slot mantap gacor

Permaisuri Qianlong

koinslot888

Suku Dinas SDA Jakarta Barat teliti penyebab banjir di Tegal Alur******

Jadi harus ada timbal balik warga dengan kita

Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat masih meneliti penyebab banjir yang terjadi di Tegal Alur, Kalideres untuk segera diambil langkah-langkah yang tepat untuk penanganan.

"Jadi sedang dipikirkan untuk mengatasinya. Masih diteliti pihak SDA untuk nanti akan dilaporkan ke kita," kata Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Barat, Indra Patrianto saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Indra membenarkan Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono sebelumnya memberikan tantangan kepada  Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk dapat menyelesaikan persoalan banjir di Tegal Alur.

"Kemarin Pak PJ hadir di sini. Beliau memberikan tantangan supaya kita bisa selesaikan," tutur Indra.

Mengenai meluapnya Kali Semongol yang menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayah tersebut, Indra menyebut pihaknya juga sedang mempertimbangkan perlakukan yang tepat terhadap pemukiman warga di bantaran Kali Semongol.

"Jadi harus ada timbal balik warga dengan kita. Karena di bantaran itu kan ada rumah-rumah warga. Jadi bagaimana caranya nanti warga tidak banjir, cuma bantaran juga bisa diselesaikan dengan dana yang tersedia," kata Indra.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengevaluasi tidak adanya dinding penahan (sheetpile) di Kali Semongol dan belum adanya konstruksi Waduk Kamal Muara.

"Untuk sementara penanganan banjir di wilayah Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, termasuk banjir yang dialami warga Tegal Alur, diakibatkan belum adanya sheetpileKali Semongol dan belum terbangunnya konstruksi Waduk Kamal Muara," kata Uus pada Senin (25/3).
Baca juga: Banjir di Tegal Alur mulai surut seiring surutnya Kali Semongol
Baca juga: Pengungsi banjir di Tegal Alur semakin bertambah pada Sabtu sore
Baca juga: 562 warga Tegal Alur masih mengungsi akibat banjir

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

cari slot yang gacor

KPK tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tersangka TPPU******

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,"

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ali mengatakan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menerangkan proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal.

Untuk diketahui, Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam (6/6/2023) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.

Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp19 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana kurungan selama tiga tahun.

Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang beberapa waktu sebelumnya.

Usai mendengar amar putusan dibacakan, Muhammad Adil dan kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding.

"Tidak apa-apa. Nanti kita mengajukan banding," sebutnya kepada awak media sebelum meninggalkan ruang sidang.

Muhammad Adil yang menjadi pesakitan dalam perkara korupsi ini dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau para kepala OPD menuruti perintah Muhammad Adil untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas.

Dari pemotongan uang tersebut, pada tahun 2022 Muhammad Adil menerima uang sebesar Rp12 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp5 miliar. Total uang pemotongan yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp17,28 miliar.

Kedua, Muhammad Adil menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp750 juta.

PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan biaya menggunakan APBD tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan Muhammad Adil selaku bupati meminta fee Rp3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.

Ketiga, Muhammad Adil bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022.

Uang yang terima digunakan Adil untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lainnya. Selain itu, uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

pola trik slot olympus

KPK panggil tujuh saksi korupsi gedung kantor Pemkab Lamongan******

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil tujuh orang saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019.

"Hari ini bertempat di Polrestabes Surabaya, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi penyidikan perkara korupsi terkait pengadaan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Para saksi tersebut yakni Direktur PT Tangga Batu Jaya Abadi Cabang Surabaya Suhardiono, Operasional Head PT Rodamas Inti Teknika Cab. Surabaya Suryadi, dan General Manager Divisi Regional III di PT Brantas Abipraya, 2015-2019 Herman Dwi Haryanto.

Kemudian Sales Engineer PT Wika Beton Wilayah Penjualan V Regional Surabaya Dodik Tri Setiyawan, Staf Sub Bagian Pembinaan Advokasi ULP Kabupaten Lamongan Rahman Yulianto, Staf Dept Human Capital PT Brantas Abipraya Mohammad Iqbal Yanuar, dan tenaga lepas ahli teknik tenaga listrik Nugroho Arianto.

KPK pada Jumat (15/9/2023) mengumumkan dimulainya proses penyidikan dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019.

Tim penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Namun KPK belum membeberkan identitas para tersangka. Hal itu akan diumumkan setelah dilakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan terhadap tersangka.

Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya kantor-kantor dinas yang ada di lingkungan Pemkab Lamongan, maupun rumah dinas Bupati Lamongan, serta rumah dan kantor pihak swasta.

KPK memperkirakan kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut mencapai sekitar Rp151 miliar.

Dalam perkara tersebut KPK telah memeriksa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pada Kamis (12/10/2023) sebagai saksi dalam kasus dugaan pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan.

"Saya diperiksa sebagai saksi dan dalam pemeriksaan tersebut ada beberapa kali istirahat," kata Yuhronur usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Yuhronur mengaku lupa dengan jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik KPK kepada dirinya selama pemeriksaan tersebut. Terkait tersangka dan siapa saja yang dipanggil, dia meminta awak media menunggu pengumuman KPK.

"Adalah nanti. Saya tidak enak untuk mengucapkannya," tambahnya.

Yusronur mengatakan pemanggilan dirinya sebagai saksi dalam kasus tersebut terkait kapasitasnya saat itu sebagai sekretaris daerah Kabupaten Lamongan.
Baca juga: KPK periksa bupati Lamongan jadi saksi dugaan korupsi pembangunan
Baca juga: KPK periksa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi delapan jam sebagai saksi
Baca juga: KPK panggil ketua DPRD Lamongan 2014-2018 Kaharudin

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Perhatikan saya

mpo838

Pimpinan MPR ingatkan potensi ancaman mudik Lebaran 2024 diantisipasi******

"Sejumlah jalur mudik yang merupakan lokasi rawan kecelakaan dan bencana alam harus menjadi perhatian semua pihak untuk menekan potensi ancaman bagi para pemudik,"

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi sejumlah potensi ancaman yang dihadapi para pemudik Lebaran 2024 berdasarkan pengalaman tahun lalu.

"Sejumlah jalur mudik yang merupakan lokasi rawan kecelakaan dan bencana alam harus menjadi perhatian semua pihak untuk menekan potensi ancaman bagi para pemudik," ujar Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya saat membuka diskusi daring bertema "Mudik Aman dan Nyaman Menyambut Idul Fitri 2024" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.

Dia menyebut mudik yang aman dan nyaman dengan beragam jenis moda transportasi selalu menjadi dambaan masyarakat setiap tahunnya, namun kerap kali terjadi kecelakaan, kejahatan, dan potensi ancaman cuaca ekstrem di masa mudik lebaran.

Untuk itu, lanjut dia, upaya antisipasi sejumlah potensi kendala di masa mudik lebaran harus dipersiapkan dengan baik oleh semua pihak guna mewujudkan mudik yang aman dan nyaman, termasuk masyarakat.

Dia menilai kesiapan masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik memegang peranan penting untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan di jalan, di samping kesiapan para aparat pemerintah pusat dan daerah, maupun operator transportasi.

"Mudik merupakan kegiatan tahunan yang merupakan tradisi yang luar biasa sehingga perlu diantisipasi berdasarkan pengalaman tahun lalu agar masa mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan aman dan nyaman," katanya.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir sejumlah narasumber diantaranya Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, Executive Vice President Passangers and Sales PT KAI Ririn Widiastuti, hingga Grup Head Pelayanan Kapal PT Pelindo Arif Hermawan.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

tabel kredivo

Sinergi Satgas UU Cipta Kerja & IWAPI, Perkuat Peran Ekonomi Perempuan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dengan menggelar workshop bertajuk "Hubungan Perempuan Pengusaha dan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Berkeadilan".

Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa menjadi perempuan berdaya dan mandiri

"Kolaborasi dengan IWAPI tidak hanya kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan dalam lensa ekonomi," kata Tina dalam sambutannya dikutip Senin (18/3).

Sementara Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021.

"Kedepannya, banyak hal yang perlu disinergikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia yang semakin maju dan bersahabat dengan para pengusaha," kata Ktut.

Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan bahwa para pelaku usaha perempuan yang tergabung di IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pelaku usaha.

"Saya harap dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masalah antara pekerja dan pelaku usaha bisa selesai, tidak lagi saling memviralkan suatu permasalahan," ujar Nita.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menyampaikan bahwa perempuan di era industrialisasi sudah mampu menampakkan jati dirinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan global.

"Saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat, ketidakpastian dan kompleks," ujar Agatha.

Agatha menambahkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perempuan yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi global dan politik dunia, tantangan gig economy dan green economy, serta tantangan demografi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

"Selain tantangan tadi, kita juga mengalami dinamika hubungan industrial. Di mana perusahaan melakukan transformasi bisnis yang akan berakibat pada pengurangan kesejahteraan pekerja." Jelas Agatha dalam paparannya.

Dengan begitu ia mengimbau kepada seluruh perempuan pengusaha Indonesia agar dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dan secara serius mempertimbangkan dampaknya bagi pekerja di masa depan.

"Keterbukaan serta melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan dan dialog bipartit dengan komunikasi yang baik, menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan." Tegas Agatha.

Dari segi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabarkan bahwa secara data UMKM yang dimiliki Perempuan sebesar 64,5 persen sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal sebesar 42,35 persen.

"UMKM di sektor kuliner yang dimiliki oleh perempuan berada di kisaran 50%. Jika dilihat dari PDB, hampir 50 persen merupakan sektor konsumsi, penetrasi di sektor kuliner bagus untuk meningkatkan UMKM," ujar Yulius.

Walaupun demikian, Yulius menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong kontribusi perempuan dari sisi ekonomi dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

(inh/inh)

Perjalanan pulang sang penyihir

rtp dolar138

JD.ID Umumkan Bakal Tutup Permanen, Pesanan Terakhir 15 Februari******

Jakarta, CNN Indonesia--

Layanan belanja online(e-commerce) JD.IDbakal melayani pesanan terakhir pelanggan pada 15 Februari 2023. Kepastian ini disampaikan usai perusahaan mengumumkan bakal tutup permanen per 31 Maret 2023.

Dalam pengumuman yang tertera di situs resmi JD.ID, perusahaan bakal menutup seluruh layanan mereka pada akhir Maret, namun layanan pemesanan hanya bertahan hingga Rabu (15/2) mendatang.

"Dengan sangat menyesal kami mengumumkan JD.ID akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh servis akan dihentikan efektif mulai 31 Maret 2023," tulis pengumuman JD.ID, dikutip Selasa (31/1).

"Untuk transaksi yang selesai sebelum tanggal penghentian layanan, perusahaan akan memenuhi pesanan seperti biasa, layanan purna jual dan dukungan akan tetap tersedia," jelas perusahaan.

JD.ID adalah perusahaan patungan e-commerce China JD.com dan Provident Capital. Sebelum mengumumkan akan menutup layanannya, JD.ID menutup cabang logistiknya JDL Express Indonesia per 22 Januari 2023.

Rencana penutupan JDL Express Indonesia ini muncul setelah sebuah laporan mengatakan JD.com berencana untuk keluar dari Indonesia dan Thailand pada awal 2023.

Lihat Juga : Selamat Tinggal, JD.ID Umumkan Tutup per 31 Maret 2023

JD.com dilaporkan sedang mencari calon investor untuk membeli bisnisnya di kedua negara tersebut setelah mencatatkan kerugian di pasar.

Sementara itu, toko offline JD.ID di Jakarta baru-baru ini disebut mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakan clearance sale.

Pada Desember 2022, JD.ID juga mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 30 persen atau 200 karyawannya. Langkah PHK ini bukan yang pertama. Pada Mei lalu, perusahaan juga mengambil langkah serupa.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

"Salah satu Langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

(skt/dzu)