hartap73

surga memancing

Minim Sentimen, IHSG Diramal Menguat Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (12/4) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal indeks saham menguji resisten krusial menurut analisis fibonacci retracementdi level 6.817.

"Di mana kenaikan di atasnya akan membuka jalan bagi IHSG untuk menguji kembali resisten 6.872," sambung Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memprediksi IHSG melemah hari ini.

Menurutnya, pergerakan indeks saham saat ini terlihat masih terkonsolidasi wajar di tengah minimnya sentimen yang ada.

Di sisi lain, sentimen dari dalam negeri terkait rilis peningkatan cadangan devisa dan capital inflow yang masih mengalir menjadi salah satu faktor penopang kenaikan IHSG beberapa waktu mendatang.

Lihat Juga : Menkeu Blak-blakan Skandal Ekspor Emas Batangan Rp189 T di Bea Cukai

"Hari ini IHSG berpotensi tertekan," imbuh William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.721 dan resistance 6.838 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ICBP, TLKM, BBNI, BBRI, ASII, KLBF, SMRA, dan HMSP

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat 40,07 poin atau 0,59 persen ke level 6.811 pada perdagangan Selasa (11/4) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp7,39 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,26 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Jiuhuang Yantianlu

Negara Bakal Kuasai 70 Persen Rumah PNS di IKN******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan negara akan menguasai 70 persen dari rumah aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sementara, 30 persen sisanya bisa dimiliki oleh ASN, TNI dan Polri. Ketentuan itu berlaku untuk rumah vertikal atau apartemen maupun rumah tapak.

"Rumah tapak itu bisa dimiliki, demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki. Cuma posisinya 70 persen akan tetap miliki negara, 30 persen ditawarkan kepada ASN, TNI, Polri," kata Suharso, dikutip dari video YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

"30 persen bisa dimiliki oleh ASN maupun Hankam atau masyarakat umum dan ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka setelah nanti infrastrukturnya siap beserta sarana dan prasarana layak yang diperlukan warga untuk tinggal," kata Dhony.

Suharso sebelumnya mengatakan pemerintah akan menanggung biaya pemindahan 16.990 anggota ASN, TNI, dan Polri ke KIPP IKN Nusantara.

Dalam unggahan resmi akun Instagram @suharsomonoarfa setelah mendampingi Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kawasan IKN pada Februari lalu, Suharso mengatakan para personel tersebut akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit.

Pemindahan tersebut sebelumnya direncanakan akan dimulai secara bertahap pada 2024.

Selain mendapatkan tempat tinggal, para ASN, TNI, dan Polri yang ditempatkan di IKN juga akan menerima tunjangan yang sesuai, biaya pindah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta fasilitas yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing ASN.

Suharso mengatakan bahwa selama proses pemindahan, pemerintah akan menanggung bukan hanya ASN, tetapi juga pasangan, dua anak, dan satu asisten rumah tangga.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso.

[Gambas:Video CNN]

Permainan online Raja Fajar

Erick Thohir Imbau Orang Kaya Mudik Pakai Pesawat******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong masyarakat untuk mudikmenggunakan kereta dan pesawat agar tidak terjebak kemacetan dan bisa tiba di daerah tujuan tepat waktu.

Menurutnya, perjalanan mudik dengan kereta dan penerbangan juga sangat nyaman, serta lebih hemat dibandingkan membeli bensin untuk kendaraan pribadi. Hal ini ia ungkapkan melihat data pemudik yang banyak menggunakan kendaraan pribadi untuk pulang kampung.

"Dengan kereta api dan penerbangan kan tidak perlu macet, bisa tepat waktu. Tentu kalau kereta api kan harga kompetitif dibandingkan bensinnya (kendaraan pribadi), tetapi untuk kalangan yang mampu lainnya bisa naik pesawat. Pesawat pun saya rasa nyaman," katanya di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Senin (10/4).

"Nanti juga ada motor membawa dirigen (BBM), ada pengisian BBM yang bisa pindah-pindah, itu kita dorong yang mobile," ungkapnya.

Meskipun begitu, Erick mengakui berbagai fasilitas itu tidak cukup mengingat banyaknya pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi ketimbang memakai transportasi umum. Akibatnya, bakal terjadi kemacetan di titik-titik tertentu.

"Transportasi darat seperti kendaraan pribadi memang kita harus antisipasi di beberapa titik. Tol Cipali dan lain-lain itu yang biasa menjadi kemacetan menuju Jawa Tengah itu jadi catatan yang tidak kalah penting. Saya akan turun juga memastikan bagaimana perputaran kendaraan ini bisa kita antisipasi kemacetannya," pungkas Erick.

[Gambas:Video CNN]

Putri Berubah

Andre Rosiade Dapat Aduan SPG Sarinah Dilarang Berhijab saat Kerja******

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku mendapatkan aduan dan laporan dari karyawan PT Sarinah soal larangan mengenakan hijab saat bekerja.

Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru mereka dilarang berjilbab. Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," tanya Andre kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dikutip dari detik, Kamis (13/4).

"Ini jadi pertanyaan kita, saya mohon tidak ada diskriminasi. Garuda saja sudah boleh pakai jilbab. Masa orang yang selama ini pakai jilbab, tapi Dirut Sarinah melarang orang pakai jilbab," ungkap Andre.

Andre menjelaskan sewaktu PT Sarinah masih dikomandoi Ira Puspitadewi sebagai Dirut, seluruh karyawannya tidak dilarang bahkan diberikan kebebasan untuk menggunakan hijab.

Namun, Andre mempertanyakan mengapa kebijakan yang baik itu justru diganti oleh Dirut PT Sarinah yang baru yakni Fetty Kwartati.

"Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi Dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti Dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?"sesal Andre.

Sebab itu, Andre mendesak Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo untuk memanggil Dirut PT Sarinah Fetty Kwartati terkait adanya informasi dan aduan dari karyawan yang dilarang menggunakan hijab tersebut.

Bila terbukti, maka Andre meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo untuk melakukan pemecatan terhadap Fetty Kwartati sebagai Dirut PT Sarinah.

"Tolong Pak Wamen cek, tidak boleh ada diskriminasi seperti itu. Kalau memang ini betul terjadi Dirut melarang karyawan Sarinah berjilbab, maka saya minta Dirut Sarinah di pecat!" tegas Andre.

Menurut Andre, larangan berhijab bagi karyawan sama artinya dengan anti-Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi, perusahaan yang melarang karyawannya berhijab berarti telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 pasal 5 dan 6.

"Melarang berhijab sama dengan anti-Pancasila dan UUD 1945 serta melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 Pasal 5 dan 6 yang menyebutkan perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja. Apakah itu atas nama agama ataupun atas jenis kelamin atau lain sebagainya," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah tuduhan Andre tersebut.

"Saya klarifikasi bahwa di Sarinah tidak ada peraturan untuk larangan berhijab. Sales promotion girls (SPG) kami pun saat ini, beberapa dari mereka juga memakai hijab," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/4).

Tak hanya SPG, Fetty menegaskan karyawan wanita di level lain juga diperkenankan memakai hijab sesuai dengan keyakinannya. Ia menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi karyawan Sarinah di bawah pimpinannya.

"Untuk karyawan yang di luar SPG, seperti bagian admin, gudang, ada bagian supervisor, atau asisten manajer, mereka pun juga beberapa menggunakan hijab. Kemudian, karyawan yang di office banyak sekali, rata-rata perempuan memakai hijab," jelasnya.

Naga Akhir

Pemerintah Bolehkan Truk BBM******

Pemerintah melarangtruk melintas di jalan tol dan arteri selama arus mudik dan balikLebaran 2023, kecuali truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan sembilan bahan pokok (sembako).

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Nomor KP-DRJD 2616 Tahun 2023 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 Hijriah, antara Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri.

"Angkutan logistik yang kita batasi atau hanya diperbolehkan melintas di jalan arteri, terutama untuk angkutan logistik vital seperti angkutan logistik pembawa BBM atau sembako," ujar Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja dikutip dari Antara, Rabu (12/4).

Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang ini diberlakukan pada ruas jalan tol dan non-tol diberlakukan mulai 17 April 2023 pukul 16.00 waktu setempat hingga 21 April 2023 pukul 24.00 waktu setempat.

Sementara itu, untuk arus balik Lebaran 2023 periode pertama, pembatasan angkutan barang berlaku mulai 24 April 2023 pukul 00.00 waktu setempat sampai 26 April 2023 pukul 08.00 waktu setempat.

Kemudian, arus balik periode kedua, pembatasan angkutan barang berlaku mulai 29 April 2023 pukul 00.00 waktu setempat hingga 2 Mei 2023 pukul 08.00 waktu setempat.

[Gambas:Video CNN]

Patriark Wandao

Andre Rosiade Buka Kemungkinan Impor KRL Bekas Jepang Jika Mendesak******

Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi GerindraAndre Rosiade mengatakan wacanaimpor KRL bekas dari Jepang boleh saja dilakukan asalkan kondisinya mendesak.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo yang memastikan bakal tetap mengimpor 10-12 trainset untuk 2023, meski tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Andre, impor itu sah-sah saja dengan kondisi yang mendesak. Apalagi, ia sendiri sudah merasakan langsung kepadatan penumpang saat mencoba menggunakan KRL beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Andre menjelaskan pihaknya juga mendapat desakan dari masyarakat untuk mencari solusi dari polemik impor KRL tersebut. Ia pun sempat mencoba langsung naik KRL dari Stasiun Rawa Buntu menuju Palmerah. Meski itu bukan jalur padat, Andre menilai kepadatan tetap terjadi.

Lihat Juga : Wamen BUMN Ngotot Impor KRL Bekas dari Jepang

Keputusan untuk tetap impor KRL bekas Jepang memang disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat di Komisi VI DPR hari ini.

Tiko, sapaan akrabnya, mengakui memang ada penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Oleh karena itu, impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di tahun ini.

"Mungkin 10-12 trainset. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," katanya.

Tiko mengatakan sudah melakukan diskusi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan INKA membahas hasil audit BPKP. Hasilnya, pemenuhan gerbong KRL dilakukan dengan berbagai macam sumber dari 2023-2025.

"Yang 2025 insyaallahINKA sudah bisa produksi, kita lagi upayakan ada partner dan kita sudah mulai ajukan untuk penyertaan modal negara (PMN) investasi di peralatan untuk 2024 nanti sehingga 2025 bisa benar-benar produksi," jelasnya.

"Kita punya beberapa kereta lama yang bisa di-retrofit juga, itu lagi kita hitung berapa dan kebutuhannya seperti apa. Itu prosesnya sekitar 12 bulan bisa buat 2024," lanjut Tiko.

Ia menegaskan sumber impor KRL untuk 2023 akan tetap sama dan dilakukan pendanaan melalui PT KCI. Namun, izin impor tersebut tidak bersifat permanen karena kebutuhan 2024 dan 2025 akan dipenuhi dari retrofit serta pabrikan INKA.

Ia menegaskan akan membuat rencana kerja yang detail terkait rincian berapa kereta yang akan diretrofit pada 2024 serta berapa yang diproduksi INKA untuk 2025. Namun, impor KRL bekas Jepang akan tetap dilakukan untuk 2023 ini demi mengisi gap yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Sumbernya sama, spek sudah jelas kok. Ini masalah izin saja. Memang saat ini posisi izin untuk itu, izin impor permanen gak dikasih, dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tetap dengan pendanaan KCI, tetap," jelas Tiko.

"Nggak, nggak keburu (keputusan impor KRL sebelum lebaran) karena sudah mau liburan. Mungkin setelah lebaran. Awal Mei lah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]