angka jitu hk malam ini 2023

Ada cara yang tepat untuk mengejar suami Anda

Profil Boy Thohir, Konglomerat Pendukung Prabowo******

SOLO —Sosok konglomerat Garibaldi Thohir atau yang akrab disapa Boy Thohir tengah menjadi sorotan publik. Sebabnya, ia mengeklaim sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia siap memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2024. Profil Boy Thohir pun banyak dicari warganet.

Hal tersebut dikatakan Boy dalam pertemuan Prabowo dengan Relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat (ETAS) for 02 di XXI Plaza Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2024). Kakak Menteri BUMN, Erick Thohir, itu juga berharap Prabowo-Gibran memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 satu putaran.

Promosi Resmi Terpilih sebagai Ketum Forum Humas BUMN, Ini Visi Hendy Bernadi

“Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini,” katanya.

Profil Boy Thohir

Sosok Boy Thohir adalah Presiden Direktur Adaro. Berdasarkan catatan Forbes, Boy menduduki posisi ke-17 orang terkaya di Indonesia pada 2023. Harta kekayaan Boy mencapai US,3 miliar atau sekitar Rp 51,8 triliun. Forbes menulis, Boy juga menjadi pemegang saham utama Adaro yang merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia.

Ia kali pertama mengakuisisi saham Allied Indocoal dalam usaha patungan dengan perusahaan Australia kemudian bersama mitranya membeli Adaro pada 2005. Boy juga mendirikan perusahaan pembiayaan sepeda motor Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance) pada 1997.

Di sisi lain, Boy Thohir memiliki saham di perusahaan bahan baterai kendaraan listrik Merdeka Battery Materials. Perusahaan tersebut sudah melantai di bursa saham pada April 2023 dengan IPO senilai US0 juta atau sekitar Rp 9,7 triliun.

Pria berusia 58 tahun itu adalah anak dari salah satu pendiri Astra, Muhammad Teddy Thohir. Ia pernah menempuh pendidikan di Northrop University Amerika dan lulus dengan gelar MBA. Melalui WOM Finance, perusahaan yang dijalankan Boy menjadi operator perusahaan air minum hingga jaringan restoran Hanamasa.

Boy Thohir juga memiliki bisnis besar di Jakarta, seperti Grup Wahana Artha yang menjadi pemegang main dealer yang mendistribusikan motor merek Honda.

Sementara itu, Adaro yang saham utamanya dimiliki oleh Boy sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2008. Perusahaan tersebut memproduksi batu bara yang dinilai membawa konsep ramah lingkungan dengan brand Envirocoal.

Meski dikenal sebagai salah satu konglomerat Tanah Air, bisnis yang dijalankan Boy Thohir juga pernah mengalami kegagalan. Ia pernah mencoba peruntungan berbisnis properti dengan membeli tanah di kawasan Kasablanka, Jakarta, yang tidak berjalan mulus.

Sepak terjang di dunia bisnis bermula ketika Boy pulang dari Amerika Serikat (AS) setelah menyelesaikan pendidikannya hingga meraih gelar master. Sebagai lulusan universitas luar negeri, Boy ingin bekerja di perusahaan bonafit seperti Citibank, American Express, dan IBM. Namun, keinginannya itu terhalang restu ayahnya yang menginginkan Boy menjadi pengusaha.

Akhirnya pada 1991 Boy Thohir mencoba peruntungan menggeluti bisnis properti, meski akhirnya gagal. Kemudian dia bertemu petinggi Astra International saat itu seperti Theodore Permadi Rachmat dan Edwin Soeryadjaya.

Boy membuat proposal dan diminta membebaskan lahan seluas 20 hektare. Sayangnya, lantaran kondisi perekonomian saat itu sedang terganggu dia hanya bisa membebaskan lahan seluas 3 hektare saja.

Meski gagal menjadi pengusaha properti dan hanya mentok menjadi calo tanah, pengalaman itu yang justru membuatnya sukses menjadi pengusaha. Boy kemudian mendirikan perusahaan pembiayaan untuk kendaraan dengan nama WOM Finance. Perusahaan yang didirikan dengan modal Rp5 miliar itu berhasil dijual hingga US0 juta.

Uang dari situ salah satunya dipakai membeli tambang batu bara di Kalimantan Selatan dan membeli saham Adaro Energy dari tangan asing. Sejak saat itu usahanya terus melejit hingga kini menjadi konglomerat di Indonesia.

galaksi yang luas

Maruarar Sebut Jokowi******

SOLO —Politikus Maruarar Sirait mengatakan Presiden Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto merupakan contoh pemimpin yang menjaga kerukunan bangsa Indonesia.

Saat mendampingi Prabowo Subianto berkampanye di Lapangan GGM, Majalengka, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024), Maruarar mengajak warga Majalengka yang tergabung dalam komunitas Sahabat Bang Ara untuk mendoakan Prabowo menang pada Pilpres 2024.

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Dia juga meminta masyarakat mendoakan Prabowo memimpin Indonesia tidak hanya selama satu periode pemerintahan, tetapi dua periode yaitu hingga 10 tahun mendatang.

“Kalau tidak ada Jokowi dan Prabowo, tidak ada contoh soal kerukunan. Pemimpinnya cuma ada konflik terus, bertarung terus. Kita bersyukur Bung Karno mengajarkan ‘jasmerah’, jangan melupakan sejarah,” kata Maruarar dalam acara Sehat Bersama untuk Indonesia Maju di Majalengka, Jawa Barat, sebagaimana dilansir Antara.

Bagi Ara, panggilan populer Maruarar, bersatunya Jokowi dan Prabowo merupakan bukti pemimpin yang saling menghormati sejarah dan mencetak sejarah.

“Bukan hanya (mencetak sejarah) di Indonesia, tetapi di dunia. Ini adalah nilai kelas dunia. Nilai juara. Dua orang yang bertarung keras bisa bersatu untuk Indonesia,” tambah Maruarar.

Dia juga mengaku belajar banyak dari Prabowo. Maruarar menilai Prabowo sebagai sosok yang tulus dan apa adanya.

“Saya belajar dari Bapak (menjadi sosok) apa adanya. Saya salut dengan ketulusan Bapak dan selama Bapak empat tahun selalu setia mendukung Pak Jokowi,” kata Maruarar

Sementara itu, di panggung acara tersebut, Prabowo berterima kasih atas dukungan Maruarar beserta komunitas “Sahabat Bang Ara” kepada dirinya dan cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo pun mengajak Maruarar Sirait untuk bergabung dalam tim suksesnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Dalam acara itu, ribuan warga Majalengka yang tergabung dalam komunitas Sahabat Bang Ara berolahraga bersama dan menyampaikan dukungan mereka kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Prabowo juga menyampaikan pidato politiknya di hadapan warga Majalengka.

momok ilmu hitam

Pengamat: Klaim Presiden Boleh Berpihak Preseden Buruk, Wajar Ada Pemakzulan******

JAKARTA — Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai menjadi preseden tak baik bagi sistem tata negara maupun etika bernegara.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan Presiden Jokowi ihwal keberpihakan Kepala Negara dalam Pemilu dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Pangi bahkan menilai pernyataan Jokowi soal keberpihakan itu justru akan membuat gerakan pemakzulan atau impeachmenttampak wajar saat ini.

“Kalau presiden memihak kaya gini. Wajarlah, kalau misalkan ada gerakan impeachmentPresiden,” kata Pangi kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).

Pasalnya, kata Pangi, gerakan itu merupakan upaya untuk menyelamatkan pesta demokrasi atau Pemilu dengan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk salah satu paslon tertentu.

Dia juga kemudian mempertanyakan soal konsistensi Jokowi dalam pernyataannya selama menjabat.

Misalnya, soal larangan menteri yang tidak boleh rangkap jabatan. Kini, terdapat beberapa menteri yang merangkap jabatan.

“Jadi inkonsistensi itu makin telanjang diperlihatkan oleh Pak Jokowi, itu yang saya pahami. Begitu juga beliau [mengatakan] tidak cawe-cawe kemudian cawe-cawe, kemudian muncul lagi statement beliau boleh berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara ini makin ngawur, makin tidak jelas menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi sebut presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.

“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Klaim Keberpihakan Presiden Jadi Preseden Buruk, Pengamat: Wajar Ada Pemakzulan”

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Presiden Jokowi Sebut Pembagian Sertifikat Tanah Solusi Sengketa Lahan******

SOLO —Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program pembagian sertifikat tanah merupakan solusi dalam menyelesaikan sengketa lahan.

“Dulu tahun 2015, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, ngecekinfrastruktur, setiap saya ke daerah di mana pun, di provinsi mana pun, yang saya dengar adalah konflik tanah, sengketa lahan, selalu seperti itu,” kata Jokowi ketika menyampaikan sambutan dalam acara pembagian 3.000 sertifikat tanah bagi warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Menurut Presiden Jokowi, sengketa lahan menjadi isu paling mengemuka pada awal masa pemerintahannya. Hal ini karena terbatasnya sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang kala itu hanya bisa memproduksi 500.000 sertifikat setiap tahun.

Padahal seluruh tanah di Indonesia seharusnya diterbitkan total 126 juta sertifikat. Sementara pada 2015, baru sekitar 46 juta warga yang memegang sertifikat sehingga pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menerbitkan 80 juta sertifikat sisanya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi segera memerintahkan BPN untuk meningkatkan penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat, yang saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta sertifikat per tahun.

“Sehingga sampai saat ini tanah di seluruh Indonesia yang sudah bersertifikat sekitar 110 juta. Tinggal sedikit lagi. Perhitungan saya kemarin kalau tidak ada Covid-19 (tahun ini) selesai 120 juta, tetapi karena ada Covid-19 jadi mundur sedikit ke tahun depan,” kata Jokowi sebagaimana dilansir Antara.

“Pemerintah baru nanti yang akan menyelesaikan sehingga tidak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa (lahan),” ujar Presiden menambahkan.

Presiden Jokowi menjelaskan pentingnya sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Di dalam sertifikat tersebut sudah tertulis jelas nama pemegang hak atas tanah, luas tanah, dan alamat tanah berlokasi.

“Jadi, kalau ada orang datang (mengeklaim) ‘ini tanah saya’ bisa dijawab dengan sertifikat ini. Sertifikatnya ada. Dulu sengketa pengadilan butuh bertahun-tahun proses gugatan hukum karena (masyarakat) tidak pegang sertifikat, kalau sekarang sudah pegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki sampunadem ayem (sudah bisa tenang),” tutur Presiden Jokowi.

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

Soal Pengganti Firli, Istana Sebut Presiden dan Setneg Perlu Konfirmasi******

JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat,” kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

“Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kan sudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper test dan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi),” jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

“Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

Soal Kepala Daerah******

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.