cara trik main mahjong

Raja Malam Abadi

Pedagang Asongan Akan Surati Jokowi Soal Larangan Jual Rokok Ketengan******

Asosiasi pedagang kecil dan asongan mengaku akan menyurati PresidenJoko Widodo terkait larangan menjual rokok batanganatau ketengan.

Larangan itu termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 25/2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah RI 2023.

Jokowi mengaku kebijakan ini dikeluarkan untuk menekan prevalensi merokok pada anak-anak.

Ia menyebutkan banyak pedagang kecil yang bergantung pada keuntungan menjual rokok batangan ini.

"Kami bersepakat akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan secara arif dan bijaksana membatalkan rencana pemerintah melarang berjualan rokok batangan atau eceran. Kami tidak ingin jutaan rakyat kehilangan mata pencarian dan kehidupan yang layak," kata Ali di Jakarta Pusat, Rabu (25/1).

Menurutnya, yang diperlukan untuk menekan angka perokok anak adalah gerakan nyata seluruh elemen masyarakat, bukan merevisi peraturan. Selain itu, ia meyakini ada jalan tengah yang bisa diambil pemerintah selain menegakkan peraturan ini.

"Daripada revisi, seharusnya pemerintah dengan konsisten melakukan sosialisasi dan edukasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menekankan bahwa rokok bukan untuk anak," tegas Ali Mahsun.

Menurutnya, larangan ini akan menyebabkan dampak berlapis, tidak hanya pada berkurangnya keuntungan pedagang kecil namun juga berpotensi menimbulkan tingkat putus sekolah yang tinggi.

Sebab, pendapatan orang tua yang berjualan asongan bergantung pada rokok ketengan. Meski demikian, Ali tidak menyinggung besaran potensi kerugian yang mungkin dialami para pedagang.

"Usulan larangan ini dapat merenggut hak warga negara pelaku ekonomi rakyat untuk mencari penghasilan, menafkahi keluarga, dan membesarkan generasi penerus bangsa. Pemerintah harus lebih realistis dan strategis untuk menanggapi masalah ini," papar Ali.

Ali menuturkan pemerintah mestinya mampu memberikan penguatan perlindungan dan pemberdayaan terhadap para pelaku ekonomi rakyat (UMKM).

"Kami mendesak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk mendengar aspirasi kami dan membatalkan Keppres 25 Tahun 2022. Ini sangat tidak adil dan tidak sejalan dengan upaya melestarikan warisan ekonomi dan budaya Indonesia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Pemakaman Para Dewa

Curhat Konsumen Meikarta: Semua yang Protes Dijadikan Tergugat******

Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya dijadikan tergugat oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar). Sidang perdana berlangsung hari ini, Selasa (24/1).

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep sebelum sidang berlangsung.

Ia menduga PKPKM digugat oleh PT MSU karena isi dari spanduk-spanduk, termasuk kata oligarki, yang dibentangkan saat konsumen melakukan orasi dan unjuk rasa di DPR RI pada Desember 2022 lalu.

"Mungkin karena beliau-beliau (pihak Meikarta) marah atau seperti apa, karena baru sekarang kasus itu jadi viral. Kami nggak ada tujuan apa-apa, hanya mengupayakan hak kami kembali. Tuntutan itu tujuannya memiskinkan kami," tutur Aep.

"Kami bukan koruptor sampai harus dimiskinkan seperti ini, kami hanya mengusahakan hak kami. Tuntutannya itu di luar nalar. Kami mengupayakan hak kami malah digugat, tapi akan kami hadapi. Keadilan memang harus ditegakkan," imbuhnya.

Aep juga mengungkapkan dari 18 tergugat tersebut, belum semuanya mendapatkan surat panggilan sidang perdana hari ini. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Kuasa Hukum PKPKM Rudy Siahaan.

Dalam pantauanCNNIndonesia.comdi PN Jakarta Barat, persidangan baru dimulai sekitar pukul 10.35 WIB. Pihak PT MSU selaku pengembang Meikarta belum memberikan tanggapan.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember lalu setelah sejumlah konsumen mengeluh belum juga mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019.

Lalu, pertengahan Januari lalu, mereka mengadu ke Komisi VI DPR RI dan menuntut pengembang mengembalikan dana mereka alias refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ungkap Ketua PKPKM Aep Mulyana di Komisi VI DPR, Rabu (18/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Dubes Ajak WNI: Tukang Cat******

Duta Besar RI untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto membuka peluang bagi pekerja terampil Indonesia bekerja di Korsel. Ia mengungkapkan beberapa pekerjaan yang sedang laku di Korea Selatan.

"Saya membuka peluang untuk pekerja terampil. Jadi tukang las, tukang cat, tukang listrik itu sekarang laku di Korea, dengan gaji sekitar Rp28 juta hingga Rp35 juta per bulan, ini yang banyak nanti," kata Gandi, Kamis (26/1).

Lihat Juga : Australia Buka Pintu Lowongan Kerja untuk TKI

"Di sana produksi kapal dan konstruksi maju sekali, jadi yang dipakai (pekerja) Indonesia. Mudah-mudahan (saya) bisa dapat di atas 50 ribu orang nanti tetapi jangan pekerja kasar ya, saya mau yang terampil," ujar dia.

Ia mengatakan terbukanya peluang bagi pekerja terampil adalah bentuk perluasan pasar kerja bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan.

Beberapa sektor diharapkan dibuka bagi PMI, seperti sektor pertanian, perawat, asisten pemain golf, hingga tukang pijat. Sebelumnya, peluang itu hanya untuk sektor manufaktur dan perikanan.

"Kan pekerja asing di sana dijatah, Indonesia hanya mendapat jatah dua sektor itu, sekarang saya juga minta tambahan dibuka peluang di sektor pertanian juga," kata Gandi.

[Gambas:Video CNN]

Gandi menyebut prospek kerja di Korsel sangat menarik, dengan kisaran gaji minimum Rp22 juta per bulan untuk buruh.

Ia juga mengungkapkan data bahwa 36 ribu dari 46 ribu warga Indonesia yang berada di Korea Selatan adalah PMI. Sedangkan 10 ribu lainnya adalah mahasiswa dan WNI yang menikah dengan warga Korsel.

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

BPKN: Wacana Biaya Haji Bisa Pupus Harapan Calon Jemaah ke Tanah Suci******

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN) mengatakan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2023 bisa memupus harapan masyarakat yang ingin pergi ke Tanah Suci.

Johan Efendi Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN mengatakan untuk mencegah hal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan rencana kenaikan ongkos haji secara penuh tahun ini.

"Wacana kenaikan biaya haji itu bisa memupuskan harapan banyak calon haji pergi ke Tanah Suci," tegasnya.

Apalagi, kata Johan, negara sudah memiliki Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas mengurus dana haji yang disetorkan masyarakat.

"BPKH dalam hal ini semoga dapat berperan maksimal dalam mengelola keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini," ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (27/1).

Oleh karena itu, Johan berharap pemerintah menemukan jalan agar bisa menetapkan BPIH 2023 yang lebih terjangkau.

BPKN sendiri menilai biaya yang diusulkan sebesar Rp69,1 juta terbilang sangat terlalu mahal, mengingat RI masih terjebak sebagai middle incomecountryatau negara berpendapatan menengah selama 30 tahun.

Selain itu, masyarakat yang masih berjuang memulihkan ekonomi di masa pandemi covid-19.

"Hal tersebut tentunya ironis dengan usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji di tengah tren penurunan biaya paket haji. jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan BPIH yang cukup signifikan, tentu itu sangat memberatkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Firman Turmantara mengatakan penentuan kenaikan ongkos ibadah haji itu harus transparan.

Hal ini sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) yaitu Pasal 4 yang diantaranya menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, selain hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan.

Calon jamaah haji sebagai konsumen juga bisa meminta pertanggungjawaban penyelenggara ibadah haji sesuai dengan Bab VI UUPK tentang tanggungjawab pelaku usaha, dan penyelenggara ibadah haji bisa dipidana. 

Sementara pemerintah sendiri tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK. Selain itu, hubungan hukum antara penyelenggara ibadah haji dengan jamaah haji itu sesuai tidak dengan perundang-undangan yang lain seperti dengan KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua BPKH Fadlul Imansyah mengungkapkan nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 terancam habis jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.

Ia memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

Kemenag pun sebelumnya mengusulkan ke DPR agar BPIH yang harus dibayar masing-masing calon jemaah haji Indonesia tahun ini adalah Rp69 juta.

Pihaknya berharap upaya efisiensi anggaran bisa menurunkan biaya haji yang dibayar jemaah hingga sekitar Rp19 juta. Menurutnya, angka psikologis yang patut dibayar calon jemaah haji Indonesia setidaknya Rp50 juta.

Oleh karena itu, pihaknya berharap bisa mengeksplorasi sejumlah layanan yang bisa ditekan, terutama harga tiket penerbangan.

Dominasi Kaisar

Bos Samsung Sebut Pencabutan PPKM Jadi Angin Segar Bagi Pengusaha******

President Director PT Samsung Electronics Indonesia Hong Yeun Seuk mengatakan keputusan pemerintah mencabut Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memberi angin segar bagi dunia usaha.

Hal tersebut ia sampaikan saat Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama sejumlah anak buahnya di Kementerian Keuangan mengunjungi pabrik PT Samsung Electornic Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1).

"Akhir 2022 lalu pemerintah Indonesia mencabut PPKM. Kebijakan tersebut tentu merupakan angin segar bagi dunia usaha khususnya yang ada di Indonesia," ucap Hong.

Hong menjelaskan pandemi memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini pun berimbas pada terhambatnya rantai pasok global secara signifikan.

Karena hal tersebut, beberapa industri pun mengalami penurunan produksi. Hong berharap dengan dicabutnya PPKM dunia usaha bisa kembali menggeliat.

"Diharapkan kita bisa bangkit kembali di tahun ini," ucapnya.

Meski demikian, ia menilai masih ada tantangan yang harus diwaspadai para pelaku usaha, yakni ketidakpastian global di 2023 ini. Selain itu, ancaman resesi juga masih menjadi momok para pengusaha.

Oleh karena itu, Hong mengatakan hal tersebut membuat para pengusaha untuk bisa melakukan optimalisasi biaya produksi.

"Biaya produksi yang efisien sangat penting dan dibutuhkan," tandasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mencabut PPKM pada 30 Desember 2022.

"Kita telah mengkaji hingga 10 bulan, dan pertimbangan -pertimbangan berdasarkan angka-angka maka hari ini pemerintah putuskan mencabut PPKM," katanya.

Jokowi mengatakan kebijakan itu diambil setelah pemerintah mengkaji ulang angka-angka penanganan pandemi. Ia menyebut jumlah kasus covid-19 di Indonesia kian menurun.

Selain itu, tingkat kekebalan masyarakat Indonesia terhadap covid-19 juga tinggi. Hal itu disimpulkan dari survei serologi yang dilakukan Kementerian Kesehatan.

"Saya minta seluruh masyarakat komponen bangsa hati hati dan waspada. masyarakat harus tingkatkan kesadaran kewaspadaan menghadapi risiko covid. Pemakaian masker di keramaian harus tetap dilakukan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

Harga Emas Antam Turun Lagi ke Rp1.030 Juta per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,030 juta per gram pada Jumat (27/1). Harga emas Antam ini turun Rp5.000 ribu per gram dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya sebesar Rp1,035 juta per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp5.000 per gram, dari Rp941 ribu menjadi Rp936 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp565 ribu, 2 gram Rp2 juta, 3 gram Rp2,97 juta, 5 gram Rp4,92 juta, 10 gram Rp9,79 juta, 25 gram Rp24,36 juta, dan 50 gram Rp48,64 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Kemudian, untuk harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,06 persen menjadi US.947,8 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga naik 0,15 persen menjadi US.932,09 per troy ons.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas bakal turun karena data pertumbuhan AS yang positif, tercatat 2,9 persen pada kuartal IV-2022. Lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 2,6 persen.

"Ini memicu kekhawatiran apabila The Fed akan lebih lama mempertahankan suku bunga tinggi mereka. Investor sekarang mengalihkan perhatian pada data inflasi PCE AS malam ini," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang US.920-US.950 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]