akun slot terbaik dan terpercaya 46Jutaan kata 513548Orang-orang telah membaca serialisasi
《bukalapak akulaku》
Menteri Hadi Janji Beri Sertifikat Lahan Warga 16 Kampung Tua Rempang******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Hadi Tjahjanto janji memberikan sertifikat hak milik (SHM) kepada warga 16 kampung tua di Rempangyang bersedia direlokasi.
"ATR/BPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin menyerahkan sertifikat, sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik," kata Hadi di Batam, Kepulauan Riau, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Investasi/ BKPM, Senin (18/9).
"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan. Itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," sambungnya.
Di lain sisi, Bahlil menyebut 17 ribu hektare lahan di Pulau Rempang akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Pada tahap awal, ia menyebut sudah masuk investasi perusahaan China Xinyi Group senilai Rp175 triliun untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah Tiongkok.
Ia mengatakan pemerintah bakal menyiapkan hunian baru untuk 700 kartu keluarga (KK) terdampak, di mana akan dibangun dalam 6 bulan-7 bulan. Sembari menunggu waktu konstruksi, Bahlil menyebut warga akan diberikan fasilitas uang dan tempat tinggal sementara.
"Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Kedua, rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta. Ketiga, uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta," jelas Bahlil.
Ia berjanji pemerintah akan memenuhi hak masyarakat Rempang. Akan tetapi, Bahlil menyebut investasi di Rempang harus tetap jalan demi menggerakkan roda ekonomi dan menyerap tenaga kerja.
Meski ada penolakan yang berujung konflik, Bahlil mengklaim masyarakat akan rugi jika investasi di Rempang Eco City batal. Ia pun menyinggung soal investor yang tak akan sudi menunggu lama gerak Pemerintah Indonesia.
"Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggu terlalu lama, emang dia (investor) mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tandas Bahlil.
[Gambas:Video CNN]
Kala Badai Sektor Properti Porak******Jakarta, CNN Indonesia--
Badai tengah melanda sektor properti China. Satu persatu raksasa real estat di Negeri Tirai Bambu bertumbangan dan mengancam ekonomi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu.
Alarm mulai berbunyi saat salah satu perusahaan properti terbesar China, Evergrande Group, terancam gagal bayar utang pada 2021 lalu. Padahal, selama bertahun-tahun ekonomi China mendapat dorongan besar dari 'booming' properti.
Evergrande babak belur hingga tersungkur kebijakan Beijing yang ingin mengerem pinjaman berlebihan perusahaan properti dan tingginya harga rumah. Kondisi diperparah oleh menurunnya permintaan di tengah pandemi covid-19.
Kabar tersebut mengguncang pasar modal Asia yang tengah berjibaku menghadapi pandemi covid-19. Bahkan, saham Evergrande sempat dihentikan sementara di perdagangan pada Oktober 2021 lalu.
Tak berselang lama, raksasa properti lainnya mengalami hal serupa. Kali ini, Fantasia Holding terbelit masalah gagal bayar surat utang (obligasi) sebesar US5,7 juta atau setara Rp2,9 triliun (kurs Rp14.255 per dolar).
Setelah itu, Shimao Group yang berbasis di Shanghai gagal membayar bunga dan pokok obligasi sebesar US miliar atau setara Rp15 triliun (kurs Rp15.004 per dolar) yang jatuh tempo pada Juli 2022.
Lihat Juga :Saham Evergrande Anjlok 70 Persen Lebih Meski Kerugian Menurun |
Mengutip CNN, itu adalah pembayaran utang pertama terlewatkan pada obligasi dolar oleh Shimao yang telah bergulat dengan meningkatnya tekanan keuangan selama berbulan-bulan.
Tahun ini, kondisi sektor properti China belum membaik, malah memburuk. Baru-baru ini, utang yang membelit raksasa properti Country Garden sebesar US1,7 miliar atau setara Rp2.931 triliun (asumsi kurs Rp15.294 per dolar AS) membuat nyaris sejuta rumah di China mangkrak dan para pekerjanya tak digaji.
Evergrande juga belum pulih. Bahkan, pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu mengumumkan bangkrut.
Mengutip CNN, Evergrande mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS pada Jumat (18/8). Hal itu memungkinkan pengadilan Negeri Paman Sam untuk turun tangan ketika kasus kebangkrutan melibatkan negara lain.
Lihat Juga :Bos BI Prediksi Ekonomi China Melempem, AS Menguat |
Pemerintah China pun kalang kabut. Maklum, mengutip laporan Universitas Stanford, sektor real estat merupakan salah satu pendorong ekonomi China terbesar. Sektor tersebut menyumbang sekitar 26 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) China sejak 2018.
Tercatat, pada kuartal II 2023 lalu, ekonomi China hanya tumbuh 6,3 persen atau di bawah ekspektasi sejumlah analis Reuters di kisaran 7,3 persen. Gegara lesunya pasar properti, Barclays memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi China pada 2023 dari 4,9 persen menjadi 4,5 persen pada Agustus lalu.
Tak ayal, pada 2022, Pemerintah China meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti. Setidaknya ada 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.
Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.
Lihat Juga :Utang Country Garden Rp2.931 T Ancam Pembangunan 1 Juta Rumah di China |
Pada Juli lalu, Bank Setral China (PBoC) juga mengatakan akan memberi pengembang waktu 12 bulan lagi untuk melunasi pinjaman mereka yang jatuh tempo tahun ini.
Namun, berbagai langkah tersebut nampaknya belum ampuh menahan krisis utang di sektor properti di tengah menurunnya permintaan terhadap hunian.
Berdasarkan laporan CNN, penjualan rumah baru oleh 100 pengembang China pada Juli lalu anjlok 33 persen (yoy). Harga rumah cenderung turun seiring merosotnya minat membeli rumah di tengah naiknya angka pengangguran.
Namun, di beberapa kota di China, harga rumah masih tetap tinggi. Hal itu membuat editorial koran China, Economic Daily, meminta pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."
"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutip Channel News Asia.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******Jakarta, CNN Indonesia--
Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.
Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).
Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.
Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.
Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.
"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.
Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.
Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.
"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.
Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.
"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.
Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.
Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.
[Gambas:Video CNN]
"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.
Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.
Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.
(agt/agt)Label:lumbung88slots、togel 86、manfaat aplikasi kredivo
Terkait:jumpapoker、erek erek 88 2d、arjuna4d、erek erek 2d 41、website gacor hari ini、slot 121、slot server thailand terpercaya、slot138 gacor、goltogel、bso88
bab terbaru:market898 slot(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《bukalapak akulaku》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot gacor 2023 maxwinHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bukalapak akulaku》bab terbaru。