pinjol diawasi ojk 2022

perjalanan

Induk Shopee Tambah Investasi di Malaysia, Bakal Serap 2.000 Pekerja******

Perusahaan indukShopee, Sea, memperluas investasinya di Malaysia dan menciptakan 2.000 lapangan pekerjaan untuk bisnis barunya di negara tetangga tersebut.

Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz mengumumkan langkah Sea ini pada Minggu (29/1) kemarin, saat mengunjungi kantor pusat Sea di Singapura.

Sea menyampaikan rencana ekspansi di Malaysia meliputi penyiapan layanan cloud computing, hostingdan pemrosesan data, serta gudang logistik e-commercebaru.

Menurutnya, keputusan Sea untuk memperluas investasinya di Malaysia mencerminkan kepercayaan perusahaan raksasa Singapura itu terhadap prospek, serta stabilitas operasional dan kebijakan lanskap bisnis Malaysia.

Shopee merupakan platforme-commerceterbesar di Asia Tenggara dan Taiwan.

Proyek cloud Sea akan berlokasi di Johor dan ditargetkan selesai pada kuartal pertama tahun 2024. Selain itu, Sea juga akan menambah investasinya di Malaysia dengan membuat gudang raksasa baru dengan dua lantai di daerah Bukit Raja.

Ia menambahkan ekspansi ini juga akan membantu Malaysia meningkatkan sumber daya manusia mereka, sekaligus menggenjot produktivitas dan daya saing nasional dalam jangka panjang.

"Kami juga mengharapkan efek limpahan positif pada usaha kecil dan menengah, korporasi, serta masyarakat sekitar," kata Tengku Zafrul Aziz.

[Gambas:Video CNN]

Bela Diri Melahap Surga

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Stabilkan Harga, Bulog Bali Salurkan 16 Ribu Liter Minyakita ke Warung******

Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Bali mulai menyalurkan minyak goreng merek Minyakita ke sejumlah pengecer untuk menstabilkan harga.

Minyakita sempat langka di tingkat pengecer karena pengurangan dari produsen yang mengganggu distribusi ke Pulau Bali.

Pemimpin Bulog Wilayah Bali Budi Cahyanto mengatakan telah menyiapkan stok berbagai kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula untuk wilayah Bali.

"Kami akan terus lakukan pasokan bahan pangan seperti beras maupun minyak goreng di pasar-pasar. Untuk Minyakita kami lebih fokuskan untuk menyalurkan ke konsumen akhir dengan harga maksimal di Rp14 ribu per liter, sedangkan yang ingin menjadi mitra penyalur harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (1/2).

Ia menerangkan, penyaluran komoditi pangan baik beras medium maupun minyak goreng akan terus dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Tidak hanya komoditi minyak goreng, kami juga terus menerus melakukan stabilisasi harga pada komoditi beras dengan harga maksimal Rp9.450 per kilogram sesuai dengan nilai HET yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.

Meski harga-harga naik dan banyak isu kelangkaan, Budi mengimbau agar masyarakat di Provinsi Bali tidak perlu khawatir atau melakukan panic buyingkarena stok komoditi pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir masih tersedia di Perum Bulog.

"Dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali maupun dari Kabupaten dan Kota serta stakeholder terkait juga sangat baik. Sehingga harapan kami komoditi pangan berupa beras dan minyak goreng ini dapat tersebar merata untuk seluruh masyarakat Bali," ujar Budi.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan panjang umur

Startup Makin Lesu, CoHive Diputus Pailit******

Penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), CoHive, diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Putusan itu tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst (18/1).

"Menyatakan termohon PKPU (PT EVI ASIA TENGGARA) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan," tulis pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman pailit, Rio Sadrack M. Pantow dan Benny Marnala Pasaribu ditetapkan sebagai tim kurator.

Mengutip CNBC Indonesia, Rabu (1/2), CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan.

EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD. Pada 2017, proyek tersebut diambil alih oleh Jason Lee, Carlson Lau, dan Ethan Choi yang mengganti namanya menjadi Cocowork yang kemudian diganti lagi menjadi CoHive.

Setelah beralih kepemilikan dan meraih pendanaan seri B antara lain dari Insignia Ventures, CoHive berubah fokus dan berekspansi secara agresif di banyak lokasi dan kota. CoHive bahkan menguasai satu gedung di Mega Kuningan yang diberi nama CoHive 101.

Strategi CoHive adalah menawarkan sewa jangka pendek ke penggunanya atas ruang yang mereka sewa dalam jangka panjang. Perusahaan juga berekspansi ke sektor selain co-working yaitu ritel, co-living, dan penyewaan ruang untuk event.

Pada akhir 2020, salah satu investor CoHive, Chris Angkasa kembali mengambil alih kendali sebagai CEO perusahaan. Namun, dalam laman Linkedin pribadinya Chris sudah tidak mencantumkan posisi CEO di CoHive.

[Gambas:Video CNN]

Ning Zhanyan Qiao Cang

OLX Bakal PHK 300 Pekerja di Indonesia******

Situs jual beli besar di Indonesia, OLX, dikabarkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya.

Berdasarkan DealStreetAsia, Senin (30/1), sebuah sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa OLX Group bakal melakukan pengurangan karyawan untuk cabang Indonesia.

Tak hanya itu, perusahaan juga berencana untuk menjual bisnis otomotif yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan penjualan yang sepi.

Selain itu, perusahaan juga bakal mengubah arah bisnis secara perlahan dari saat ini model bisnis ke konsumen (business to consumer/B2C) menjadi konsumen ke bisnis (consumer to business/C2B) dan bisnis ke bisnis (business to business/B2B).

Badai PHK memang masih menjadi ancaman memasuki tahun yang baru ini. Lanjutan PHK sudah terjadi di berbagai perusahaan di awal 2023.

Sebut saja, anak Uber dalam bidang logistik, Uber Freight, mengumumkan bakal melakukan PHK terhadap sekitar 150 orang atau 3 persen dari total pekerjanya pada Selasa (24/1) lalu.

Kemudian, ada juga induk perusahaan Google yaitu Alphabet, Microsoft, hingga Vox Media yang dengan kompak menyatakan bakal mengurangi jumlah karyawannya.

Langkah ini mengikuti perusahaan ternama lain di Amerika Serikat yang mem-PHK karyawannya seperti Amazon, Goldman Sachs, dan Salesforce.

Dengan kondisi ini, maka tak heran bahwa banyak perkiraan kondisi perekonomian, termasuk bisnis masih gelap di tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Bisikan Penyihir

LSM soal Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat: Klasik & Menahun******

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis untuk rapat danstudi bandingmerupakan persoalan klasik dan terjadi setiap tahun.

Misbah merespons pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas soal anggaran penanganan kemiskinan pemerintah sebanyak Rp500 triliun yang justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding

"Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, tapi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun dan menahun. Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah," kata Misbah saat dihubungi, Sabtu (28/1).

Jika dipersentasekan, ia menyebut belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsinya lebih besar di tiap kementerian/lembaga.

"Belanja barang/jasa inilah yang digunakan untuk rapat-rapat dan studi banding dalam bentuk belanja makan/minum, perjalanan dinas, dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan belanja barang/jasa ini biasanya tersembunyi dalam nama program atau kegiatan yang seakan-akan untuk pengentasan kemiskinan. Program itu seakan-akan berpihak kepada masyarakat

"Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin, namun ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi," katanya.

Namun, ia menyebut biasanya anggaran yang betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan justru sangat minim.

"Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan glondongan," katanya.

Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding. Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN