abadicash 987Jutaan kata 223583Orang-orang telah membaca serialisasi
《games slot terpercaya》
Bahlil Beber Alasan RI Digugat di WTO Soal Larangan Ekspor Nikel******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadaliamembeberkan alasan Indonesia digugatUni Eropadi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel.
Bahlil menyebut saat ini dunia sedang mendorong sektor energi hijau (green energy)dan industri ramah lingkungan (green industry).Maka ke depan, sumber energi fosil akan ditinggalkan.
Begitu juga dengan kendaraan, lanjut Bahlil, seluruh mobil di dunia akan berganti menjadi berbahan bakar listrik pada 2030.
Bahlil menyebut dari empat bahan baku baterai listrik tersebut, Indonesia memiliki tiga di antaranya, yaitu nikel, kobalt dan mangan. RI hanya tidak memiliki lithium.
Potensi bahan baku baterai listrik yang dimiliki RI tersebut yang membuat negara lain tidak mau industri dalam negeri berkembang.
"Inilah politik luar negeri dunia agar memaksa kita untuk industri kita tidak berkembang di Indonesia," kata Bahlil.
Pilihan Redaksi
|
Kendati demikian, Bahlil menyebut pemerintah tidak menyerah begitu saja. Atas perintah Presiden Jokowi, pemerintah kemudian mengajukan banding.
Tak hanya itu, Indonesia juga menggandeng perusahaan raksasa global seperti LG Energy Solution dari Korea Selatan dan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) dari China dalam mengembangkan industri kendaraan listrik.
Bahlil menegaskan hilirisasi memberikan keuntungan bagi RI dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang luas. Hal itu menjadi modal bagi Indonesia mencapai target pendapatan per kapita US ribu - US ribu dalam 10 tahun mendatang.
"Rumusnya hanya satu, salah satu di antaranya penciptaan nilai tambah lewat hilirisasi," kata Bahlil.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha Bantah 3,3 Juta Ha Lahan Sawit di Hutan Ilegal******Jakarta, CNN Indonesia--
Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun meluruskan narasi bahwa pemerintah bakal memutihkan lahan tersebut. Menurut Eddy, lahan sawit yang berada di hutan itu sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
Lihat Juga :Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk |
"Narasi-narasi seperti ini (perlu) diluruskan. Jangan seolah-olah industri sawit merugikan negara ratusan triliun," imbuh Eddy.
Merujuk Tanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara.
Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU termasuk kawasan hutan.
Lihat Juga :ANALISISTepatkah Garuda Dimerger dengan Citilink dan Pelita Air? |
"Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan," demikian bunyi beleid tersebut.
Lebih lanjut, Gapki juga mengklaim telah mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melapor kondisi lahan ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.
Per 3 Agustus 2023, terdapat 1.870 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melaporkan melalui website SIPERIBUN secara self reporting. Gapki pun berjanji akan melakukan self reporting SEPERIBUN tahun 11 pada 23 Agustus sampai dengan 8 September 2023.
Berdasarkan bahan paparan Gapki, tercatat dari 3,3 juta ha lahan sawit di kawasan hutan baru 1,9 juta yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).
Dengan kata lain, sekitar 1,3 juta ha lahan sawit di hutan belum mendapat SK Pelepasan Kawasan Hutan.
Adapun dari SK MenLHK tersebut, terdapat 332 perusahaan anggota Gapki dengan luasan lahan 648.294 ha. Gapki pun mengingatkan perusahaan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.
Pilihan Redaksi
|
"Masing-masing perusahaan sudah diminta untuk klarifikasi status lahannya," ungkap Gapki.
Upaya pemerintah yang akan memutihkan 3,3 juta ha kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan pertama kali dilontarkan oleh Luhut. Ia sendiri merupakan ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.
Luhut mengatakan langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6) lalu.
Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 a dan 110 b. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.
Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".
Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".
[Gambas:Video CNN]
Label:slot gacor mudah jackpot、megahoki88、ikan mas 2d
Terkait:erek erek98、cara pinjam uang di sakuku、gacor 680、ketupat123、cbrbet、uang388、suster123、ojk blokir pinjol legal、agen slot terbaru、trik jp zeus
bab terbaru:pola maxwin olympus(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《games slot terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pion777 gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《games slot terpercaya》bab terbaru。