erek 29 639Jutaan kata 611909Orang-orang telah membaca serialisasi
《oktogel》
KPK periksa Sekjen Kemenhub soal pengondisian temuan BPK******Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto diperiksa soal dugaan pengaturan lelang dan pengondisian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Dikonfirmasi terhadap saksi atas dugaan adanya pengaturan para pemenang lelang termasuk pengondisian temuan audit BPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Ali menjelaskan pemeriksaan terhadap Novie Riyanto berlangsung pada Kamis (18/1) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Dalam pemeriksaan tersebut penyidik lembaga antirasuah juga mendalami soal penunjukan pada pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam berbagai proyek di Kemenhub.
"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk beberapa proyek pengadaan di Kemenhub RI," ujar Ali.
Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang diperoleh penyidik dalam pemeriksaan tersebut.
Baca juga: KPK tetapkan 2 ASN tersangka baru korupsi di DJKA
Baca juga: Bukti kasus suap DJKA dikembalikan ke jaksa untuk perkara auditor BPK
Untuk diketahui, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).
KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).
Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).
Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.
Persidangan perkara korupsi tersebut saat tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.
Baca juga: Kepala BTP Jawa Bagian Tengah dihukum 5 tahun penjara
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.
Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis, tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun.
Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Pemkab Barito Selatan salurkan bansos banjir di dua desa******Buntok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan sosial di dua desa yang terendam banjir di wilayah Kecamatan Dusun Selatan.
"Kami menyalurkan bantuan sosial di Desa Danau Masura dan Desa Murung Paken, Kecamatan Dusun Selatan," kata Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan di Buntok, Rabu.
Ia mengatakan, bantuan sosial ini diserahkan kepada warga korban banjir di dua desa tersebut. Menurut dia, kondisi rumah warga tergenang air dan ada pula yang rumahnya nyaris tenggelam akibat terendam banjir.
Baca juga: Pemkab Barito Selatan tetapkan status tanggap darurat bencana banjir
Dalam kegiatan peninjauan kondisi banjir dan penyaluran bantuan sosial itu, lanjut Deddy, pihaknya juga membawa tenaga kesehatan yaitu dokter, bidan, dan perawat.
"Hal itu dilakukan agar warga yang terdampak banjir yang kondisinya kurang sehat akibat terkena penyakit seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), disentri, diare, demam, dan penyakit lainnya bisa segera diobati," ucapnya.
Setelah ini, dia juga akan melakukan peninjauan di sejumlah desa yang terendam banjir di beberapa kecamatan lainnya di daerah ini.
Baca juga: Pemprov beri 1.000 paket bantuan untuk warga terdampak banjir Barsel
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir.
"Untuk itu, kami berkewajiban menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak banjir, termasuk pelayanan kesehatan dan pelayanan pemerintahan lainnya," kata Deddy.
Ia juga meminta camat dan kepala desa agar tetap melayani masyarakat meskipun dalam kondisi banjir, karena sudah menjadi tugas dari pemerintah hadir untuk melayani dan melindungi masyarakatnya.
Baca juga: BNPB: Banjir di Barito Selatan membuat 15.268 jiwa terdampak
Menurut Deddy, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Forkopimda untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Barito Selatan.
"Kita berdoa, semoga banjir yang terjadi di sejumlah tempat di daerah ini segera surut, sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitasnya dengan normal," ujar Deddy Winarwan.
Pewarta: Kasriadi/Bayu Ilmiawan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
50 ribu lebih KPPS di Jakarta Barat siap bertugas saat pencoblosan******Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 50.183 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jakarta Barat siap bertugas saat pencoblosan Pemilu 2024 dan telah dilakukan pelantikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada Kamis.
Pelantikan tersebut dilakukan setelah melewati
proses seleksi sejak Januari 2023. "Pada hari ini Kamis 25 Januari 2024, KPU RI serentak di Indonesia menggelar pelantikan KPPS," kata Ketua KPU Jakarta Barat Endang Istianti saat ditemui di Kecamatan Kembangan.
Endang menambahkan, setiap satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan ditempatkan tujuh petugas KPPS dengan SK penugasan mulai 25 Januari 2024 sampai 25 Februari 2024.
"Tapi tugas efektifnya adalah hari-hari menjelang pemungutan suara, karena mereka punya tugas," katanya.
Baca juga: KPU Jakbar selesaikan sortir lipat suara Pemilu 2024
Tugas pertama adalah membagikan surat undangan pemilih. "Jadi mulai hari ini SK-nya sudah keluar. Mereka sudah mulai bekerja, memberikan surat pemberitahuan pemilih kepada pemilih sesuai DPT-nya," kata Endang.
Kedua adalah mendirikan TPS. Dalam hal ini tenda TPS dan perangkat TPS lainnya. "Karena kita nanti melihat, ada penggunaan (aplikasi) 'SI REKAP'. 'SI REKAP' ini adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU RI," katanya.
Endang menyebut beberapa syarat agar diterima menjadi petugas KPPS. "Pertama adalah syarat administrasi, yaitu petugas KPPS minimal berijazah SMA," kata Endang.
Yang kedua, adalah pendaftar harus dalam kondisi sehat. "Jadi ada pemeriksaan (kesehatan) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Baca juga: KPU Jakbar sebut beberapa poin penting bagi pemilih pemula
Semua diperiksa di Puskesmas Kecamatan atau kelurahan dan harus lolos tes kesehatan.E ndang menuturkan bahwa kesehatan petugas KPPS menjadi indikator penting dalam seleksi kali ini.
Banyak yang mendaftar tapi tidak lolos secara kesehatan karena gangguan penyakit komorbid, gula darah, tekanan darah tinggi dan sebagainya. "Dan semua KPPS ini berusia maksimal 55 tahun," kata Endang.
Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 terdapat 31 orang petugas KPPS yang meninggal di DKI Jakarta dan 12 orang di antaranya di Jakarta Barat (Jakbar) karena sakit jantung, kelelahan dan hipertensi.
"Sehingga tes kesehatan bagi KPU itu wajib. Tidak boleh ada orang yang tidak lolos 'screening' kesehatan kemudian menjadi petugas KPU," kata Endang.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Label:cara jitu main slot duofu duocai、slot viral hari ini、lazada promo hari ini
Terkait:oktogel、cara kredit hp lewat shopee、new slot、onlineqq、akun slot gacor malam ini、cara mendapatkan voucher shopee、jp paus adalah、royal hoki77、pussy888 terbaru、sosial4d
bab terbaru:dewaslot389(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《oktogel》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,axeslotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《oktogel》bab terbaru。