profil Aguan dan kiprahnya di dunia bisnis?

Pendiri Agung Sedayu Group itu lahir di Palembang pada 9 Januari 1951. Di kota tersebut, Aguan juga mengenyam pendidikan di sekolah menengah Tionghoa Jugang Zhongxue.

Dilansir dari berbagai sumber, kehidupan masa muda Aguan tak bisa dibilang berantakan dan bandel. Perkenalannya dengan dunia properti bermula saat ia berkenalan dengan seorang pemborong bangunan.

Kala itu, sang teman kehabisan uang karena kalah judi. Aguan pun lantas memberinya pinjaman sebagai modal untuk membangun ruko dengan sistem bagi hasil.

Dari sinilah, Aguan belajar mengenai bisnis bangunan sampai akhirnya ia memulai bisnisnya sendiri pada bidang konstruksi. Aguan kemudian merintis Agung Sedayu Group pada 1971, saat perekonomian dan dunia bisnis di Indonesia mulai bangkit.

Bisnisnya pun terus berkembang. Tercatat, portofolio pengembangan Agung Sedayu Group tersebar di beberapa daerah prestisius di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Proyeknya antara lain, township, superblok, apartemen, office tower, mal, industrial estate, hotel, dan lain sebagainya.

Selain memegang tampuk kepemimpinan Agung Sedayu Group, Aguan juga tercatat menjabat wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha sejak tahun 1990-1999. Pada 2004, ia bergabung dengan PT Bank Inter-Pacific Tbk.

Lalu, setelah penggabungan PT Bank Inter-Pacific Tbk dan PT Bank Artha Graha Tbk, Aguan kembali dipercaya sebagai wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Aguan dan keluarganya juga menguasai 50 persen saham PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera (CKAS).

Aguan juga tercatat sebagai Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan.