petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs link gacor

jam gacor kakek zeus 214Jutaan kata 796954Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs link gacor》

Menkeu lapor ke Presiden soal pencairan gaji ke******

Menkeu lapor ke Presiden soal pencairan gaji ke-13 ASN sebelum Lebaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo terkait persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya sepuluh hari sebelum Lebaran kan harus mulai dibayarkan untuk mempersiapkannya dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden," kata Menkeu Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Sri Mulyani mengatakan bahwa pencairan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 untuk ASN dapat dimulai pada H-10 sebelum Idul Fitri.

Oleh karenanya, pemerintah tengah membuat rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur besaran THR dan gaji ke-13 untuk ASN, serta TNI/Polri itu.

Berdasarkan keterangan yang dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, komponen THR pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

Pada 2023, pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen.

Menkeu menyebutkan bahwa kebijakan tersebut pertama kali dilakukan.

Adapun kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam APBN 2024 yang telah dirancang sebelumnya.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Gus Ipul komentari cuitan Cak Imin terkait "Saipul Makelar"******

Gus Ipul komentari cuitan Cak Imin terkait "Saipul Makelar"
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf saat menggunakan hak pilihnya di TPS 10 The Gayungsari, Kecamatan Gayungsari, Surabaya, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Willi Irawan/am.
Saya tidak tahu makelar yang dimaksud itu apa? Tapi mungkin sama dengan 'konsultan, kongkonane wong kesulitan' (suruhannya orang yang kesulitan)
Surabaya (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengomentari cuitan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di akun media sosial X yang meminta tak menghiraukan "makelar bernama Saipul".

"Saya tidak tahu makelar yang dimaksud itu apa? Tapi mungkin sama dengan 'konsultan, kongkonane wong kesulitan' (suruhannya orang yang kesulitan)," ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, sembari tertawa ketika ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Pada cuitan Muhaimin di akun X @cakiminNOW, dituliskan "Selamat pagi para pejuang perubahan .! Teruslah bekerja menjaga suara rakyat. Jangan hiraukan makelar yang namanya Saipul, mengatasnamakan NU, padahal cuma makelar".

Meski hanya menyebut nama "Saipul", namun diduga cuitan tersebut respons terhadap pernyataan Saifullah Yusuf yang mengajak PKB untuk kembali ke pangkuan dan jalan sama dengan Nahdlatul Ulama pada Minggu (18/2).

"Penyampaian saya apa ada yang salah? Saya hanya minta PKB percaya terhadap hasil hitung cepat. Di penghitungan partai politik mengakui hasilnya, tapi di penghitungan Pilpres belum mengakui?" ucap Gus Ipul.

Baca juga: PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024

Baca juga: Gus Ipul: Mekanisme Pemilu telah diatur agar tidak ada kecurangan

Wakil Gubernur Jatim 2009-2019 tersebut menyarankan jika PKB bagian dari NU maka diharapkan untuk meminta nasihat kepada Rais Aam serta ketua umum PBNU.

"Jangan hanya klaim partai NU, tapi tidak pernah konsultasi, minimal minta nasihat. Sekali lagi, saya tidak paham cuitan beliau (Cak Imin), tapi lihat pernyataan saya baik-baik, bisa dibaca lagi. Silakan kalau mau dipertimbangkan, kalau tidak ya tidak apa-apa, begitu saja," tutur keponakan Gus Dur tersebut.

Sementara itu, terkait hasil Pilpres jika dianggap ada permasalahan maka dipersilakan menempuh-nya sesuai prosedur, sebab proses dan tahapan Pemilu 2024 harus tetap berjalan.

"Kalau ada yang menganggap curang, saya menghargai, tapi itu semua ada prosesnya. Saya juga pernah ikut Pilkada Jatim tiga kali, ada yang sengketa dan dibawa ke MK. Dan itu semua tidak masalah," ucapnya.

Kendati demikian, Gus Ipul yang juga mantan Sekjen PKB itu menilai hasil hitung cepat juga hendaknya dijadikan salah satu dasar karena selama ini hasilnya tak jauh berbeda dengan real count atau hitung manual KPU.

"Apalagi posisi sekarang jarak suaranya (penghitungan pilpres) sangat jauh. Maka dari itu, mari kita ciptakan suasana sejuk," ujar politikus yang kini menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan tersebut.

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024******

KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024
Arsip foto - Anggota KPU RI Idham Holik saat wawancara eksklusif di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik memastikan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) tidak akan ditutup dan tetap dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru hasil pemilu 2024.

“Saat ini Sirekap masih berfungsi untuk diakses masyarakat,” ujar Idham di Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi
Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Sabtu (17/2), sempat memberikan saran kepada KPU agar Sirekap untuk sementara waktu tidak menampilkan data angka perolehan di tempat pemungutan suara (TPS).

Alasannya agar sistem itu tidak ditayangkan sementara waktu adalah karena masih banyak angka yang tidak sesuai dalam Sirekap setelah dikonversi dari dokumen Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

"Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan form pindai Model C-Hasil diunggah pada https://pemilu 2024.kpu.go.id,sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada form Model C-Hasil secara akurat," sebagaimana dikutip dari Surat Bawaslu.

Idham menilai saran perbaikan dari Bawaslu itu sebenarnya adalah agar data yang ada di dalam Sirekap tidak salah. Hal itulah yang menjadi alasan KPU sempat menghentikan sementara Sirekap untuk proses akurasi data beberapa waktu lalu.

Ia pun menekankan Sirekap adalah alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Oleh karena itu, Sirekap merupakan bentuk upaya KPU dalam memenuhi hak informasi masyarakat.

"Oleh karena itu kami memandang Sirekap memiliki peran strategis, dan saat ini kami masih fokus melakukan akurasi ataupun sinkronisasi data di dalam Sirekap dengan data autentik di dalam foto Formulir Model C.Hasil," ujarnya.

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari sistem informasi rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada pemilu 2024 untuk menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya pada https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pinjaman duit untuk student

Perbarui waktu:2024-06-28

Daftar bab terbaru
pinjaman online legal terbaik
erek2 ikan
paling gacor slot
pinjaman online resmi tenor panjang
bonus 100 new member slot
slot bonus 100 di depan turnover kecil
angka 89 slot
lg slot
erek erek 4d bergambar
Daftar isi semua bab
Bab 1 bukit 4d slot login
Bab 2 pinjaman online untuk pelajar
Bab 3 yakin777
Bab 4 permainan slot yang gampang menang
Bab 5 togel rumus jitu kena empat angka
Bab 6 akulaku pinjol
Bab 7 link slot gacor server thailand
Bab 8 ug234
Bab 9 pinjol ilegal yang cepat cair
Bab 10 voucher tokopedia pengguna baru
Bab 11 cara kredit laptop di lazada
Bab 12 jam gacor pg soft hari ini
Bab 13 pengalaman menggunakan kredivo
Bab 14 erek erek 41 2d
Bab 15 cara bayar lazada lewat akulaku
Bab 16 cara belanja di lazada dengan cicilan
Bab 17 jenis link slot
Bab 18 slot paling gacor dan terpercaya
Bab 19 angka jitu sydney
Bab 20 cuan88 slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8340bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Penginapan Youyaoqi

serdadu88
Apple akan didenda Rp8,4 Triliun berdasarkan UU Antimonopoli Eropa
Ilustrasi - Logo kebijakan Apple. ANTARA/apple.com
Jakarta (ANTARA) - Apple dilaporkan harus membayar sekitar 500 juta Euro (539 juta dolar AS) atau sekitar Rp8,4 Triliun di Uni Eropa karena dianggap menghambat persaingan melalui Apple Music di ponsel iPhone.

Laporan Financial Times yang dikutip The Verge pada Minggu (18/2) menyebutkan bahwa denda tersebut terjadi setelah regulator di Brussels, Belgia menyelidiki keluhan Spotify bahwa Apple mencegah aplikasi memberi tahu pengguna tentang alternatif yang lebih murah dibandingkan layanan musik Apple.

Masalah ini disebabkan oleh upaya Apple untuk menjaga aplikasi dan pengguna tetap terkurung dalam sistem pembayaran App Store-nya.

Baca juga: Mantan karyawan Apple terbukti bersalah denda hingga Rp2,2 miliar

Sebelumnya, Spotify mengeluh pada tahun 2019 bahwa kebijakan Apple telah meredam persaingan Apple Music dengan aplikasi lainnya misalnya Spotify, sehingga penyelidikan UE dimulai pada tahun berikutnya.

UE mengurangi keberatannya dengan menentang penolakan Apple untuk mengizinkan pengembang menautkan pendaftaran berlangganan mereka sendiri ke dalam aplikasi mereka.

Hal ini juga merupakan kebijakan yang diubah Apple pada tahun 2022 menyusul tekanan peraturan di Jepang.

Denda sekitar 5 juta dolar AS mungkin terdengar besar, namun denda yang jauh lebih besar, yaitu hampir 40 miliar dolar AS, atau 10 persen dari omzet global tahunan Apple akan dikenakan ketika UE memperbarui keberatannya tahun lalu.

Baca juga: Apple dilaporkan membayar denda sebesar Rp213 miliar kepada Rusia

Apple didakwa lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun 2020, tetapi otoritas Prancis menurunkannya menjadi sekitar 366 juta dolar AS setelah perusahaan tersebut mengajukan banding.

Perwakilan Apple, Emma Wilson mengatakan kepada The Verge melalui email bahwa perusahaan tersebut tidak mengomentari spekulasi.

Secara terpisah, Juru bicara Apple Hannah Smith mengatakan bahwa perusahaan berharap Komisi Uni Eropa akan berhenti mengejar kasus tersebut. Menurut Smith, kasus ini tidak ada gunanya.

Sementara itu, Juru bicara Komisi Eropa Lea Zuber menolak berkomentar.

Sedangkan Spotify tidak merespons pada saat berita ini dimuat.

Baca juga: Rusia denda Apple sebesar Rp184 miliar karena langgar UU antimonopoli

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Keseharian saya

main slot 388
Presiden apresiasi kelengkapan fasilitas RSPPN yang dibangun Kemhan
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) meninjau fasilitas rumah sakit saat peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jakarta, Senin (19/2/2024). RSPPN Panglima Besar Soedirman diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan saat pandemi COVID-19 agar kebutuhan fasilitas kesehatan yang memadai dapat terpenuhi bagi anggota TNI dan masyarakat umum serta rumah sakit tersebut telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi kelengkapan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Bintaro, Jakarta, yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan.

"Peristiwa pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit dengan kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan seperti yang pernah kita alami," kata Presiden Jokowi saat meresmikan RSPPN di Jakarta, Senin.

Dalam peninjauannya, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melihat sejumlah fasilitas rumah sakit yang dinilainya modern.

Fasilitas tersebut antara lain MRI dengan spek tertinggi Tesla 3 yang dapat melihat dari segala sudut, CT scan yang juga bisa melihat dari segala sisi, serta ruang operasi modular yang canggih dan terintegrasi.

Kepala Negara juga menyoroti pembangunan RS untuk TNI AL, AD dan AU yang memiliki tingkat komponen dalam negeri yang rata-rata mencapai 70 persen.

"Ini juga langkah yang sangat bagus untuk mendukung pengembangan industri nasional kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional kita," kata Presiden.

Selain RSPPN, Presiden Jokowi juga meresmikan 20 rumah sakit TNI AD, AL dan AU, serta lima rumah sakit yang sebelumnya telah diresmikan dan sudah beroperasi penuh.

Dengan fasilitas yang lengkap, Presiden berharap RSPPN dapat menjadi rujukan bagi pegawai Kementerian Pertahanan, TNI dan keluarga serta masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.

Selain itu, RSPPN juga menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan dan siap menjadi rumah sakit tanggap bencana yang sewaktu-waktu dibutuhkan.
Baca juga: Prabowo sambut kedatangan Presiden saat peresmian RS Pertahanan Negara
Baca juga: Jokowi panggil Surya Paloh ke Istana Jakarta
Baca juga: Jokowi-Paloh bicarakan dinamika politik hingga pemilu

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Menikah dengan keluarga kaya

prediksi raja togel harian
KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Abang menata kotak suara untuk rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual tingkat Kecamatan di GOR Tanah Abang, Jakarta, Senin (19/2/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengaku sempat ada penghentian data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data.

Menurut Idham, sinkronisasi itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik. Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata Idham di Jakarta, Senin.

Dia juga menepis informasi dari Partai Buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara

Idham menegaskan rekapitulasi tetap berjalan meskipun terhenti sementara. Hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Hari kemarin itu ada 33 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya," jelas Idham.

Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh Said Salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan.

Pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak Minggu (18/2) hingga Selasa (20/2), menyusul Sirekap yang sedang galat. Said sendiri mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah Partai Buruh sejak Minggu.

"Pengurus daerah menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan instruksi KPU RI, dengan alasan sistem Sirekap error. Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

Padahal, lanjut Said, Sirekap dan proses rekapitulasi suara merupakan dua tahap berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.

Dia menjelaskan Sirekap sendiri merupakan instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat.

"Data Sirekap bukan data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU," ujarnya.

Said menilai apabila muncul masalah pada Sirekap, hal itu semata-mata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

pinjam uang 10 juta di bank bca
Polda Jatim terjunkan tim khusus selidiki teror bom di Pamekasan
Kapolda Jatim Irjen Pol. Imam Sugianto saat menerima elemen mahasiswa di Mapolda Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/2/2024). ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim/aa.
Sudah kita identifikasi bahan dasarnya (peledak) kalau tidak salah dari bom ikan ya, 'bondet'
Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki teror bom oleh orang tak dikenal (OTK) terhadap rumah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Dusun Timur RT 01 RW 03, Desa Nyalabuh Daya, Kabupaten Pamekasan.

"Kami sudah menerjunkan tim khusus dari Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mendukung upaya penyelidikan yang dilakukan petugas Kepolisian Resor Pamekasan," kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto di Surabaya, Selasa.

Imam menyebut jika bom yang dilemparkan ke rumah Kusairi (52) tersebut, merupakan bom ikan sejenis bondet.

"Sudah kita identifikasi bahan dasarnya (peledak) kalau tidak salah dari bom ikan ya, bondet," ujar Imam.

Jenderal bintang dua polisi itu berharap motif teror terhadap rumah Ketua KPPS di Pamekasan dalam waktu dekat bisa segera terungkap. Begitu pula dengan pelaku juga secepatnya dapat ditangkap.

"Mudah-mudahan motif sama pelaku yang sedang didalami sama tim dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudah dapat kita ungkap, doakan saja," ujar dia berharap.

Dia menyampaikan dalam peristiwa itu tidak ada korban, baik luka-luka maupun meninggal dunia. Namun, pihaknya menegaskan akan bekerja keras mengungkap motif di balik aksi yang telah mengguncang kondusivitas pasca-Pemilihan Umum 2024 di Pamekasan.

Baca juga: Polisi periksa benda mencurigakan di Pamekasan

"Kita belum tahu motifnya. Kita tidak usah berandai-andai, biarkan tim bekerja dulu," ucapnya.

Sampai saat ini, sudah ada beberapa orang yang dimintai keterangan guna membantu proses penyelidikan. Hanya saja dari semua keterangan yang diperoleh di lapangan, petugas kepolisian belum mendapat petunjuk yang mengarah ke pelaku pelemparan bondet.

"Biarkan tim penyidik Polda Jatim me-back upPolres Pamekasan. Tim sedang bekerja kita tunggu saja," kata Kapolda Jatim.

Seperti diketahui, rumah Kusairi, Ketua KPPS yang juga berprofesi sebagai guru asal Dusun Timur RT 01, RW 03, Desa Nyalabuh Daya, Kabupaten Pamekasan, dilempar bom.

Pelemparan terjadi sekitar pukul 03.00 WIB, pagi tadi. Akibatnya, rumah Kusairi rusak. Terutama bagian teras, genting serta plafon kamar.

Saat ledakan berlangsung, Kusairi diduga sedang tidak berada di rumah. Sehingga peristiwa ini tidak menyebabkan jatuhnya korban. Kendati demikian, kerugian material ditaksir belasan juta rupiah.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Naruto Uzumaki Lima Daun

aplikasi bayar bulan depan
Mendag Zulkifli: Pemerintah percepat penyaluran beras SPHP ke pasar
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memberi keterangan usai meninjau harga beras di salah satu pusat perbelanjaan Transmart Mall Kota Kasablanka di Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Harianto
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar rakyat dan ritel modern guna menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.

"Pemerintah mengambil solusi untuk mempercepat penyaluran beras SPHP dari Bulog guna mengantisipasi kenaikan harga beras premium di ritel modern," kata Zulkifli di Jakarta, Senin (19/2).

Mendag mengatakan saat ini pasokan beras premium tidak sebanyak kondisi normal karena adanya gangguan fenomena cuaca El Nino yang mengakibatkan mundurnya masa tanam dan panen.

"Suplai lokal beras premium tidak sebanyak dulu karena El Nino sehingga harganya naik. Sekarang ada beras Bulog SPHP yang menjadi alternatif. Gangguan suplai ke pasar harus ditanggulangi agar tidak melambat," jelas Zulkifli.

Baca juga: Bulog komitmen siap penuhi kebutuhan beras masyarakat hingga Lebaran

Ia berharap masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di Bulog cukup.

Mendag juga mengajak masyarakat beralih ke beras SPHP dengan harga jual sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp54.000 per 5 kilogram. Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan beras SPHP ke ritel modern guna mengatasi keterlambatan pasokan beras premium.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, jadi kalau beras premium mengalami kenaikan, masyarakat bisa membeli beras SPHP yang tersedianya di pasar rakyat dan ritel modern," tambah Zulhas, sapaan akrab Mendag.

Ia menyampaikan bahwa saat ini terpantau stok beras Bulog tersedia cukup melimpah yang tercatat lebih dari 1 juta ton. Pemerintah pun siap menyalurkan beras Bulog untuk mengisi pasokan di pasar rakyat dan ritel modern melalui program SPHP beras di tingkat konsumen.

Baca juga: Mendag sebut belum ada rencana revisi HET beras meski harga tinggi

Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso meninjau Transmart Cempaka Putih dan Pasar Rawasari, dan ritel modern Transmart di pusat perbelanjaan Mall Kota Kasablanka, Jakarta.​​​​​​​

Dari hasil peninjauan tersebut, beberapa ritel modern enggan mengambil beras premium karena harga jual telah mencapai kisaran Rp72.000 hingga Rp80.000 per 5 kilogram, sementara HET sebesar Rp 69.500 per 5 kilogram.

Situasi ini membuat sebagian besar ritel modern memilih untuk tidak menjual beras premium karena harus membeli dari pemasok dengan harga di atas HET.

Baca juga: Mendag ungkap alasan ritel enggan jual beras premium
Baca juga: Bulog Jateng memperbanyak penyaluran beras SPHP
Baca juga: Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan sembako jelang Lebaran

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dao mendominasi dunia

link bola88 terbaru
KPU: Penyelenggara "ad hoc" yang meninggal mencapai 71 orang
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Untuk Linmas yang sakit ada 364 orang
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan petugas ad hocyang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024 dari Rabu (14/2) hingga Minggu (18/2) mencapai 71 orang.

"Berdasarkanmonitoringkami, terhadap status atau situasi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami para penyelenggara pemilu badan ad hocterutama pada peak seasonyang bebannya berat pada tanggal 14 Februari sampai 18 Februari 2024 pukul 23.58. Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang," ujar Hasyim saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin.

Dia merinci dari 71 orang yang meninggal itu, ada satu orang yang merupakan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). Kemudian, anggota panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan sekitar 4 orang.

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS sebanyak 42 orang. Lalu, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang meninggal sekitar 24 orang saat menjaga keamanan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Sementara itu, yang sakit mencapai 4.567 orang dengan rincian pada tingkat kecamatan atau anggota PPK 136 orang. Di tingkat PPS 696 orang dan KPPS ada 3.371 orang. "Untuk Linmas yang sakit ada 364 orang," ucapnya.

Baca juga: Petugas KPPS meninggal di Riau bertambah jadi dua orang

Baca juga: KPU Sigi: Petugas ad hoc meninggal dunia menjadi dua orang

Baca juga: Jumlah petugas pemilu meninggal bertambah, capai 57 orang

Sebelumnya, Sabtu (17/2), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

"Iya, disiapkan santunan," kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000," tambah Hasyim.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024