pasti slot 188

memaksa langit

Kementan siapkan lahan Sumsel jadi penyangga pangan demi tekan impor******

Kalau khusus Sumsel, ini bukan swasembada, tetapi ini (untuk) penyangga pangan nasional, jadi bukan lagi swasembada. ....

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

Menhub Ungkap Macet Parah di Tol Bali Dipicu Kepadatan Ekstrem******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kepadatan ekstrem menjadi penyebab macet total menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai musim libur Natal dan Tahun Baru(Nataru).

Kemacetan mengular di Jalan Tol Bali Mandara hingga beberapa kilometer. Bahkan, sejumlah penumpang ada yang memilih jalan kaki untuk mengejar jadwal penerbangan.

Lihat Juga : Lalu Lintas Macet, AP I Buka Jalur Roda Dua Menuju Bandara Ngurah Rai

Ia mengatakan armada bus ini digunakan untuk menangani kepadatan dari dan menuju Bandara Ngurah Rai. Budi menyebut bus gratis ini bisa dipakai warga lokal maupun wisatawan di Bali.

Bus gratis ini akan beroperasi hingga 1 Januari 2024, mulai pukul 16.00 WITA hingga 24.00 WITA. Ada lima armada bus dengan kapasitas 20 penumpang.

Lihat Juga : TAIPANMuhammed Aziz Khan, Penyintas Perang Bangladesh Jadi Taipan Singapura

Selain itu, Kemenhub bersama Dishub Bali dan kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas. Ada pengalihan sebagian lalu lintas ke arah Jalan Tol Bali Mandara.

Budi mengatakan ke depan pihaknya tengah merencanakan pembangunan LRT di Bali. Ia menyebut transportasi massal ini bisa menjadi opsi mengurangi kemacetan yang seringkali terjadi di Bali, khususnya pada hari libur nasional dan keagamaan.

Akan tetapi, pembangunan LRT Bali membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan Korea Selatan untuk mengkaji rencana ini.

"Jangka panjangnya kita akan bangun kereta LRT di Bali dari bandara ke sejumlah titik yang selama ini lalu lintasnya padat, seperti di Sunset Road, Legian, dan Canggu," jelas Budi.

"Minggu lalu kami sudah bertemu pihak dari Korea Selatan yang memberikan grant untuk Feasibility Study (FS) dan akan memberikan Official Development Assistance (ODA) Loan, untuk pembangunan LRT tahap 1 dari bandara sampai Sunset Road," ujarnya.

Lihat Juga : Citilink Setop Sementara Izin Terbang Pilot yang Diduga Selingkuh

Terpisah, PT Jasa Marga Bali Tol (JBL) mencatat lebih dari 73 ribu kendaraan melintas di Tol Bali Mandara pada Jumat (29/12). Macet horor itu sampai membuat sejumlah wisatawan memilih berjalan kaki demi tiba di bandara tepat waktu.

Dishub Bali memprediksi kemacetan di sejumlah wilayah di pulau tersebut akan awet hingga 3 Januari 2024.

makhluk abadi

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai Hari Ini******

Aturan pajak rokok elektrikresmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangandan berlaku mulai hari ini, 1 Januari 2024. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Lihat Juga : Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Pengenaan pajak atas rokok elektrik ini, jelas Kemenkeu, merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Sebelumnya, pemerintah juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Lihat Juga : KALEIDOSKOPDaftar 5 Berita Ekonomi Terpopuler Sepanjang 2023

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

IOH gandeng Nokia tingkatkan kompetensi masyarakat Indonesia adopsi AI******

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

IHSG Ditutup Berseri ke 7.323 di Awal Tahun******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.323 pada Selasa (2/1) sore. Indeks saham menguat 50,7 poin atau minus 0,70 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp6,8 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 13,9 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 320 saham menguat, 240 terkoreksi, dan 212 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari 11 indeks sektoral menguat, dipimpin oleh sektor transportasi, yakni naik 3,34 persen.

Sedangkan, bursa saham AS kompak berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,28 persen, indeks NYSE Composite minus 0,22 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,56 persen.

[Gambas:Video CNN]