lebih gacor

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Astra Umumkan 84 Pemenang Lomba Foto dan Anugerah Pewarta 2022******

Astra mengumumkan pemenang Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022 dengan tema 'Bangkit Bersama untuk Indonesia' di Galeri Astra, Menara Astra, Jakarta, Selasa (28/2).

Para pemenang terpilih dari 9.987 foto dan 1.008 artikel dari total 3.097 peserta Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022. Setelah menyeleksi seluruh foto dan artikel dari kategori umum dan wartawan, akhirnya dewan juri memilih 84 pemenang.

Chief of Corporate Affairs Astra, Riza Deliansyah, mengatakan pihaknya menyambut baik antusiasme peserta Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022. Dibandingkan ajang sebelumnya, terdapat kenaikan pendaftaran jumlah foto sebesar 63 persen dan artikel yang meningkat sebanyak hampir empat kali lipat.

Dewan juri Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta 2022 terdiri dari para ahli yang kompeten di bidangnya. Beberapa di antaranya adalah Fotografer Profesional Muhammad Fadli, Dewan Penasehat Pewarta Foto Indonesia dan Kepala Foto Editor Kontan Hendra Suhara, dan Head of Marketing & Branding and Digital Channel Astra Life Windy Riswantyo, menjadi dewan juri yang menilai karya foto.

Sedangkan, untuk karya tulis dijurikan oleh Content Creator Fellexandro Ruby, Managing Director B Universe Apreyvita Wulansari, dan SVP Communication, Event, and Service Management Asuransi Astra Laurentius Iwan Pranoto.

Pada acara kali ini, sesi talk showbersama Muhammad Fadli dan Fellexandro Ruby menjadi pembuka Awarding Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022. Sebagai perwakilan dewan juri Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra, mereka mengatakan bahwa karya foto dan artikel yang masuk sangat beragam dan setiap kategori memiliki kekuatannya masing-masing.

Pada kesempatan kali ini, para pemenang Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022 dari kategori umum dan wartawan mendapatkan hadiah berupa motor Honda PCX e:HEV untuk juara 1, motor Honda ADV 160 untuk juara 2, motor Honda Vario 160 untuk juara 3, drone DJI Mavic Mini 2 untuk juara harapan, dan tablet Samsung Galaxy Tab A7 untuk juara favorit.

Sebagai rangkaian dari Awarding Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022, publik juga berkesempatan untuk menyaksikan secara langsung pameran karya dari pemenang di Galeri Astra mulai tanggal 1 hingga 6 Maret 2022, ataupun melihat pameran karya secara daring melalui Tur Virtual Astra.

Semangat untuk mengapresiasi anak bangsa yang menyebarkan kisah kebangkitan Indonesia melalui karya foto dan tulis ini sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development GoalsIndonesia.

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

patriark legendaris

UI Minta Gagasan Modal SDA, Masyarakat dan Karbon Masuk RPJP Bappenas******

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 yang tengah dirumuskan Bappenas hingga akhir 2023, perlu memuat acuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan konsep Sumber Daya Alam, Masyarakat dan Karbon atau yang populer dengan istilah Natural Capital, Communities and Carbon (NCCC).

Dengan menyerap gagasan NCCC ini, Indonesia diharapkan bisa mewujudkan komitmen penurunan emisi karbon yang dijanjikan saat Perjanjian Paris disepakati para pihak pada 2015 silam.

Kepala Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia Prof. Jatna Supriyatna mengatakan hal ini selepas diskusi buku putih mengenai konsep NCCC yang digelar Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) di Kura-kura Island Bali (21/02).

Beda dengan negara lain

Jatna menambahkan arahan strategi Indonesia dalam mendorong keberlanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati harus berbeda dengan negara-negara lain.

"Semua jargon-jargon seperti carbon credit, carbon trading, social capital, dan sebagainya harus lebih dibumikan dan dijabarkan secara lebih sederhana seperti yang dipaparkan di White Paper (NCCC-red) ini, agar bisa menjangkau masyarakat seperti petani atau nelayan, dan bukan hanya di tingkat pembuat kebijakan saja," jelas Jatna.

Jatna menuturkan praktik masyarakat lokal bisa berbeda dengan daerah lainnya dalam hal tersebut. "Seperti Bali dan Papua, kekentalan tradisi adat dan hubungannya dengan alam bisa sangat berbeda, dan itu perlu diperhatikan ketika ingin mengadvokasikan prinsip seperti NCCC ke suatu daerah yang masih menganut erat adat tersebut," jelas Jatna.

White Paper Natural Capital, Communities and Carbon adalah konsep mengenai pembangunan rendah karbon yang mengacu pada penyelarasan pemanfaatan sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat. 

Tantowi Yahya, Ketua Umum Yayasan UID menjelaskan, buku putih ini juga menampilkan beberapa praktik di lapangan yang sudah menerapkan konsep NCCC.

Dia menyebutkan hal itu di antaranya adalah di Dufa-dufa, Ternate, Maluku Utara; Tawangargo, Malang, JawaTimur; Pasir dan Sekubang, Mempawah, Kalimantan Barat; dan Nipah Panjang dan Medan Ma, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Lihat Juga : Pakar Ungkap Percakapan soal Lingkungan Masih Terkubur Isu Politik

Sementara itu, Cininta Pertiwi, Strategy, Learning, and Knowledge Curator of Dala Institute sekaligus penyusun Buku Putih NCCC mengatakan tujuan buku itu adalah panduan bagi semua pelaku kepentingan.

"Tujuan dari White Paper ini adalah sebagai panduan untuk semua pelaku kepentingan terkait dari publik, swasta, dan pemerintah dalam memperkuat hubungan antara unsur alam dan manusia," Kata dia.

Diketahui, Indonesia resmi melakukan komitmen untuk mengatasi perubahan iklim pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-15 pada 2009 lalu. Hal ini dituangkan ke dalam janji Nationally Determined Contribution(NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan
upaya domestik dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Pada 2021, atas masukan dari berbagai pihak, Indonesia telah memodifikasi dokumen NDC-nya. Terdapat beberapa penyesuaian merujuk dengan RPJMN 2020-2024 dan Visi Indonesia Emas 2045.

Gadis, jangan main-main denganku

RI Masih Bebas Larang Ekspor Nikel Meski Kalah Gugatan di WTO******

Pemerintah Indonesia mengklaim masih bebas melarang ekspor bijih nikelmeski kalah gugatan dari Uni Eropa (UE) di World Trade Organization (WTO).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto mengatakan panel banding WTO belum terbentuk, dan kemungkinan waktu sidang Indonesia masih lama.

"Masih lanjut (banding di WTO), tenang saja. Makanya (AS keluar dari badan banding WTO), panel bandingnya belum terbentuk kan. Estimasi saya mungkin baru 2-3 tahun lagi kita bisa disidangkan," jelasnya di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Arifin mengatakan berdasarkan putusan tertanggal 17 Oktober 2022, dijelaskan bahwa Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kemudian mengatakan pemerintah siap mengajukan banding atas kekalahan Indonesia tersebut.

"Sampai di lubang jarum pun kami akan hadapi dan kami harus berdaulat dan hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam rangka memberikan nilai tambah," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri melaporkan Indonesia telah resmi mengajukan banding ke WTO soal gugatan UE terkait larangan ekspor nikel tersebut. Berkas banding didokumentasikan pada 8 Desember 2022, selepas keputusan panel sengketa pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Nona seksiku

Pengamat Sebut 200 Ribu Penumpang KRL Terancam Polemik Impor Kereta******

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut nasib 200 ribu penumpangKRL di ujung tanduk. 

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip detik.com, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Anak usaha PT KAI itu katanya, sedianya sudah melakukan pemesanan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun. Pemesanan dilakukan langsung ke sesama BUMN PT Inka. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pemerintah yang ingin mengembangkan industri perkeretaapian lokal.

Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI di tahun 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Untuk mengatasi kendala itu, Agus mengatakan PT KAI sebagai induk usaha KCI mulai meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka permasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," ungkapnya.

Tapi sayang, di proses ini lah, KCI kesulitan mencari pengganti kereta-kereta yang mau dipensiunkan di 2023 dan 2024. Agus memaparkan ternyata proses perizinan impor gerbong-gerbong KRL sangat rumit birokrasinya, apalagi yang mau diimpor adalah kereta bekas.

Pasalnya, untuk urusan impor, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan teknis impor barang modal bekas lewat Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2016. Aturan tersebut memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Prosesnya impor pada umumnya harus mendapatkan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Namun, Ditjen Perdagangan Luar Negeri pun butuh rekomendasi teknis dari Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

PT KCI sendiri sudah meminta izin impor ke Kemendag sejak 13 September 2022 yang lalu. Kemudian, kabarnya per 28 September 2022 Agus bilang Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sudah bersurat ke Ditjen Ilmate Kemenperin untuk meminta rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis ini lah yang sangat lama untuk terbit.

[Gambas:Video CNN]

Perlu diketahui bahwa surat tanggapan Dirjen ILMATE berfungsi sebagai Surat Rekomendasi untuk Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan melakukan impor KRL bekas pakai yang diminta oleh PT KCI. Tanpa Surat Rekomendasi tersebut, importasi KRL belum bisa dilakukan," ujar Agus.

Agus menjelaskan dalam surat izin yang diajukan, KCI berencana untuk melakukan impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Namun, pada akhirnya Kemendag mendapatkan juga surat jawaban dari Ditjen Ilmate Kemenperin tertanggal 6 Januari 2023, atau 4 bulan setelah surat permintaan rekomendasi teknis dikirimkan oleh Kemendag. Namun sialnya, surat itu justru menolak permintaan impor yang dilakukan KCI.

Surat itu menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Intinya permohonan PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang ditolak Kementerian Perindustrian," ujar Agus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) karena industri kereta api nasional mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).

Ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang dibutuhkan waktu, karena tidak dapat direalisasikan dalam semalam.

Oleh karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujar Dody.

Harusnya tak ada polemik

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut polemik penolakan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) harusnya tidak terjadi.

Erick mengatakan bisa saja Indonesia membangun kereta mandiri. Namun, menurutnya lonjakan penumpang dan pembangunan infrastruktur kereta api mesti melihat juga kapasitas produksi dalam negeri, apakah mencukupi atau tidak.

"Kalau ternyata kapasitas kita tidak siap, kan tidak ada salahnya kita bekerja sama dengan negara lain untuk mencari solusi supaya ini cepat bisa tersedia. Karena yang penting ongkos logistiknya jadi lebih murah," katanya di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).

Erick mencontohkan harga tiket makin mahal di industri pesawat terbang karena jumlah pesawat yang minim. Ia lantas menyinggung soal gerbong kereta yang makin panjang bakal memuat penumpang lebih banyak.

"Kalau saya minta dukungan dari para menteri pengambil kebijakan untuk saling mendukung, menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat di mana hari ini sangat membutuhkan. Jangan kita justru tidak bersinergi sehingga kembali angka-angka pengeluaran masyarakat jadi mahal," jelas Erick.

seribu pemburu

BPS Respons Imbauan Jalan Kaki Bisa Tekan Inflasi ala Gubernur NTT******

Badan Pusat Statistik (BPS) angkat suara terkait imbauan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat kepada warganya untuk jalan kaki demi menekan inflasi.

"Luar biasa ini fenomenanya. Jadi inflasi ini dihitung berdasarkan harga komoditas yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi BPS belum memantau apakah imbauan ini (jalan kaki) nanti dapat mempengaruhi demand yang selanjutnya akan mempengaruhi harga dan pada akhirnya mempengaruhi inflasi. Jadi nanti kita lihat," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

"Saya gak paham juga dasarnya apa gitu, perlu dicari juga. Perlu tahu komoditas apa yang memiliki bobot tertinggi dalam penghitungan inflasi di kota itu, itu baru bisa kita kaitkan, apakah jalan kaki bisa menahan inflasi. Kita sendiri juga gak paham beliau mengambil kebijakan seperti itu dasarnya apa," jelas Efliza selepas konferensi pers.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Lery Rupidara mengatakan imbauan jalan kaki tercantum dalam surat edaran yang diteken pada 7 November 2022. Menurutnya, surat edaran itu dikeluarkan di tengah inflasi yang melonjak, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Menurut Lery, imbauan untuk berjalan kaki ataupun bersepeda merupakan ajakan yang baik. Ia menuturkan bahwa imbauan itu bersifat moral, tak ada kewajiban untuk melaksanakannya karena berkaitan dengan hak asasi masing-masing warga.

"Tanggal 7 November 2022 itu ada edaran bersifat himbauan untuk berjalan kaki atau bersepeda bebas kemanapun berapa jarak pun terserah kemampuan dan kebutuhan setiap orang," kata Lery kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/2).

"Hal ini dalam rangka pengendalian inflasi juga ramah lingkungan dan sehat. Ini bersifat imbauan," sambungnya.

Lery mengaku kerap melaksanakan imbauan tersebut. Bahkan, kata dia, Viktor pun beberapa kali terlihat berjalan kaki. Namun, untuk berjalan kaki ataupun bersepeda Lery harus melihat kesibukannya.

[Gambas:Video CNN]