situs slot paling gacor

cara mudah mendapatkan duit 908Jutaan kata 480241Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot paling gacor》

Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan 17 tahun lagi******

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Sensor Film (LSF) sedang dalam upaya mengubah batas usia minimum kategori dewasa untuk menyaksikan film, dari semula 17 tahun ke atas (17+) menjadi 18 tahun ke atas (18+).

“Kami sudah membentuk tim untuk itu, dan kami sudah menyusun narasi-narasi berdasarkan dasar-dasar akademik yang ada, hari ini memang sudah masuk di Prolegnas (Program legislasi Nasional),” ujar Wakil Ketua LSF Ervan Ismail kepada ANTARA pada jumpa pers di Jakarta, Senin.

Perubahan tersebut dilakukan atas dasar penelitian terbaru LSF dengan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) berjudul "Perfilman, Kriteria Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri" yang menemukan bahwa publik menginginkan LSF untuk mengubah kategori batas usia tersebut menjadi minimum 18 tahun.

Baca juga: Sebagian besar pengaduan ke LSF soal konten film

Selain itu, sebelumnya usia minimum kategori dewasa yang ditetapkan LSF (17 tahun) berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan ini, Ervan mengatakan LSF berupaya untuk menyeragamkan batasan kategori usia dewasa dengan undang-undang yang berlaku.

“Kami lihat dari hasil-hasil penelitian dan diskusi, bahwa ada anak-anak yang sekarang itu masih belum sanggup menalar adegan-adegan dewasa, jadi ini menjadi pilihan yang cukup rasional, karena ini juga diadopsi oleh teman-teman di Komisi Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga negara yang lain,” Ervan menambahkan.

Ervan mengatakan hingga saat ini proses dokumen pengajuan perubahan kategori batas usia minimum film tersebut sedang diperiksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan telah masuk dalam Prolegnas.

Namun, dia menyebut, memerlukan waktu beberapa tahun ke depan untuk akhirnya batas usia tersebut resmi ditetapkan, mengingat pengajuan masuk daftar Prolegnas urutan ke-100.

Hingga saat ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, ada empat klasifikasi usia penonton untuk film. Keempatnya adalah semua umur (SU), 13+ (di atas 13 tahun), 17+ (dewasa di atas 17 tahun), dan 21+ (dewasa di atas 21 tahun).

Baca juga: LSF luncurkan Bioskop Sadar Sensor Mandiri

Baca juga: LSF sebut sensor film tidak kekang kreativitas

Baca juga: Sineas perlu atur waktu syuting jika libatkan anak

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023

Vaksin dengue sudah ada, ini batas usia penerimanya******

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Dr dr Samsuridjal Djauzi, SpPD-KAI, FINASIM mengatakan vaksin dengue bisa diberikan dua dosis mulai usia enam tahun hingga 45 tahun sebagai pencegahan demam berdarah.

"Vaksin dengue ini sudah ada di Indonesia, siap digunakan, merupakan vaksin hidup digunakan pada usia 6 hingga 45 tahun," kata dia dalam peluncuran Rekomendasi Jadwal Imunisasi Dewasa tahun 2023 dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) di Jakarta, Senin.

Samsuridjal menuturkan jarak pemberian vaksin pertama dan kedua yakni selama tiga bulan. Setelah itu, pemberian vaksin ulangan dalam jangka waktu empat tahun kemudian belum diperlukan karena antibodi masih tinggi.

Baca juga: Kemkes kaji vaksin DBD untuk jadi program vaksinasi nasional

Dalam kesempatan yang sama Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Dr dr Sukamto Koesnoe, SpPD-KAI, FINASIM mengatakan alasan 45 tahun sebagai usia batasan seseorang diberikan vaksin merujuk pada tinjauan Badan POM.

"Kami sangat tertib dengan rekomendasi atau izin edar dari Badan POM, sehingga kami in-linedengan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Badan POM supaya masyarakat tidak bingung," kata dia.

Vaksin dengue dikontraindikasikan pada wanita hamil, menyusui dan kelompok dengan imunodefisiensi seperti HIV yang terbukti dengan adanya gangguan imun, imunodefisiensi bawaan atau yang didapat seperti penggunaan steroid dosis tinggi dan imunoterapi.

Sukamto merujuk studi jangka panjang selama 4,5 tahun setelah vaksinasi mengatakan vaksin dengue dapat mencegah keparahan dan tingkat rawat inap hingga 84 persen serta perlindungan secara keseluruhan terhadap demam berdarah dengan gejala hingga 61 persen.

Dia mewakili PAPDI berharap rekomendasi jadwal imunisasi baru, salah satunya yang memasukkan vaksin dengue dapat membuat semakin banyak masyarakat menyadari pentingnya perlindungan diri dengan vaksinasi.

"Kami mengajak masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter masing-masing untuk mendapatkan perlindungan dengan vaksinasi, terlebih dengan situasi musim hujan saat ini di mana kasus DBD cenderung meningkat, menjadikan pencegahan DBD menjadi semakin penting bagi masyarakat," ujar dia.

Sukamto mengingatkan semua orang berisiko terkena demam berdarah tanpa melihat usia, lokasi tinggal dan gaya hidup. Merujuk Kementerian Kesehatan, sebanyak 143.000 kasus demam berdarah yang tercatat sepanjang tahun 2022.

Sebanyak 39 persen dari jumlah itu merupakan golongan produktif dan dewasa dari rentang umur 15-44 tahun.

"Orang yang usia produktif banyak terkena, tren kasus meningkat dan ada 3M sudah kita lakukan, tetap diupayakan lebih optimal pengawasan dan pembinaanya. Kemudian ada inovasi untuk pencegahan demam berdarah yaitu vaksinasi," demikian pesan Sukamto.

Baca juga: Terapkan 3M dan tingkatkan daya tahan tubuh untuk cegah DBD

Baca juga: Vaksin DBD kini dapat dilakukan di Indonesia, apa syaratnya?

Baca juga: Takeda dan Good Doctor berkolaborasi perluas layanan vaksinasi DBD

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023

Label：oyo88、slot yang baru、slot88jp asia

Terkait：angka jitu angka keramat、cara menghasilkan uang tiap hari、tua slot、erek erek naik motor、slotbangjago、3d hoki slot、pinjaman cepat cair tanpa ribet、daftar slot bonus new member、slot barbar77、30 togel

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：j 77 slot（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

judi slot online terpercaya 2022

cara melihat voucher saya di shopee

kotaBacaan TerkaitMore+

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

erek2 13

Erick Thohir rencanakan sinergi Bank Muamalat dan BTN Syariah******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana menjadikan Bank Muamalat dan BTN Syariah sebagai bank syariah besar di Indonesia.

"Kita diskusi dengan BPKH, Menteri Agama, mungkin enggak kita bersinergi dengan Bank Muamalat dengan BTN Syariah untuk menjadikan alternatif bank syariah yang besar," ujar Erick saat temu media di Jakarta, Selasa.

Erick mengatakan, penggabungan Bank Muamalat dan BTN Syariah diharapkan bisa masuk 16 besar bank syariah dunia bahkan bisa menyaingi Bank Syariah Indonesia (BSI).

BSI sendiri saat ini menempati posisi kelima dalam bank syariah terbesar di dunia, di mana sebelumnya berada pada urutan ketujuh.

Lebih lanjut, menurut Erick, saat ini finansial syariah menjadi bisnis perbankan yang menarik.

"Finansial syariah menarik pada saat ini. Sedang dalam proses pembicaraan, kalau lancar Maret 2024 bisa," kata Erick.

Diketahui, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu mengatakan unit usaha syariah (UUS) perseroan setelah aksi spin off akan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dengan aset terbesar kedua di Indonesia.

Pihaknya akan mengeluarkan UUS dari induk BTN dan digabungkan dengan bank syariah yang akan diakuisisi, dengan target selesai pada semester II-2024 mendatang.

Nixon menjelaskan, saat ini BTN sedang dalam tahap pengajuan letter of interest (LOI) kepada dua bank syariah di Tanah Air untuk diakuisisi, yang belum bisa disebutkan nama maupun nilai asetnya.

Nantinya, UUS BTN yang sudah ada akan digabungkan dengan bank syariah yang diakuisisi tersebut, dengan ditargetkan proses akan selesai pada April atau Juni 2024.

Baca juga: BTN Syariah akan jadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia

Baca juga: Unit Usaha Syariah BTN catat laba bersih Rp281,21 miliar per Juni

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023

Melbourne, andalkan cinta

situs slot gacor mudah menang

Jelang debat cawapres, KPU umumkan sebelas nama panelis******

secara garis besar tentang ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan sebelas nama panelis yang akan merumuskan daftar pertanyaan seputar isu dari tema debat kedua. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menerangkan latar belakang kesebelas panelis tersebut berkaitan erat dengan isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. “Ada pun nama-nama panelis yang sudah disiapkan oleh KPU, ada 11 orang dengan latar belakang berhubungan dengan tema debat tentunya yang secara garis besar tentang ekonomi,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin. Hasyim menambahkan kesebelas panelis tersebut juga akan dikarantina selama tiga hari untuk merumuskan daftar pertanyaan pada debat kedua. "Untuk tim panelis, sebagaimana yang lalu, yang besok ini juga begitu. Karena debatnya tanggal 22, maka karantina mulai tanggal 20 Desember 2023 dan sehari setelahnya," jelasnya. Adapun kesebelas panelis pada debat cawapres mendatang adalah sebagai berikut: Anggota Ombudsman RI Periode periode 2018-2020 Alamsyah Saragih, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember Adhitya Wardhono, ekonom dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya periode 2015-2023 Agustinus Prasetyantoko, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fauzan Al Rasyid, ekonom dan pendiri CORE Indonesia Hendri Saparini, Wakil Rektor bidang Akademik dan Inovasi IPDN Hyronimus Rowa. Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Poppy Ismalina, Rektor Universitas Bengkulu periode 2021-2025 Retno Agustina Ekaputri, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Suharnomo. Direktur Eksekutif INDEF dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies/CSIS Yosa Rizal Damuri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: KPU larang beri kode provokatif untuk semangati peserta debat

Baca juga: KPU DKI pastikan petugas KPPS bebas komorbid dan jantung

Baca juga: KPU Jatim siap distribusikan logistik pemilu ke kepulauan

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

toko gacor slot

Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******

Satgas UU Cipta Kerja mendorong pelaku usaha agar secara aktif memberi masukan terhadap berbagai kebijakan yang ada saat ini. — Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta. (Foto: Arsip Satgas UU Cipta Kerja)

Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.

Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).

Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.

"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.

"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.

Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.

Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.

"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.

Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.

Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.

Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.

"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

ketika pahlawan itu datang

pahlawan 4d slot online

80 Persen Pembeli Mobil Listrik Bayar Kontan, Pertanda Apa Ini?******

Pengamat menyebut tren pembelian kendaraan listrik yang 80 persen masih dilakukan kontan menunjukkan program belum bersahabat dengan semua warga RI. (CNN Indonesia/Adi Ibrahim).

Jakarta, CNN Indonesia--

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengeluh soal penyaluran kredituntukkendaraan listrik.

Maklum, hingga kini tingkat penyaluran masih sangat minim. Ia mengatakan sekitar 80 persen transaksi pembelian mobil listrik dilakukan secara kontan alias tidak mengutang.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2023, pembiayaan dari perusahaan leasing untuk kendaraan listrik masih di kisaran 0,01 persen dari total pembiayaan.

Suwandi mengungkap minimnya penyaluran pembiayaan itu terjadi karena mayoritas pembeli kendaraan listrik adalah masyarakat berada. Mereka sejatinya memiliki dana dan hanya membeli kendaraan listrik untuk sekadar mencari pengalaman baru atau mencoba saja.

"Pembeli EV hari ini tuh kebanyakan memang orang-orang, yang paling tidak dia cukup dananya. Dan kedua, dia mau first experience," ujarnya.

Faktor lain, harga kendaraan listrik masih relatif mahal. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan segmentasi pasar perusahaan pembiayaan merupakan masyarakat menengah ke bawah.

"Dan kendaraan yang kita biayai itu rata-rata sekitar Rp200 juta-an atau yang kita kenal dengan LCC (Low-Cost Green Car)," jelas Suwandi.

Lihat Juga :

Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer

Lalu adakah pertanda penting dari fenomena ini?

Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan besarnya persentase pembeli kendaraan listrik dengan skema kontan menunjukkan bahwa mobil listrik bukan kebutuhan utama untuk sebuah kendaraan.

"Jadi mobil listrik belum menjadi kebutuhan utama," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, pembelian secara kontan biasanya dilakukan oleh orang kaya. Hal ini terbukti dari pemilik mobil listrik memang orang yang sudah memiliki kendaraan berbahan bakar BBM.

"Kalau cash dominanartinya pembeli mobil listrik adalah golongan orang kaya. Di garasi sudah punya mobil BBM tapi mobil listrik dijadikan kendaraan kedua," jelasnya.

Selain itu, pemilik kendaraan listrik biasanya memang menjadikan mobil tersebut menjadi tunggangan saat bepergian saja. Ini semakin menekankan bukan keperluan kendaraan yang prioritas.

"Pembeli mobil listrik biasanya menjadikan kendaraan BBM buat harian, sementara mobil listrik buat dipakai pada saat jalan-jalan akhir pekan," kata Bhima.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan wholesalesmobil listrik di Indonesia sepanjang 2023 tercatat 15.716 unit. Jauh di bawah target pemerintah terjual 200 ribu unit per tahun.

Sementara, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan peminat mobil listrik masih golongan tertentu karena harganya yang mahal. Artinya, program kendaraan listrik yang dicanangkan pemerintah untuk memperbaiki mutu lingkungan belum bersahabat dengan semua golongan masyarakat Indonesia.

"Bahkan setelah banyak insentif pun harga masih terbilang mahal. Jadi memang saat ini, kendaraan listrik baru di konsumsi kalangan tertentu, terutama kalangan berada, sebagai kendaraan kedua dan oleh perusahaan-perusahaan untuk bisnis," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ronny menilai tidak mudah menggenjot penjualan mobil listrik terutama untuk masyarakat kelas menengah. Sebab, selain harga mahal, ekosistemnya pun belum terbentuk, terutama dari sisi infrastrukturnya.

Menurutnya, untuk menggenjot penggunaan mobil listrik, insentif dari pemerintah saja tidak cukup. Tapi harus dibarengi dengan infrastruktur yang baik.

Misalnya, terlebih dahulu membangun stasiun pengisi daya (charging station) di banyak tempat. Langkah ini dilakukan oleh China dan terbukti sangat ampuh.

"Nah, karena di China saat ini telah berhasil membangun charging stationlebih dari dua juta, yang dibangun oleh pemerintah dan perusahaan produsen mobil, maka penjualan kendaraan listrik langsung meledak," jelasnya.

Lihat Juga :

Prabowo Subianto: Kita Tidak Perlu Hotel BUMN

Ronny mengatakan awalnya penjualan mobil listrik di China juga seret. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan dengan cara mewajibkan beberapa provinsi untuk menggunakan bus listrik untuk transportasi publiknya.

Namun, kebijakan itu juga tidak berhasil meningkatkan penjualan mobil listrik secara signifikan. Lalu, China melakukan riset dan menemukan adanya persoalan range anxiety atau kecemasan pengemudi mobil listrik kalau kendaraannya mati sebelum sampai tujuan.

"Hasil riset di China menunjukkan bahwa salah satu motivasi orang membeli kendaraan listrik adalah adanya jaminan keberadaan charging stationdi banyak lokasi. Jadi range anxietyadalah ketakutan kalau baterai habis di tengah jalan. Makanya dibangun banyak charging station," jelasnya.

Oleh sebab itu, Ronny menekankan selain insentif pemerintah untuk pembelian kendaraan listriknya, sangat perlu juga untuk membangun banyak infrastruktur utamanya.

Lihat Juga :

THR PNS Tahun Ini Dibayar Penuh 100 Persen Usai 4 Tahun Tidak Full

"Insentif dari pemerintah hanya sebagian kecil dari faktor yang akan mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik," kata Ronny.

Selain itu, ia juga menyarankan agar produsen pembuat mobil listrik di Indonesia memberikan harga yang lebih terjangkau. Serta, perbankan menawarkan skema pembiayaan mobil listrik lebih masih dan menarik.

"Selain insentif untuk membuat harganya bisa menjadi lebih affordable, juga diperlukan penyiapan infrastruktur untuk kendaraan listrik, terutama ketersediaan charging station secara luas dan skema pembiayaan pembelian kendaraan listrik yang menarik dan terjangkau dari perbankan," pungkasnya.

(agt)

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

mpoasia

Melihat Besar THR PNS 2024 yang Kata Sri Mulyani Akan Cair 100 Persen******

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan THR PNS 2024 yang sejak 2020 tidak utuh lantaran tunjangan kinerja dipotong akan cair 100 persen. (Aloysius Jarot Nugroho).

Daftar Isi

Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2024 yang sejak 2020 tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan karena covid akan cair 100 persen.

Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan pencairan THR secara penuh dengan tukin 100 persen adalah titah Presiden Joko Widodo.

"THR-nya Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

Jika THR PNS diberikan penuh, maka hitungannya akan sama dengan penghasilan take home pay (THP)yang diterima abdi negara setiap bulannya, yakni; gaji pokok plus tunjangan kinerja.

Gaji pokok PNS saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Untuk gaji terendah ada pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan dan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.

Berikut daftar gaji pokok PNS di 2024:

Golongan I

Golongan Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

Golongan II

Golongan IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600

Golongan III

Golongan IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

Golongan IV

Golongan IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
Golongan IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
Golongan IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
Golongan IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500
Golongan IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu untuk tunjangan kinerja, berbeda antara PNS satu kementerian atau instansi dengan yang lainnya. Untuk PNS Direktorat Jenderal Pajak saja, berdasarkan Perpres 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berkisar antara Rp5,361 juta sampai dengan Rp117 juta.

Sementara itu, untuk PNS Kementerian PUPR, berdasarkan Perpres 125 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR berkisar antara Rp2,531 juta sampai Rp33,24 juta.

Lihat Juga :

Sri Mulyani Ungkap Alasan Sulit Naikkan Rasio Pajak di RI

(ldy/agt)

setengah dongeng

slot paling mudah