petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

mpo8899

situs slot yang aman 928Jutaan kata 405499Orang-orang telah membaca serialisasi

《mpo8899》

BNPB: Perbaikan tanggul & TMC kebutuhan mendesak atasi banjir Demak******

BNPB: Perbaikan tanggul & TMC kebutuhan mendesak atasi banjir Demak
Kondisi genangan banjir di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, hingga hari ini (12/2/2024) belum juga surut. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Perbaikan tanggul dan TMC menjadi sangat penting demi mengatasi banjir yang sepekan ini telah menggenangi sawah, sarana umum, pemukiman, hingga mengakibatkan 21 ribu warga mengungsi
Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan perbaikan tanggul sungai dan pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi bencana banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

“Perbaikan tanggul dan TMC menjadi sangat penting demi mengatasi banjir yang sepekan ini telah menggenangi sawah, sarana umum, pemukiman, hingga mengakibatkan 21 ribu warga mengungsi,” kata Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Pihaknya bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah (Jateng) dan instansi terkait lain saat ini sedang menyiapkan skema pelaksanaan TMC yang dilakukan dengan cara penyemaian garam ke awan penghujan di kawasan terdampak banjir.

Baca juga: Jalur Pantura Timur dari Demak ke Kudus terputus akibat banjir besar

Berdasarkan analisa BNPB, upaya tersebut dinilai cukup efektif untuk mereduksi intensitas hujan 30-40 persen, yang saat ini sedang tinggi sehingga menyebabkan banjir di wilayah Kabupaten Demak dan sekitarnya.

Ketika curah hujan sudah dapat terkendali, kata dia,  maka percepatan perbaikan tanggul-tanggul sungai yang jebol bisa maksimal dilakukan, hingga genangan air bisa cepat dikeringkan dengan cara pompanisasi.

BNPB dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera menyelesaikan penanganan terhadap tanggul-tanggul yang jebol itu.

Baca juga: Belasan kendaraan masih terjebak banjir di Jalan Pantura Demak-Kudus

Tanggul sungai tersebut jebol setelah tak mampu menahan arus air yang besar pada Senin (5/2) malam. Selain menenggelamkan rumah penduduk, banjir juga memutus akses jalan raya Demak-Kudus setidaknya hingga 12 Februari, dan menggenangi lahan pertanian milik warga dengan total luas 2.965 hektare.

“Pengerjaan difokuskan salah satunya adalah tanggul tersier di Desa Ngemplik Wetan, Karanganyar. Setelah tanggul ditutup maka genangan air akan disedot dengan pompa kembali ke sungai,” kata dia.

Terlepas dari itu Suharyanto memastikan pemerintah menjamin seluruh kebutuhan pokok baik makanan, sandang, dan obat-obatan, untuk para korban banjir yang saat ini menempati tenda pengungsian di 59 titik.

Untuk memaksimalkan operasi darurat bencana, BNPB pun telah menyalurkan dana bantuan siap pakai total senilai Rp1,150 miliar kepada pemerintah daerah dan TNI/Polri setempat.

Baca juga: BNPB: Operasi kedaruratan banjir Demak butuh keterlibatan multipihak
Baca juga: Cuaca ekstrem, 7 daerah utama pemilu jadi prioritas darurat bencana

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kapolri harap masyarakat tempuh jalur resmi bila tak puas hasil pemilu******

Kapolri harap masyarakat tempuh jalur resmi bila tak puas hasil pemilu
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memberikan keterangan kepada wartawan usai mengecek kesiapan pasukan pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK
Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengharapkan masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah bila tidak puas atau tidak terima dengan hasil pemungutan suara Pemilu 2024. "Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK," kata Sigit usai pengecekan personel pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta, Rabu. Jenderal polisi bintang empat itu menjelaskan Bawaslu, KPU dan MK adalah lembaga atau institusi yang didirikan pemerintah menyelenggarakan pemilu, termasuk bila ada protes terkait hasil pemungutan suara yang tidak sesuai harapan masyarakat atau kelompok tertentu. "Itu tentunya himbauan kami gunakan jalur-jalur yang ada, namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan," katanya. Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan pihaknya bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait lainnya sudah mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi usai pengumuman hasil pemungutan suara. Antisipasi dilakukan berupa persiapan personel, sarana-prasarana, serta langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi, pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya. Sigit siap mengamankan apabila masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu lalu menempuh jalur turun untuk turun ke jalan. "Ada wadahnya silahkan digunakan namun demikian TNI-Polri siap apabila seandainya itu kemudian turun ke jalan dan kemudian mau tidak mau ini tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat lain yang tentunya kami semua dalam posisi siap menghadapi segala kemungkinan," kata Sigit.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Kapolri pastikan pemungutan suara aman terkendali

Baca juga: Panglima-Kapolri cek kesiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot situs terpercaya

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
judi bola 88
agen gacor
link slot tergacor
buku mimpi 2d 3d 4d bergambar
voucher indomaret gratis
nama situs tergacor
permainan slot gacor
togel jitu
daftar cicilan akulaku
Daftar isi semua bab
Bab 1 duta555
Bab 2 situs judi slot online tergacor
Bab 3 link alternatif sgpslot
Bab 4 slot ku
Bab 5 indo268
Bab 6 eu9 situs judi slot online terpercaya
Bab 7 cara dapetin duit banyak
Bab 8 pola maxwin olympus bet 200
Bab 9 situs judi slot online tergacor
Bab 10 pria4d
Bab 11 turbo303
Bab 12 slot sensasi
Bab 13 rtp sensa138
Bab 14 rtp ligadewa
Bab 15 king388
Bab 16 prediksi togel hari ini sgp
Bab 17 erek erek 46 2d
Bab 18 maxwin zeus bet 2000
Bab 19 id maxwin
Bab 20 qqberak
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7014bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

erek2 tangan
Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Abdu Faisa/pri.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan surat suara yang sudah dicoblos, terhimpun dari kotak suara keliling (KSK) maupun pos, tidak dihitung.

"Tidak dilakukan penghitungan dan diulang prosesnya dengan metode pos dan kotak suara keliling," kata Bagja.

Bagja menyebut kejadian dalam video tentang sejumlah surat suara yang dikuasai lalu dicoblos di Kuala Lumpur adalah benar dan menjadi salah satu alasan Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di sana.

"Karena terdapat banyaknya rangkaian peristiwa pelanggaran yang kemudian memberikan dampak terhadap pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling di Kuala Lumpur," kata Bagja.

Baca juga: Dubes: Antusiasme WNI pemilih di Kuala Lumpur cukup tinggi

Baca juga: Ketua KPU: Pemungutan suara di Kuala Lumpur lancar, terlayani semua

Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan agar pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur diawali lebih dulu dengan pemutakhiran data pemilih untuk metode pos dan kotak suara keliling.

Pemilih yang sudah terdaftar memilih di tempat pemungutan suara (TPS) tidak boleh masuk dalam basis data pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemutakhiran data pemilih, serta tidak diikutkan dalam pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling.

"Ini untuk menghindari adanya kegiatan mencoblos dua kali," kata Bagja.

Bawaslu juga merekomendasikan panitia pemungutan suara luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur untuk mencari metode selain pos untuk menghindari kejadian yang sama dalam video kembali terulang.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Baca juga: Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos

Baca juga: Pemungutan lewat kotak suara keliling wilayah Kuala Lumpur

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Qihua Yushu

bo mudah jp
Bawaslu Surabaya terima dua laporan dugaan politik uang
Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen ditemui seusai meninjau kesiapan TPS di Liponsos Keputih, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Ananto Pradana/am.
Surabaya (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menerima dua laporan masyarakat soal adanya dugaan praktik politik uang atau money politic, menjelang pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan laporan pertama dugaan pelanggaran itu terjadi di wilayah Kecamatan Kenjeran yang dilaporkan oleh salah seorang warga. "Terkait adanya laporan masyarakat soal dugaan politik uang di Kecamatan Kenjeran dilakukan oleh terduga dari tim sukses calon legislatif," kata Novli kepada wartawan di Surabaya setelah meninjau kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) di Lindungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Selasa.
Berdasarkan hasil laporan dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Kenjeran memiliki nominal Rp150 ribu. "Satu laporan yang di Kenjeran terkait pembagian Rp150 ribu," ujarnya. Dugaan pelanggaran itu saat ini masih terus didalami oleh Bawaslu Kota Surabaya. "Proses masih melengkapi laporan, tetapi kami tidak hanya menunggu. Kami juga turun ke lapangan untuk menggali informasi lebih jauh," kata dia.
Untuk dugaan pelanggaran kedua, Novli menyebut hal itu diketahui melalui rekaman video yang tersebar di sosial media.
"Video soal dugaan money politik oleh terduga tim sukses inkumben anggota DPRD Surabaya dari salah satu partai peserta pemilu," ujarnya. Bawaslu setempat masih mengumpulkan bukti lainnya untuk memperkuat temuan yang ada. Novli menyatakan jika terbukti melakukan praktik politik uang, maka calon legislatif tersebut bisa dikenai sanksi. "Tentu saja ketika terbukti dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif tentu tidak hanya sanksi administratif tetapi juga ada pidananya. Kalau Administrasi bisa dengan diskualifikasi sebagai calon anggota legislatif, jika yang bersangkutan terpilih juga ditetapkan diskualifikasi selain pidana," ucap dia.
Novli menambahkan dua dugaan pelanggaran pada masa pemilu menjadi atensi dari pihaknya. "Masih laporan, satu laporan dari warga dan satunya masih simpang siur. Jadi masih harus penelusuran, kalau sudah registrasi maka ada waktu 7 tujuh hari memutus persoalan," tuturnya.
 

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

jekpot88
Presiden Jokowi: Ada bukti kecurangan segera bawa ke Bawaslu dan MK
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan kepada wartawan usai membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JiExpo, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bila ada temuan bukti kecurangan dalam proses pemungutan suara Pemilu 2024, masyarakat harus segera melapor dan membawa buktinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada bukti, bawa langsung ke Bawaslu, ada bukti bawa langsung ke MK," kata Presiden Jokowi setelah membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JiExpo, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia mengatakan mitigasi kecurangan selama proses pemungutan suara yang berlangsung Rabu (14/2) di Indonesia telah diterapkan melalui penempatan saksi dari partai politik, calon legislatif, hingga calon presiden dan wakil presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada, di sana terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," katanya.

Tapi kalau memang betul terjadi kecurangan, kata Jokowi, ada mekanisme yang telah diatur melalui konstitusi, yakni melalui Bawaslu maupun mekanisme persidangan di MK.

"Sudah diatur semua. Jadi, janganlah teriak-teriak curang, laporkan," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

slot gacor 88
Puskesmas Serang buka 24 jam pada hari pemungutan suara besok
Penjabat (Pj) Wali Kota Serang, Yedi Rahmat, di Serang, Banten. ANTARA/Desi Purnama Sari.
Kami memastikan seluruh puskesmas di Kota Serang beroperasi 24 jam pada 14 Februari mendatang, ini merupakan bentuk antisipasi kami dalam menghadapi pemilu
Serang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memastikan seluruh puskesmas di Kota Serang beroperasi 24 jam pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024. 

Penjabat (Pj) Wali Kota Serang, Yedi Rahmat, di Serang, Banten, Selasa, mengatakan hal ini merupakan bentuk antisipasi Pemkot Serang terkait kesehatan para petugas dan panitia pemilu.
 
"Kami memastikan seluruh puskesmas di Kota Serang beroperasi 24 jam pada 14 Februari mendatang, ini merupakan bentuk antisipasi kami dalam menghadapi pemilu," katanya.
 
Yedi mengaku telah menyampaikan langsung kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang agar dapat membuka pelayanan kesehatan 24 jam di puskesmas maupun rumah sakit.

Baca juga: Seluruh puskesmas di Manokwari buka pada harI H Pemilu 14 Februari
 
"Kami sudah memerintahkan Kepala Dinkes untuk membuka layanan kesehatan 24 jam baik puskesmas maupun rumah sakit di Kota Serang," katanya.
 
Yedi mengatakan untuk lokasi puskesmas tersebar di masing-masing kecamatan Kota Serang yakni sebanyak 16 puskesmas.
 
"Di masing-masing kecamatan ada puskesmas dan untuk jumlah tenaga kesehatan yang pasti semuanya harus membantu berjaga agar pemilu dapat berjalan dengan lancar," katanya.
 
Yedi mengatakan layanan kesehatan ini tidak hanya untuk petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), melainkan juga bagi semua yang terlibat dalam petugas pemilu diantaranya Linmas (Perlindungan Masyarakat),  Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), Babinsa (Bintara Pembina Desa), serta Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

Baca juga: Puskesmas di Lebak buka 24 jam layani kesehatan petugas pemilu
Baca juga: 15 ribu petugas KPPS di Papua Barat Daya terlindungi BPJS Kesehatan
 

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

ahli super

agen slot rtp
TPS di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan
Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia (kedua kiri) meninjau lokasi TPS yang berada di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan.

"Memang selama ini dari pemilu ke pemilu itu catatannya selalu ada masalah," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan, Atiq Amalia di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, di Kalibata City pada Pemilu 2024 terdapat 13 TPS yang dipusatkan di beberapa lapangan di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Kalibata City yang berada di Kecamatan Pancoran, memang memerlukan perhatian khusus sehingga perlu adanya antisipasi. Untuk itu pihaknya meninjau lokasi tersebut sebelum dan saat hari pemungutan suara.

"Memang perlu mendapat perhatian khusus, termasuk kami besok akan turun bersama wali kota," tuturnya.

Atiq menambahkan, di pemilu sebelumnya, keributan yang terjadi di Kalibata City dikarenakan adanya warga yang memaksa untuk bisa menyalurkan hal suaranya. Padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut karena mereka kebanyakan merupakan pendatang.

Baca juga: Bawaslu Jaksel ingatkan saksi parpol tak hanya awasi suara partainya
Baca juga: Jakarta Selatan sudah turunkan 56 ribu APK peserta Pemilu 2024
 
Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia memberi keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan
Untuk mengantisipasi keributan, kata Atiq, sudah disepakati agar yang membuat keributan ditarik keluar TPS supaya tidak mengganggu jalannya pemungutan suara.

Menurut dia, hal itu telah dikoordinasikan dengan pengelola, Panwascam dan petugas terkait jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu harus dipastikan tidak ada keributan di TPS dan penyelesaian masalah dilakukan di luar TPS.

"Keributan biasanya dikarenakan penghuni menyodorkan KTP supaya bisa memaksa untuk memilih di sana. Dari pemilu ke pemilu selalu ada masalah seperti itu," katanya.

Selain di Kalibata City, TPS yang rawan keributan lainnya adalah di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI. Kasusnya pun serupa.

"Ada berapa ya titiknya, seperti di Kalibata City dan di sini (Rumah Jabatan Anggota DPR) juga ada. Di sini juga sama kasusnya, mereka tidak mendaftarkan, hanya menggunakan KTP. Jadi mereka memaksa juga untuk mencoblos," kata Atiq.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

penyedia sistem

info situs gacor malam ini
Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"
Foto tangkapan layar Zainal Arifin Mochtar (kiri), Bivitri Susanti (tengah), Feri Amsari (kanan), narasumber dalam film "Dirty Vote". (ANTARA/Khaerul)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024