situs slot yang aman

Raja Keberuntungan

Garuda Pakai PMN Rp7,5 T dari Jokowi untuk Restorasi Pesawat******

PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun, pada Selasa (20/12).

Sokongan dana dari APBN 2022 itu untuk memperkuat upaya maskapai BUMN tersebut dalam mengakselerasikan pemulihan kinerja usaha.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dana Rp7,5 triliun tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan kinerja perusahaan, khususnya pada lini operasional penerbangan. Salah satunya untuk merestorasi armada.

Selain merestorasi armada, dana PMN juga digunakan untuk pemeliharaan spare part pesawat dan berbagai komponen pesawat lainnya, termasuk penyehatan arus kas perusahaan guna mendukung kelancaran operasional Garuda.

Ia menuturkan dana PMN tersebut menjadi batu loncatan tersendiri bagi Garuda Indonesia sebagai national flag carrier, di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor pariwisata.

"Tentunya, kontribusi tersebut diselaraskan dengan komitmen Garuda untuk terus memperkuat fondasi keberlangsungan usaha yang berorientasi pada fokus profitabilitas dan optimalisasi good corporate governancedi seluruh lini bisnisnya," terang Irvan.

Pemerintah resmi menambah PMN kepada Garuda senilai Rp1 triliun sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk.

PP ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan pada 12 Desember 2022. Totalnya, pemerintah menggelontorkan dana Rp7,5 triliun kepada BUMN penerbangan ini pada 2022.

PMN tersebut ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan. Modal ini disuntikkan setelah perusahaan menang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Tak Terkalahkan Orde Baru

Buruh Minta Kemnaker Ambil Alih Rekrutmen ABK dari Kemenhub******

Partai Buruhdan organisasi serikat buruh berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaandi Jakarta Selatan, Senin (19/12). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh pada 18 Desember.

Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono menyampaikan tiga tuntutan buruh.

Pertama, buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) yang selama ini izinnya diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

"Jadi dengan adanya izin yang diterbitkan Kemnaker, hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi. Soal upahnya, kebebasan untuk membuat serikat pekerja terhadap buruh migran, jaminan sosial dan sebagainya," kata Kahar.

Tidak hanya kepada Kemnaker, tuntutan juga disampaikan kepada Kemenhub untuk menyetop penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agencyyang bertugas merekrut dan menempatkan ABK pasca diterbitkannya PP No 22 tahun 2022.

Partai Buruh menilai carut-marut yang selama ini terjadi pada ABK disebabkan oleh tumpang tindih tugas antara Kemnaker dan Kemenhub

Tuntutan kedua, yaitu penolakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal penghinaan presiden dan pasal demo tanpa pemberitahuan.

"Kritik bisa jadi kalau presidennya tipis kuping dianggap sebagai penghinaan. Termasuk soal unjuk rasa tanpa pemberitahuan bisa masuk pidana," ujarnya.

Tuntutan ketigapenolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai membuat kenaikan upah semakin kecil, buruh mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya batasan kontrak pekerja, dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing karena tidak lagi memerlukan izin.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan yang sama, buruh juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP 2023). Oleh sebab itu, buruh bakal mengajukan gugatan terhadap sejumlah gubernur, termasuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan gugatan, tidak hanya kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, tapi juga gubernur lain," ujar Kahar.

Kahar menyebut UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah karena hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.

Ia juga menyayangkan tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung Barat disebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.

Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

"Tapi kemudian sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.

Chen Pingan, Murong Xue

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

Pelatihan Kartu Prakerja Mulai Tatap Muka pada Kuartal I 2023******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja yang selama ini dijalankan 100 persen online akan diubah menjadi skema normal atau offline mulai kuartal I 2023. 

"Dengan skema normal, metode pelatihan akan dilakukan secaraoffline, online, dan hybrid. Sementara untuk insentif yang diberikan, dirancang untuk menjangkau 1 juta penerima," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/12).

Ia menambahkan dengan skema normal, nantinya pelatihan akan lebih difokuskan untuk meningkatkan skilldan produktivitas angkatan kerja. Nantinya, bantuan biaya pelatihan diberikan secara langsung kepada peserta.

Ia mengatakan dalam menyiapkan skema normal, pemerintah telah melakukan revisi peraturan presiden (perpres) terkait Kartu Prakerja dengan menerbitkan Perpres No. 113 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Selain itu tambahnya, ia juga sudah menerbitkan Permenko Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. 

[Gambas:Video CNN]

produser superstar

KCIC Evaluasi SOP Pemasangan Rel Kereta Cepat Jakarta******

PT KCIC akan mengevaluasi total seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) pemasangan rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) dan SOP lainnya sebagai buntut atas kecelakaanyang terjadi pada kereta kerja di jalur proyek keretayang menelan dana hingga ratusan triliun tersebut pada Minggu (18/12) kemarin.

Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry mengatakan evaluasi dilakukan untuk kembali memastikan semua pekerjaan yang dilakukan kontraktor KCJB aman.

"Ini untuk memastikan kontraktor menjalankan aspek Safety, Security, Health and Environment (SSHE)pada setiap aktivitas kerja," katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia, Senin (19/12).

"Pembangunan stasiun dan pemasangan subsistem perkeretaapian di area KCJB tetap dilakukan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Termasuk pemasangan rel tanpa balas," katanya.

Kereta teknis di jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilaporkan anjlok keluar jalur pada Minggu (18/12). Empat tenaga kerja diduga terluka akibat insiden ini.

Rahadian mengatakan anjlok tersebut terjadi pada Minggu (18/12) sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Cempaka Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Rahadian memastikan bahwa yang anjlok tersebut bukanlah rangkaian kereta cepat.

"Tetapi rangkaian kereta kerja berupa lokomotif kerja dan mesin pemasangan rel (ballasted)," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

Menengok Wacana Subsidi Motor Listrik Rp8 Juta******

Pemerintah berencana memberikan subsidisebesar Rp8 juta untuk pembelian motor listrikbaru. Pemberian subsidi disebut sebagai langkah untuk mendorong percepatan kendaraan listrik di Tanah Air.

"Motor listrik yang baru itu akan diberikan insentif Rp8 juta," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam video di kanal Youtube Sekretariat Presiden, dikutip pada Kamis (15/12).

Tak hanya pembelian motor listrik baru, pemerintah juga akan memberikan subsidi sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang mengkonversi motornya dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

Agus mengatakan subsidi diberikan dengan mencontoh negara lain yang dilihat pemerintah sudah maju dalam penggunaan kendaraan listriknya.

"Ini kami melihat sangat penting karena Indonesia belajar dari berbagai negara yang relatif lebih maju dalam penggunaan kendaraan listrik, seperti Eropa kenapa mereka lebih maju dalam penggunaan mobil listrik, ya karena pemerintah beri insentif, China juga dan Thailand juga memberikan insentif," katanya.

Agus menambahkan ada beberapa manfaat yang bisa didapat bila penggunaan kendaraan listrik bisa digenjot di RI.

Pertama, cadangan nikel besar yang dimiliki RI bisa dimanfaatkan dengan baik. Kedua, subsidi BBM akan berkurang dengan banyaknya mobil listrik.

Ketiga, pemberian subsidi akan menarik investor untuk merealisasikan janji mereka menanamkan investasinya di Indonesia.

"Dengan insentif ini kita akan memaksa dalam tanda kutip produsen kendaraan listrik dunia agar cepat realisasi investasi di Indonesia," katanya.

Manfaatkeempat, membantu Indonesia memenuhi pencapaian komitmen emisi rendah karbon.

Wacana pemberian subsidi kendaraan listrik itu sebelumnya memantik reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Mereka menilai rencana pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik, salah sasaran. Bahkan, tak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres 7 Tahun 2022, sangat jelas, bahwa yang disasar peraturan tersebut ialah Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ungkap Ketua MTI Tory Darmantoro, mengutip Antara, Rabu (14/12).

MTI, lanjut dia, justru menekankan perlunya peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga penataan angkutan umum di seluruh kota di Indonesia perlu diperkuat, serta terus disempurnakan.

[Gambas:Video CNN]