rajagaming

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

Produsen Gim FIFA EA PHK 800 Karyawan******

Electronic Arts, (EA), produsen gim FIFA, memutus hubungan kerja (PHK) 6 persen dari jumlah karyawannya atau sekitar 800 orang.

"Saat kami fokus lebih besar pada portofolio kami, kami bergerak menjauh dari proyek-proyek yang tidak memberikan kontribusi bagi strategi kami, meninjau jejak real estat kami, dan merekonstruksi beberapa tim kami," tulis CEO Andrew Wilson dalam catatan untuk karyawan, mengutipCNBC,Kamis (30/3).

"Pemutusan hubungan kerja adalah bagian paling sulit, dan kami bekerja melalui proses ini dengan sangat hati-hati dan hormat," imbuhnya.

EA memiliki kurang dari 13 ribu karyawan, menurut pengajuan kuartalan pada Maret 2022. Pada Januari, perusahaan tersebut melewatkan perkiraan pendapatan kuartalannya dan memberikan proyeksi pemesanan yang lebih lemah dari yang diharapkan.

Chief Financial Officer Christopher Suh mengatakan dalam panggilan pendapatan bahwa EA akan sangat berhati-hati, dengan fokus khusus pada kecepatan perekrutan.

Juru bicara perusahaan menolak berkomentar lebih lanjut tentang pengumuman PHK atau memberikan jumlah pasti dari keputusan tersebut.

EA bergabung dengan daftar panjang perusahaan teknologi yang sedang dalam mode pengurangan.

Penurunan ekonomi dan pembalikan pasar menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal pada 2022 dan kecepatan pemotongan yang lebih cepat tahun ini.

Lebih dari 155 ribu pekerja industri teknologi di lebih dari 500 perusahaan telah kehilangan pekerjaan mereka pada 2023.

[Gambas:Video CNN]

Tauren tercela

Pertamina Pantau Kilang di Dumai, Pastikan Warga Sekitar Tak Terdampak******

Manajer Humas Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai Agustiawan menyatakan Pertaminaterus melakukan pemantauan untuk memastikan masyarakat di sekitar kilang tidak terdampak insiden ledakan dan kebakaran di kilang itu.

"Saat ini tim terus fokus untuk memastikan kondisi aman. Pertamina Kilang Dumai juga terus melakukan pemantauan untuk memastikan agar masyarakat di sekitar kilang tidak terdampak oleh kejadian ini," ujar Agustiawan mengutip Antara, Minggu (2/4).

Agustiawan mengatakan Tim Keadaan Darurat telah berhasil mengatasi kejadian di area gas compressor Kilang Dumai pada Sabtu (1/4) malam. Api dapat dikendalikan sekitar pukul 22.54 WIB.

Saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal.

Penyebab kejadian masih belum diketahui. Terdapat 5 orang yang terdampak di ruang operator dan saat ini telah dibawa ke RS Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan terbaik. Kondisi pekerja terdampak tersebut saat ini stabil.

Lihat Juga : Kebakaran usai Ledakan Kilang Pertamina di Dumai Riau Sudah Padam

Sebelumnya, Manajer Humas Pertamina RU II Dumai Agustiawan memastikan titik ledakan dan kebakaran yang terjadi pada Sabtu (1/4) malam sudah dikuasai dan api berhasil dipadamkan sehingga masyarakat diharap tidak panik dan tetap tenang.

Manajemen Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat sudah turun untuk menenangkan warga dan akan melakukan pendataan.

Melbourne, andalkan cinta

Molor Lagi, Luhut Ungkap Kereta Cepat Beroperasi Agustus 2023******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa operasional kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mundur lagi hingga Agustus 2023.

Awalnya, KCJB dijadwalkan akan beroperasi pada Juni 2023. Meskipun begitu, Luhut mengungkapkan bahwa seluruh rel saat ini telah tersambung dari Tegalluar hingga Halim Perdanakusuma.

Menurutnya, setelah penyelesaian tahap ini, proyek ini akan memasuki periode pengujian terintegrasi, yang dilanjutkan dengan uji coba operasi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya transfer teknologi dalam proyek ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas skill generasi yang akan datang.

Luhut juga mengklaim bahwa ada setidaknya 625 macam prosedur standar operasi dalam proyek kereta cepat, semuanya dalam bahasa Inggris, yang harus dipahami dengan baik agar menjadi bekal bagi pembangunan kereta cepat di beberapa wilayah di Indonesia kelak.

"Mempunyai transportasi massal yang saling terintegrasi dan terkoneksi antar satu moda dengan moda yang lain adalah cita-cita yang harus diwujudkan," imbuhnya.

Perlu dicatat bahwa ini bukanlah kali pertama jadwal operasi KCJB mengalami penundaan. Sebelumnya, kereta kilat ini dijadwalkan untuk beroperasi pada 2021.

Namun pada awal tahun lalu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kemunduran target operasi terjadi karena proyek masih mengalami kendala.

Saat itu, pembangunan terowongan masih mengalami kendala teknis, terutama di bagian Terowongan II. Menurut Presiden Jokowi, terowongan tersebut memerlukan kerja yang penuh kehati-hatian karena jenis tanah yang ada di sana.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Pemerintah Mulai Salurkan 210 Ribu Ton Beras Bansos Tahap I Hari Ini******

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial(bansos) pangan berupa berasmulai 31 Maret. Untuk tahap pertama ini, 210 ribu ton beras akan diberikan untuk 21.353 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Pendistribusian bantuan ini sudah bisa dieksekusi oleh Bulog mulai 31 Maret 2023 dan dilaksanakan secara bertahap untuk disalurkan ke 21.353 KPM sesuai data dari Kementerian Sosial," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Jumat (31/3).

Arief menambahkan bantuan pangan akan disalurkan mulai akhir Maret hingga Mei.

Arief meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung proses pendistribusian bantuan sehingga tepat sasaran, demi kelancaran penyaluran bantuan beras tersebut. 

Adapun bantuan pangan berupa beras ini merupakan bagian dari penyelenggaraan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Perpres 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan ditindaklanjuti dengan Perbadan Nomor 12 tahun 2022 tentang Cadangan Beras Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan CPP tersebut, pemerintah dapat menyalurkan CBP untuk antisipasi, mitigasi, dan pelaksanaan keperluan yang ditetapkan pemerintah antara lain stabilitas harga, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, dan pemberian bantuan pangan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan pihaknya sudah ancang-ancang menyiapkan anggaran sekitar Rp8,2 triliun dari APBN untuk bantuan pangan jelang Ramadan.

Isa mengatakan jumlah Rp8,2 triliun itu terdiri dari Rp7,8 triliun untuk menyediakan beras serta Rp460 miliar untuk telur dan ayam.

Untuk beras, bansos pangan akan diberikan kepada KPM yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlahnya 21,3 juta keluarga.

"Saat ini perkiraan kami ini (bansos beras) akan ditagihkan kepada APBN Rp7,8 triliun. Setelah dibagikan Bulog, Bulog menagih ke APBN perkiraan kami Rp7,8 triliun," ujar Isa dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/3).

Sementara untuk bansos telur dan ayam akan diberikan kepada keluarga yang memiliki balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting. Ia memperkirakan pembagian ini akan menyasar 2,1 juta keluarga berdasar data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

Bos Bappebti Prediksi Kripto Baru Bangkit 2024******

Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko memperkirakan kripto baru akan bangkit pada 2024.

Didid menyebut nilai rata-rata transaksi kripto Januari-Februari 2023 mencapai Rp25,9 triliun. Angka itu hanya naik tipis dari nilai rata-rata transaksi sepanjang 2022 yang mencapai Rp25,5 triliun.

Ia mengatakan kripto lesu karena masih dalam fase winter. Meski begitu, Didid percaya diri nilai transaksi tahun ini tidak akan turun ketimbang tahun lalu.

Di saat kripto terpuruk, Bappebti terus menggodok dan memperbaiki aturan terkait kripto. Didid menyebut hal itu menjadi bekal bila kripto nantinya bangkit kembali.

Dorong Koin Lokal

Salah satu yang didorong Bappebti adalah eksistensi koin kripto lokal di perdagangan dalam negeri. Pasalnya, saat ini hanya 10 koin lokal dari 383 koin kripto yang diperdagangkan di Indonesia.

"Dalam waktu dekat kami akan terbitkan peraturan Bappebti dengan tambahan sekitar 200-an pendaftar (koin kripto). Sedang dalam proses. Menggembirakan karena lumayan banyak koin lokal," tutur Didid.

Didid mengatakan untuk lolos dari seleksi Bappebti harus melalui 29 indikator penilaian. Ia menyebut masing-masing indikator dinilai lebih dari 1 orang, bahkan ada sekitar 28 penilai.

Agar bisa lolos seleksi Bappebti, koin kripto yang diuji harus mendapatkan nilai minimal 65. Sehingga pemilik nilai 65,0 ke atas bisa diterbitkan dan mendapatkan izin perdagangan koin kripto di Indonesia.

"Kemarin Luna (bermasalah) ... koin baik Bitcoin bagus, tapi kan kita gak tahu ada di mana," kata Didid membandingkan koin lokal dengan koin terkenal luar.

"Kalau artis (lokal) pengembangnya, proyeknya kita tahu. Kalau ada apa-apa saya tahu yang harus saya cekal siapa ... bayangkan Ethereum sudah branded, tapi proyeknya di mana? Kita gak tahu. Apalagi produk koin luar yang branded-nya masih di bawah Bitcoin dan Ethereum," tutup Didid.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan ada 240 koin kripto yang mendaftar untuk bisa berdagang di RI. Bahkan, ia mengungkapkan ada salah satu koin besutan artis lokal.

"240 (pendaftar) koin kripto baru, lokal yang usul ada 13 koin. Ada Asix+ (koin lokal besutan Anang Hermansyah)," kata Tirta kepada CNNIndonesia.com.

Musisi Anang Hermansyah memang menjadi perbincangan ketika ikut meramaikan perdagangan kripto dengan meluncurkan koin Asix+. Sayang, koin besutannya itu gagal lolos dalam penilaian Bappebti tahun lalu.

Kegagalan itu membuat Anang berjanji memperbaiki token besutannya, terutama di sisi keamanan. Bahkan, Anang sempat mematok target bisa lolos penilaian Bappebti dengan nilai 8,0.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita